Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Optimalisasi Aset Daerah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Salah satu masalah yang ingin disorot dalam tulisan ini adalah soal manajemen pengelolaan aset daerah pada masa mendatang, karena sampai hari ini tidak jelas kepada siapa diberikan tanggung jawab untuk mengelolaan sejumlah aset daerah itu. Selain itu juga perlu dipikirkan bagaimana tata cara pengelolaannya. Sebab bila tidak dikelola dengan profesional dan modern, bukannya mendatangkan manfaat, tetapi dikhawatirkan aset ini malah menjadi beban APBD saja setiap tahunnya.
 
Misalnya masalah Stadion Utama bukan saja utang yang harus dilunasi kepada KSO, tetapi yang lebih penting lagi adalah optimalisasi tata pengelolaannya. Perlu diketahui bersama bahwa sampai saat ini Stadion Utama dan venues-venues peninggalan PON XVIII 2012 lainnya, belum duduk siapa pihak yang ditunjuk untuk mengelolanya. Dispora Riau hanyalah ”pengelola sementara” karena setahu saya memang belum ada keputusan resmi dari Pemrov Riau kepada siapa tanggung jawab pengelolaan itu diberikan.

Selama ini pengelolaan aset daerah milik Provinsi Riau dikelola Biro Perlengkapan Sekdraprov. Namun sebagaimana yang dikeluhkan oleh beberapa Anggota DPRD Riau beberapa waktu lalu, biro ini sepertinya tidak miliki data yang valid tentang aset yang dikelolanya. Padahal DPRD sudah beberapa kali meminta kepada Pemprov untuk iventaris aset daerah tersebut. Disinyalir keberadaan aset daerah banyak yang tidak terawasi, sehingga sebagian aset tersebut justru digerogoti orang yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Provinsi Riau dapat dikatakan memang masih jauh dari profesional dalam tata kelola aset miliknya. Hal ini terlihat misalnya ketika hearing Pansus Asset DPRD Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada 10 Desember 2012 di Batam. Dalam pertemuan yang juga penulis ikuti tersebut, terungkap bahwa masih banyak aset daerah Provinsi Riau yang berada di Kepulauan Riau yang tidak jelas statusnya. Menurut keterangan salah seorang anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang juga merupakan mantan anggota Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau, setidaknya ada 22 aset Riau di Kepri dalam ketidakjelasan status.

Salah satu aset yang dicontohkan adalah Pasar Belakang Padang (Batam) yang menurutnya belum pernah diserahterimakan dari Pemprov Riau ke Pemprov Kepri, sehingga statusnya hingga sekarang masih mengambang. Padahal pasar ini, seperti yang secara jujur diakui oleh DPRD Kepri tersebut, masih merupakan aset milik Provinsi Riau. Apa yang terungkap di Batam ini semakin memperkuat temuan mantan Sekretaris Pansus Asset DPRD Riau, Mansyur HS, yang menyebutkan banyak asset Pemprov Riau misalnya ada lahan di Tapung-Kampar, yang terus berkurang karena dicaplok oleh warga. Lahan yang yang awalnya berkisar 1.000 hektare, namun terus berkurang hingga kini tinggal 500 hektare saja.

Optimalkan Tata Kelolanya
Setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas), Pekan Olahraga Paralimpik Nasional (Papernas), Pekan Olahraga Pelajar Cacad Nasional (Popcadnas) tahun 2012 lalu, dan akan dilaksanakannya Islamic Solidarity Games (ISG) tahun 2013 ini, maka semakin bertambahlah asset Provinsi Riau berupa venues-venues pertandingan dan asrama atlet. Bila tidak diatur tata pengelolaannya dengan baik, maka keberadaan asset yang dibangun oleh uang rakyat ini pasti tidak akan mendatangkan kemanfaatan sama sekali. Malahan menjadi beban yang berketerusan akibat biaya pengamanan dan pemeliharaannya. Sebagai contoh, untuk biaya pemeliharaan rumput Stadion Utama saja Dispora Riau telah menganggarkan dalam APBD 2013 sebanyak Rp5 miliar.

Penting diingat bahwa pengelolaan aset daerah tidak hanya sekadar pelaksanaan administratif semata, tetapi pihak pengelola lebih maju berpikir dalam menangani aset tersebut, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, serta memberikan nilai tambah (value added) dalam pengelolaannya. Pengelolaan aset yang efektif dan efisien serta mempunyai nilai tambah ini tentunya memerlukan orang-orang yang profesional, karena mereka harus mampu merumuskan keperluan aset milik daerah secara akurat dan pasti, serta yang utama adalah meningkatkan faedah dan nilai dari aset tersebut, yakni bagaimana ia dapat mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengingat semakin banyaknya aset Provinsi Riau yang akan dikelola setelah iven olahraga nasional dan internasional di atas, memunculkan pertanyaan: apakah biro yang selama ini diberikan kewenangan masih mampu untuk mengelolanya? Karena itu perlu dipikirkan untuk membentuk biro baru yang fokus tugasnya adalah murni mengelola barang daerah, terutama berkaitan dengan sumber penerimaan baru bagi daerah. Artinya biro ini lebih berorientasi mencari keuntungan dari barang yang dikelolanya, bukan malah mendatangkan beban baru bagi pemerintah atas biaya pengelolaan.

Dalam PP No. 38 Tahun 2008 disebutkan bahwa salah satu unsur pemanfaatan barang daerah bisa berupa sewa atau pemanfaatan kerja sama dengan pihak lain. Sistem sewa dan pemanfaat kerja sama ini bisa menjadi dua keuntungan bagi daerah, karena selain biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung oleh pihak penyewa, hasil penerimaan sewa dan retribusi dapat disetor ke kas daerah. Pembentukan biro baru ini juga lebih dimungkinkan karena tidak terlalu sulit dibandingkan dengan membentuk Badan Pengelola atau mendirikan semacam BUMD baru.***


Zulkarnain
Dosen FISIP Universitas Riau dan aktif di Komunitas BOLAM

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer