Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Riau Raksasa Maritim yang Tidur

R
Penulis: Rindra Yasin❯
(Hari Nelayan, 6 Maret)

Sadar betapa bernilainya sektor perikanan semestinya tak hanya ketika komoditinya tersaji di atas meja makan. Namun, harus dimulai dari atas meja pengambil kebijakan. Secara garis besar, benar adanya bahwa tak banyak negara yang mampu mengelola keterandalan sektor perikanan dalam perekonomiannya.

Kita simak apa yang terjadi setakad ini pada negara kita. Meski secara proksemisitas dan segi kedekatan, sektor perikanan telah mendarahdaging dalam perjalanan manusia bangsa ini, namun rasa syukur belum paripurna ditampakkan. Lihat saja bagaimana ia diperlakukan. Justru masalah dan ekses lebih heboh tersaji daripada nilai anugerahnya.

Padahal dengan data dan fakta luas laut Indonesia yang sebesar 5,8 juta kilometer persegi dan panjang pantai sekitar 95.181 km, seharusnya bisa berkontribusi besar. Tapi pada kenyataannya, menurut Pusat Kajian Studi Pesisir dan Laut (PKSPL), kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2013 hanya sekitar 3,46 persen.

Berfluktuasinya hasil tangkapan, yang turunnya jauh lebih ekstrim daripada naiknya; hasil laut sendiri yang sering diserobot nelayan asing; kehidupan para nelayan yang kian hari memikul beban yang semakin berat, yang bahkan tak jarang menggadaikan nyawa menyerempet zona perbatasan. Itu semua satu dari sekian persoalan klasik yang kerap menimpa para nelayan. Apatah lagi bicara soal kesinambungan dengan menjaga wilayah perairan ke depan, agar dapat terus dinikmati hasilnya.

Akibatnya, nelayan kita melulu mendapat stigma tak sejahtera meski pada realitanya berada sangat dekat dengan lumbung ikan. Mirisnya kondisi ini didapati secara nasional. Tak terkecuali di provinsi Riau yang kita cintai ini.

Tak  Sejahtera
Absurd bila mendahulukan pembicaraan tentang keterandalan sektor perikanan jika pihak paling intim dengan sektor ini tak berada dalam kondisi ideal. Padahal berkat jasa nelayanlah masyarakat dapat terus menikmati hasil laut yang dipercaya bernilai gizi tinggi. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, didapati bahwa NTP (Nilai Tukar Petani) nelayan khususnya di provinsi ini tak kunjung menembus angka 100. Ini diartikan bahwa para nelayan di Riau masih jauh dari kata sejahtera. Dan, barangkali kondisi serupa dirasakan secara nasional.

Bicara bagaimana situasi dan kondisi ini dapat terjadi memang multivariabel. Dari beberapa persoalan klasik disebut tadi, persoalan seputar operasional melaut layak dikedepankan. Sebut saja kebijakan BBM terhadap para nelayan yang masih belum ramah, yang memerangkap kehidupan mereka dalam kegalauan tingkat tinggi. Mulai harga yang lebih mahal dari harga pasar, hingga tindakan penangkapan bila membeli di SPBU.

Terkait BBM ini, harapan nelayan akan dukungan dari sisi kebijakan pemerintah sebenarnya tak muluk-muluk. Harapan akan ketersediaan SPD (Solar Packed Dealer) bagi nelayan adalah jalan keluarnya. Sehingga mereka dapat memperoleh bahan bakar secara mudah, dengan harga sesuai dan dapat menunjang operasionalisasi.

Di samping itu, persoalan klasik lainnya berupa peralatan yang kebanyakan masih bernuansa era ”dinosaurus”. Peralatan yang dinilai tradisional dan jauh ketertinggalan membuat para nelayan kita sulit berkompetisi dengan nelayan lain, khususnya nelayan tetangga. Jangankan untuk mengelevasi hasil tangkapan, bahkan untuk menguasai dengan baik wilayah tangkapan pun tak diragukan. Lihat saja perkembangan kasus terkini, kejadian penangkapan nelayan kita oleh negara jiran karena dianggap seperti melewati Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Fokus
Kurang fokus dan belum terintegrasinya sektor perikanan secara baik di tubuh pengambilan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah dinilai penyebab minimnya kontribusi dari sektor ini. Keterlenaan atas melimpahnya sumber daya kelautan, membuat abai atas ekses negatif yang secara perlahan dan secara konsisten menggerogoti anugerah berupa maritim.

Alhasil, sektor tersebut dipandang kurang prospektif secara ekonomis (baca: pendapatan). Karena paradigma yang tertanam, kebijakan semacam subsidi dan insentif terhadap para nelayan terlebih menjaga kesinambungan potensi hasil perairan, cenderung dipandang sebagai bentuk “pengeuaran” daripada “investasi”.

Padahal, jika kita mau mengambil ibroh dari sejumlah negara, paradigma tadi merupakan mutlak bentuk kesalahan berpikir. Lihat saja beberapa negara yang dinilai berhasil menggenjot perekonomian mereka. Meski tak punya potensi kelautan sebesar Indonesia, Thailand, Taiwan dan Vietnam bisa mengekspor miliaran dolar Amerika lewat sektor kelautan dan perikanan. Secara global, hampir 200 tahun, negara-negara maju terus menyubsidi industri perikanan mereka, mengembangkan perikanan dan melindunginya. Sehingga sektor ini terkategori sebagai kebijakan nasional penting sebagai breakdown sistem keamanan pangan.

Sebut saja Uni Eropa, AS, Jepang, Kanada dan Korea Selatan, konsentrasi subsidi mereka ke sektor perikanan diklaim cukup besar. Bahkan jika kita lihat perkembangannya, dari negara disebut tadi, ada yang jumlah total subsidi nasional untuk industri perikanan telah mencapai 20 miliar dolar AS per tahun.

Keberhasilan negara ini bisa terjadi dikarenakan fokus mereka, yang kemudian memunculkan sikap untuk lebih arif dalam mengelola sumber daya alam (SDA) di sektor ini. Konsekuensi selanjutnya, devisa besar adalah bonus ketika langkah itu ditempuh dengan sabar dan dikelola secara baik.

Integrasi
Banyak pendapat para pengamat berkompeten menyinggung bahwa pemanfaatan sumber daya perairan hanya akan maksimal bila sektor ini terintegrasi secara penuh dengan kebijakan yang ada. Ini bisa dilihat pada negara-negara yang lebih modern dalam mengelola potensi perairan, salah satunya yang paling mengagumkan mungkin Norwegia.

Menyimpulkan dari sebuah artikel, bahwa setidaknya ada tiga keberhasilan yang membuat negara ini mampu digdaya dengan sumber daya perairannya. Pertama, keberhasilan mengintegrasikan aktor di lingkungan internal (baik itu elemen masyarakat, nelayan dan lembaga pemerintah). Salah satu yang menarik adalah betapa berperannya koperasi dalam menstimulus perekonomian, meski pada kenyataannya negara mereka tak menjual koperasi sebagai jargon. Koperasi, selain memperjuangkan kepentingan anggotanya, juga merupakan lembaga keuangan yang mampu menyediakan jasa keuangan. Lembaga inilah yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan para nelayan.  

Kedua, keberhasilan mengintegrasikan sistem. Antara satu industri dengan industri lain dan antara sektor hulu dengan sektor hilir saling mendukung. Dengan begitu, pengelolaan sektor perikanan mereka terhubung dengan sektor transportasi dan logistik, sektor jasa keuangan, dan sektor industri pengolahan.   

Ketiga, keberhasilan mengintegrasikan pengetahuan. Pemberdayaan sumber daya perairan dan sektor perikanan mereka juga melibatkan sumbangsih berbagai bidang keilmuan, tak hanya yang terkait dengan perairan dan sumber daya yang ada di dalamnya, akan tetapi juga bagaimana dimensi ekonomi, politik dan sosial.

Upaya inilah yang telah mereka lakukan. Sedang kita, berbagai kekurangan yang didapati saat ini bukan tak mungkin diperbaiki. Intinya bagaimana kita sabar dan tekun dalam berproses. Sehingga kita tak melulu larut dalam kebijakan pengamanan laut dan perikanan, namun melupakan mengadidayakannya. Insya Allah melalui upaya ini, raksasa maritim itu akan bangun dari tidurnya.***


Indra Isnaini
Anggota DPRD Provinsi Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer