Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kisruh Ujian Nasional Jangan Terulang Lagi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tiba-tiba PT Ghalia Printing Indonesia menjadi tenar, karena ulahnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus turun tangan menangani masalah Ujian Nasional (UN) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ini. Padahal, agenda nasional ini adalah hal rutin yang tiap tahun dilakukan.

Tentu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi sorotan publik sekaligus menjadi bahan gurauan di kalangan masyarakat. Ada apa lagi di dunia pendidikan kita saat ini?

Meski sudah ada solusi konkrit langsung ketika Presiden SBY memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud) Prof Mohammad Nuh bersama Panglima TNI, Kapolri dan KSAU agar distribusi soal yang terlambat di 11 provinsi dapat diatasi segera, tetap saja hal ini harus menjadi pelajaran berharga agar kisruh ini tidak terulang lagi.

Paling tidak ada beberapa sisi yang patut dinilai lebih dalam, yaitu: Pertama, perlunya Mendikbud M Nuh mengetahui secara detil kesalahan pada proses pelelangan dan pihak pemenang tender, yaitu PT Ghalia Printing Indonesia. Masyarakat sangat mudah menduga, bahwa pasti ada persoalan di balik penunjukan perusahaan ini. Apakah terjadi kesalahan teknis, atau persoalan hukum, tentu harus dicarikan hukuman yang tepat sebagai bentuk pembelajaran bagi pihak-pihak terkait ke depannya.

Memang, melalui berbagai media, Mendikbud M Nuh sudah menjelaskan keberadaan PT Ghalia yang mencetak soal untuk 11 provinsi itu dengan kendala-kendala secara umum, namun alur informasi berikutnya harus tetap diketahui masyarakat hingga tuntas.
Kedua, pelajaran berharga untuk UN SMP 22 April mendatang. Tentunya masyarakat, terutama di lingkungan sekolah tidak ingin menjadi korban.

Ketiga, tanggung jawab. Kisruh ini mendedahkan pelajaran berarti tentang tanggung jawab pemimpin. Harus ada hukuman dan pujian dalam hal ini. Hampir semua masyarakat bisa menilai sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan.

Jika terjadi masalah pada pendistribusian, mungkin saja orang maklum bahwa karakter geografis memang menjadi tantangan tersendiri, namun jika melihat dari kejadian tentang ketiadaan soal untuk 11 provinsi itu, sudah bisa diukur tingkat kesalahannya.

Meskipun Mendikbud menyatakan tergantung kepada Presiden ketika ada pertanyaan mundur sebagai risiko tanggung jawab dari kisruh ini. Atau Mendikbud M Nuh mengambil sikap mundur, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masalah ini, tetap saja ini menjadi pelajaran berharga, apalagi hal ini terjadi di lingkungan pendidikan.

Kita sangat menyayangkan kisruh soal UN ini terjadi, padahal kegiatan ini adalah agenda tahunan dan rutin dilakukan dan kita juga menyayangkan kisruh ini sampai melibatkan waktu Presiden, cukuplah paling tinggi ditangani Mendikbud saja. Padahal masih sangat banyak agenda nasional lainnya yang memerlukan perhatian Presiden.

Kita sangat berharap seluruh proses penyelesaikan kisruh ini dapat tuntas dengan transparan dan diketahui masyarakat luas sebagai bentuk pembelajaran. Namun, jika tidak, akhirnya bertambah satu indikasi lagi bahwa dunia pendidikan kita saat ini memang mengandung beribu-ribu masalah. Mau ke mana generasi negeri ini akan dibawa?***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer