Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mengawali tulisan ini, penulis mempertanyakan masih adakah sosok bersih, idealis, profesional, akuntabilitas dan berintegritas sekelas Muhammad Hatta, H Agus Salim, atau M Natsir? Atau adakah tokoh sekaliber Jenderal Soegeng Imam Santoso, yang tegas menolak gratifikasi, guna menjaga integritas karir pengabdiannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Maka jawaban adalah kemungkinannya masih ada, namun mereka belum mendapat posisi layak. Yang pasti adalah sikap hidup para tokoh di atas, wajib menginspirasi peran kita hari ini, agar bermanfaat dan berdaya guna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lainnya, Integritas berarti mutu, memiliki potensi, kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yakni satunya kata dengan perbuatan, sesuai kebijakan dan kode etik organisasi. Termasuk bertindak secara konsisten, walaupun sulit untuk melakukannya.
Secara etimologi, ”Keniscayaan” artinya tentu, mesti, perlu dan pasti. Keniscayaan bermakna sesuatu yang harus terjadi atau tidak boleh tidak mesti terjadi. Sebagaimana dikatakan Mulla Sadra, “Keniscayaan berarti sesuatu yang terkait langsung pada realitas eksternal alami dan alam fikiran seseorang”. Dengannya, seseorang konsisten di tengah fungsi dan perannya di tengah masyarakat.
Hari ini seseorang ”berintegritas”, adalah sosok langka, bahkan dipandang aneh. Disaat situasi bangsa dirundung banyak persoalan, krisis moral dan KKN para oknum elit kekuasaan, makin kentara di berbagai level. Di sisi lain ketika integritas para penegak hukum didambakan, namun apa mau dikata moralitasnya juga setali tiga uang. Harapan perbaikan moral bangsa, kini seakan telah pupus. Lahirnya UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi sitawar sidingin, bagi rakyat yang diliputi awan hitam dari ketertutupan informasi penyelenggara negara.
Layanan informasi publik berkabut tersebut, sangat merugikan kepentingan hajat hidup orang banyak. Diharapkan dengan terbukanya regulasi informasi ini, bakal menggesa kemajuan seluruh komponen bangsa secara luas. Ketidaktahuan publik, menemukan cara dan strategi guna memajukan diri dan lingkungannya, kini terbuka lebar. Padahal sebelumnya, informasi tentang kemajuan tersumbat dengan 1.001 alasan kepentingan politik praktis sesaat, yang penuh multi kepentingan.
Bila seluruh warga negara memanfaatkan keberadaan UU KIP ini, ketersumbatan informasi, bukan lagi menjadi persoalan. Akan ada progress menarik pada kemajuan ekonomi, sosial, budaya, serta kemajuan Iptek dan Imtaq di masa datang. Harapan dan darah baru bagi publik, apabila UU KIP benar-benar dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh stakeholder, akan memberikan efek dan faedah serta manfaat besar, bagi kemaslahatan publik.
Manfaat tersebut tidak terbatas bagi pemohon informasi dan masyarakat, tetapi juga bermanfaat jangka panjang bagi badan publik. Baik badan publik eksekutif, legislatif dan yudikatif dan/atau badan lain penyelenggara negara. Maupun badan publik non pemerintah, yang sebagian dan/atau seluruh anggaran pendanaannya berasal dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau sumbangan luar negeri.
Sebagaimana dikatakan mantan ketua Komisi Informasi Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih, Badan Publik yang SOP-nya transparan, akan dapat meningkatan kepercayaan masyarakat. Peluang publik sebagai warga negara, sebagaimana diatur pasal 3 hurup a, b, c, d, e, f dan g,UU KIP, berhak tahu atas rencana kebijakan publik, pengambilan keputusan publik dan alasannya. Masyarakat juga memiliki peluang besar berpartisipasi pada kebijakan tersebut. Sehingga dengannya, penyelenggaraan negara dapat diketahui secara transparan, efektif, akuntabilitas, dan bertanggung jawab.
Religi Sumber Integritas Hakiki
Norma paling berpengaruh pada integritas seseorang adalah sikap spiritual relegius masing-masing anak bangsa. Tuhan telah mengutus manusia mengelola bumi. melalui para utusan-Nya, Dia menurunkan pula panduan hidup manusia. Dengannya, keharmonisan hidup dalam interaksi sosial menjadi damai dan teratur. Dengan akal pikiran yang dianugerahkan-Nya, hingga kita dapat mencerna, maksud dan tujuan apa kita hidup di dunia. Bahkan Tuhan tidak membiarkan manusia lepas begitu saja, Ia senantiasa mengawasi dan memantau setiap gerak langkah, bahkan detak jantung dan niat di hati kita. Bukankah setiap kita juga diawasi dua malaikat, bahkan anggota tubuh kita dan segala sesuatu di bumi dan di langit akan bersaksi di hadapanNya. Andai setiap kita menyadarinya, barangkali perangkat aturan dan hukum perundangan lainnya tidak perlu dibuat. Itulah kenyataan bahwa manusia itu memang lemah.
Keniscayaan keberadaan UU KIP dan berdirnya Komisi Informasi Provinsi Riau, mudah-mudahan menjadi harapan publik. Terpilihnya komisioner KIP Riau, diharapkan agar bersikap independen dan mandiri.
Semoga KIP Riau akan menjadi jembatan damai dan tempat menyelesaikan sengketa informasi publik yang akuntabel. Hal ini dikarenakan tujuan mulia, yakni menegakkan transparansi layanan informasi publik di Negeri Lancing Kuning ini.***
Said Dailani Yahya
Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Riau
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lainnya, Integritas berarti mutu, memiliki potensi, kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yakni satunya kata dengan perbuatan, sesuai kebijakan dan kode etik organisasi. Termasuk bertindak secara konsisten, walaupun sulit untuk melakukannya.
Secara etimologi, ”Keniscayaan” artinya tentu, mesti, perlu dan pasti. Keniscayaan bermakna sesuatu yang harus terjadi atau tidak boleh tidak mesti terjadi. Sebagaimana dikatakan Mulla Sadra, “Keniscayaan berarti sesuatu yang terkait langsung pada realitas eksternal alami dan alam fikiran seseorang”. Dengannya, seseorang konsisten di tengah fungsi dan perannya di tengah masyarakat.
Hari ini seseorang ”berintegritas”, adalah sosok langka, bahkan dipandang aneh. Disaat situasi bangsa dirundung banyak persoalan, krisis moral dan KKN para oknum elit kekuasaan, makin kentara di berbagai level. Di sisi lain ketika integritas para penegak hukum didambakan, namun apa mau dikata moralitasnya juga setali tiga uang. Harapan perbaikan moral bangsa, kini seakan telah pupus. Lahirnya UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi sitawar sidingin, bagi rakyat yang diliputi awan hitam dari ketertutupan informasi penyelenggara negara.
Layanan informasi publik berkabut tersebut, sangat merugikan kepentingan hajat hidup orang banyak. Diharapkan dengan terbukanya regulasi informasi ini, bakal menggesa kemajuan seluruh komponen bangsa secara luas. Ketidaktahuan publik, menemukan cara dan strategi guna memajukan diri dan lingkungannya, kini terbuka lebar. Padahal sebelumnya, informasi tentang kemajuan tersumbat dengan 1.001 alasan kepentingan politik praktis sesaat, yang penuh multi kepentingan.
Bila seluruh warga negara memanfaatkan keberadaan UU KIP ini, ketersumbatan informasi, bukan lagi menjadi persoalan. Akan ada progress menarik pada kemajuan ekonomi, sosial, budaya, serta kemajuan Iptek dan Imtaq di masa datang. Harapan dan darah baru bagi publik, apabila UU KIP benar-benar dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh stakeholder, akan memberikan efek dan faedah serta manfaat besar, bagi kemaslahatan publik.
Manfaat tersebut tidak terbatas bagi pemohon informasi dan masyarakat, tetapi juga bermanfaat jangka panjang bagi badan publik. Baik badan publik eksekutif, legislatif dan yudikatif dan/atau badan lain penyelenggara negara. Maupun badan publik non pemerintah, yang sebagian dan/atau seluruh anggaran pendanaannya berasal dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau sumbangan luar negeri.
Sebagaimana dikatakan mantan ketua Komisi Informasi Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih, Badan Publik yang SOP-nya transparan, akan dapat meningkatan kepercayaan masyarakat. Peluang publik sebagai warga negara, sebagaimana diatur pasal 3 hurup a, b, c, d, e, f dan g,UU KIP, berhak tahu atas rencana kebijakan publik, pengambilan keputusan publik dan alasannya. Masyarakat juga memiliki peluang besar berpartisipasi pada kebijakan tersebut. Sehingga dengannya, penyelenggaraan negara dapat diketahui secara transparan, efektif, akuntabilitas, dan bertanggung jawab.
Religi Sumber Integritas Hakiki
Norma paling berpengaruh pada integritas seseorang adalah sikap spiritual relegius masing-masing anak bangsa. Tuhan telah mengutus manusia mengelola bumi. melalui para utusan-Nya, Dia menurunkan pula panduan hidup manusia. Dengannya, keharmonisan hidup dalam interaksi sosial menjadi damai dan teratur. Dengan akal pikiran yang dianugerahkan-Nya, hingga kita dapat mencerna, maksud dan tujuan apa kita hidup di dunia. Bahkan Tuhan tidak membiarkan manusia lepas begitu saja, Ia senantiasa mengawasi dan memantau setiap gerak langkah, bahkan detak jantung dan niat di hati kita. Bukankah setiap kita juga diawasi dua malaikat, bahkan anggota tubuh kita dan segala sesuatu di bumi dan di langit akan bersaksi di hadapanNya. Andai setiap kita menyadarinya, barangkali perangkat aturan dan hukum perundangan lainnya tidak perlu dibuat. Itulah kenyataan bahwa manusia itu memang lemah.
Keniscayaan keberadaan UU KIP dan berdirnya Komisi Informasi Provinsi Riau, mudah-mudahan menjadi harapan publik. Terpilihnya komisioner KIP Riau, diharapkan agar bersikap independen dan mandiri.
Semoga KIP Riau akan menjadi jembatan damai dan tempat menyelesaikan sengketa informasi publik yang akuntabel. Hal ini dikarenakan tujuan mulia, yakni menegakkan transparansi layanan informasi publik di Negeri Lancing Kuning ini.***
Said Dailani Yahya
Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

