Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nikah Gratis?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Nikah tidak dipungut biaya alias gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) bakal menjadi kenyataan. Kementerian Agama (Kemenag) RI sudah menyampaikan usulannya ke Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI, sebagaimana dilansir Riau Pos, Senin, (4/3) lalu.  

Memang, di sejumlah media, berapa hari yang lalu Mochamad Jassin, Inspektur Jendral Kementerian Agama RI telah menyampaikan bahwa biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) gratis. Katanya, membebaskan tarif pencatatan biaya nikah itu disertai dengan pemberian uang transport lokal bagi penghulu yang bertugas di luar kantor sebesar Rp110 ribu atau ada tambahan lain.

Bagi penghulu yang khutbah nikah atau jadi wali diberikan biaya profesi sebesar Rp390 ribu. Jasin juga setuju anggaran untuk KUA dari saat ini rata-rata Rp2 juta per bulan ditingkatkan menjadi sekitar Rp5 juta. Sebab tugas KUA relatif banyak, bukan sekadar menikahkan saja tapi mencakup urusan wakaf, zakat, penyelenggaraan ibadah haji termasuk memberikan manasik dan membina kerukunan umat beragama.

Sebelumnya, fraksi PKS telah pula mengusulkan ini ke DPR. Bahkan uang operasional KUA yang kini rata-rata hanya Rp2 juta minta dinaikkan hingga Rp20 juta.

Sepintas lalu, kelihatannya, langkah Irjen Kementerian Agama RI dan usul PKS tersebut berwajah positif karena beberapa hal. Pertama, program nikah gratis ini akan mempermudah seseorang mengikuti perintah Allah SWT, dan Rasul-Nya serta terhindar dari laku praktik tercela seperti perzinahan dan lain sebagainya.

Kedua, dengan diberlakukannya program nikah gratis tersebut, sepertinya negara benar-benar berfungsi sebagai pelayan dan pelindung masyarakatnya. Ketiga, dengan diberlakukannya nikah gratis itu, sepertinya masyarakat akan terhindar dari pungutan liar dan sejumlah praktik korupsi lainnya di KUA.

Sejumlah Catatan
Pertama, apakah kebijakan nikah gratis itu tidak malah terkesan mempermudah-mudah (memperenteng) proses sakral pernikahan sehingga akan meningkat pula proses perceraian?

Kedua, apakah dengan membebaskan bea nikah seperti yang diusulkan Irjen Kemenag RI dan PKS tersebut akan benar-benar terhindar dari hal-hal negatif yang dirisaukan, seperti pungutan liar (pungli) yang dihebohkan selama ini? Jangan-jangan malah menambah pungli ganda, (negara dan pengantin malah membayar pelaksana teknis proses pernikahan seperti Kepala KUA atau Penghulu tersebut). Pengalaman selama ini menunjukkan, bukankah ada saja celah oknum petugas mengelabuinya?

Ketiga, walaupun dinilai kecil, bukankah anggaran Rp2,49 triliun ini akan menguras APBN? Dan apa tidak lebih baik kalau dana APBN yang berjumlah sekitar Rp2,49 triliun tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan yang lain seperti training pengantin atau kursus keluarga sakinah bagi calon pengantin, pembinaan mental para pegawai pencatat nikah sendiri dan lain sebagainya? Selain itu lagi, apakah ada jaminan, dana Rp2,49 triliun tersebut diambil dari luar pos Kementerian Agama di APBN selama ini? Jangan-jangan, karena biaya tersebut, pos dana Kementerian Agama yang ada malah dikurangi karena dipindahkan ke biaya nikah gratis tersebut.

Keempat, nampaknya dana tersebut dibebankan ke anggaran DIPA Kementerian Agama. Sebagaimana diketahui, dana DIPA itu dicairkan melalui prosedur dan proses yang memakan waktu cukup lama, sementara pelaksanaan nikah tidak bisa menunggu dana DIPA itu keluar. Lagi pula, dana tersebut apa memang terjamin tidak mengalami penyunatan dari pihak-pihak tertentu lagi? Yang paling dikhawatirkan nanti adalah, apa tidak mungkin kinerja petugas pencatat nikah dan yang bersangkut-kait di KUA akan kurang profesional dan tidak diharapkan masyarakat sebagai akibat dari sistem dan aturan baru yang dibuat tersebut? Apalagi menerima bayaran dari proses nikah ini sudah membudaya di negeri ini.

Kelima, selama ini, bukankah tidak seluruh masyarakat Indonesia mempermasalahkannya? Bahkan di sebagian daerah, kadang-kadang calon pengantin malah bangga memberi lebih kepada petugas karena rasa syukur dan persoalan prestise keluarga serta jaga gengsi. Karena menurut sebagian mereka, prosesi nikah itu diharapkan hanya sekali seumur hidup sehingga ia harus agung. Selama ini, yang dimasalahkan masyarakat sesungguhnya bukan pada membayar, tetapi uang yang dibayarkan itu untuk apa. Perlu juga dijelaskan, bahwa munculnya istilah pungutan liar tersebut selama ini terjadi karena adanya permintaan dari calon pengantin untuk mengadakan prosesi akad nikah di luar kantor KUA dan di hari libur PNS.

Keenam, jika pun dibantu untuk transportasi Rp110 ribu dan uang jasa khutbah Rp390 ribu, biaya sebanyak itu sangatlah tidak memadai jika diterapkan di daerah terpencil karena tidak mustahil kalau jarak kantor KUA dengan tempat pengantin sangat jauh dan makan biaya sangat tinggi. Andai pun bisa, tentulah surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam RI Nomor DJ.II/113 tahun 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) ditarik kembali. Kalau surat itu dicabut, mungkin biaya Rp110 ribu dan Rp390 ribu tersebut memadai karena petugas P3N biasanya menetap di desa tersebut.

Perlu juga disadari, bahwa; pertama, pengawasan dari Irjen terhadap pegawai Kementerian Agama selama ini nampaknya belum sampai ke akar rumput dan belum dilakukan secara spesifik dan menyentuh yang prinsipil. Untuk itu, ke depan pengawasan yang ketat, melekat, tersistematis dan terukur jauh lebih baik dilakukan daripada menggratiskan nikah, karena di samping membebani negara (menghapus PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak), kebijakan ini juga tampaknya membuat peran aktif masyarakat dalam pembangunan keagamaan semakin memudar.

Kedua, hari ini nampaknya hampir semua program gratis sarat kepentingan politik yang cenderung mengutamakan pencitraan yang super hedonis. Ketiga, segala sesuatu yang berbau gratis itu juga berdampak pada berkurangnya rasa tanggung jawab seorang warga negara. Dan sangat tidak sanggam kalau hal-hal yang bersifat sakral dibayar murah apalagi digratiskan.

Keempat, selama ini yang dimasalahkan masyarakat sesungguhnya bukan pada membayar, tetapi uang yang dibayarkan itu untuk apa? Makanya diperlukan aturan yang khusus tentang jumlah nominal dan pelaporannya serta teknis pembayaran yang akuntabel dan tranparan. Kelima, berikan sanksi keras terhadap pelanggar aturan yang telah dibuat tersebut.

Untuk itu, kebijakan menikah gratis ini mustahak dipertimbangkan dulu masak-masak tentang elok dan buruknya secara detil dan mendalam oleh praktisi dan pemikir di Kementerian Agama seluruh Indonesia. Ke depan, seluruh kebijakan pusat hendaknya mengikutsertakan peran orang-orang di daerah karena tidak semua yang dilihat dari pusat sesuai dengan kenyataan yang terjadi di daerah. Selain itu, jika seluruh Kementerian Agama se-Indonesia berkumpul, sejatinya kajian bahasannya pun harus lengkap-pepat dan ditinjau dari segala aspek, bukan hanya seperti mendengar selentingan kabar burung lalu dibuat keputusan dan kebijakan oleh burung pula.

Semoga kebijakan atau apa pun bentuknya yang lahir dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif hari ini tidak terkesan tergesa-gesa, tidak dikaji secara mendalam (asal-asalan), berbau pencitraan dan tebar pesona belaka. ***


Griven H Putera
Alumni Program Pasca-sarjana UIN Suska Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer