Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ketika Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono), Sekjen Partai Demokrat, mundur dari keanggotaan DPR agar bisa fokus dalam mengurus partai, ada yang menganggap beliau mengambil langkah positif sementara ada yang menilai sebaliknya.
Positif, karena Ibas tidak lagi dibebani menghadiri pelbagai sidang parlemen sementara partai membutuhkan waktunya untuk turut meningkatkan elektabilitas partai yang merosot tajam.
Negatif, karena beliau tentu mengecewakan konstituen yang memilihnya untuk jangka waktu lima tahun. Mereka ditinggalkan di tengah jalan. Kalaupun terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) sang pengganti belum tentu berkenan di hati mereka. Kecewa lagi.
Ihwal anggota yang meninggalkan konstituennya beberapa kali terjadi, di antaranya, Idrus Marham yang diangkat menjadi Sekjen Partai Golkar, partai yang mengincar kursi RI-1.
Demikian pula Wakil Ketua DPR Anis Matta yang terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun sikap tokoh yang disebut terakhir ini bisa difahami.
Beliau memikul beban berat dalam memulihkan citra partai yang sempat bermasalah akibat ulah presiden partai sebelumnya yang oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor daging sapi.
Partai yang dikenal bersih dan peduli itu tercemar juga.
Tokoh yang bertekad membesarkan partainya adalah lumrah oleh karena di dalam negara demokrasi atau monarki konstitusional rekrutmen pemimpin formal apalagi yang tertinggi seperti presiden, perdana menteri, kanselir dilakukan melalui partai politik (Parpol).
Akan tetapi setelah menjadi pemimpin tertinggi bila dikaitkan dengan Parpol yang mengusungnya terdapat tiga pola. Pertama, meninggalkan partainya dalam artian tidak memimpin partai lagi, seperti mantan Presiden Soekarno yang meninggalkan Partai Nasional Indonesia, Perdana Menteri (PM) Nehru dari Partai Kongres.
Mereka lebih memilih menjadi negarawan daripada politisi oleh karena mereka menganut pendapat yang berbunyi ‘My loyalty to my party ends when my loyalty to may counry begins (Kesetiaanku pada partai berakhir ketika kesetiaanku pada negara bermula).
Dengan memilih sikap ini mereka berkesempatan menjadi negarawan yang mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kepentingan seluruh rakyat, suatu kualifikasi pemimpin yang kini langka.
Kedua, tetap memimpin partai seperti PM Inggris David Cameron (Conservative), Kanselir Jerman Angela Merkel (Uni Demokratik Kristen), PM Malaysia Dato’ Sri M.
Najib (UMNO), PM Australia Julia Gillard (Buruh). Ketiga, tidak menjadi pemimpin partai tetapi tetap menjadi kadernya seperti Presiden Amerika Serikat Barrack Obama (Demokrat). Dari ketiga pola tadi mana yang lebih pas bagi Indonesia?
Saya cenderung memilih pola ketiga. Meski Obama kader partai tetapi ia tidak aktif mengurusnya dan sikap ini memberinya peluang untuk menjadi negarawan.
Ia memiliki kesempatan luas untuk membangun track record yang bagus yang mengantarkannya menjadi presiden untuk masa jabatan periode kedua.
Partai yang tidak ikut diurusnya itu ternyata tidak kecewa. Buktinya? Partai Demokrat tetap mendukungnya menjadi calon presiden dan berhasil.
Inilah tradisi demokrasi di negara dengan sistem dwi-partai (calon independen tidak punya ruang di negeri Paman Sam itu). Meski tidak mengurus partai, partainya bangga karena kadernya ”laku dijual” secara nasional.
Di Indonesia pola ketiga ini belum waktunya diberlakukan. Soalnya kita menganut sistem banyak partai, kecuali di era Soeharto yang secara otoriter membatasi jumlah partai.
Meski dicoba disederhanakan jumlah partai peserta Pemilu tetap saja banyak, sepuluh partai. Ini akibat euforia reformasi yang membuat orang merasa berhak mengidentifikasikan diri melalui pembentukan partai baru atau hijrah ke partai lain.
Hal lain, kader partai di eksekutif dan legislatif diduga menjadi ”ATM” bagi partainya. Maka Ketua DPR Marzuki Ali pernah melemparkan wacana agar partai diperbolehkan memiliki perusahaan.
Ketika jumlah partai terbatas dan secara finansial mandiri, barulah pola ketiga dapat kita aplikasikan. Jadi, mengaplikasikannya dalam waktu relatif singkat belumlah mungkin.
Realitas menunjukkan betapa sibuknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majlis Tinggi Partai Demokrat mencari solusi tentang masalah-masalah yang mendera partai pemenang Pemilu itu.
Selain elektabilitas partai yang terjun bebas dari nomor satu ke nomor tiga, partai itu tidak sesolid ketika pemilu 2009 lalu. Maka bagaimana pendapat Anda tentang pola kepemimpinan yang ideal bagi negeri ini?***
Yusuf Rahman, Mantan Rektor IAIN Suska Riau (sekarang UIN Suska Riau)
Positif, karena Ibas tidak lagi dibebani menghadiri pelbagai sidang parlemen sementara partai membutuhkan waktunya untuk turut meningkatkan elektabilitas partai yang merosot tajam.
Negatif, karena beliau tentu mengecewakan konstituen yang memilihnya untuk jangka waktu lima tahun. Mereka ditinggalkan di tengah jalan. Kalaupun terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) sang pengganti belum tentu berkenan di hati mereka. Kecewa lagi.
Ihwal anggota yang meninggalkan konstituennya beberapa kali terjadi, di antaranya, Idrus Marham yang diangkat menjadi Sekjen Partai Golkar, partai yang mengincar kursi RI-1.
Demikian pula Wakil Ketua DPR Anis Matta yang terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun sikap tokoh yang disebut terakhir ini bisa difahami.
Beliau memikul beban berat dalam memulihkan citra partai yang sempat bermasalah akibat ulah presiden partai sebelumnya yang oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor daging sapi.
Partai yang dikenal bersih dan peduli itu tercemar juga.
Tokoh yang bertekad membesarkan partainya adalah lumrah oleh karena di dalam negara demokrasi atau monarki konstitusional rekrutmen pemimpin formal apalagi yang tertinggi seperti presiden, perdana menteri, kanselir dilakukan melalui partai politik (Parpol).
Akan tetapi setelah menjadi pemimpin tertinggi bila dikaitkan dengan Parpol yang mengusungnya terdapat tiga pola. Pertama, meninggalkan partainya dalam artian tidak memimpin partai lagi, seperti mantan Presiden Soekarno yang meninggalkan Partai Nasional Indonesia, Perdana Menteri (PM) Nehru dari Partai Kongres.
Mereka lebih memilih menjadi negarawan daripada politisi oleh karena mereka menganut pendapat yang berbunyi ‘My loyalty to my party ends when my loyalty to may counry begins (Kesetiaanku pada partai berakhir ketika kesetiaanku pada negara bermula).
Dengan memilih sikap ini mereka berkesempatan menjadi negarawan yang mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kepentingan seluruh rakyat, suatu kualifikasi pemimpin yang kini langka.
Kedua, tetap memimpin partai seperti PM Inggris David Cameron (Conservative), Kanselir Jerman Angela Merkel (Uni Demokratik Kristen), PM Malaysia Dato’ Sri M.
Najib (UMNO), PM Australia Julia Gillard (Buruh). Ketiga, tidak menjadi pemimpin partai tetapi tetap menjadi kadernya seperti Presiden Amerika Serikat Barrack Obama (Demokrat). Dari ketiga pola tadi mana yang lebih pas bagi Indonesia?
Saya cenderung memilih pola ketiga. Meski Obama kader partai tetapi ia tidak aktif mengurusnya dan sikap ini memberinya peluang untuk menjadi negarawan.
Ia memiliki kesempatan luas untuk membangun track record yang bagus yang mengantarkannya menjadi presiden untuk masa jabatan periode kedua.
Partai yang tidak ikut diurusnya itu ternyata tidak kecewa. Buktinya? Partai Demokrat tetap mendukungnya menjadi calon presiden dan berhasil.
Inilah tradisi demokrasi di negara dengan sistem dwi-partai (calon independen tidak punya ruang di negeri Paman Sam itu). Meski tidak mengurus partai, partainya bangga karena kadernya ”laku dijual” secara nasional.
Di Indonesia pola ketiga ini belum waktunya diberlakukan. Soalnya kita menganut sistem banyak partai, kecuali di era Soeharto yang secara otoriter membatasi jumlah partai.
Meski dicoba disederhanakan jumlah partai peserta Pemilu tetap saja banyak, sepuluh partai. Ini akibat euforia reformasi yang membuat orang merasa berhak mengidentifikasikan diri melalui pembentukan partai baru atau hijrah ke partai lain.
Hal lain, kader partai di eksekutif dan legislatif diduga menjadi ”ATM” bagi partainya. Maka Ketua DPR Marzuki Ali pernah melemparkan wacana agar partai diperbolehkan memiliki perusahaan.
Ketika jumlah partai terbatas dan secara finansial mandiri, barulah pola ketiga dapat kita aplikasikan. Jadi, mengaplikasikannya dalam waktu relatif singkat belumlah mungkin.
Realitas menunjukkan betapa sibuknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majlis Tinggi Partai Demokrat mencari solusi tentang masalah-masalah yang mendera partai pemenang Pemilu itu.
Selain elektabilitas partai yang terjun bebas dari nomor satu ke nomor tiga, partai itu tidak sesolid ketika pemilu 2009 lalu. Maka bagaimana pendapat Anda tentang pola kepemimpinan yang ideal bagi negeri ini?***
Yusuf Rahman, Mantan Rektor IAIN Suska Riau (sekarang UIN Suska Riau)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

