Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kesepakatan dialog dan pembicaraan awal antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand telah disepakati dan ditandatangani di Kualalumpur Malaysia pada 28 Februari 2013 lalu yang melibatkan Pemerintah Thailand dan Muslim Pattani. Kesepakatan untuk pembicaraan awal tersebut bagi perdamaian melalui meja perundingan disepakati kedua belah pihak yang disaksikan oleh PM Malaysia Najib Tun Razak dan PM Thailand Yingluck Shinawatra. Dokumen kesepakatan awal pembicaraan damai tersebut akan menjadi dasar bagi apa yang disebut sebagai proses dialog untuk perdamaian di wilayah provinsi-provinsi Thailand Selatan.
Dalam penandatanganan dialog antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand, pihak Muslim Pattani diwakili Hassan Taib, Wakil Senior Barisan Revolusi Nasional (BRN), sedangkan dari pihak Thailand diwakili Sekretaris Jendral Dewan Keamanan Nasional Thailand, Letnan Jenderal Paradorn Pattanathabutr. Hassan Taib oleh International Crisis Group merupakan tokoh berpengaruh dalam Muslim Pattani yang berdomisili di Malaysia. Kesepakatan awal untuk membicarakan perdamaian di Thailand Selatan ini merupakan suatu langkah yang bersejarah khususnya bagi Muslim Pattani.
Selama ini pemerintah Thailand di Bangkok tidak mengakui adanya pemberontakan-pemberontakan pejuang Muslim Pattani yang bermarkas di wilayah Thailand Selatan. Dengan adanya pembicaraan awal dan kesepakatan untuk melakukan dialog baik dari Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand membuktikan, Muslim Pattani diakui sebagai oposisi bersenjata dan pengakuan resmi dari Pemerintah Thailand di Bangkok. Thailand memiliki populasi muslim sekitar 9,5 juta dan umumnya tinggal di perdesaan. Muslim Pattani umumnya berdomisili di provinsi yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat yang berbatasan dengan Kelantan, Perlis dan Kedah di Utara Malaysia. Ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi yang mayoritasnya beragama Islam dan beretnis Melayu sama halnya dengan Malaysia. Sebelumnya ketiga Provinsi tersebut merupakan wilayah Kesultanan Islam yang kemudiannya diambil alih oleh Kerajaan Siam diawal abad ke-20.
Ada banyak faksi-faksi di Thailand Selatan sebagai usaha perjuangan dari Otonomi Khusus hingga menginginkan Kemerdekaan dari Pemerintah Thailand. Selain BRN yang menandatangai persetujuan pembicaraan dengan pihak Pemerintah Thailand juga ada Kubu Pembebasan Bersatu Pattani (PULO), Barisan Pembebasan Islam Pattani dan Gerakan Mujahideen Islam Pattani. Barisan Revolusi Nasional (BRN) merupakan induk dari Kubu Revolusioner Bangsa Melayu Pattani yang didirikan pada tahun 1960-an yang awal perjuangannya adalah otonomi khusus di wilayah Thailand Selatan. Akibat diskriminasi dan tidak adanya pembangunan yang merata di wilayah Thailand Selatan menjadi dasar perjuangan Muslim Pattani untuk melakukan tekanan yang ujung-ujung mengangkat senjata sebagai akibat ketidakpedulian pemerintah Thailand di Bangkok terhadap wilayah di Thailand Selatan.
Dalam perjuangannya, Muslim Pattani menerapkan strategi perang gerilya. Kondisi alam dan hutan yang luas disepanjang perbatasan Thailand Selatan dan Utara Malaysia memungkinkan untuk perang secara gerilya melawan militer Thailand. Perjuangan Muslim Pattani masih sendiri-sendiri disebabkan belum bersatunya faksi-faksi dalam tubuh Muslim Pattani. Taktik gerilya dan strategi hit and run merupakan perjuangan Muslim Pattani berhadapan dengan militer Thailand. Persenjataan yang dimiliki oleh Muslim Pattani umumnya merupakan rampasan dari senjata militer Thailand. Perjuangan yang sendiri-sendiri salah satu kelemahan yang ada pada Muslim Pattani.
Malaysia sebagai Fasilitator
Malaysia yang menjadi tuan rumah dalam kesepakatan awal pembicaraan dialog nantinya berharap kesepakatan damai tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kesepakatan pembicaraan awal perdamaian antara pemerintah Thailand dan Muslim Pattani diharapkan akan menghasilkan kesepakatan menuju perdamaian yang diharapkan kedua belah pihak. Penandatanganan kesepakatan awal tersebut adalah sebagai tahap awal dari sebuah proses yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup panjang pula dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul nantinya.
Pembicaraan awal dalam kerangka perdamaian di antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand merupakan pertemuan pertama kalinya secara formal yang melibatkan pihak ketiga (Malaysia) bagi membicarakan proses perdamaian di wilayah Thailand Selatan yang terus bergojak semenjak tahun 1960-an. Pada tahun 2004 intensitas konflik di wilayah Thailand Selatan semakin meningkat yang mengakibatkan pengerahan militer Thailand di wilayah Thailand Selatan semakin besar. Sebagai fasilitator, Malaysia telah mengambil peran yang sangat strategis dalam upaya membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. Pada proses perundingan pada putaran pertama ini akan dibicarakan bagaimana soal kerja sama bisa dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa. Sebelumnya pada Oktober 2012 bertempat di Manila, Philipina telah dicapai kesepakatan damai dan memperoleh otonomi khusus bagi Pejuang Muslim Moro (MILF) di Philipina Selatan yang difasilitasi Malaysia.
Atas permintaan resmi Thailand kepada Malaysia untuk dapat berperan sebagai fasilitator dan upaya mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Thailand meminta kepada Malaysia untuk memfasilitasi pembicaraan antara kelompok-kelompok Muslim Pattani yang beroperasi di Thailand maupun di Malaysia. Untuk tahap awal Malaysia berhasil mempertemukan kelompok Muslim Pattani untuk berbicara secara langsung dengan pemerintah Thailand yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 28 Februari 2013 lalu. Malaysia yang berbatasan langsung dengan Thailand di utara wilayahnya (Kelantan, Perlis dan Kedah) tentu berupaya untuk turut serta dalam mempertemukan pihak-pihak yang bertikai baik Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand. Sebagai negara tetangga, tentu Malaysia akan menjaga hubungan baik dan tidak mengintervensi atas kedaulatan Thailand, yang mana pejuang-pejuang Muslim Pattani sebagian besarnya mendiami wilayah Thailand Selatan dan Malaysia Utara seperti halnya di Kelantan yang wilayahnya sangat dekat dengan Provinsi Pattani.
Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Malaysia dan Thailand menginginkan adanya stabilitas politik dan keamanan di wilayah perbatasan di kedua negara tersebut. Wilayah Thailand Selatan dan Utara Malaysia merupakan wilayah basis dari Muslim Pattani yang secara tidak langsung akan juga mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut jika tidak diselesaikan dengan baik. Seyogyanya kesepakatan perundingan antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand yang akan membicarakan proses perdamaian akan menjadi sebuah kesepakatan bersejarah tidak saja bagi Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand juga akan memiliki dampak bagi stabilitas ASEAN umumnya.***
Hasrul Sani Siregar
Alumni Ekonomi-Politik Internasional, IKMAS, UKM, Malaysia
Dalam penandatanganan dialog antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand, pihak Muslim Pattani diwakili Hassan Taib, Wakil Senior Barisan Revolusi Nasional (BRN), sedangkan dari pihak Thailand diwakili Sekretaris Jendral Dewan Keamanan Nasional Thailand, Letnan Jenderal Paradorn Pattanathabutr. Hassan Taib oleh International Crisis Group merupakan tokoh berpengaruh dalam Muslim Pattani yang berdomisili di Malaysia. Kesepakatan awal untuk membicarakan perdamaian di Thailand Selatan ini merupakan suatu langkah yang bersejarah khususnya bagi Muslim Pattani.
Selama ini pemerintah Thailand di Bangkok tidak mengakui adanya pemberontakan-pemberontakan pejuang Muslim Pattani yang bermarkas di wilayah Thailand Selatan. Dengan adanya pembicaraan awal dan kesepakatan untuk melakukan dialog baik dari Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand membuktikan, Muslim Pattani diakui sebagai oposisi bersenjata dan pengakuan resmi dari Pemerintah Thailand di Bangkok. Thailand memiliki populasi muslim sekitar 9,5 juta dan umumnya tinggal di perdesaan. Muslim Pattani umumnya berdomisili di provinsi yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat yang berbatasan dengan Kelantan, Perlis dan Kedah di Utara Malaysia. Ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi yang mayoritasnya beragama Islam dan beretnis Melayu sama halnya dengan Malaysia. Sebelumnya ketiga Provinsi tersebut merupakan wilayah Kesultanan Islam yang kemudiannya diambil alih oleh Kerajaan Siam diawal abad ke-20.
Ada banyak faksi-faksi di Thailand Selatan sebagai usaha perjuangan dari Otonomi Khusus hingga menginginkan Kemerdekaan dari Pemerintah Thailand. Selain BRN yang menandatangai persetujuan pembicaraan dengan pihak Pemerintah Thailand juga ada Kubu Pembebasan Bersatu Pattani (PULO), Barisan Pembebasan Islam Pattani dan Gerakan Mujahideen Islam Pattani. Barisan Revolusi Nasional (BRN) merupakan induk dari Kubu Revolusioner Bangsa Melayu Pattani yang didirikan pada tahun 1960-an yang awal perjuangannya adalah otonomi khusus di wilayah Thailand Selatan. Akibat diskriminasi dan tidak adanya pembangunan yang merata di wilayah Thailand Selatan menjadi dasar perjuangan Muslim Pattani untuk melakukan tekanan yang ujung-ujung mengangkat senjata sebagai akibat ketidakpedulian pemerintah Thailand di Bangkok terhadap wilayah di Thailand Selatan.
Dalam perjuangannya, Muslim Pattani menerapkan strategi perang gerilya. Kondisi alam dan hutan yang luas disepanjang perbatasan Thailand Selatan dan Utara Malaysia memungkinkan untuk perang secara gerilya melawan militer Thailand. Perjuangan Muslim Pattani masih sendiri-sendiri disebabkan belum bersatunya faksi-faksi dalam tubuh Muslim Pattani. Taktik gerilya dan strategi hit and run merupakan perjuangan Muslim Pattani berhadapan dengan militer Thailand. Persenjataan yang dimiliki oleh Muslim Pattani umumnya merupakan rampasan dari senjata militer Thailand. Perjuangan yang sendiri-sendiri salah satu kelemahan yang ada pada Muslim Pattani.
Malaysia sebagai Fasilitator
Malaysia yang menjadi tuan rumah dalam kesepakatan awal pembicaraan dialog nantinya berharap kesepakatan damai tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kesepakatan pembicaraan awal perdamaian antara pemerintah Thailand dan Muslim Pattani diharapkan akan menghasilkan kesepakatan menuju perdamaian yang diharapkan kedua belah pihak. Penandatanganan kesepakatan awal tersebut adalah sebagai tahap awal dari sebuah proses yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup panjang pula dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul nantinya.
Pembicaraan awal dalam kerangka perdamaian di antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand merupakan pertemuan pertama kalinya secara formal yang melibatkan pihak ketiga (Malaysia) bagi membicarakan proses perdamaian di wilayah Thailand Selatan yang terus bergojak semenjak tahun 1960-an. Pada tahun 2004 intensitas konflik di wilayah Thailand Selatan semakin meningkat yang mengakibatkan pengerahan militer Thailand di wilayah Thailand Selatan semakin besar. Sebagai fasilitator, Malaysia telah mengambil peran yang sangat strategis dalam upaya membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. Pada proses perundingan pada putaran pertama ini akan dibicarakan bagaimana soal kerja sama bisa dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa. Sebelumnya pada Oktober 2012 bertempat di Manila, Philipina telah dicapai kesepakatan damai dan memperoleh otonomi khusus bagi Pejuang Muslim Moro (MILF) di Philipina Selatan yang difasilitasi Malaysia.
Atas permintaan resmi Thailand kepada Malaysia untuk dapat berperan sebagai fasilitator dan upaya mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Thailand meminta kepada Malaysia untuk memfasilitasi pembicaraan antara kelompok-kelompok Muslim Pattani yang beroperasi di Thailand maupun di Malaysia. Untuk tahap awal Malaysia berhasil mempertemukan kelompok Muslim Pattani untuk berbicara secara langsung dengan pemerintah Thailand yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 28 Februari 2013 lalu. Malaysia yang berbatasan langsung dengan Thailand di utara wilayahnya (Kelantan, Perlis dan Kedah) tentu berupaya untuk turut serta dalam mempertemukan pihak-pihak yang bertikai baik Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand. Sebagai negara tetangga, tentu Malaysia akan menjaga hubungan baik dan tidak mengintervensi atas kedaulatan Thailand, yang mana pejuang-pejuang Muslim Pattani sebagian besarnya mendiami wilayah Thailand Selatan dan Malaysia Utara seperti halnya di Kelantan yang wilayahnya sangat dekat dengan Provinsi Pattani.
Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Malaysia dan Thailand menginginkan adanya stabilitas politik dan keamanan di wilayah perbatasan di kedua negara tersebut. Wilayah Thailand Selatan dan Utara Malaysia merupakan wilayah basis dari Muslim Pattani yang secara tidak langsung akan juga mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut jika tidak diselesaikan dengan baik. Seyogyanya kesepakatan perundingan antara Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand yang akan membicarakan proses perdamaian akan menjadi sebuah kesepakatan bersejarah tidak saja bagi Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand juga akan memiliki dampak bagi stabilitas ASEAN umumnya.***
Hasrul Sani Siregar
Alumni Ekonomi-Politik Internasional, IKMAS, UKM, Malaysia
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

