Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pada Jumat 22 Februari 2013 akhirya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus mega proyek Hambalang.
Tidak ada alasan berbeda dengan tersangka lain yang dikemukakan KPK dalam penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, yakni sudah terpenuhinya syarat minimal untuk menetapkan seorang jadi tersangka, yaitu adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur di dalam KUHAP.
Menurut juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Anas diduga menerima pemberian hadiah (gratifikasi) terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya saat ia masih menjadi anggota DPR.
Penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh KPK, menuai kontroversi di ruang publik, tak sedikit yang berpraduga termasuk Anas sendiri bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka memiliki motif politik terkait dengan statusya sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Munculnya praduga yang demikian tentunya bukan tanpa alasan yang kuat. Hal ini setidak-tidaknya dapat dibaca dari beberapa peristiwa politik sebelum penetapan Anas sebagai tersangka.
Pertama, sosok Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejatinya bukanlah figur yang dikehendaki oleh SBY sebagai the founding father Partai Demokrat, kenyataan ini dapat dibaca secara terang benderang dari pernyataan Anas yang mengibaratkan dirinya sebagai seorang bayi yang kelahirannya tidak diinginkan.
Kedua, pernyataan SBY ketika konfrensi pers di Arab Saudi yang menyatakan agar KPK segera menentukan status Anas dalam kasus Hambalang.
Meskipun pernyataan SBY tersebut tidak bermaksud mengintervensi KPK, tetapi merupakan suatu sikap yang tidak lazim, karena dalam beberapa kasus hukum yang menghendaki SBY turun tangan, SBY selalu berargumen bahwa ia tidak akan mencampuri urusan penegakan hukum, namun dalam menyikapi kasus Anas justru sikap SBY kontra dengan sikap yang ia tampilkan sebelumnya.
Ketiga, pengambil alihan kewenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat oleh Majelis Tinggi, meskipun melanggar AD/ART Partai menunjukkan bahwa antara SBY dan Anas memang sedang terjadi rivalitas, kenyataan ini tentunya dapat divalidasi dari beberapa pernyataan Anas pada saat pidato menjelang pengunduran dirinya sebagai ketua umum, dan peristiwa ini sekaligus membantah pernyataan SBY sebelumnya yang menyatakan agar media tidak menggiringnya untuk berada pada posisi berhadap-hadapan dengan Anas Urbaningrum.
Keempat, penandatanganan fakta integritas yang salah satu poin pentingnya mengharuskan kader Partai Demokrat mengundurkan diri dari jabatan kepartaian ketika ditetapkan sebagai tersangka, dapat dibaca sebagai perangkap terhadap Anas Urbaningrum, manakala Anas Urbaningrum tidak mengundurkan diri ketika ditetapkan jadi tersangka.
Hal ini dapat dilihat dari rentan waktu keluarnya fakta integritas yang tidak terlalu lama dengan penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh KPK.
Lembaran Baru
Pengunduran diri Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dianggap para petinggi partai demokrat sebagai obat mujarab untuk mengobati tingkat elektabilitas Partai Demokrat yang terjun bebas berdasarkan hasil survei terakhir dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan akan meredakan “bulan-bulanan” media yang santer memberitakan persoalan yang menimpa Partai demokrat.
Namun, keinginan tersebut akan menjadi sirna manakala melihat beberapa pernyataan Anas Urbaningrum pada saat pidato pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dari beberapa pernyataan yang dilontarkan Anas Urbaningrum ada satu pernyataan yang menurut Burhanuddin Muhtadi sebagai pernyataan yang mengandung misteri politik yakni terkait pernyataan Anas Urbaningrum yang kira-kira isinya: “...Ini bukanlah akhir tapi awal dari langkah besar, ini bukan halaman terakhir tapi justru halaman pertama dari buku yang akan kita baca bersama.
Masih banyak hal-hal besar yang akan kita baca bersama...” memang pernyataan Anas Urbaningrum tersebut mengandung multi tafsir, namun seandainya yang akan diungkapkan Anas Urbaningrum pada halaman-halaman berikutnya terkait dengan persoalan hukum atau “kebobrokan” yang terjadi di internal Partai Demokrat, kalau tafsir ini yang terjadi, bersiap-siaplah Partai Demokrat yang sudah setengah telanjang akibat nyanyian Nazaruddin menjadi telanjang bulat akibat halaman-halaman yang akan ditulis Anas Urbaningrum.
Keadaan tersebut tentunya berpotensi untuk terjadi apalagi dengan status Anas yang sudah menanggalkan baju biru yang merupakan simbol kebesaran partai berlambang Mercy tersebut.
Uji melalui Pengadilan
Kalaulah dalam penetapan Anas Urbaningrum murni bermotif politik, tentunya apa yang dilakukan KPK merupakan tindakan yang terlalu berani, apalagi secara normatif KPK merupakan lembaga yang independen dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak mengenal SP3 seperti Kepolisian dan Kejaksaaan serta mayoritas perkara yang ditangani oleh KPK berakhir dengan vonis dinyatakan bersalah.
Oleh karena itu, persepsi yang menyatakan Anas Urbaningrum murni bermotif politik sesuatu yang tidak dapat diterima secara yuridis, atas dasar hal tersebut saya beranggapan sejatinya memang ada perbuatan Anas Urbaningrum yang dapat dipersoalkan secara hukum, dan ruang inilah yang dimanfaatkan lawan-lawan politik Anas Urbaningrum sebagai ”senjata” untuk melengserkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Kemungkinan itu bisa saja terjadi apalagi seperti dikatakan almarhum Prof Satjipto Rahardjo dalam optik sosiologis penegak hukum bisa saja menggunakan atau tidak menggunakan hukum untuk kepentingan lain di luar penegakan hukum, termasuk kepentingan politik di dalamnya.
Tentunya kita semua tidak menginginkan KPK dalam penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka memiliki motif lain selain murni untuk pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Oleh sebab itu, karena proses peradilan terhadap Anas Urbaningrum masih panjang biarlah perdebatan yang terjadi apakah penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh KPK ini murni persoalan hukum atau bermotif politik diuji melalui pengadilan Tipikor, dan para hakim Tipikor-lah yang akan memutuskan apakah Anas Urbaningrum bersalah atau tidak dalam kasus proyek Hambalang seperti yang disangkakan oleh KPK?***
Mexsasai Indra Nuri, Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Unri
Tidak ada alasan berbeda dengan tersangka lain yang dikemukakan KPK dalam penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, yakni sudah terpenuhinya syarat minimal untuk menetapkan seorang jadi tersangka, yaitu adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur di dalam KUHAP.
Menurut juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Anas diduga menerima pemberian hadiah (gratifikasi) terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya saat ia masih menjadi anggota DPR.
Penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh KPK, menuai kontroversi di ruang publik, tak sedikit yang berpraduga termasuk Anas sendiri bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka memiliki motif politik terkait dengan statusya sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Munculnya praduga yang demikian tentunya bukan tanpa alasan yang kuat. Hal ini setidak-tidaknya dapat dibaca dari beberapa peristiwa politik sebelum penetapan Anas sebagai tersangka.
Pertama, sosok Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejatinya bukanlah figur yang dikehendaki oleh SBY sebagai the founding father Partai Demokrat, kenyataan ini dapat dibaca secara terang benderang dari pernyataan Anas yang mengibaratkan dirinya sebagai seorang bayi yang kelahirannya tidak diinginkan.
Kedua, pernyataan SBY ketika konfrensi pers di Arab Saudi yang menyatakan agar KPK segera menentukan status Anas dalam kasus Hambalang.
Meskipun pernyataan SBY tersebut tidak bermaksud mengintervensi KPK, tetapi merupakan suatu sikap yang tidak lazim, karena dalam beberapa kasus hukum yang menghendaki SBY turun tangan, SBY selalu berargumen bahwa ia tidak akan mencampuri urusan penegakan hukum, namun dalam menyikapi kasus Anas justru sikap SBY kontra dengan sikap yang ia tampilkan sebelumnya.
Ketiga, pengambil alihan kewenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat oleh Majelis Tinggi, meskipun melanggar AD/ART Partai menunjukkan bahwa antara SBY dan Anas memang sedang terjadi rivalitas, kenyataan ini tentunya dapat divalidasi dari beberapa pernyataan Anas pada saat pidato menjelang pengunduran dirinya sebagai ketua umum, dan peristiwa ini sekaligus membantah pernyataan SBY sebelumnya yang menyatakan agar media tidak menggiringnya untuk berada pada posisi berhadap-hadapan dengan Anas Urbaningrum.
Keempat, penandatanganan fakta integritas yang salah satu poin pentingnya mengharuskan kader Partai Demokrat mengundurkan diri dari jabatan kepartaian ketika ditetapkan sebagai tersangka, dapat dibaca sebagai perangkap terhadap Anas Urbaningrum, manakala Anas Urbaningrum tidak mengundurkan diri ketika ditetapkan jadi tersangka.
Hal ini dapat dilihat dari rentan waktu keluarnya fakta integritas yang tidak terlalu lama dengan penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh KPK.
Lembaran Baru
Pengunduran diri Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dianggap para petinggi partai demokrat sebagai obat mujarab untuk mengobati tingkat elektabilitas Partai Demokrat yang terjun bebas berdasarkan hasil survei terakhir dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan akan meredakan “bulan-bulanan” media yang santer memberitakan persoalan yang menimpa Partai demokrat.
Namun, keinginan tersebut akan menjadi sirna manakala melihat beberapa pernyataan Anas Urbaningrum pada saat pidato pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dari beberapa pernyataan yang dilontarkan Anas Urbaningrum ada satu pernyataan yang menurut Burhanuddin Muhtadi sebagai pernyataan yang mengandung misteri politik yakni terkait pernyataan Anas Urbaningrum yang kira-kira isinya: “...Ini bukanlah akhir tapi awal dari langkah besar, ini bukan halaman terakhir tapi justru halaman pertama dari buku yang akan kita baca bersama.
Masih banyak hal-hal besar yang akan kita baca bersama...” memang pernyataan Anas Urbaningrum tersebut mengandung multi tafsir, namun seandainya yang akan diungkapkan Anas Urbaningrum pada halaman-halaman berikutnya terkait dengan persoalan hukum atau “kebobrokan” yang terjadi di internal Partai Demokrat, kalau tafsir ini yang terjadi, bersiap-siaplah Partai Demokrat yang sudah setengah telanjang akibat nyanyian Nazaruddin menjadi telanjang bulat akibat halaman-halaman yang akan ditulis Anas Urbaningrum.
Keadaan tersebut tentunya berpotensi untuk terjadi apalagi dengan status Anas yang sudah menanggalkan baju biru yang merupakan simbol kebesaran partai berlambang Mercy tersebut.
Uji melalui Pengadilan
Kalaulah dalam penetapan Anas Urbaningrum murni bermotif politik, tentunya apa yang dilakukan KPK merupakan tindakan yang terlalu berani, apalagi secara normatif KPK merupakan lembaga yang independen dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak mengenal SP3 seperti Kepolisian dan Kejaksaaan serta mayoritas perkara yang ditangani oleh KPK berakhir dengan vonis dinyatakan bersalah.
Oleh karena itu, persepsi yang menyatakan Anas Urbaningrum murni bermotif politik sesuatu yang tidak dapat diterima secara yuridis, atas dasar hal tersebut saya beranggapan sejatinya memang ada perbuatan Anas Urbaningrum yang dapat dipersoalkan secara hukum, dan ruang inilah yang dimanfaatkan lawan-lawan politik Anas Urbaningrum sebagai ”senjata” untuk melengserkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Kemungkinan itu bisa saja terjadi apalagi seperti dikatakan almarhum Prof Satjipto Rahardjo dalam optik sosiologis penegak hukum bisa saja menggunakan atau tidak menggunakan hukum untuk kepentingan lain di luar penegakan hukum, termasuk kepentingan politik di dalamnya.
Tentunya kita semua tidak menginginkan KPK dalam penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka memiliki motif lain selain murni untuk pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Oleh sebab itu, karena proses peradilan terhadap Anas Urbaningrum masih panjang biarlah perdebatan yang terjadi apakah penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh KPK ini murni persoalan hukum atau bermotif politik diuji melalui pengadilan Tipikor, dan para hakim Tipikor-lah yang akan memutuskan apakah Anas Urbaningrum bersalah atau tidak dalam kasus proyek Hambalang seperti yang disangkakan oleh KPK?***
Mexsasai Indra Nuri, Ketua Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

