Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nasionalisasi Migas: Amanat Konstitusi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Setelah secara nasional Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mewacanakan pengambilalihan pengelolaan ladang minyak dan gas bumi (Migas) Blok Mahakam di Kalimantan Timur oleh negara melalui BUMN PT Pertamina pasca kontrak dengan Total dan Inpex berakhir tahun 2017 kelak, kini giliran daerah (dalam hal ini Provinsi Riau) bertekad untuk “merebut” pengelolaan Blok Siak pasca berakhirnya kontrak dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) November tahun ini. Tidak itu saja, sebagaimana diberitakan Riau Pos, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) juga berencana akan melakukan alih kelola terhadap sumur minyak di Lirik, yang juga akan berakhir kontrakya dengan Medco.

Dua yang terakhir di atas tidak lagi sebatas wacana. Dalam upaya mengambilalih pengelolaan Blok Siak, Riau Petroleum sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi Migas telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang yang sama (PT Ekamaro Sakti) untuk memuluskan langkah tersebut. Sedangkan untuk mengambilalih pengelolaan sumur minyak Lirik, telah digelar rapat dengar pendapat (RDP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu terkait rencana itu.

Fenomena positif ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai kritik terhadap kehadiran modal asing di dunia pertambangan Migas Indonesia. Kritik terhadap modal asing tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa keuntungan dari Migas yang dikeruk oleh perusahaan-perusahaan tambang multinasional itu tidak sebanding dengan penerimaan negara dari sektor tersebut. Indonesia seakan-akan tidak memiliki kedaulatan ekonomi atas sumber daya alamnya sendiri sehingga sulit untuk mampu mengembangkan negara kesejahteraan (welfare state), kendati potensi yang dimiliki sangat berlimpah.

Hal itu pulalah yang awal tahun lalu mendorong diajukannya judicial review ketiga kalinya terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang kemudian pada 13 November 2013 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.36/PUU-X/2012 membuahkan pembubaran terhadap Badan Pelaksana (BP) Migas, karena keberadaan dan kewenangannya dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Konon kabarnya BP Migas yang di-setting melalui UU No. 22/2001 sebagai pemegang kuasa pertambangan itu juga acap secara terselubung menyalahgunakan kekuasaan dan lebih berpihak pada pesanan asing.

Berbicara mengenai peluang Riau Petroleum mendapatkan hak pengelolaan Blok Siak, kemungkinan itu cukup besar, kalau tidak boleh dikatakan mutlak. Hal itu didasarkan pada tafsir MK dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 dan kembali ditegaskan dalam putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yang menyatakan fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah, yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945 adalah pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara. Hanya dalam batas-batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak swasta.

Pengelolaan secara langsung yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945  dapat pula ditemukan dalam buku Mohammad Hatta yang berjudul Bung Hatta Menjawab (halaman 202 hingga 203). Hatta yang notabene salah seorang pendiri (the founding people) dan proklamator negara ini mengemukakan: ”.. Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang...”

Dalam pendapat Muhammad Hatta tersebut tersirat bahwa pengelolaan SDA oleh pihak asing hanya dibenarkan bila kondisi negara/pemerintah belum mampu, dan hal tersebut harus bersifat sementara. Idealnya, adalah negara yang sepenuhnya mengelola SDA.

Artinya, dalam konteks Blok Siak dan yang lainnya, prioritas pengelolaanyna dilakukan oleh negara melalui BUMN terkait, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola sektor Migas di Indonesia. Jika Pertamina tidak berminat seperti halnya pada Blok Siak, tentu secara otomatis hak prioritas itu akan jatuh pula pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang yang sama, dalam hal ini Riau Petroleum adalah salah satunya. Andaipun Pertamina berminat, sepatutnya pula Riau melalui BUMD-nya digandeng alias dibawa turut serta dalam pengelolaan Blok Siak, sebagai penghargaan terhadap Riau yang buminya menyumbang 25 persen Migas nasional.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa nasioanalisasi, divestasi, atau deliberalisasi pengelolaan Migas Indonesia adalah amanat konstitusi (UUD 1945). Tidak saja di sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi), tetapi juga di sektor hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga). Penolakan atau penghalang-halangan upaya perwujudan kedaulatan negara di sektor energi tersebut, baik oleh perorangan maupun institusi, dapat dipandang sebagai tindakan inkonstitusional dan perbuatan melawan hukum. Khusus bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)-nya, tidak ada alasan untuk menolak pengelolaan oleh Riau Petroleum, sepanjang BUMD itu telah memenuhi syarat.

Kemudian setelah nanti pengelolaan ladang-ladang Migas itu beralih ke tangan BUMN atau BUMD yang tentu saja akan ”mendongkrak” signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D), seharusnya pula anggaran yang besar itu diperuntukkan untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan rakyat, tidak hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Apalah artinya pendapatan negara/daerah yang besar bila tidak diikuti manfaat yang besar pula bagi rakyat, itu termasuk juga tindakan inkonstitusional.***


Wilham Murdianto
Peneliti muda di Pusat Studi Konstitusi Universitas Islam Riau (UIR)

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer