Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Waktu saya kecil-kecil dulu sebelum tidur kami dinyanyikan emak “tu bulan tu bintang”, setelah mendengar lagu itu sambil menengok bulan barulah mata bisa terpejam. Lain lagi di pagi hari ada nyanyi ber ber ber, gantung ember, maksudnya bila datang bulan September, Oktober, November, Desember hujan lebatpun turun. Lain dulu lain sekarang, kalau dulu bulan berakhiran ber menandakan musim hujan, di tahun 2013 ini bulan ri, ri, ret (Januari, Februari, Maret) justru hujan lebat membuat sejumlah ruas jalan di Pekanbaru pun ”berkuah“ dan beberapa kabupaten di Riau terendam.
Secara umum permasalahan penataan ruang masih menjadi sumber teratas terjadinya bencana tahunan ini. Antara kawasan hutan lindung, hutan produksi, tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS), pembetonan jalan dan gedung pertokoan, egosentris bisnis mall, sistem drainase, masih campur aduk dan tanpa perencanaan yang sinergis dan koordinatif. Logikanya dengan empat sungai besar yang membelah kabupaten di Riau tidak mungkin air bisa tergenang dalam skala besar menenggelami pelosok negeri. Tetapi dalam pengamatan penulis mengunjungi Rokan Hulu baru-baru ini pemeliharaan ruang, baik di sepanjang sempadan sungai maupun pengelolaan di badan Sungai Rokan masih terlalu minim diikuti dengan hulu DAS Rokan yang fungsi konservasi dan tangkapan air jauh berkurang. Di Kabupaten Kampar, Kuansing, Rohul, Pelalawan, Inhu telah terjadi konversi besar-besaran lahan pertanian dan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sehingga menurunkan resapan air hujan dan meningkatkan aliran air permukaan sehingga frekuensi bencana banjir dan tanah longsor kian menjadi-jadi.
Komitmen Belangau
Yang menarik, di samping masalah ego sektoral yang dibiarkan berlarut larut, terdapat masalah dimana ada beberapa stakeholders terkait belum sepenuhnya memahami tentang pengertian DAS dan implikasinya. Malah, sudah rahasia umum apabila program kerja dijadikan sekadar menangguk keuntungan dengan proyek oriented, bahkan ada anggota DPR RI yang dijadikan tersangka karena mengkorup dana bencana.
Lemahnya komitmen terhadap penderitaan masyarakat akibat banjir, dapat dilihat dari sampai hari ini belum ada pemerintah kabupaten/ kota di Riau yang mempertahankan kecukupan hutan minimal 30 persen dari luas DAS dengan sebaran proporsional sebagaimana amanat UU RI No41/1999 tentang Kehutanan. Sejumlah peraturan lain yang harus dielaborasi dan implementasikan Pemprov Riau adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan DAS Prioritas dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014; Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor: P.04/V-SET/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS; Lampiran Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor: P.04/V-SET/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS untuk memantau perkembangan terkini terutama pada kawasan rawan banjir. Semua ini belum dapat terlaksana lantaran Perda DAS Provinsi Riau sudah dua kali digagas oleh DPRD (tahun 2009 dan tahun 2013) dan raib ditengah jalan alias belangau. Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang telah terjadinya kerusakan DAS yang berdampak terhadap surplus neraca air sepanjang tahun yang meluluh-lantakkan ribuan rumah penduduk, ternak, sawah, kerugian material puluhan miliar dan nyawa melayang setiap tahun.
Ruang Terbuka Hijau
Di Kota Auckland, Selandia Baru yang penulis kunjungi dua tahun lalu mudah dijumpai ruang terbuka hijau bagi penduduk yang menikmati suasana sore yang ceria. Di sana burung-burung jinak dengan keanekaragaman jenis siap hinggap di bahu manusia. Ruang terbuka hijau mudah dijumpai dalam tata ruang kota yang telah establish (mapan) sejak 40 tahun yang lalu. Padang rumput untuk domba penghasil susu dan coklat berjejer di kiri kanan jalan protokol dihiasi air jernih langsung diminum dalam parit drainase yang terkawal hiegenitasnya. Padang rumput luas itu selain untuk peternakan domba juga sebagai eco drainase. Konsep eco drainase digunakan untuk menyimpan air jika kemarau dan menahan air bila air permukaan melimpah akibat curah hujan tinggi.
Di Pekanbaru, ada Alam Mayang dan Danau Buatan yang tersisa dari Ruang Terbuka Hijau sebagai penghasil karbon dioksida dan daerah resapan air. Tetapi itu amat minim dan tidak berkaitan langsung dengan daya tahan terhadap bahaya banjir. Seharusnya ada pohon-pohon besar di tengah jalan seperti dulu di Jalan Nangka dan Jalan Protokoler di seluruh kabupaten/ kota untuk mengimbangi laju kerusakan hutan dan pendangkalan sungai-sungai utama yang tak mampu menyalurkan air ke laut. Untuk itu, perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan yang tersedia saat ini, dan sedapatnya membuat ruang terbuka hijau di tanah yang belum dibangun.
Solusi Komprehensif
Bila banjir mulai reda, jangan puas dan lupa. Pemprov Riau, Pemko dan Pemkab harus membuat semacam Rencana Pokok Pengelolaan Banjir (RPPB) sebagai solusi komprehensif agar musibah tahunan tidak datang lagi. Dalam pengamatan penulis, setidaknya ada tiga strategi yang dapat dijalankan;
Pertama, menarik genangan air hujan ke sistem tata air. Untuk menarik genangan air, pengerukan berkala terhadap sungai yang erosi patut dilakukan. Selain itu, efektivitas drainase harus dievaluasi secara serius dan akurat.
Kedua, mengendalikan bangunan yang menutup tanah agar tidak menghambat air meresap ke dalam tanah. Nafsu membeton tanah telah menghasilkan run off, yang memiliki kapasitas tampung tanah hanya 10 persen. Karena itu, izin lokasi bangunan harus disertai building code dengan penyesuaian sistem drainase. Dinas Energi dan Pertambangan Provinsi Riau dan kabupaten di Riau diharapkan dalam membantu dalam membuat peta geologi berdasarkan komposisi batuan dengan ukuran daya tanah menyerap air. Kawasan tanah berdaya serap air tinggi, jangan sampai diberi bangunan menutup tanah, sedangkan kawasan yang berdaya serap air rendah perlu menerapkan “ubah suai” tertentu dalam konstruksi pondasinya dengan tata drainase khusus.
Ketiga, sikap dan totalitas. Betapapun pakar berkumpul, dan undang-undang dibuat begitu ketat dan mengikat, tanpa sikap dan totalitas sulit rasanya mengelola banjir. Sikap itu ditandai dengan komitmen kepala daerah dalam perencanaan, penganggaran (budgeting) dan mengefektifkan pelaksanaan. Totalitas tercermin dalam political will pemimpin untuk memikirkan dan memecahkan permasalahan yang terpampang di depan mata.***
Elviriadi
Doktor lingkungan alumni UKM, per-nah menghadiri seminar lingku-ngan di Amerika, Selandia Baru dan Roma
Secara umum permasalahan penataan ruang masih menjadi sumber teratas terjadinya bencana tahunan ini. Antara kawasan hutan lindung, hutan produksi, tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS), pembetonan jalan dan gedung pertokoan, egosentris bisnis mall, sistem drainase, masih campur aduk dan tanpa perencanaan yang sinergis dan koordinatif. Logikanya dengan empat sungai besar yang membelah kabupaten di Riau tidak mungkin air bisa tergenang dalam skala besar menenggelami pelosok negeri. Tetapi dalam pengamatan penulis mengunjungi Rokan Hulu baru-baru ini pemeliharaan ruang, baik di sepanjang sempadan sungai maupun pengelolaan di badan Sungai Rokan masih terlalu minim diikuti dengan hulu DAS Rokan yang fungsi konservasi dan tangkapan air jauh berkurang. Di Kabupaten Kampar, Kuansing, Rohul, Pelalawan, Inhu telah terjadi konversi besar-besaran lahan pertanian dan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sehingga menurunkan resapan air hujan dan meningkatkan aliran air permukaan sehingga frekuensi bencana banjir dan tanah longsor kian menjadi-jadi.
Komitmen Belangau
Yang menarik, di samping masalah ego sektoral yang dibiarkan berlarut larut, terdapat masalah dimana ada beberapa stakeholders terkait belum sepenuhnya memahami tentang pengertian DAS dan implikasinya. Malah, sudah rahasia umum apabila program kerja dijadikan sekadar menangguk keuntungan dengan proyek oriented, bahkan ada anggota DPR RI yang dijadikan tersangka karena mengkorup dana bencana.
Lemahnya komitmen terhadap penderitaan masyarakat akibat banjir, dapat dilihat dari sampai hari ini belum ada pemerintah kabupaten/ kota di Riau yang mempertahankan kecukupan hutan minimal 30 persen dari luas DAS dengan sebaran proporsional sebagaimana amanat UU RI No41/1999 tentang Kehutanan. Sejumlah peraturan lain yang harus dielaborasi dan implementasikan Pemprov Riau adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan DAS Prioritas dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014; Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor: P.04/V-SET/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS; Lampiran Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor: P.04/V-SET/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS untuk memantau perkembangan terkini terutama pada kawasan rawan banjir. Semua ini belum dapat terlaksana lantaran Perda DAS Provinsi Riau sudah dua kali digagas oleh DPRD (tahun 2009 dan tahun 2013) dan raib ditengah jalan alias belangau. Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang telah terjadinya kerusakan DAS yang berdampak terhadap surplus neraca air sepanjang tahun yang meluluh-lantakkan ribuan rumah penduduk, ternak, sawah, kerugian material puluhan miliar dan nyawa melayang setiap tahun.
Ruang Terbuka Hijau
Di Kota Auckland, Selandia Baru yang penulis kunjungi dua tahun lalu mudah dijumpai ruang terbuka hijau bagi penduduk yang menikmati suasana sore yang ceria. Di sana burung-burung jinak dengan keanekaragaman jenis siap hinggap di bahu manusia. Ruang terbuka hijau mudah dijumpai dalam tata ruang kota yang telah establish (mapan) sejak 40 tahun yang lalu. Padang rumput untuk domba penghasil susu dan coklat berjejer di kiri kanan jalan protokol dihiasi air jernih langsung diminum dalam parit drainase yang terkawal hiegenitasnya. Padang rumput luas itu selain untuk peternakan domba juga sebagai eco drainase. Konsep eco drainase digunakan untuk menyimpan air jika kemarau dan menahan air bila air permukaan melimpah akibat curah hujan tinggi.
Di Pekanbaru, ada Alam Mayang dan Danau Buatan yang tersisa dari Ruang Terbuka Hijau sebagai penghasil karbon dioksida dan daerah resapan air. Tetapi itu amat minim dan tidak berkaitan langsung dengan daya tahan terhadap bahaya banjir. Seharusnya ada pohon-pohon besar di tengah jalan seperti dulu di Jalan Nangka dan Jalan Protokoler di seluruh kabupaten/ kota untuk mengimbangi laju kerusakan hutan dan pendangkalan sungai-sungai utama yang tak mampu menyalurkan air ke laut. Untuk itu, perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan yang tersedia saat ini, dan sedapatnya membuat ruang terbuka hijau di tanah yang belum dibangun.
Solusi Komprehensif
Bila banjir mulai reda, jangan puas dan lupa. Pemprov Riau, Pemko dan Pemkab harus membuat semacam Rencana Pokok Pengelolaan Banjir (RPPB) sebagai solusi komprehensif agar musibah tahunan tidak datang lagi. Dalam pengamatan penulis, setidaknya ada tiga strategi yang dapat dijalankan;
Pertama, menarik genangan air hujan ke sistem tata air. Untuk menarik genangan air, pengerukan berkala terhadap sungai yang erosi patut dilakukan. Selain itu, efektivitas drainase harus dievaluasi secara serius dan akurat.
Kedua, mengendalikan bangunan yang menutup tanah agar tidak menghambat air meresap ke dalam tanah. Nafsu membeton tanah telah menghasilkan run off, yang memiliki kapasitas tampung tanah hanya 10 persen. Karena itu, izin lokasi bangunan harus disertai building code dengan penyesuaian sistem drainase. Dinas Energi dan Pertambangan Provinsi Riau dan kabupaten di Riau diharapkan dalam membantu dalam membuat peta geologi berdasarkan komposisi batuan dengan ukuran daya tanah menyerap air. Kawasan tanah berdaya serap air tinggi, jangan sampai diberi bangunan menutup tanah, sedangkan kawasan yang berdaya serap air rendah perlu menerapkan “ubah suai” tertentu dalam konstruksi pondasinya dengan tata drainase khusus.
Ketiga, sikap dan totalitas. Betapapun pakar berkumpul, dan undang-undang dibuat begitu ketat dan mengikat, tanpa sikap dan totalitas sulit rasanya mengelola banjir. Sikap itu ditandai dengan komitmen kepala daerah dalam perencanaan, penganggaran (budgeting) dan mengefektifkan pelaksanaan. Totalitas tercermin dalam political will pemimpin untuk memikirkan dan memecahkan permasalahan yang terpampang di depan mata.***
Elviriadi
Doktor lingkungan alumni UKM, per-nah menghadiri seminar lingku-ngan di Amerika, Selandia Baru dan Roma
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

