Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tarik ulur soal Sekdaprov Riau antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov Riau) yang berlarut-larut mengakibatkan aktivitas pemerintahan terancam lumpuh. Berbagai administrasi pemerintahan terkendala, terutama pencairan berbagai macam anggaran.
Yang paling berpengaruh tentunya dalam pencairan dana hibah dari APBN. Mulai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga biaya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang sudah sangat dekat pelaksanaannya.
Jalan keluar tiada lain kedua belah pihak harus berunding kembali, mengadakan pendekatan dan ikhlas memperbaiki jika ada kekeliruan. Tanggung jawab terbesar ada di tangan para pemegang teraju di Riau. Meski Pemprov bersikeras mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan tiga nama calon Sekdaprov tapi ditolak Mendagri, harusnya hal itu dipertanyakan lagi, masuk akal kah penolakan tersebut?
Tindak lanjut seterusnya adalah mengajukan kembali nama baru ke Kemendagri atau menunjuk pelaksana tugas (Plt) seperti yang disarankan Kemendagri.
Menunjuk Plt juga bukan jalan keluar yang mangkus karena banyak kewenangan Sekda definitif yang tidak bisa dilimpahkan ke Plt. Dengan kata lain, jalan terbaik tetap menunjuk Sekda definitif. Dalam kasus ini, jika Kemendagri memang tak ada tolak angsur lagi, maka mau tak mau memang harus Pemprov Riau yang beralah.
Yakni mengajukan lagi beberapa nama untuk disetujui oleh Kemendagri. Nama-nama yang dipilih dalam usulan kedua ini tentunya harus sudah benar-benar dipertimbangkan (terutama dalam hal integritas dan kemampuan) dan tidak tersangkut kasus hukum.
Tak perlu menghabiskan energi percuma ketika sudah menemui jalan buntu. Tentu ada jalan lain yang bisa dipilih demi kelangsungan roda pemerintahan. Beberapa pilihan sudah dibentangkan, tinggal lagi kemauan dengan niat tulus ikhlas untuk menjalankannya. Kemaslahatan orang banyak (rakyat) haruslah menjadi pertimbangan utama sebelum membuat suatu kebijakan.
Sebab itu, segenap pemangku kepentingan di negeri ini, terutama pihak legislatif, harus bisa bahu-membahu dengan Pemprov sehingga masalah ini segera mendapat jalan keluar. Apakah itu dengan mengadakan pertemuan dengan Kemendagri ataupun berunding dengan Pemprov sendiri.
Kita tak bisa buang badan dengan mengatakan bahwa persoalan ini semata tanggung jawab Kemendagri. Tanggung jawab itu ada di kedua belah pihak dan harus sama-sama dilakukan. Mungkin kita perlu mencoba untuk berpikir dari sudut pandang pihak lain, sehingga kemudian bisa mendapat hal-hal yang lebih jernih. Tetap bersikeras dengan ego masing-masing tetap hanya akan menemukan jalan buntu. ***
Yang paling berpengaruh tentunya dalam pencairan dana hibah dari APBN. Mulai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga biaya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang sudah sangat dekat pelaksanaannya.
Jalan keluar tiada lain kedua belah pihak harus berunding kembali, mengadakan pendekatan dan ikhlas memperbaiki jika ada kekeliruan. Tanggung jawab terbesar ada di tangan para pemegang teraju di Riau. Meski Pemprov bersikeras mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan tiga nama calon Sekdaprov tapi ditolak Mendagri, harusnya hal itu dipertanyakan lagi, masuk akal kah penolakan tersebut?
Tindak lanjut seterusnya adalah mengajukan kembali nama baru ke Kemendagri atau menunjuk pelaksana tugas (Plt) seperti yang disarankan Kemendagri.
Menunjuk Plt juga bukan jalan keluar yang mangkus karena banyak kewenangan Sekda definitif yang tidak bisa dilimpahkan ke Plt. Dengan kata lain, jalan terbaik tetap menunjuk Sekda definitif. Dalam kasus ini, jika Kemendagri memang tak ada tolak angsur lagi, maka mau tak mau memang harus Pemprov Riau yang beralah.
Yakni mengajukan lagi beberapa nama untuk disetujui oleh Kemendagri. Nama-nama yang dipilih dalam usulan kedua ini tentunya harus sudah benar-benar dipertimbangkan (terutama dalam hal integritas dan kemampuan) dan tidak tersangkut kasus hukum.
Tak perlu menghabiskan energi percuma ketika sudah menemui jalan buntu. Tentu ada jalan lain yang bisa dipilih demi kelangsungan roda pemerintahan. Beberapa pilihan sudah dibentangkan, tinggal lagi kemauan dengan niat tulus ikhlas untuk menjalankannya. Kemaslahatan orang banyak (rakyat) haruslah menjadi pertimbangan utama sebelum membuat suatu kebijakan.
Sebab itu, segenap pemangku kepentingan di negeri ini, terutama pihak legislatif, harus bisa bahu-membahu dengan Pemprov sehingga masalah ini segera mendapat jalan keluar. Apakah itu dengan mengadakan pertemuan dengan Kemendagri ataupun berunding dengan Pemprov sendiri.
Kita tak bisa buang badan dengan mengatakan bahwa persoalan ini semata tanggung jawab Kemendagri. Tanggung jawab itu ada di kedua belah pihak dan harus sama-sama dilakukan. Mungkin kita perlu mencoba untuk berpikir dari sudut pandang pihak lain, sehingga kemudian bisa mendapat hal-hal yang lebih jernih. Tetap bersikeras dengan ego masing-masing tetap hanya akan menemukan jalan buntu. ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

