Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengaburan Politik-Hukum Kasus Anas

R
Penulis: Rindra Yasin❯
SEJAK ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pekan lalu, ”bintang” Anas Urbaningrum menjadi sangat bersinar. Mantan petinggi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mendapat simpati dari banyak pihak, tokoh-tokoh lintas partai, hingga para mahasiswa yang tergabung dalam HMI. Para tokoh politik silih-berganti datang ke Duren Sawit untuk bersilaturahmi memberikan “kekuatan” kepada anak muda yang dulu dianggap sebagai salah satu pemimpin masa depan ini.

Banyak tokoh menilai kasus ini muatan politiknya lebih kental daripada hukum. Hanya beberapa tokoh yang dengan tegas mengatakan bahwa harus dipisahkan persoalan politik dan hukum, agar masalahnya jelas. Mahfud MD misalnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini dengan tegas mengatakan, meskipun Anas sudah dianggapnya sebagai adik, baik secara pribadi maupun dalam organisasi Kahmi, kalau dia salah dan melakukan korupsi, harus disikat. Yang lainnya, hampir seragam: Anas Urbaningrum dipolitisasi.

Opini yang digiring dengan wacana seolaholah Anas memang dipolitisasi dalam kasus Hambalang, adalah bentuk lain dari kurang cerdasnya masyarakat intelektual kita. Ini juga menjelaskan, sebagian dari masyarakat intelektual itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa apa yang selama ini dianggap baik, ketika dia bermasalah, langsung disimpulkan ”ada apa-apanya”. Kita lupa, bahwa kepercayaan masyarakat kita saat ini terhadap hukum, sudah mulai membaik dengan kinerja KPK yang cukup cermat dalam
menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Sebagai tersangka, Anas masih punya hak untuk membela diri di depan hukum dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ada proses panjang yang akan dilalui untuk memastikan apakah Anas bersalah atau tidak, dan proses hukum seperti ini harus diikuti. Sebagai masyarakat intelektual, mestinya menyadari sepenuhnya, bahwa hukum di atas segalanya.

Adalah hak kita untuk mengawal proses hukum itu agar sesuai relnya, tetapi sangat tidak cerdas kalau kemudian berupaya menggiring opini publik bahwa persoalan politik lebih besar dari kasus hukumnya. Nah, sekarang, yang mempolitisasi siapa? Apakah para petinggi Partai Demokrat yang dianggap “berseberangan” dengan Anas, atau para politisi partai lain yang mendukung Anas? Atau para loyalis Anas yang tak terima ketua pilihannya dijadikan tersangka oleh KPK? Atau siapa?

Jika kita berpikir positif dan percaya pada proses hukum, mestinya sudah ketemu jawabannya. Bahwa apa yang dikatakan Anas tentang “halaman pertama” dan akan ada “halaman berikutnya”, adalah bahasa politik, anomali, ambigu, bermakna ganda, dan menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Bahasa politik seperti yang selalu dikatakan Anas inilah yang kemudian berkembang menjadi bola salju, yang membuat proses hukum menjadi kabur.

Mestinya lagi, jika kita percaya bahwa lembaga hukum dan prosesnya adalah jalan menuju pembuktian keadilan bagi Anas sendiri, maka usaha mengaburkannya dengan lebih menonjolkan politisasinya, adalah upaya yang tak cerdas. Sebab, sekali lagi, Anas punya hak untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah.

Kita terlalu biasa meremehkan proses hukum dan lebih percaya dengan wacana politik yang dibangun. Kita belum terbiasa memahami persoalan hukum dengan asas keadilan, dengan asas praduga tak bersalah. Seoalah-olah kalau seseorang sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, dia sudah pasti bersalah. Padahal hukum memberikan ruang yang sama bagi siapapun untuk berupaya membuktikan bahwa dia tidak bersalah dari sangkaan dan dakwaan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer