Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pemilu Legislatif 2014 akan datang memberi peluang lebih
besar bagi calon anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota
di Riau --terkecuali DPR RI yang tak berubah, tetap 11 kursi.
Jumlah kursi yang bertambah sebagaimana dijelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, yakni kursi DPRD Riau yang akan diperebutkan sebelumnya hanya 55 kursi ke depan menjadi 65 kursi, artinya bertambah sepuluh kursi. Ini memberi peluang bagi beberapa daerah pemilih (Dapil) yang bertambah jumlah perwakilannya.
Hal ini sebagaimana diamanahkan Undang-undang Pemilu No 8/ 2012, bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta sampai dengan 7 juta orang memperoleh alokasi 65 kursi.
KPU menetapkan delapan Dapil Riau, yakni Dapil Riau I meliputi Kota Pekanbaru dengan 9 kursi, Dapil Riau 2 meliputi Kampar dengan 8 kursi, Dapil Riau 3 meliputi Rokan Hulu dengan 6 kursi, Dapil Riau 4 meliputi Rokan Hilir dengan 7 kursi.
Kemudian Dapil Riau 5 meliputi Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai dengan 11 kursi, Dapil Riau 6 meliputi kabupaten Pelalawan dan Siak dengan 8 kursi, Dapil Riau 7 meliputi Indragiri Hilir dengan 8 kursi dan Dapil Riau 8 meliputi Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi dengan 8 kursi.
Penambahan kursi ini akan juga memberi angin segar bagi calon anggota legislatif akan yang bertarung di tingkat kabupaten/ kota. Misalnya di Kabupaten Rokan Hulu, dulunya hanya 35 kursi, tahun 2014 berubah menjadi 45 kursi, Dapil mana saya yang akan bertambah, tentu disesuaikan dengan pertambahan jumlah pemilih di masing-masing wilayah. Yang jelas penambahan 10 kursi itu merupakan jumlah yang fantatis. Artinya peluang para politisi untuk lolos menduduki kursi DPRD Rokan Hulu semakin lebar dibandingkan pemilu legislatif tahun 2009 lalu. Demikian juga di Kabupaten Inhu, bertambah sepuluh kursi, yakni sebelumnya 30 kursi berubah 40 kursi.
Sementara di kabupaten lainnya, rata-rata bertambah lima kursi. Seperti di Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya hanya 30 kursi berubah menjadi 35 kursi, yakni 4 Dapil. Bertambah lima kursi kan lumayan. Di Kabupaten Siak sebelumnya 35 kursi menjadi 40 kursi. Rohil sebelumnya 40 kursi menjadi 45 kursi. Demikian juga di Bengkalis sebelumnya 40 kursi berubah jadi 45 kursi. Meranti dari 25 kursi menjadi 30.
Penambahan kursi tersebut disebabkan penambahan jumlah penduduk, sebagaimana diatur UU Pemilu No 8/ 2012 Pasal 26 ayat 2. Yakni kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu orang memperoleh alokasi 20 kursi. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100 ribu-200 ribu orang memperoleh alokasi 25 kursi. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200 ribu-300 ribu orang memperoleh alokasi 30 kursi. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300 ribu-400 ribu orang memperoleh alokasi 35 kursi. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu-500 ribu orang memperoleh alokasi 40 kursi. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu-1 juta orang memperoleh alokasi 45 kursi.
Kabupaten/ kota yang tidak bertambah kursinya yakni Kabupaten Inhil tetap 45 kursi, Pekanbaru tetap 45 kursi, Kampar tetap 45 kursi dan Kuansing masih tetap 35 kursi. Mengapa kabupaten/ kota tersebut tidak bertambah kursinya? Seperti Kabupaten Inhil, Pekanbaru dan Kampar, karena menurut UU No 8/ 2012 pasal 26 ayat 2, bahwa kabupaten/ kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta orang memperoleh alokasi 45 kursi.
Seperti Pekanbaru yang berpenduduk sekitar 900-an ribu jiwa, nyaris mendekati satu juta —walaupun data lain menyebutkan penduduk Pekanbaru 1,1 juta, namun agaknya KPU tak menerima data ini—. Padahal jika jumlah penduduk Pekanbaru lebih dari 1 juta jiwa, maka jumlah anggota dewannya sebagaimana diatur undang-undang Pemilu, bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta orang memperoleh alokasi 50 kursi.
Itulah yang dialami Pekanbaru bersama Inhil dan Kampar, jumlah penduduknya dinilai KPU pusat belum mencapai 1 juta jiwa lebih. Mungkin Pemilu berikutnya Pekanbaru akan mendapat jatah 50 kursi.***
Jumlah kursi yang bertambah sebagaimana dijelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, yakni kursi DPRD Riau yang akan diperebutkan sebelumnya hanya 55 kursi ke depan menjadi 65 kursi, artinya bertambah sepuluh kursi. Ini memberi peluang bagi beberapa daerah pemilih (Dapil) yang bertambah jumlah perwakilannya.
Hal ini sebagaimana diamanahkan Undang-undang Pemilu No 8/ 2012, bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta sampai dengan 7 juta orang memperoleh alokasi 65 kursi.
KPU menetapkan delapan Dapil Riau, yakni Dapil Riau I meliputi Kota Pekanbaru dengan 9 kursi, Dapil Riau 2 meliputi Kampar dengan 8 kursi, Dapil Riau 3 meliputi Rokan Hulu dengan 6 kursi, Dapil Riau 4 meliputi Rokan Hilir dengan 7 kursi.
Kemudian Dapil Riau 5 meliputi Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai dengan 11 kursi, Dapil Riau 6 meliputi kabupaten Pelalawan dan Siak dengan 8 kursi, Dapil Riau 7 meliputi Indragiri Hilir dengan 8 kursi dan Dapil Riau 8 meliputi Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi dengan 8 kursi.
Penambahan kursi ini akan juga memberi angin segar bagi calon anggota legislatif akan yang bertarung di tingkat kabupaten/ kota. Misalnya di Kabupaten Rokan Hulu, dulunya hanya 35 kursi, tahun 2014 berubah menjadi 45 kursi, Dapil mana saya yang akan bertambah, tentu disesuaikan dengan pertambahan jumlah pemilih di masing-masing wilayah. Yang jelas penambahan 10 kursi itu merupakan jumlah yang fantatis. Artinya peluang para politisi untuk lolos menduduki kursi DPRD Rokan Hulu semakin lebar dibandingkan pemilu legislatif tahun 2009 lalu. Demikian juga di Kabupaten Inhu, bertambah sepuluh kursi, yakni sebelumnya 30 kursi berubah 40 kursi.
Sementara di kabupaten lainnya, rata-rata bertambah lima kursi. Seperti di Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya hanya 30 kursi berubah menjadi 35 kursi, yakni 4 Dapil. Bertambah lima kursi kan lumayan. Di Kabupaten Siak sebelumnya 35 kursi menjadi 40 kursi. Rohil sebelumnya 40 kursi menjadi 45 kursi. Demikian juga di Bengkalis sebelumnya 40 kursi berubah jadi 45 kursi. Meranti dari 25 kursi menjadi 30.
Penambahan kursi tersebut disebabkan penambahan jumlah penduduk, sebagaimana diatur UU Pemilu No 8/ 2012 Pasal 26 ayat 2. Yakni kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu orang memperoleh alokasi 20 kursi. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100 ribu-200 ribu orang memperoleh alokasi 25 kursi. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200 ribu-300 ribu orang memperoleh alokasi 30 kursi. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300 ribu-400 ribu orang memperoleh alokasi 35 kursi. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu-500 ribu orang memperoleh alokasi 40 kursi. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu-1 juta orang memperoleh alokasi 45 kursi.
Kabupaten/ kota yang tidak bertambah kursinya yakni Kabupaten Inhil tetap 45 kursi, Pekanbaru tetap 45 kursi, Kampar tetap 45 kursi dan Kuansing masih tetap 35 kursi. Mengapa kabupaten/ kota tersebut tidak bertambah kursinya? Seperti Kabupaten Inhil, Pekanbaru dan Kampar, karena menurut UU No 8/ 2012 pasal 26 ayat 2, bahwa kabupaten/ kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta orang memperoleh alokasi 45 kursi.
Seperti Pekanbaru yang berpenduduk sekitar 900-an ribu jiwa, nyaris mendekati satu juta —walaupun data lain menyebutkan penduduk Pekanbaru 1,1 juta, namun agaknya KPU tak menerima data ini—. Padahal jika jumlah penduduk Pekanbaru lebih dari 1 juta jiwa, maka jumlah anggota dewannya sebagaimana diatur undang-undang Pemilu, bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta orang memperoleh alokasi 50 kursi.
Itulah yang dialami Pekanbaru bersama Inhil dan Kampar, jumlah penduduknya dinilai KPU pusat belum mencapai 1 juta jiwa lebih. Mungkin Pemilu berikutnya Pekanbaru akan mendapat jatah 50 kursi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

