Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PENYATAAN siap ditempatkan di mana saja dalam wilayah Republik Indonesia, merupakan satu dari poin janji suci calon pegawai negeri sipil ketika akan menjadi abdi negara.
Bagi setiap aparatur negara, janji ini bukan janji palsu tanpa konsekuensi. Janji yang dituangkan di kertas putih dan kemudian ditandatangani di atas materai itu mesti siap dijalankan kapan pun dan di mana pun.
Sebaliknya, pernyataan yang telah ditandatangani ini tidak pula serta merta menjadi dasar bagi pejabat berwenang untuk semena-mena menempatkan pegawai negeri sipil. Penempatannya harus tetap mempertimbangkan jenjang karir dan kepangkatan.
Ketika otonomi daerah mulai diberlakukan, mutasi pegawai cenderung lebih sempit, hanya dalam lingkup kabupaten/ kota saja.
Fenomena yang muncul dalam era otonomi ini, seringkali mutasi pejabat maupun pegawai memunculkan masalah. Tidak jarang mutasi dipermasalahkan karena terindikasi sarat kepentingan, baik balas budi politik maupun dendam politik. Kondisi ini biasanya terjadi ketika baru saja terjadinya pergantian pimpinan daerah.
Seorang pejabat maupun aparatur yang masih saja nekat terlibat —meski diam-diam— dalam proses politik, akan menerima salah satu dari dua konsekuensi nyata; melejit atau dibuang. Realita inilah yang pada akhirnya memunculkan mutasi pejabat menjadi tidak realistis. Mutasi yang pada tujuannya untuk jenjang karir dan penyehatan birokrasi, menjadi ajang balas budi dan balas dendam.
Tidak sedikit pejabat maupun aparatur yang bekerja bagus dan berprestasi, tersingkir dari kursinya karena tidak punya andil ketika proses politik pemilihan kepala daerah. Ada pula yang tersingkir karena terlibat langsung berpolitik namun berseberangan dengan kepala daerah terpilih. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan, baik untuk pejabat bersangkutan maupun bagi kemajuan pembangunan daerah.
Selain faktor politik, mutasi juga gagal mencapai tujuan penyegaran dan promosi aparatur karena dilakukan tanpa kajian yang matang. Seperti terjadi di Kota Pekanbaru. Mutasi yang dilakukan Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT terhadap ratusan pejabat memunculkan masalah sarana dan prasarana kerja. Sejumlah kepala sekolah yang dimutasi menjadi pengawas sekolah ternyata tak punya kursi dan meja khusus untuk bekerja. Padahal, jabatan ini strategis untuk kemajuan pendidikan di Pekanbaru, apalagi sejumlah kepala sekolah yang diangkat menjadi pengawas merupakan kepala sekolah berprestasi di Pekanbaru.
Sudah saatnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai Sekretaris Daerah benar-benar difungsikan dan bekerja sesuai fungsinya. Baperjakat harus mampu meletakkan kepentingan profesionalisme di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan politis.
Kepala daerah harus pula menghargai kerja Baperjakat, sehingga pejabat-pejabat yang ditunjuk benar-benar melalui prosedur kepegawaian, bukan kepentingan balas budi apalagi balas dendam. Jangan sampai keputusan yang salah menyebabkan muncul preseden buruk, dan Baperjakat pun dipelesetkan menjadi ”badan pertimbangan jauh dekat”.***
Bagi setiap aparatur negara, janji ini bukan janji palsu tanpa konsekuensi. Janji yang dituangkan di kertas putih dan kemudian ditandatangani di atas materai itu mesti siap dijalankan kapan pun dan di mana pun.
Sebaliknya, pernyataan yang telah ditandatangani ini tidak pula serta merta menjadi dasar bagi pejabat berwenang untuk semena-mena menempatkan pegawai negeri sipil. Penempatannya harus tetap mempertimbangkan jenjang karir dan kepangkatan.
Ketika otonomi daerah mulai diberlakukan, mutasi pegawai cenderung lebih sempit, hanya dalam lingkup kabupaten/ kota saja.
Fenomena yang muncul dalam era otonomi ini, seringkali mutasi pejabat maupun pegawai memunculkan masalah. Tidak jarang mutasi dipermasalahkan karena terindikasi sarat kepentingan, baik balas budi politik maupun dendam politik. Kondisi ini biasanya terjadi ketika baru saja terjadinya pergantian pimpinan daerah.
Seorang pejabat maupun aparatur yang masih saja nekat terlibat —meski diam-diam— dalam proses politik, akan menerima salah satu dari dua konsekuensi nyata; melejit atau dibuang. Realita inilah yang pada akhirnya memunculkan mutasi pejabat menjadi tidak realistis. Mutasi yang pada tujuannya untuk jenjang karir dan penyehatan birokrasi, menjadi ajang balas budi dan balas dendam.
Tidak sedikit pejabat maupun aparatur yang bekerja bagus dan berprestasi, tersingkir dari kursinya karena tidak punya andil ketika proses politik pemilihan kepala daerah. Ada pula yang tersingkir karena terlibat langsung berpolitik namun berseberangan dengan kepala daerah terpilih. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan, baik untuk pejabat bersangkutan maupun bagi kemajuan pembangunan daerah.
Selain faktor politik, mutasi juga gagal mencapai tujuan penyegaran dan promosi aparatur karena dilakukan tanpa kajian yang matang. Seperti terjadi di Kota Pekanbaru. Mutasi yang dilakukan Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT terhadap ratusan pejabat memunculkan masalah sarana dan prasarana kerja. Sejumlah kepala sekolah yang dimutasi menjadi pengawas sekolah ternyata tak punya kursi dan meja khusus untuk bekerja. Padahal, jabatan ini strategis untuk kemajuan pendidikan di Pekanbaru, apalagi sejumlah kepala sekolah yang diangkat menjadi pengawas merupakan kepala sekolah berprestasi di Pekanbaru.
Sudah saatnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai Sekretaris Daerah benar-benar difungsikan dan bekerja sesuai fungsinya. Baperjakat harus mampu meletakkan kepentingan profesionalisme di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan politis.
Kepala daerah harus pula menghargai kerja Baperjakat, sehingga pejabat-pejabat yang ditunjuk benar-benar melalui prosedur kepegawaian, bukan kepentingan balas budi apalagi balas dendam. Jangan sampai keputusan yang salah menyebabkan muncul preseden buruk, dan Baperjakat pun dipelesetkan menjadi ”badan pertimbangan jauh dekat”.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

