Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rusuh Palopo dan Pemilukada Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
KERUSUHAN massa yang terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Ahad (31/3), sebagai dampak kekecewaan atas hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Palopo, pantas menjadi pelajaran berharga bagi Provinsi Riau.

Dalam waktu dekat, di Provinsi Riau juga akan dihelat pemilihan kepala daerah, masing-masing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir.

Rangkaian proses yang dilalui, mulai dari pencalonan, kampanye, pencoblosan, penghitungan suara hingga penetapan calon yang menang, semuanya berpotensi memunculkan masalah, baik hukum maupun konflik.

Seperti pada pertandingan sepakbola, Komisi Pemilihan Umum Daerah berposisi sebagai wasit. Kepemimpinannya di lapangan menjadi ujung tombak lancar dan rusuhnya proses Pemilukada.    

KPUD harus benar-benar menjadi wasit yang adil. Sebab, selain banyak para calon yang berada di lapangan pertandingan, masih ada puluhan bahkan ratusan ribu massa pendukung yang duduk menonton di sisi lapangan.

Dalam realitanya, di saat pertandingan berlangsung, ada saja pemain yang mencoba bermain tidak fair play, seperti sengaja menjatuhkan lawan, atau bisa saja menjebol gawang lawan menggunakan tangan.

Namun, tingkah nakal pemain seperti ini biasanya masih bisa diredam selama wasit bersikap tegas menegakkan aturan pertandingan.

Namun, ketika wasit membuat keputusan yang dianggap merugikan, para pemain akan berbalik menyerang wasit. Belum lagi, puluhan ribu penonton yang awalnya duduk manis menikmati jalannya pertandingan, seketika akan berubah brutal dan anarkis.

Bisa saja para penonton akan turun ke lapangan walaupun harus menembus barikade aparat keamanan untuk menyerang wasit di tengah lapangan. Dalam keadaan tidak terkendali itu, tidak tertutup kemungkinan, penonton yang tidak puas akan membakar stadion.

Meski dalam realita beberapa Pemilukada sebelumnya, para pemain dan penonton di Riau lebih bisa menahan diri. Namun sekadar mengingatkan, peristiwa pembakaran gedung KPUD sudah pernah terjadi di Rokan Hulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu beberapa tahun lalu.

Untuk itu, KPUD sebagai wasit harus benar-benar menegakkan aturan main yang sudah disepakati. Aturan yang sudah disepakati bersama harus benar-benar dijalankan.

Ketika ada calon yang nekad bermain curang, prit saja dan diberikan peringatan. Ketika masih saja tetap curang, jangan segan memberinya kartu kuning atau bahkan mengusirnya dari lapangan dengan memberikan kartu merah.

Dalam menegakkan aturan main, KPUD tak perlu cemas, karena ada pihak kepolisian, TNI dan juga Satpol PP yang diamanahkan untuk menjaga di luar lapangan. KPUD harus percaya para polisi, TNI dan Satpol PP.

Namun demikian, satu hal yang menjadi kunci, KPUD harus benar-benar konsisten menegakkan aturan hingga pluit akhir dibunyikan.***


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer