Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bijak Menggunakan BBM

R
Penulis: Rindra Yasin❯
KEBIJAKAN tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 01/2013 dan mulai diberlakukan 1 Maret 2013 lalu, sempat diwarnai isu kelangkaan BBM terkait pembatasan kuota. Akibatnya sempat terjadi panic buying yang diwarnai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Riau.

Selama ini, karena tidak adanya pengendalian dan pembatasan BBM bersubsidi maka beban subsidi BBM yang ditanggung APBN terlalu besar. Salah satu penyebab utamanya, tentu saja karena jumlah kendaraan terus meningkat.

Lihat saja data 2010, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 50.824.128 unit. Sekitar 60–65 persennya sepeda motor. Berarti  kendaraan roda empat atau lebih, sekitar 23-24 juta unit. Jumlahnya bakal terus meningkat, mengingat jumlah kendaraan di Indonesia beberapa tahun terakhir terus bertumbuh 10-15 persen. Bahkan pada 2014 penjualan mobil di tanah air diperkirakan mencapai 1 juta unit. Bakal terjadi angka pertambahan yang cukup fantastis.

Seperti diketahui, di antara yang diatur dalam regulasi pengendalian BBM ini adalah tentang solar bersubsidi, yang per 1 Maret 2013 tidak bisa lagi digunakan untuk sektor-sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan, termasuk truk-truknya.

Artinya, solar subsidi hanya diprioritaskan bagi mobil angkutan umum, kendaraan pribadi serta usaha mikro. Sebelumnya juga, sudah diatur tentang kewajiban kendaraan kategori tertentu, termasuk kendaraan dinas pemerintah (plat merah) untuk tidak lagi menggunakan premium yang bersubsidi. Malah kemudian diwajibkan menggunakan Pertamax.

Pengendalian dan pembatasan subsidi BBM seperti ini memang sudah mendesak dilakukan. Hanya saja yang tidak boleh dilupakan adalah implementasi di lapangan, agar tidak muncul masalah baru. Dari teknis pelaksanaan misalnya, tanpa dibarengi kesiapan antisipasi di semua lini, boleh jadi malah akan timbul masalah baru. Sangat mungkin, antrean panjang di SPBU akan selalu muncul.

Setelah itu, yang tidak kalah pentingnya adalah antisipasi sedini mungkin potensi penyimpangan yang mungkin timbul setelah kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Kita tentu berharap agar kebijakan pengendalian dan pembatasan BBM bersubsidi tidak memicu terjadinya masalah baru seperti penggelapan penjualan BBM.

Terlepas dari kebijakan pengendalian BBM bersubsidi tersebut, semestinya, tanpa adanya aturan atau kebijakan pemerintah pun, sudah sejak awal kita harus bijak dalam menggunakan energi yang tidak bisa diperbarui tersebut.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer