Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Akar Ledakan Konflik Lahan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Provinsi Riau termasuk daerah yang sangat rawan akan terjadi konflik, terutama konflik lahan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat. Sebagaimana marak diberitakan media massa, baru saja terjadi konflik lahan di Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir (Riau Pos, 8/4). Sebelumnya telah terjadi konflik yang sama di Kampar, Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Meranti. Jadi bisa dikatakan cakupan konflik ini sudah mengenai seluruh wilayah Provinsi Riau.

Penyebab utama maraknya konflik ini berkaitan dengan formulasi kebijakan mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terutama perkebunan kelapa sawit. Tulisan ini bermaksud meninjau masalah konflik kaitannya dengan strategi uang yang dilakukan secara kolektif. Asumsi yang dikemukakan bahwa kebijakan publik adalah akibat dari pergulatan politik, sebab pergulatan politik akan menghasilkan siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana.

Asumsi ini dimaksudkan untuk mencoba merekonstruksi interaksi aktor dalam situasi konflik memperebutkan sumber daya perkebunan di Riau. Perkembangan politik lokal mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit selama ini ditentukan oleh interaksi antara birokrat, politisi dan pengusaha perkebunan. Para pemain ini adalah pihak-pihak yang diuntungkan dalam perebutan sumber daya perkebunan kelapa sawit.

”Laverage” Aktor Lokal
Sebelum diterapkan kebijakan Otda, para aktor birokrat pusat (lokal) dan partai politik berkolaborasi dengan pemilik modal dalam mengeksploitasi sumber daya perkebunan kelapa sawit ini. Caranya adalah dengan menerapkan berbagai kebijakan pembangunan yang menguntungkan pihak pemilik modal besar, birokrat dan para politisi dalam memperebutkan lahan dan akses ke pembuat keputusan perizinan. Sementara itu, para tokoh lokal tidak bisa berbuat banyak.  

Sesudah diterapkan kebijakan desentralisasi, perkembangan perpolitikan di Riau mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit semakin dinamik ditandai munculnya kelompok-kelompok lokal yang bersaing dengan birokrat lokal, politisi dan pengusaha perkebunan. Kelompok-kelompok lokal ini seolah-olah secara sendiri-sendiri berinisiatif menangkap peluang sumberdaya perkebunan. Yang direbut adalah kendali atas perkebunan sawit di Riau, baik milik swasta, negara ataupun rakyat. Apa yang dilakukan para aktor ini untuk memperkuat “laverage”- nya dalam perpolitikan Riau.

Para aktor lokal berebut menanamkan pengaruh dalam proses perizinan, misalnya dalam mengendali SIUP,  sehingga perizinan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Perebutan kendali itu dapat diilustrasikan dengan penyesuaian Keputusan Mentan No.357/Kpts/HK.350/5/2002. Izin ini harus diurus untuk lahan diatas 25 ha. Seorang yang ingin SIUP harus ada lahan yang dicadangkan Pemprov, selanjutnya IPK (Izin Pelepasan Kawasan Hutan) padahal kawasan hutan itu tidak ada lagi yang ada perkebunan kelapa sawit atau HTI. Jika Bupati mengeluarkan izin, maka Gubernur menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan RTRWP. Jika Gubernur merekomendasikan bisa jadi Menteri Kehutanan yang menolak karena alasan tidak sesuai dengan RTRWN.

Selain itu para tokoh lokal ini bersaing dengan cara mengusung kebijakan lokal. Misalnya Keputusan Gubri  No.Kpts.327/VII/2005 tentang Program K2I dan Surat Gubri No.525/Ekbang/2005 mengenai rekomendasi ketersediaan bahan baku. Selama ini kelompok-kelompok lokal mengklaim diri sebagai pihak yang dirugikan sejak kebijakan perkebunan kelapa sawit di terapkan di Riau tahun 1980-an. Lahan perkebunan sebagian besar dikuasai pemilik modal perkebunan swasta/negara. Sementara itu, perkebunan rakyat hanya lebih banyak menanggung risiko misalnya berkurangnya lahan usaha, fluktuasi harga, konflik sosial, banjir, asap, dan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam persaingan ini, para aktor memanfaatkan berbagai sumber daya, arena, dan jaringan di tingkat lokal dan nasional. Kemenangan dalam pergulatan politik ini ditentukan oleh kemampuan membangun koalisi dan negosiasi antara birokrat, politisi, pengusaha perkebunan dan kelompok-kelompok lokal. Strategi interaksi aktor dalam situasi konflik perkebunan dilandasi perspektif ekonomi-politik yang mempertimbangkan kekuatan politik dan ekonomi yang berkembang di tingkat lokal dalam memperebutkan sumber daya perkebunan. Konsepsi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan prinsipil aturan main dalam berinteraksi para aktor lokal, sehingga strategi ini diharapkan dapat menekan potensi destruksi misalnya saling bakar dan sebagainya.

Pengelolaan Interaksi Aktor
Dari gambaran di atas, maka dapat ditarik garis demarkasi bahwa kebijakan perkebunan sangat bersifat eksploitatif. Karenanya diperlukan model pengelolaan interaksi aktor dalam situasi konflik yang berbasiskan masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan Keputusan Gubri No.Kpts.327/VII/2005, dimana dinyatakan bahwa pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat dicapai melalui pengembangan perkebunan untuk masyarakat.
 
Pertama, lembaga /tokoh adat setempat bersama-sama Pemda memfasilitasi pertemuan antara masyarakat lokal dan pemilik modal besar perkebunan yang diselenggarakan di balai adat. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran bersama akan adanya konflik.

Kedua, para pekebun yang menolak penerapan kebijakan perkebunan dapat menyampaikan tuntutannya melalui pertemuan-pertemuan dengan pengusaha perkebunan dan birokrasi yang difasilitasi tokoh lembaga adat baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Selanjutnya aktor adat ini menegosiasikan dengan para birokrat dan politisi lokal. Pola negosiasi yang disepakati dapat berupa win-win solution atau bagi hasil perkebunan.  Ketiga, kesepakatan para pihak yang bertikai dapat juga berupa pemanfaatan kesempatan kerja yang diperlukan perusahaan.  

Terkhusus dalam hal pengelolaan konflik pertanahan, konsep pengelolaan konflik dimulai dari penataan kembali luas areal Perusahaan Perkebunan Swasta (PBS) kelapa sawit yang telah memiliki waktu operasi lebih dari 10 tahun ke atas. Pendataan ini dapat dilakukan oleh Disbun setelah menghitung apakah PBS sudah dapat mengembalikan investasi yang dikeluarkan. Setelah itu, 10 persen dari luas lahan PBS diperuntukkan bagi masyarakat tempatan, dan untuk kas desa di sekitar perkebunan. Lahan yang 10 persen itu dikelola melalui pola kemitraan seperti pola KKPA, sehingga model penanganan konflik lahan kelapa sawit ini dapat meredam sekaligus mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak yang bertikai. Karena pada prinsipnya masing-masing pihak sebenarnya saling memerluhkan.***


Khairul Anwar
Ketua Program Studi Ilmu Politik Pasca-sarjana Unri

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer