Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dalam tata pemerintahan dijelaskan bahwa kinerja aparatur pemerintah memiliki konsekuensi atas pendapatan dalam bentuk gaji atau tunjangan.
Semakin tinggi jabatan dan golongan seseorang dalam sebuah struktur, maka semakin tinggi gaji atau tunjangan yang diterimanya.
Begitu pula sebaliknya. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan aturan keuangan dan bersesuaian dengan aturan logika. Namun, yang terjadi saat ini, sebagaimana berita Riau Pos edisi 21-2-2013 tentang ”Tunjangan Pejabat Daerah Naik” menginformasikan realitas yang tidak sesuai dengan logika.
Persoalan ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Masyarakat tidak iri dengan daftar tunjangan tersebut, akan tetapi masyarakat menjadi bingung dan tak mampu menggunakan logikanya dengan kebijakan yang ada.
Ketika kondisi ini bertentangan dengan logika, maka berarti aturan juga bertolak belakang dengan logika. Padahal, idealnya sebuah aturan berangkat pada logika yang logis dan bisa diterima oleh logika semua pihak.
Tatkala aturan tunjangan bertentangan dengan logika, maka pertanyaannya mengapa banyak orang berambisi memperoleh kedudukan yang tinggi dan rela meninggalkan kedudukan sebelumnya manakala ia tahu bahwa tunjangan posisinya yang baru justeru lebih rendah disbanding dengan tunjangan yang diperoleh pada jabatan sebelumnya. Logikanya mengapa ini dilakukan?
Padahal, secara manusiawi, semua manusia menginginkan ”sesuatu” yang lebih. Logika ini mengisyaratkan pasti ada ”sesuatu” yang lebih akan diperoleh dari ”selimut” yang terlihat sedikit tersebut.
Logika yang sulit diterima secara logis terlihat pada paparan besaran tunjangan pejabat di negeri ini dengan perbandingan tunjangan Presiden sebesar Rp50 juta, tunjangan Menteri Keuangan sebesar Rp19 juta. Jika dilihat tunjangan kedua posisi ini masih bisa diterima logika, karena Presiden lebih tinggi dari Menteri.
Tapi menjadi tidak bisa diterima logika tatkala tunjangan Presiden dan Menteri jauh lebih rendah dibanding tunjangan yang diterima Dirut Bank (Rp150-200 juta) dan Dirjen Kemenkeu (Rp45 juta).
Padahal, secara struktural posisi Dirut Bank dan Dirjen Kemenkeu lebih rendah posisinya dibanding Presiden dan Menteri. Bahkan, kebijakan yang diambil Dirut Bank dan Dirjen Kemenkeu atas aturan yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri sebagai pimpinan di atasnya.
Kenapa hal ini terjadi dan atas dasar logika mana penetapan tunjangan yang sulit diterima logika tersebut dilakukan.
Dalam menyikapi hal di atas, perlu ada penjelasan yang komprehensif pada masyarakat agar tidak timbul pertentangan logika yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam menggunakan logika.
Logika masyarakat adalah logika sederhana dan jangan berikan pada masyarakat dengan logika yang tak logis nan sulit. Bila hal ini tidak dijelaskan, maka akan berakibat pada beberapa aspek logis-psikologis, antara lain:
Pertama, semakin terlukainya masyarakat atas fenomena tunjangan yang ada. Sebab, di tengah keterpurukan ekonomi yang masih di derita masyarakat, justru muncul gambaran tunjangan yang demikian tinggi dan ada yang terkesan tidak logis.
Padahal, tunjangan yang demikian masih ditambah dengan sejumlah fasilitas yang diterima para pejabat negara yang bila ditotal lebih dari Rp1 miliar.
Mulai dari fasilitas rumah dinas, mobil dinas, supir, ajudan, biaya perjalanan dinas, pakaian dinas, dan fasilitas dinas lainnya yang diperoleh. Kesemua itu di luar tunjangan yang diterima.
Artinya, tunjangan tersebut merupakan pendapatan bersih yang diterima. Belum lagi bila jabatan tersebut merupakan jabatan politis yang diperoleh dengan biaya yang cukup besar.
Apakah dengan tunjangan yang diterima mampu mengembalikan biaya besar yang telah dikeluarkan. Sangat membingungkan dan sulit untuk dirunut secara logika.
Kedua, masyarakat menjadi apriori pada penerima tunjangan atas fenomena ini. Sebab, mengapa seorang mau tidak menjabat Dirut bank dan lebih memilih menjadi menteri.
Padahal, tunjangan Dirut bank jauh lebih besar dibanding tunjangan yang diperoleh bila ia menjadi seorang menteri, dan seterusnya.
Logika ilmiah menolak sikap ini. Sebab, bila ada dua pilihan antara yang banyak dan sedikit, maka secara naluriah manusia pasti menginginkan yang lebih banyak dan tidak mau yang sedikit. Sedangkan yang terjadi kenapa meninggalkan yang banyak dan memilih yang sedikit.
Jika demikian, secara logika dapat dimunculkan bahwa berarti disebalik yang sedikit tersebut sesungguhnya menyimpan ”sesuatu yang banyak dan besar”.
Apakah demikian adanya? Jika demikian, berarti ada yang tak logis pada aturan kita. Dimanakah titik persoalan dan dasar logika yang digunakan untuk bisa menjelaskan dasar aturan yang dibuat ?
Sulit rasanya untuk memahami fenomena di atas dengan dasar logika. Entah teori mana yang bisa membantu untuk membuatnya menjadi logis.
Ketiga, secara teori logika, seseorang menerima hak yang besar karena di pundaknya terpikul kewajiban yang besar pula. Bila hak yang diterima demikian besar, maka idealnya ia harus mampu mencapai tujuan besar pula yang signifikan dengan biaya yang dikeluarkan.
Bila biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding dengan kecilnya keuntungan yang diterima, maka berarti ia telah mengalami kerugian.
Tatkala hal ini terjadi maka ia harus jujur mengakui ketidakmampuannya dan mundur dari jabatannya agar tidak lebih merugi. Persoalannya, sudahkan teori ekonomi yang secara logika bisa diterima menjadi acuan bagi penerima tunjangan tersebut.
Atas dasar persoalan di atas, maka diperlukan penjelasan yang logis dan diterima oleh logika masyarakat atas kebijakan penetapan tunjangan tersebut.
Sebab, masyarakat juga sebenarnya memahami besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh mereka. Yang diperlukan hanya penjelasan yang dapat diterima secara logika agar masyarakat menjadi cerdas dan keluar dari kebingungan atas logika yang ada.***
Samsul Nizar, Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dan Ketua STAI al-Kautsar Bengkalis
Semakin tinggi jabatan dan golongan seseorang dalam sebuah struktur, maka semakin tinggi gaji atau tunjangan yang diterimanya.
Begitu pula sebaliknya. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan aturan keuangan dan bersesuaian dengan aturan logika. Namun, yang terjadi saat ini, sebagaimana berita Riau Pos edisi 21-2-2013 tentang ”Tunjangan Pejabat Daerah Naik” menginformasikan realitas yang tidak sesuai dengan logika.
Persoalan ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Masyarakat tidak iri dengan daftar tunjangan tersebut, akan tetapi masyarakat menjadi bingung dan tak mampu menggunakan logikanya dengan kebijakan yang ada.
Ketika kondisi ini bertentangan dengan logika, maka berarti aturan juga bertolak belakang dengan logika. Padahal, idealnya sebuah aturan berangkat pada logika yang logis dan bisa diterima oleh logika semua pihak.
Tatkala aturan tunjangan bertentangan dengan logika, maka pertanyaannya mengapa banyak orang berambisi memperoleh kedudukan yang tinggi dan rela meninggalkan kedudukan sebelumnya manakala ia tahu bahwa tunjangan posisinya yang baru justeru lebih rendah disbanding dengan tunjangan yang diperoleh pada jabatan sebelumnya. Logikanya mengapa ini dilakukan?
Padahal, secara manusiawi, semua manusia menginginkan ”sesuatu” yang lebih. Logika ini mengisyaratkan pasti ada ”sesuatu” yang lebih akan diperoleh dari ”selimut” yang terlihat sedikit tersebut.
Logika yang sulit diterima secara logis terlihat pada paparan besaran tunjangan pejabat di negeri ini dengan perbandingan tunjangan Presiden sebesar Rp50 juta, tunjangan Menteri Keuangan sebesar Rp19 juta. Jika dilihat tunjangan kedua posisi ini masih bisa diterima logika, karena Presiden lebih tinggi dari Menteri.
Tapi menjadi tidak bisa diterima logika tatkala tunjangan Presiden dan Menteri jauh lebih rendah dibanding tunjangan yang diterima Dirut Bank (Rp150-200 juta) dan Dirjen Kemenkeu (Rp45 juta).
Padahal, secara struktural posisi Dirut Bank dan Dirjen Kemenkeu lebih rendah posisinya dibanding Presiden dan Menteri. Bahkan, kebijakan yang diambil Dirut Bank dan Dirjen Kemenkeu atas aturan yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri sebagai pimpinan di atasnya.
Kenapa hal ini terjadi dan atas dasar logika mana penetapan tunjangan yang sulit diterima logika tersebut dilakukan.
Dalam menyikapi hal di atas, perlu ada penjelasan yang komprehensif pada masyarakat agar tidak timbul pertentangan logika yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam menggunakan logika.
Logika masyarakat adalah logika sederhana dan jangan berikan pada masyarakat dengan logika yang tak logis nan sulit. Bila hal ini tidak dijelaskan, maka akan berakibat pada beberapa aspek logis-psikologis, antara lain:
Pertama, semakin terlukainya masyarakat atas fenomena tunjangan yang ada. Sebab, di tengah keterpurukan ekonomi yang masih di derita masyarakat, justru muncul gambaran tunjangan yang demikian tinggi dan ada yang terkesan tidak logis.
Padahal, tunjangan yang demikian masih ditambah dengan sejumlah fasilitas yang diterima para pejabat negara yang bila ditotal lebih dari Rp1 miliar.
Mulai dari fasilitas rumah dinas, mobil dinas, supir, ajudan, biaya perjalanan dinas, pakaian dinas, dan fasilitas dinas lainnya yang diperoleh. Kesemua itu di luar tunjangan yang diterima.
Artinya, tunjangan tersebut merupakan pendapatan bersih yang diterima. Belum lagi bila jabatan tersebut merupakan jabatan politis yang diperoleh dengan biaya yang cukup besar.
Apakah dengan tunjangan yang diterima mampu mengembalikan biaya besar yang telah dikeluarkan. Sangat membingungkan dan sulit untuk dirunut secara logika.
Kedua, masyarakat menjadi apriori pada penerima tunjangan atas fenomena ini. Sebab, mengapa seorang mau tidak menjabat Dirut bank dan lebih memilih menjadi menteri.
Padahal, tunjangan Dirut bank jauh lebih besar dibanding tunjangan yang diperoleh bila ia menjadi seorang menteri, dan seterusnya.
Logika ilmiah menolak sikap ini. Sebab, bila ada dua pilihan antara yang banyak dan sedikit, maka secara naluriah manusia pasti menginginkan yang lebih banyak dan tidak mau yang sedikit. Sedangkan yang terjadi kenapa meninggalkan yang banyak dan memilih yang sedikit.
Jika demikian, secara logika dapat dimunculkan bahwa berarti disebalik yang sedikit tersebut sesungguhnya menyimpan ”sesuatu yang banyak dan besar”.
Apakah demikian adanya? Jika demikian, berarti ada yang tak logis pada aturan kita. Dimanakah titik persoalan dan dasar logika yang digunakan untuk bisa menjelaskan dasar aturan yang dibuat ?
Sulit rasanya untuk memahami fenomena di atas dengan dasar logika. Entah teori mana yang bisa membantu untuk membuatnya menjadi logis.
Ketiga, secara teori logika, seseorang menerima hak yang besar karena di pundaknya terpikul kewajiban yang besar pula. Bila hak yang diterima demikian besar, maka idealnya ia harus mampu mencapai tujuan besar pula yang signifikan dengan biaya yang dikeluarkan.
Bila biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding dengan kecilnya keuntungan yang diterima, maka berarti ia telah mengalami kerugian.
Tatkala hal ini terjadi maka ia harus jujur mengakui ketidakmampuannya dan mundur dari jabatannya agar tidak lebih merugi. Persoalannya, sudahkan teori ekonomi yang secara logika bisa diterima menjadi acuan bagi penerima tunjangan tersebut.
Atas dasar persoalan di atas, maka diperlukan penjelasan yang logis dan diterima oleh logika masyarakat atas kebijakan penetapan tunjangan tersebut.
Sebab, masyarakat juga sebenarnya memahami besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh mereka. Yang diperlukan hanya penjelasan yang dapat diterima secara logika agar masyarakat menjadi cerdas dan keluar dari kebingungan atas logika yang ada.***
Samsul Nizar, Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dan Ketua STAI al-Kautsar Bengkalis
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

