Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Walaupun sudah beberapa hari berlalu dan diimbangi berita-berita politik aktual, perhatian publik atas kasus Raffi Ahmad tak juga surut khususnya melalui pemberitaan hampir semua media infotainment.
Alih-alih menanggguhkan penahanan Raffi, BNN selaku penyidik malah mengambil keputusan untuk mengirim Raffi ke Lido, yang memberi isyarat kepada publik bahwa seolah Raffi adalah pecandu.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk ikut memperdebatkan seseorang menjadi pecandu atau tidak, juga tidak bermaksud membela Raffi ataupun membela BNN.
Tapi ada kepentingan lain yang menyentuh kepekaan sebagai akademisi hukum pidana yaitu menyangkut diperkenalkannya zat baru yang menurut BNN dikonsumsi Raffi Ahmad.
Azas Legalitas
Pasca ditangkapnya Raffi yang dilanjutkan dengan penahanan, BNN mengumumkan kepada publik bahwa Raffi diduga menggunakan Cathinone menthylenedioxy methycathione, zat adiktif baru dari hasil pemeriksaan terhadap tujuh orang yang ditangkap di rumah Raffi Ahmad, zat yang bisa membuat penggunannya berhalusinasi itu yakni menthylenedioxy methycathione. Konon zat ini mempunyai efek sama dengan menthylenedioxy meth amphetamine (MDMA).
Lebih menarik lagi, karena hari-hari berikutnya BNN menemukan sekitar ladang tanaman khat mengandung zat cathinone milik masyarakat.
Padahal zat yang disebutkan BNN dikonsumsi tidak tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009 sebagai bahan yang dilarang digunakan secara bebas.
Ini bukan soal Raffi Ahmad atau bukan, tetapi lebih kepada penerapan azas legalitas yang merupakan asas penting dalam hukum pidana, bukan saja di Indonesia tetapi di banyak negara yang menganut sistem hukum civil law.
Asas legalitas yang secara umum di dunia ilmu hukum dikenal dengan ungkapan “Nullum delictum noela poena sine praviae lege poenali” yang lebih kurang dapat diartikan tiada satu perbuatan yang dapat dipidana sebelum perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang.
Asas legalitas dihadirkan dalam hukum yang menganut sistem civil law yang menempatkan undang-undang (tertulis) sebagai sumber hukum utama dimaksudkan sebagai batasan agar negara sebagai pemilik kewenangan untuk menghukum orang tidak menghukum orang secara sembarangan, karena dalam praktiknya di masa lalu sebelum dikenalnya asas legalitas, negara berlaku subjektif menghukum siapa saja yang tidak disukai.
Seumpama permainan, para peserta terlebih dahulu mesti tahu apa yang menjadi aturan permainan, agar tidak dihukum karena dianggap melanggar aturan main ketika pertandingan sudah berlangsung.
Begitu lah pula kiranya di dalam hukum pidana, warga negara seharusnya diberi tahu terlebih dahulu baru jika melanggar pantas dihukum.
Karena tidak mungkin memberitahukan kepada setiap orang, makanya undang-undang yang terbit diumumkan di dalam lembaran negara dengan maksud diketahui semua warga negara dan berlaku lah asas fiksi hukum dimana setiap orang dianggap telah mengetahui keberlakuan sebuah undang-undang.
Itulah sebabnya, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang, karena undang-undang harus mendapat persetujuan DPR.
Artinya, rakyat melalui wakilnya terlebih dahulu harus diminta persetujuan terhadap adanya penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dengan sanksi pidana.
Analogi Hukum
Artinya, jika suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diatur dilakukan warga negara, tentu tidak adil jika kemudian negara menghukum atas perbuatan yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak diatur secara jelas tentang itu. Hukum pidana tidak boleh dibuat dengan tafsiran yang mendua atau kembar.
Pengaturan tentang narkotika dan psikotropika memang telah lama ada, tetapi bahwa zat Cathinone menthylenedioxy methycathione termasuk di dalam zat yang dilarang digunakan secara bebas tentu saja hal baru.
Salah satu yang tersimpul dari asas legalitas dalam hukum pidana adalah larangan penggunaan analogi.
Walaupun terdapat perdebatan dalam penggunaan analogi karena ada sebagian ahli hukum yang membolehkan, sebagian besar ahli hukum sepakat tidak dapat digunakannya penafsiran dengan analogi dalam hukum pidana.
Dengan mengikuti pendapat sebagian besar ahli hukum tersebut, maka penegakan hukum terhadap Raffi Ahmad sebaiknya tidak dapat diteruskan mengingat apa yang dilakukan BNN saat ini adalah penerapan penafsiran analogi terhadap zat baru yang dituduh dikonsumsi oleh Raffi Ahmad.
Jika demikian adanya, bukan tidak mungkin pada suatu ketika obat atau makanan yang biasa kita gunakan sehari-hari tiba-tiba akan dianggap terlarang oleh BNN atau penegak hukum lainnya.
Itu lah yang kira-kira terjadi pada masyarakat pemilik tanaman khat yang tiba-tiba tanaman yang mereka usahakan selama ini harus dimusnahkan karena diangggap terlarang.
Hukum diciptakan untuk menjamin kepastian dan keadilan, namun jika seperti itu yang terjadi bukan lagi kepastian dan keadilann yang kita dapatkan, tetapi kelaliman dari negara.***
Erdianto Effendi, Kandidat doktor Hukum Pidana, dosen Fakultas Hukum Unri
Alih-alih menanggguhkan penahanan Raffi, BNN selaku penyidik malah mengambil keputusan untuk mengirim Raffi ke Lido, yang memberi isyarat kepada publik bahwa seolah Raffi adalah pecandu.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk ikut memperdebatkan seseorang menjadi pecandu atau tidak, juga tidak bermaksud membela Raffi ataupun membela BNN.
Tapi ada kepentingan lain yang menyentuh kepekaan sebagai akademisi hukum pidana yaitu menyangkut diperkenalkannya zat baru yang menurut BNN dikonsumsi Raffi Ahmad.
Azas Legalitas
Pasca ditangkapnya Raffi yang dilanjutkan dengan penahanan, BNN mengumumkan kepada publik bahwa Raffi diduga menggunakan Cathinone menthylenedioxy methycathione, zat adiktif baru dari hasil pemeriksaan terhadap tujuh orang yang ditangkap di rumah Raffi Ahmad, zat yang bisa membuat penggunannya berhalusinasi itu yakni menthylenedioxy methycathione. Konon zat ini mempunyai efek sama dengan menthylenedioxy meth amphetamine (MDMA).
Lebih menarik lagi, karena hari-hari berikutnya BNN menemukan sekitar ladang tanaman khat mengandung zat cathinone milik masyarakat.
Padahal zat yang disebutkan BNN dikonsumsi tidak tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009 sebagai bahan yang dilarang digunakan secara bebas.
Ini bukan soal Raffi Ahmad atau bukan, tetapi lebih kepada penerapan azas legalitas yang merupakan asas penting dalam hukum pidana, bukan saja di Indonesia tetapi di banyak negara yang menganut sistem hukum civil law.
Asas legalitas yang secara umum di dunia ilmu hukum dikenal dengan ungkapan “Nullum delictum noela poena sine praviae lege poenali” yang lebih kurang dapat diartikan tiada satu perbuatan yang dapat dipidana sebelum perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang.
Asas legalitas dihadirkan dalam hukum yang menganut sistem civil law yang menempatkan undang-undang (tertulis) sebagai sumber hukum utama dimaksudkan sebagai batasan agar negara sebagai pemilik kewenangan untuk menghukum orang tidak menghukum orang secara sembarangan, karena dalam praktiknya di masa lalu sebelum dikenalnya asas legalitas, negara berlaku subjektif menghukum siapa saja yang tidak disukai.
Seumpama permainan, para peserta terlebih dahulu mesti tahu apa yang menjadi aturan permainan, agar tidak dihukum karena dianggap melanggar aturan main ketika pertandingan sudah berlangsung.
Begitu lah pula kiranya di dalam hukum pidana, warga negara seharusnya diberi tahu terlebih dahulu baru jika melanggar pantas dihukum.
Karena tidak mungkin memberitahukan kepada setiap orang, makanya undang-undang yang terbit diumumkan di dalam lembaran negara dengan maksud diketahui semua warga negara dan berlaku lah asas fiksi hukum dimana setiap orang dianggap telah mengetahui keberlakuan sebuah undang-undang.
Itulah sebabnya, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang, karena undang-undang harus mendapat persetujuan DPR.
Artinya, rakyat melalui wakilnya terlebih dahulu harus diminta persetujuan terhadap adanya penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dengan sanksi pidana.
Analogi Hukum
Artinya, jika suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diatur dilakukan warga negara, tentu tidak adil jika kemudian negara menghukum atas perbuatan yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak diatur secara jelas tentang itu. Hukum pidana tidak boleh dibuat dengan tafsiran yang mendua atau kembar.
Pengaturan tentang narkotika dan psikotropika memang telah lama ada, tetapi bahwa zat Cathinone menthylenedioxy methycathione termasuk di dalam zat yang dilarang digunakan secara bebas tentu saja hal baru.
Salah satu yang tersimpul dari asas legalitas dalam hukum pidana adalah larangan penggunaan analogi.
Walaupun terdapat perdebatan dalam penggunaan analogi karena ada sebagian ahli hukum yang membolehkan, sebagian besar ahli hukum sepakat tidak dapat digunakannya penafsiran dengan analogi dalam hukum pidana.
Dengan mengikuti pendapat sebagian besar ahli hukum tersebut, maka penegakan hukum terhadap Raffi Ahmad sebaiknya tidak dapat diteruskan mengingat apa yang dilakukan BNN saat ini adalah penerapan penafsiran analogi terhadap zat baru yang dituduh dikonsumsi oleh Raffi Ahmad.
Jika demikian adanya, bukan tidak mungkin pada suatu ketika obat atau makanan yang biasa kita gunakan sehari-hari tiba-tiba akan dianggap terlarang oleh BNN atau penegak hukum lainnya.
Itu lah yang kira-kira terjadi pada masyarakat pemilik tanaman khat yang tiba-tiba tanaman yang mereka usahakan selama ini harus dimusnahkan karena diangggap terlarang.
Hukum diciptakan untuk menjamin kepastian dan keadilan, namun jika seperti itu yang terjadi bukan lagi kepastian dan keadilann yang kita dapatkan, tetapi kelaliman dari negara.***
Erdianto Effendi, Kandidat doktor Hukum Pidana, dosen Fakultas Hukum Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

