Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BUMDes Riau Masa Depan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Setelah lama dinanti akhirnya Undang-undang Republik Indonesia No1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah dirilis akhir Januari 2013 lalu. Lahirnya UU ini patut disambut gembira mengingat LKM memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Di antara peranan yang dimainkan LKM di masa depan adalah untuk dapat meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.

Peranan di atas telah dimainkan oleh ribuan LKM di Riau pada saat ini. Di antara LKM yang sukses dibina Pemprov Riau dan Pemkab/ Pemko se-Riau untuk menggerakkan ekonomi rakyat ini adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang  penulis bahas lebih dalam di tulisan ini.

Badan Hukum BUMDes
Searah dengan maksud UU LKM di atas pendirian Bumdes ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan.

Menurut regulasinya BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Usaha desa yang dapat dilakukan adalah pelayanan ekonomi desa, usaha jasa, penyaluran Sembako, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Dalam pengamatan penulis usaha jasa yang telah dilaksanakan di Riau antara lain jasa keuangan mikro, transportasi, komunikasi, konstruksi dan energi. Jasa keuangan mikro begitu mendominasi usaha BUMDes dan menjadi usaha utama yang dimanfaatkan penggunanya. Untuk melaksanakan operasional usaha BUMDES dilakukan Direktur atau manajer dan kepala unit usaha yang pengelolaannya berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Untuk meningkatkan profesionalisme SDM BUMDes di Riau masa depan sudah tiba saatnya secara sistematis seluruh perguruan tinggi (PT) baik yang ada di Pekanbaru dan di seluruh kabupaten yang memiliki ratusan LKM untuk mempersiapkan kader-kader mumpuni yang akan mengelola UED SP dan BUMDes ini. Hal ini merupakan praktik program link and match dengan tujuan agar apa yang dipelajari di PT dapat lebih aplikatif di lapangan.

Sesuai dengan UU LKM dikatakan, bentuk badan hukum LKM ini adalah koperasi dan perseroan terbatas. Perseroan terbatas sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki pemerintah daerah kabupaten/ kota atau badan usaha milik desa/ kelurahan. Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau koperasi. Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas paling banyak sebesar 20 persen.

Melihat fleksibilitas diatas kita patut bersyukur karena UU LKM ini telah memberikan solusi bagi UED SP dan UEK SP yang nantinya ingin menjadi BUMDes.

Dalam melakukan kegiatan usahanya BUMDes dilarang untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu BUMDES juga dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung, bertindak sebagai penjamin, memberi pinjaman kepada LKM lain kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/ kota yang sama.

Terobosan Baru UU LKM
Lahirnya UU LKM memberikan beberapa terobosan baru bagi LKM di Riau termasuk bagi UED/K SP dan BUMDES. Pertama, untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM pemerintah daerah dan atau LKM dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) LKM. Dalam hal diperlukan pemerintah bersama pemerintah daerah dan LKM dapat mendirikan  LPS LKM.

Kedua, untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM, ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh penyimpan dan peminjam dan kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

Ketiga, LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam melakukan pencatatan ini direksi dan pengurus LKM dilarang membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan atau rekening LKM dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan  suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Bila terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Dari tiga terobosan baru tersebut dapat dipahami bahwa ke depan terdapat banyak pekerjaan rumah bagi Pemprov Riau, pemerintah kabupaten/ kota, akademisi dan operator LKM dalam pengembangan BUMDES Riau masa depan.

Pengawasan BUMDES
Salah satu hal yang krusial dan masih patut ditunggu adalah siapakah yang akan membina, mengatur dan mengawasi ribuan LKM di Riau.  Mengapa? karena sesuai dengan UU dikatakan, pertama, pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, dalam melakukan pembinaan OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota. Keempat, dalam hal pemerintah daerah kabupaten/ kota belum siap OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain yang ditunjuk. Kelima, ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota dan pihak lain yang ditunjuk diatur dalam peraturan OJK.

Untuk itu kita masih perlu bersabar menunggu pihak yang akan diserahi tanggung jawab dalam pengawasan LKM di Riau ini. Satu yang pasti bahwa pengelolaan BUMDes Riau di masa depan perlu keberpihakan pula dari perguruan tinggi dalam mempersiapkan SDM dan kapasitas organisasi karana BUMDes saat ini sangat memerlukan ribuan pengurus yang berpengalaman dan atau profesional, senantiasa memerlukan pembinaan manajemen, mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal agar dapat dipercaya dalam melayani keperluan masyarakat Riau dengan baik dan adil. Bagaimana menurut anda?***


Bambang Rianto Rustam
Praktisi perbankan, dan dosen Magister Manajemen Unri

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer