Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Masalah Bahan Bakar Minyak tidak pernah habisnya di negari penghasil minyak ini, berbagai hal sering muncul kepermukaan terkait ketersediaan dan masalah harga dari BBM tersebut. Beberapa minggu yang lalu masyarakat pengguna solar dibuat resah dengan langkanya minyak jenis solar ini di berbagai SPBU di Riau, dan sekarang timbul lagi keresahan di sebahagian pengguna mobil “plat merah” terkait kewajiban menggunakan pertamax untuk mobil plat merah.
Dua permasalahan di atas adalah sebahagian dari sekian banyak permasalahan BBM yang terus muncul di Tanah Bumi Pertiwi ini, bahkan yang lebih ironisnya permasalahan BBM justru sering menjadi komoditi politik oleh sebahagian elit penguasa. Mereka “memainkan” kebijakan harga BBM demi meraih simpati masyarakat untuk meraup suara di Pemilu. Dan dari sekian kali munculnya masalah BBM yang menjadi korban tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat golongan menengah ke bawah.
Judul tulisan di atas bukan mendiskreditkan pertamax sebagai objek salah satu BBM. Namun dalam tulisan ini penulis ingin membahas terkait kebijakan pemerintah yang mewajibkan mobil plat merah menggunakan pertamax. Kalau pertamax sebagai salah satu BBM kita akui memiliki keunggulan kualitas dibandingkan dengan BBM lainnya. Sebagaimana yang penulis ambil dari berbagai sumber bahwa pertamax memiliki keunggulan dalam menjaga kualitas mesin kendaraan, begitu juga bahwa emisi gas buang kendaraan yang menggunakan pertamax lebih kecil dari yang menggunakan premium, sehingga pertamax lebih ramah lingkungan.
Salah satu penelitian yang mungkin dapat dijadikan acuan adalah penelitian dari Universitas Negeri Makassar yang dipublikasikan pada Oktober 2011. Pada penelitian ini terbukti bahwa kadar carbon monoxide (CO) dan hidrokarbon (HC) yang dihasilkan bahan bakar pertamax lebih rendah dibandingkan premium. Gas buang kendaraan merupakan sumber pencemaran udara terbesar. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis tidak ingin menyalahkan atau mengkritik Pertamaxnya, namun kepada dampak dari kebijakan pemerintah terhadap penggunaan pertamax itu sendiri bagi pejabat publik.
Pembaca mungkin sedikit bertanya-tanya, mengapa penulis memasukkan penggunaan pertamax bagi mobil plat merah adalah termasuk sebuah keresahan dan permasalahan? Logika pembaca dan juga masyarakat umum lainnya pasti menyimpulkan bahwa penggunaan pertamax bagi mobil pejabat memang sudah seharusnya dilakukan, karena pejabat adalah masyarakat yang sudah termasuk kepada golongan menengah ke atas, artinya mereka adalah orang-orang yang sangup secara finansial untuk membeli pertamax.
Logika seperti ini memang lah benar, karena BBM bersubsidi (solar dan premium) diperuntukkan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Sehingga target pemerintah memberikan subsidi BBM untuk meringankan beban masyarakat golongan menengah ke bawah tidak salah sasaran. Kalau orang-orang kaya/ berpendapatan tinggi juga membeli BBM bersubsidi, berarti mereka telah mengambil hak masyarakat yang tidak mampu, dan dalam bahasa kasarnya mereka justru telah mencuri hak masyarakat golongan menengah ke bawah.
Namun dalam hal ini penulis melihatnya dari sisi yang berbeda. Pertama, perlu kita pahami bahwa kebijakan pemerintah untuk mewajibkan pejabat yang memakai mobil dinas (plat merah) untuk menggunakan bahan bakar pertamax ternyata juga di iringi dengan menambahkan beban anggarannya di APBD masing-masing daerah. Dimana anggaran untuk pertamax tersebut berasal dari APBD masing-masing daerah. Sehingga APBD kembali membengkak untuk keperluan pejabat dan secara otomatis anggaran untuk publik jadi berkurang. Pemerintah yang biasanya menganggarkan bensin dan solar untuk mobil dinas, sekarang jutru bertambah 100 persen karena diganti dengan pertamax. Di sinilah menurut penulis akan timbul dampak-dampak yang tidak baik bagi masyarakat.
Masyarakat diminta membeli premium dan solar dengan sedikit ada subsidi, tapi itu dari jerih payah mereka mencari uangnya, tetapi pejabat diwajibkan membeli pertamax justru diberi lagi uangnya dari uang negara. Hal seperti ini bukan memberikan keadilan, tetapi hanya menipu rakyat. Kalau pemerintah ingin menerapkan kebijakan BBM subsidi tepat sasaran, maka perlu sebuah mekanisme yang jelas dalam pemantauan pembelian BBM-nya. Bukan justru mewajibkan pejabat memakai pertamax dan dananya juga dari dana negara, itu sama saja dengan memberikan subsidi juga bagi para pejabat.
Kembali kepada anggaran yang dinaikkan dalam APBD untuk membeli pertamax, menurut penulis sangatlah tidak tepat. Silahkan saja mobil dinas pejabat diwajibkan memakai pertamax, namun dananya tidak lagi ditambahkan dalam APBD, dananya dibebankan saja kepada pejabat tersebut. Selama ini sudah sangat besar dana tunjangan pejabat dibebankan dalam APBD, dan taraf hidup pejabat sesungguhnya juga sudah bagus, apalagi juga sudah diberikan mobil dinas, sehingga dari pendapatan yang mereka miliki, maka sebenarnya mereka sudah sanggup untuk membeli pertamax.
Jadi disini penulis ingin menekankan bahwa pemerintah jangan lagi membohongi rakyat. Karena APBD adalah dana rakyat yang seharusnya diberikan kepada rakyat berupa pembinaan dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan pejabat yang telah banyak mendapatkan pelayanan dan pendapatan dari pemerintah, maka perlu penghematan dalam setiap mengeluarkan anggaran untuk pejabat. Sebagaimana juga kita ketahui, bahwa APBD hampir setiap daerah, sekitar 50 persen lebih adalah untuk belanja pejabat dan aparatur pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menganalisa dan mempertimbangkan setiap anggaran yang akan dikeluarkan.
Kedua, menurut penulis kebijakan penggunaan pertamax ini juga tidak diiringi dengan infrastruktur atau ketersediaan pertamaxnya di setiap SPBU. Ketersediaan Pertamax masih belum merata disemua SPBU, terkhusus SPBU yang di pedalaman atau di daerah – daerah terpencil justru Pertamax tidak ada. Hal ini justru akan merugikan pejabat yang tempat dinasnya tidak ada Pertamax, sehingga mereka harus membeli jauh dari lokasi kerja, sehingga akan memunculkan beban baru bagi Pejabat.
Ketiga, menurut hemat penulis, kebijakan Pemakaian pertamax ini tidak dilihat dari pejabat atau tidak pejabat, namun sebagaimana yang penulis sampaikan diatas, pemerintah seharusnya memiliki mekanisme yang jelas dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Sehingga sasaran subsidi yang lebih dari 200 Triliun Rupiah setiap tahun tersebut tidak salah sasaran. Misalnya berdasarkan jenis kendaaraan dan jenis CC kendaaraannya. Serta pemerintah juga dengan tegas menerapkan aturannya di setiap SPBU Pertamina. Kalau hal ini diberlakukan, maka keadilan dan sasaran subsidi bisa tercapai. ***
Mester H Hamzah
Anggota DPRD Siak
Dua permasalahan di atas adalah sebahagian dari sekian banyak permasalahan BBM yang terus muncul di Tanah Bumi Pertiwi ini, bahkan yang lebih ironisnya permasalahan BBM justru sering menjadi komoditi politik oleh sebahagian elit penguasa. Mereka “memainkan” kebijakan harga BBM demi meraih simpati masyarakat untuk meraup suara di Pemilu. Dan dari sekian kali munculnya masalah BBM yang menjadi korban tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat golongan menengah ke bawah.
Judul tulisan di atas bukan mendiskreditkan pertamax sebagai objek salah satu BBM. Namun dalam tulisan ini penulis ingin membahas terkait kebijakan pemerintah yang mewajibkan mobil plat merah menggunakan pertamax. Kalau pertamax sebagai salah satu BBM kita akui memiliki keunggulan kualitas dibandingkan dengan BBM lainnya. Sebagaimana yang penulis ambil dari berbagai sumber bahwa pertamax memiliki keunggulan dalam menjaga kualitas mesin kendaraan, begitu juga bahwa emisi gas buang kendaraan yang menggunakan pertamax lebih kecil dari yang menggunakan premium, sehingga pertamax lebih ramah lingkungan.
Salah satu penelitian yang mungkin dapat dijadikan acuan adalah penelitian dari Universitas Negeri Makassar yang dipublikasikan pada Oktober 2011. Pada penelitian ini terbukti bahwa kadar carbon monoxide (CO) dan hidrokarbon (HC) yang dihasilkan bahan bakar pertamax lebih rendah dibandingkan premium. Gas buang kendaraan merupakan sumber pencemaran udara terbesar. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis tidak ingin menyalahkan atau mengkritik Pertamaxnya, namun kepada dampak dari kebijakan pemerintah terhadap penggunaan pertamax itu sendiri bagi pejabat publik.
Pembaca mungkin sedikit bertanya-tanya, mengapa penulis memasukkan penggunaan pertamax bagi mobil plat merah adalah termasuk sebuah keresahan dan permasalahan? Logika pembaca dan juga masyarakat umum lainnya pasti menyimpulkan bahwa penggunaan pertamax bagi mobil pejabat memang sudah seharusnya dilakukan, karena pejabat adalah masyarakat yang sudah termasuk kepada golongan menengah ke atas, artinya mereka adalah orang-orang yang sangup secara finansial untuk membeli pertamax.
Logika seperti ini memang lah benar, karena BBM bersubsidi (solar dan premium) diperuntukkan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Sehingga target pemerintah memberikan subsidi BBM untuk meringankan beban masyarakat golongan menengah ke bawah tidak salah sasaran. Kalau orang-orang kaya/ berpendapatan tinggi juga membeli BBM bersubsidi, berarti mereka telah mengambil hak masyarakat yang tidak mampu, dan dalam bahasa kasarnya mereka justru telah mencuri hak masyarakat golongan menengah ke bawah.
Namun dalam hal ini penulis melihatnya dari sisi yang berbeda. Pertama, perlu kita pahami bahwa kebijakan pemerintah untuk mewajibkan pejabat yang memakai mobil dinas (plat merah) untuk menggunakan bahan bakar pertamax ternyata juga di iringi dengan menambahkan beban anggarannya di APBD masing-masing daerah. Dimana anggaran untuk pertamax tersebut berasal dari APBD masing-masing daerah. Sehingga APBD kembali membengkak untuk keperluan pejabat dan secara otomatis anggaran untuk publik jadi berkurang. Pemerintah yang biasanya menganggarkan bensin dan solar untuk mobil dinas, sekarang jutru bertambah 100 persen karena diganti dengan pertamax. Di sinilah menurut penulis akan timbul dampak-dampak yang tidak baik bagi masyarakat.
Masyarakat diminta membeli premium dan solar dengan sedikit ada subsidi, tapi itu dari jerih payah mereka mencari uangnya, tetapi pejabat diwajibkan membeli pertamax justru diberi lagi uangnya dari uang negara. Hal seperti ini bukan memberikan keadilan, tetapi hanya menipu rakyat. Kalau pemerintah ingin menerapkan kebijakan BBM subsidi tepat sasaran, maka perlu sebuah mekanisme yang jelas dalam pemantauan pembelian BBM-nya. Bukan justru mewajibkan pejabat memakai pertamax dan dananya juga dari dana negara, itu sama saja dengan memberikan subsidi juga bagi para pejabat.
Kembali kepada anggaran yang dinaikkan dalam APBD untuk membeli pertamax, menurut penulis sangatlah tidak tepat. Silahkan saja mobil dinas pejabat diwajibkan memakai pertamax, namun dananya tidak lagi ditambahkan dalam APBD, dananya dibebankan saja kepada pejabat tersebut. Selama ini sudah sangat besar dana tunjangan pejabat dibebankan dalam APBD, dan taraf hidup pejabat sesungguhnya juga sudah bagus, apalagi juga sudah diberikan mobil dinas, sehingga dari pendapatan yang mereka miliki, maka sebenarnya mereka sudah sanggup untuk membeli pertamax.
Jadi disini penulis ingin menekankan bahwa pemerintah jangan lagi membohongi rakyat. Karena APBD adalah dana rakyat yang seharusnya diberikan kepada rakyat berupa pembinaan dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan pejabat yang telah banyak mendapatkan pelayanan dan pendapatan dari pemerintah, maka perlu penghematan dalam setiap mengeluarkan anggaran untuk pejabat. Sebagaimana juga kita ketahui, bahwa APBD hampir setiap daerah, sekitar 50 persen lebih adalah untuk belanja pejabat dan aparatur pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menganalisa dan mempertimbangkan setiap anggaran yang akan dikeluarkan.
Kedua, menurut penulis kebijakan penggunaan pertamax ini juga tidak diiringi dengan infrastruktur atau ketersediaan pertamaxnya di setiap SPBU. Ketersediaan Pertamax masih belum merata disemua SPBU, terkhusus SPBU yang di pedalaman atau di daerah – daerah terpencil justru Pertamax tidak ada. Hal ini justru akan merugikan pejabat yang tempat dinasnya tidak ada Pertamax, sehingga mereka harus membeli jauh dari lokasi kerja, sehingga akan memunculkan beban baru bagi Pejabat.
Ketiga, menurut hemat penulis, kebijakan Pemakaian pertamax ini tidak dilihat dari pejabat atau tidak pejabat, namun sebagaimana yang penulis sampaikan diatas, pemerintah seharusnya memiliki mekanisme yang jelas dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Sehingga sasaran subsidi yang lebih dari 200 Triliun Rupiah setiap tahun tersebut tidak salah sasaran. Misalnya berdasarkan jenis kendaaraan dan jenis CC kendaaraannya. Serta pemerintah juga dengan tegas menerapkan aturannya di setiap SPBU Pertamina. Kalau hal ini diberlakukan, maka keadilan dan sasaran subsidi bisa tercapai. ***
Mester H Hamzah
Anggota DPRD Siak
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

