Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Subsidi Haji

R
Penulis: Rindra Yasin❯
kata subsidi  seharusnya ditujukan kepada rakyat miskin atau  bantuan untuk masyarakat umum (publik) karena dianggap sangat penting untuk pembangunan di negeri ini.
Namun kata subsidi itu digunakan untuk pelaksanaan haji, yang notabenenya kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.

Ibadah haji dalam Islam yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang mampu (kaya) ini, ternyata mendapat  subsidi dari pemerintah, jumlahnya pun tidak sedikit mencapai Rp2,3 triliun.

Jumlah tersebut diperuntukan untuk beragam kegiatan dalam pelaksanaan ibadah yang diselenggarakan pemerintah. Yakni digunakan untuk mengurangi beban biaya pemondokan, transportasi, keperluan makanan atau katering di Makkah dan Madinah, general service fee, biaya pendukung operasional dan subsidi pengamanan umum serta pelayanan baik dalam maupun luar negeri.

Subsidi ini sudah lama diprogramkan pemerintah. Tahun lalu Rp1,7 triliun dan tahun ini meningkat. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pelaksanaan haji masih disubsidi, masih perlukah? Dilihat dari sisi layanan umat, memang ini perlu. Namun kalau dari sisi urgensi, sebenarnya yang diperlukan umat saat ini adalah pemberdayaan ekonomi. Jumlah umat Islam (muslim) yang miskin jutaan jiwa, mereka itu yang sebenarnya memerlukan dana tersebut, apakah untuk simpan pinjam, manajemen usaha atau untuk program lainnya. Jumlah Rp 2,3 triliun itu sangat banyak yang bisa diperbuat untuk meningkat derajat umat.

Memang memuliakan jamaah haji itu sangat dianjurkan, tetapi bukan berarti harus membantu mereka dalam hal finansial sampai triliunan rupiah. Bukankah jumlah peminat ibadah haji ini sangat banyak, sampai panjang antreannya. Ini mengindikasikan bahwa umat Islam yang mampu jumlahnya sangat banyak, mereka tidak mempersoalkan berapa biayanya, yang menjadi permasalahan soal antrean yang terlalu panjang.

Kabarnya jika tahun ini mendaftar pelaksanaan hajinya pada tahun 2023. Begitu panjang antrean pelaksanan haji mengindikasikan dana bukan masalah. Pemerintah seharusnya memperhatikan masalah antrean panjang itu. Misalnya pemerintah mengatur bagi umat Islam yang sudah pernah menunaikan ibadah haji di-stop dulu, masukan mereka yang belum pernah menunaikan ibadah haji dan sejumlah aturan lainnya yang membuat hati calon jamaah haji sedikit lega, tidak harus antre sampai 2023.

Masalah lainnya soal layanan pengurusan haji —dari awal, berangkat, saat pelaksanaan haji di Makkah dan pulang—, dinilai terlalu rumit. Misalnya tidak jarang jamaah yang mendapatkan pemondokan terlalu jauh dan kondisinya memperihatinkan. Ini tentunya kesalahan panitia (pemerintah), dan tak jarang bus yang menjemput pun kadang tidak datang, terpaksa jamaah harus berjalan kaki atau mencari bus lainnya.

Jadi yang perlu diperbaiki itu adalah layanan. Kita khawatir dengan penambahan subsidi haji tahun ini tidak menjamin peningkatan mutu layanan, seperti katering, hotel, bus dan layanan lainnya.
Selain itu, kita khawatir anggaran subsidi haji untuk katering makan di Makkah dan Madinah akan dikorupsi lagi. Anggaran yang jumlahnya triliunan itu rawan dikorupsi karena dianggap para jamaah haji itu orang yang mampu dan mereka lapang dada (pemaaf) karena dalam pelaksanaan ibadah. Tidak jarang kita dengar keluhan laporan media soal katering yang lamban, lokasi hotel yang terlalu jauh, bus jemputan yang lambat.

Informasi itu biasanya ditemukan oleh media, dan para jamaah tidak mau banyak komentar, karena mereka sedang menunaikan ibadah, jadi tidak begitu memperdulikan fasilitas, sejumlah kekurangan layanan pemerintah dianggap sebagai ujian semata dan tidak harus dikeluhkan. Bagi pemenang proyek ini dianggap peluang untuk melakukan korupsi.

Kebijakan pemerintah menambah subsidi dianggap kurang tepat dalam penanganan haji kita, sebab masalahnya bukan soal jamaah haji minta disubsidi, tetapi bagaimana pelaksanaan haji ini berjalan baik, transparan dan mudah.

Kesan yang muncul seakan-akan jamaah haji Indonesia yang jumlahnya 222 ribu orang itu menjadi ”ladang proyek”. Bukan menjadikan mereka sebagai jamaah yang harus dimuliakan, tetapi banyak sisi proyek yang bisa diambil dari jamaah haji yang jumlahnya ratusan ribu itu .***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer