Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Metakomunikasi Minta Naik Gaji

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagaimana dilansir Riau Pos menyambut baik permintaan kepala daerah se-Indonesia yang meminta kenaikan gaji terutama untuk bupati dan wali kota. Presiden menyetujui permintaan itu setelah mendengar pernyataan itu dari Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor. Para bupati mengeluh kepada Presiden SBY gajinya tak kunjung naik, padahal sudah dijanjikan sejak tiga tahun lalu.

Jika kita memandang dari sudut komunikasi, permintaan para kepala daerah ini sesungguhnya menggambarkan ada metakomunikasi antara kepala daerah dengan Presiden dan menjadi sangat tidak populer untuk dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi dan dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan. Secara sederhana metakomunikasi adalah setiap komentar yang ditujukan kepada cara orang berkomunikasi. Metakomunikasi juga merupakan uraian yang menggambarkan hubungan antara komunikator dan komunikan saat melakukan komunikasi. Dia dapat berupa pesan verbal dan non verbal, dimana di dalam pesan yang disampaikan tersisip sikap dan perasaan pengirim terhadap pendengar atau sebaliknya.

Jika menelisik lebih dalam apa yang disampaikan para kepala daerah, lalu persetujuan Presiden SBY yang dengan spontan mengiyakan usul itu dan meminta kementerian terkait untuk menghitungnya, tentu boleh jika diberikan penilaian bahwa yang dilakukan Apkasi dan Presiden SBY tidak pro kepentingan umum, tidak peduli kepada nasib rakyat. Penilaian ini setidaknya dilandasi beberapa hal;  pertama, momen yang tidak tepat. Di tengah kondisi warga bangsa yang belum sejahtera serta kesenjangan sosial yang  berkembang saat ini, adalah tidak tepat bagi kepala daerah untuk meminta kenaikan gaji. Struktur APBD dan APBN kita selama ini saja sudah banyak tersedot untuk menggaji aparatur birokrasi, sehingga terkadang tidak seimbang antara belanja aparatur dengan belanja modal yang berguna untuk pembangunan di masyarakat. Belum lagi derajat kemandirian fiskal daerah-daerah yang masih sangat tergantung kepada dana pusat. Sehingga struktur dana yang besar hanya akan terdistribusi kepada aparatur pemerintah saja.

Kedua, cara presiden dengan mengucapkan kata setuju dan menganggap permintaan itu adalah sebuah hal yang wajar adalah sebuah statemen yang tidak memikirkan rakyat kebanyakan (miskin). Seolah-olah negara ini hanya untuk kepala daerah, hanya untuk pegawai dan pejabat pemerintahan saja. Publik patut bertanya bagaimana pendapat pemerintah tatkala buruh menuntut kenaikan upah, atau jeritan guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil yang gajinya sangat kecil dan tidak sebanding dengan pengorbanan yang mereka berikan. Publik paling hanya akan disuguhi jawaban akan ditinjau ulang, akan kita rapatkan, akan kita perhatikan, atau sedang dalam proses. Kata-kata pemanis buatan seperti inilah yang sering kita temui baik secara langsung atau melalui pernyataan di media massa.

Ketiga, fasilitas dan gaji yang diterima seorang kepala daerah dengan kewenangan yang diterimanya sangatlah besar. Ditambah lagi permintaan kenaikan gaji di tengah kinerja yang belum sepenuhnya baik, serta fasilitas yang tidak sedikit yang disediakan untuk kepala daerah selama ini, sebenarnya dapat menjadi hujjah untuk menolak dalil permintaan itu. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) akhir tahun lalu berani melansir besaran gaji para kepala daerah ini.

Menurut analis FITRA, Maulana, pendapatan seorang kepala daerah tidak hanya ditentukan dari nilai gaji pokok serta tunjangan, seperti yang ditetapkan undang-undang. Sebab, selain gaji pokok dan tunjangan, para kepala daerah itu mendapatkan insentif dari jumlah pajak serta retribusi daerah. Semakin besar retribusi dan pajak yang diperoleh dari suatu daerah, maka akan semakin besar penghasilan yang didapat para kepala daerah. Maulana juga mengatakan, selain mendapatkan penghasilan bulanan, para kepala daerah mendapatkan tunjangan biaya-biaya, antara lain, biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, dan biaya penunjang operasional. Menurut hemat kami kalaupun permintaan itu dipenuhi maka fasilitas dan tunjangan ini harus mulai dikurangi.

Keempat, permintaan kenaikan gaji  sebenarnya adalah sebuah pesan atau isyarat yang ”mendidik” rakyat untuk berbuat dengan pamrih. Padahal dalam kampanye sering kita mendengar banyak calon kepala daerah yang berujar bahwa mereka maju untuk mengubah kehidupan masyarakat, dengan rendah hati mereka berkata mewakafkan hidup untuk mengabdi bukan mengejar materi.

Kelima, Presiden terkesan ingin membina hubungan yang lebih baik dengan kepala daerah. Karena bagaimanapun bagusnya kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah, tidak akan berjalan dengan baik jika pemerintah daerah tidak memberikan dukungan. Di lain sisi sang presiden mungkin juga berharap gajinya bisa dinaikkan, sesuatu yang juga pernah dikeluhkannya. Pernyataan bahwa pejabat eselon saja sudah naik gajinnya, sementara kepala daerah masih minimnya gajinya adalah sebuah pernyataan tersirat bahwa apabila gaji bawahan saja sudah naik  maka sudah sepantasnya gaji atasan juga naik. Atasan para  kepala daerah itu adalah termasuk presiden, sehingga logikanya jika gaji kepala daerah sudah naik semua maka sangat layak gaji presiden juga dinaikkan.

Untuk itu demi keadilan dan kepentingan umum, akan lebih baik jika pemerintah pusat memberi semangat dan motivasi bagi kepala daerah untuk senantiasa meningkatkan kinerja. Bagi mereka yang memiliki prestasi di bidang yang menjadi kewenangannnya diberikan penghargaan dalam bentuk uang jangan cuma piagam saja, sehingga dengan demikian semua kepala daerah seolah berlomba untuk menjadi yang terbaik dan cita-cita pembangunan untuk memberi kesejahteraan bagi warganya juga akan semakin mendekati kenyataan. Bagi kepala daerah akan lebih baik terus melakukan inovasi dan mengabdi dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal pamrih, karena harapan dan amanah rakyat yang belum ditunaikan jauh lebih penting untuk dipikirkan daripada meminta kenaikan gaji atau fasilitas pribadi, seperti yang dilakukan Menteri BUMN Dahlan Iskan.***



Mustafa
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ, asal Pekanbaru

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer