Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jalan Rusak Salah Siapa?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Ada anekdot yang mengatakan kalau Anda naik kendaraan dari luar provinsi menuju Riau, pada waktu itu anda sedang tertidur. Jika anda tiba-tiba terbangun karena goncangan kendaraan yang memasuki lubang-lubang di jalanan, maka itulah tandanya anda telah memasuki Provinsi Riau.

Sangat ironis memang, berada di provinsi kaya dengan kondisi jalan yang rusak parah di sana-sini.  

Ada enam faktor menurut penulis yang membuat jalan di Riau rusak.  Kemampuan kita untuk bisa mengatasi minimal keenam faktor ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas jalan kita di Riau.

Faktor pertama, kondisi tanah dasar yang buruk di wilayah pesisir (Indragiri Hilir, Bengkalis, Dumai, Siak pesisir, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti) yang terdiri dari tanah rawa dan gambut.  

Wilayah pesisir ini ibarat bless in disguise (keberkahan di tengah permasalahan) karena di satu sisi lokasinya yang strategis dengan akses menghadap lalu-lintas perdagangan Selat Malaka, tetapi di sisi lain memiliki kondisi tanah dasar yang buruk.

Tetapi tidak fair juga kalau mengkambinghitamkan bahwa kerusakan jalan di Riau semata-mata disebabkan oleh tanah dasar yang buruk, karena di banyak tempat seperti di Rohul, Pekanbaru, Kampar, dan Kuansing tanah dasarnya cukup baik.

Kedua, kerusakan jalan di Riau diperparah dengan kualitas pembangunan jalan dan pemeliharaan yang kurang baik. Pemadatan tanah dan proses pengerjaan aspal yang asal-asalan turut mempercepat kerusakan jalan, meskipun jalan tersebut berada pada wilayah dengan tanah dasar yang cukup baik.  

Sangat terasa bedanya melihat kualitas hasil pengerjaan jalan (khususnya jalan luar kota) di provinsi lain dengan yang ada di Riau.  

Entah di mana letak masalahnya, apakah karena pengawasan yang kurang, ataupun karena kualitas kontraktornya yang kurang, atau mungkin karena faktor yang lain.

Pemilihan perkerasan jalan tipe rigid pavement (kaku) dengan menggunakan beton tebal, adalah lebih baik dalam hal ini, khususnya pada wilayah yang tanah dasarnya rawa dan gambut.

Syukurlah, pada dua tahun terakhir ini, trend pembangunan jalan beton untuk jalan lintas sudah dimulai dan ini sangat cocok untuk di Riau yang tanah dasarnya banyak yang lunak.

Ketiga, beban lalu lintas yang berlebihan. Kegiatan pertambangan minyak bumi, perkebunan kelapa sawit, dan industri kayu (pulp) yang berada di Riau adalah penyebabnya.

Ada pemahaman yang keliru di tengah-tengah masyarakat dan juga termasuk aparat yang berwenang seperti Kepolisian, Dishub dan juga Dinas PU sendiri tentang pengertian batas tonase kendaraan yang boleh lewat pada suatu ruas jalan yang biasanya diukur dalam satuan MST (muatan sumbu terberat).  

Hal ini kami buktikan ketika sendiri ketika mengajar mahasiswa S2 yang bekerja di instansi yang disebutkan tadi.  MST adalah beban terberat yang bekerja pada satu sumbu (as) roda dari sebuah kendaraan.

Misalkan ada sebuah kendaraan truk yang terdiri dari tiga sumbu roda (satu sumbu di depan, dan dua sumbu di belakang) yang berat totalnya (termasuk beban yang diangkut) seberat 20 ton.

Beban ini terdistribusi pada dua sumbu roda di belakang masing-masing 8 ton, dan pada satu sumbu di depan seberat 4 ton.  Ini artinya MST kendaraan truk ini adalah 8 ton, karena berat sumbu terberatnya adalah 8 ton.

Jika ada rambu yang menulis 8T artinya adalah bahwa MST kendaraan yang boleh lewat pada jalan itu maksimalnya adalah 8 ton.

Pertanyaannya sekarang, apakah kendaraan dengan berat total 20 ton tadi bisa lewat di jalan yang dipasangi rambu MST 8 ton? Jawabannya adalah bisa, karena yang memberikan efek terhadap jalan adalah efek berat yang ditimpakan pada sumbu atau ban kendaraan, yaitu MST pada truk 20 ton itu tadi, yaitu 8 ton.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah truk dengan berat total 40 ton bisa lewat di jalan yang dipasangi rambu 8 ton? Jawabnya: bisa saja, asalkan jumlah sumbu rodanya ditambah menjadi 6 sumbu, yaitu tiga sumbu di belakang (masing-masing 7 ton menjadi total 21 ton), 2 sumbu di tengah (masing-masing 7 ton menjadi total 14 ton), dan 1 sumbu di depan (total 5 ton).

Tetapi, apa kenyataan yang terjadi di jalan-jalan kita sekarang ini? Truk pengangkut kayu balak, TBS sawit, dan CPO bebannya bisa antara 40 sampai 50 ton yang diangkat dengan truk jenis Fuso dengan tiga sumbu. Bisa Anda bayangkan beban yang dipikul oleh satu sumbu bagian belakang tidak kurang dari 16 ton, atau dua kali lipat dari MST yang diizinkan!  

Sebagai perbandingan, jalan kelas I sekelas jalan tol yang paling hebat di Jakarta saja, MST yang diizinkan hanya untuk 10 ton.  

Ini artinya, kalau truk-truk pengangkut beban berat tadi kalau masuk di jalan tol Jakarta yang mulus dengan kualitas nomor 1 inipun akan hancur dalam sekejap mata, apalagi kalau dipakai di jalan di Riau yang tanah dasarnya buruk dan kualitas pembangunan serta pemeliharaan jalannya tidak sebaik yang di Jakarta.

Hal ini menyangkut dengan faktor keempat rusaknya jalan di Riau, yaitu kurang atau tidak adanya pengawasan/larangan terhadap kendaraan dengan MST yang terlalu berlebihan tadi untuk lalu lalang di jalan-jalan kita.

Di luar negeri, truk pengangkut minyak dengan berat total 20 ton saja menggunakan 4 sumbu, sementara truk kita untuk mengangkut 40 ton, masih menggunakan 3 sumbu, sungguh keterlaluan.

Karena itu, mesti ada tindakan tegas dari Kepolisian dan Dishub dalam hal ini untuk melarang truk-truk 40 ton ke atas dengan 3 sumbu tadi memakai jalan umum.

Penyebab kelima  karena tidak adanya keseimbangan antara biaya pemeliharaan jalan yang dianggarkan dengan volume lalu lintas dan beban dari kendaraan terhadap jalan.

Logikanya adalah jalan-jalan di wilayah yang lebih padat lalu lintas dan bebannya karena kegiatan perekonomian (perkebunan, perdagangan, pertambangan, dan kehutanan) seharusnya memperoleh biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan yang lebih banyak daripada provinsi yang sepi lalu lintas dan kegiatan perekonomiannya.

Artinya, biaya pemeliharaan jalan per Km per tahun di Riau harus lebih besar dari Sumbar (yang kegiatan ekonominya relatif lebih sepi dari Riau) karena beban jalan dan resiko kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi di Riau jauh lebih besar dari di Sumbar.

Ketimpangan pembiayaan jalan ini yang seharusnya dituntut dan diperjuangkan melalui Pemprov maupun anggota DPR RI yang berasal dari Riau. Lobi-lobi dari merekalah yang kita harapkan, seperti Sumbar yang berhasil merayu “pusat” untuk membangun jembatan Kelok Sembilan sampai Rp 400 miliar.

Keenam, karena prioritas pembangunan infrastruktur yang kurang tepat.  Pembangunan gedung olahraga yang menelan dana Rp2 triliun kurang tepat, jika dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di Riau. Bangkitnya ekonomi karena lancarnya transportasi.***

Muhammad Ikhsan, Peneliti di Pusat Penelitian Industri dan Perkotaan Unri

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer