Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasus Cebongan dan Penegakan Wibawa Negara

R
Penulis: Rindra Yasin❯
ADA harapan bakal mulai terkuaknya kasus penyerbuan dan penembakan empat tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan Jogjakarta yang terjadi Sabtu (23/3) lebih dua pekan lalu. 

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo dalam jumpa pers mendadak, Jumat (29/3) di Mabes TNI-AD Jakarta menyebutkan, sudah ada hasil investigasi pihak kepolisian yang dikomunikasikan ke Panglima TNI. Ada indikasi keterlibatan oknum TNI-AD yang bertugas di Jawa Tengah dalam penyerbuan tersebut. Pihaknya telah diperintahkan oleh Panglima TNI agar segera membentuk tim investigasi TNI-AD.

Kita patut memberi apresiasi kepada KSAD yang menjelaskan timnya sudah langsung bekerja melakukan pemeriksaan ke sejumlah personel dan berjanji timnya bertindak cepat serta akan menginformasikannya segera. Kita juga lega mendengar janji KSAD untuk menghukum mereka yang terbukti bersalah dan akan membela siapa yang benar.

Pernyataan orang nomor satu di jajaran TNI Angkatan Darat ini, setidaknya mulai menghapus rasa pesimis banyak pihak sebelumnya, ketika para pemegang tongkat komando, terkesan tidak menyemangati pengungkapan kasus menghebohkan itu. Publik lebih kerap disuguhi fakta bahwa para korban pemberondongan itu, yang dicap sebagai preman. Mereka disangka membunuh seorang aparat negara (kendati tempatnya di kafe).

Kalau di masa lalu, boleh jadi kasus Cebongan tersebut bisa terasa bagai angin sejuk bagi orang kecil di jalanan yang ditindas oleh preman. Banyak di antara kita tentu masih ingat dengan aksi penembakan misterius (petrus) di era 1980-an. Kalau lantas ada yang berkeinginan itu terjadi lagi, jelas itu imajinasi rakyat tua yang hidup di zaman otokratis Orde Baru. Para generasi muda sekarang, yang berusia 20–30-an tahun, tidak punya kenangan tentang pemberantasan preman secara instan itu karena mereka belum atau baru lahir. Ancaman keamanan memang kerap membuat tidak sabar. Apalagi aparat, selain terbatas jumlahnya, harus bertindak sesuai prosedur. Lebih repot lagi kalau aparatnya tidak peduli atau membiarkan keadaan karena terkorup mentalnya.

 Dengan ketidaksabaran semacam itu, bisa dipahami tradisi main keroyok atas orang yang dituduh melakukan kejahatan tetap tidak bisa diberantas. Bergabung dalam massa untuk memukuli atau, bahkan, membunuh mereka yang dicap penjahat, selama ini cenderung aman-aman saja.

 Namun, ketika refleks dendam membuncah, apalagi keliru dalam menerapkan “semangat korps” serta melupakan fungsi negara, apa pun bisa terjadi. Bentuknya bisa pengeroyokan massa, penyerbuan kantor, atau pembalasan langsung ke orang yang dianggap bertanggung jawab.

Kita tak ingin perlakuan yang terjadi seperti penyerbuan di Lapas Cebongan Jogjakarta ini, membuat akal sehat mati atau negara menjadi gentar atau takut menghadapinya. Kita masih yakin, negara masih memiliki wibawa dan tetap punya kuasa untuk menegakkan kewibawaannya.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer