Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
KEMENTERIAN Agama Republik Indonesia mengajukan usulan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak lagi dipungut biaya alias gratis karena akan ditanggung negara. Usulan itu sudah sampai di DPR RI untuk mendapat persetujuan.
Kata ‘’gratis’’ di sini mesti dipahami dengan jelas oleh semua pihak. Sebab, pada penerapanna nanti, kebijakan yang digagas Kementerian Agama ini tidak gratis. Petugas KUA tetap saja dibayar dalam setiap tugasnya menikahkan calon pengantin. Hanya saja, yang membiayai tidak lagi pasangan pengantin, melainkan menjadi tanggungan negara. Besarnya dana yang akan diterima setiap petugas pun akan diatur melalui peraturan tersendiri. Konsekuensinya, memungut biaya sekecil apapun dari calon pengantin dianggap sebagai pungutan liar dan bisa berdampak hukum.
Penegasan ini penting, mengingat persoalan nikah menyangkut pelayanan publik. Fakta membuktikan, hingga saat ini setiap pelayanan yang gratis seringkali tidak diikuti dengan baik dan maksimalnya pelayanan. Masyarakat yang berharap layanan gratis seringkali memanen kekecewaan.
Lihat saja kasus perekaman KTP elektronik beberapa waktu lalu yang hingga hari ini masih menyisakan persoalan di seluruh Indonesia. Masyarakat dipaksa untuk merekam data dirinya dalam batas waktu yang telah ditentukan, bahkan hingga tengah malam. Sementara, petugas dan alat yang disiagakan sering berbanding terbalik dengan ramainya warga yang datang.
Akibatnya, warga terpaksa berdesak-desakan dan menuai kekecewaan. Belum lagi dalam suana yang tidak kondusif itu, masyarakat dihadapkan dengan sikap tidak ramah dan tak profesionalnya petugas.
Masalahnya masih berlanjut. Hingga saat ini, masyarakat yang dulu sudah bersusah payah mengurus KTP elektronik masih banyak yang belum menerima KTP-nya dan harus menunggu tanpa kepastian. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang tak tahu ke mana harus bertanya untuk mendapatkan KTP tersebut.
Buruknya pelayanan pada KTP elektronik, akan berpeluang terjadi ketika biaya nikah ini sudah benar-benar ditanggung negara. Peluang itu bisa saja muncul akibat belum cairnya anggaran dari pemerintah atau persoalan lainnya menyangkut penganggaran. Sementara, KUA dan petugasnya di kecamatan masing-masing harus bertugas tanpa bergantung tahun anggaran. Petugas pencatatan nikah harus terus menyelesaikan dan memeroses administrasi pasangan yang telah memenuhi persyaratan administrasinya, meski anggaran dari pemerintah belum turun.
Jangan sampai terjadi, petugas KUA mogok kerja dengan alasan mereka tidak memiliki dana operasional. Sebab, ketika sudah digratiskan, tidak ada lagi celah bagi petugas KUA untuk memungut biaya nikah dari calon pengantin.
Apabila tetap nekat melakukan, jelas ini merupakan gratifikasi dan bersiap saja berujung penjara ketika ada yang melaporkan atau yang keberatan.
Untuk itu, tidak ada cara lain, infrastruktur dan sistemnya harus benar-benar disiapkan. Jangan sampai niat baik menggratiskan demi meringankan beban masyarakat, berdampak buruk dan berujung merugikan banyak pihak, termasuk petugas pencatatan nikah sebagai garda terbawah Kementerian Agama RI.***
Kata ‘’gratis’’ di sini mesti dipahami dengan jelas oleh semua pihak. Sebab, pada penerapanna nanti, kebijakan yang digagas Kementerian Agama ini tidak gratis. Petugas KUA tetap saja dibayar dalam setiap tugasnya menikahkan calon pengantin. Hanya saja, yang membiayai tidak lagi pasangan pengantin, melainkan menjadi tanggungan negara. Besarnya dana yang akan diterima setiap petugas pun akan diatur melalui peraturan tersendiri. Konsekuensinya, memungut biaya sekecil apapun dari calon pengantin dianggap sebagai pungutan liar dan bisa berdampak hukum.
Penegasan ini penting, mengingat persoalan nikah menyangkut pelayanan publik. Fakta membuktikan, hingga saat ini setiap pelayanan yang gratis seringkali tidak diikuti dengan baik dan maksimalnya pelayanan. Masyarakat yang berharap layanan gratis seringkali memanen kekecewaan.
Lihat saja kasus perekaman KTP elektronik beberapa waktu lalu yang hingga hari ini masih menyisakan persoalan di seluruh Indonesia. Masyarakat dipaksa untuk merekam data dirinya dalam batas waktu yang telah ditentukan, bahkan hingga tengah malam. Sementara, petugas dan alat yang disiagakan sering berbanding terbalik dengan ramainya warga yang datang.
Akibatnya, warga terpaksa berdesak-desakan dan menuai kekecewaan. Belum lagi dalam suana yang tidak kondusif itu, masyarakat dihadapkan dengan sikap tidak ramah dan tak profesionalnya petugas.
Masalahnya masih berlanjut. Hingga saat ini, masyarakat yang dulu sudah bersusah payah mengurus KTP elektronik masih banyak yang belum menerima KTP-nya dan harus menunggu tanpa kepastian. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang tak tahu ke mana harus bertanya untuk mendapatkan KTP tersebut.
Buruknya pelayanan pada KTP elektronik, akan berpeluang terjadi ketika biaya nikah ini sudah benar-benar ditanggung negara. Peluang itu bisa saja muncul akibat belum cairnya anggaran dari pemerintah atau persoalan lainnya menyangkut penganggaran. Sementara, KUA dan petugasnya di kecamatan masing-masing harus bertugas tanpa bergantung tahun anggaran. Petugas pencatatan nikah harus terus menyelesaikan dan memeroses administrasi pasangan yang telah memenuhi persyaratan administrasinya, meski anggaran dari pemerintah belum turun.
Jangan sampai terjadi, petugas KUA mogok kerja dengan alasan mereka tidak memiliki dana operasional. Sebab, ketika sudah digratiskan, tidak ada lagi celah bagi petugas KUA untuk memungut biaya nikah dari calon pengantin.
Apabila tetap nekat melakukan, jelas ini merupakan gratifikasi dan bersiap saja berujung penjara ketika ada yang melaporkan atau yang keberatan.
Untuk itu, tidak ada cara lain, infrastruktur dan sistemnya harus benar-benar disiapkan. Jangan sampai niat baik menggratiskan demi meringankan beban masyarakat, berdampak buruk dan berujung merugikan banyak pihak, termasuk petugas pencatatan nikah sebagai garda terbawah Kementerian Agama RI.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

