Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Meski pernah mengalami kegagalan yang nyata
dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) selama bertahun-tahun pada tahun
1950-an, pemerintah kita rupanya tak jua jera. Meski Mahkamah Konstitusi
telah melarang dilaksanakannya UN, hingga tahun ini, UN masih tetap
dipertahankan. Berbagai fakta tentang banyaknya keburukan akibat UN tak
kunjung dijadikan iktibar.
Dari sisi etika, UN telah makin menghancurkan moral bangsa. Dengan alasan menjunjung nama baik sekolah dan daerah, semua pihak yang berkait-kelindan dengan kelulusan UN telah berbuat kesalahan fatal. Dengan berbagai cara, kebocoran soal sudah jadi rahasia umum. Soal bisa didapat lebih dulu sehingga bisa dikerjakan para guru. Hasilnya adalah kunci jawaban yang nantinya tinggal disalin oleh para murid. Siswa pun akhirnya malas belajar karena tahu bahwa nanti akan diberi jawaban juga oleh cikgu. Bayangkan, mencontek pun sudah diajarkan di sekolah. Akibatnya, mentalitas anak bangsa makin merosot.
Tujuan dilaksanakannya UN untuk menyetarakan kepandaian lulusan sekolah tingkat tertentu tetap mustahil diraih selama pemerataan pendidikan di negeri ini masih sebatas angan-angan. Lebih baik, bebaskan sekolah menentukan kurikulumnya sendiri sesuai lingkungan dan budayanya. Anak-anak Indonesia adalah yang paling berat pelajarannya di dunia dan belum tentu kelak itu mereka perlukan.
Jika kurikulum diserahkan pada sekolah, maka prestasi lulusannya lah yang nanti akan menjadi tolok ukurnya. Sekolah yang banyak menghasilkan murid berprestasi niscaya akan menjadi sekolah yang terkemuka. Akibatnya, sekolah akan berlomba-lomba mengejar prestasi alumninya, bukan mengejar persentase kelulusan UN.
Faktanya, setidaknya ada lima negara maju di dunia yang tidak menerapkan sistem UN tapi terbukti lulusannya berkualitas dan punya karakter yang bagus. Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan termaju di dunia justru tak mengenal UN.
Evaluasi mutu pendidikan sepenuhnya dipercayakan pada para guru sehingga negara berkewajiban melatih dan mendidik para cikgu agar bisa melaksanakan evaluasi yang berkualitas.
Amerika juga tak pernah menyelenggarakan UN. Walau ada ujian yang diselenggarakan oleh masing-masing negara bagian, namun tak semua sekolah wajib mengikutinya. Tiap negara bagian juga punya materi ujian-masing masing.
Jerman lebih mengutamakan membantu murid bisa berkembang secara optimal dengan menyediakan guru yang profesional dan menyediakan fasilitas terbaik untuk sekolah. Kanada memiliki penjaminan mutu pendidikan yang penilaiannya sangat kuat. Di Australia, yang ada hanya ujian state. Ujian ini tak menentukan lulus tidaknya murid, namun untuk menentukan ke mana siswa akan melanjutkan pendidikan. Berapapun nilai yang didapatkan oleh siswa dari ujian ini, tetap dinyatakan lulus.
Tapi tentu tak mudah menghapus UN. Banyak konflik kepentingan di dalamnya yang memberi keuntungan pada pihak-pihak tertentu. UN adalah proyek besar. Mulai dari mencetak soal dan lainnya yang membuat banyak pihak berusaha sekuat tenaga agar UN tetap ada.
Kata peribahasa, keledai saja tak pernah terperosok dalam lubang yang sama. Bagaimana kita?***
Dari sisi etika, UN telah makin menghancurkan moral bangsa. Dengan alasan menjunjung nama baik sekolah dan daerah, semua pihak yang berkait-kelindan dengan kelulusan UN telah berbuat kesalahan fatal. Dengan berbagai cara, kebocoran soal sudah jadi rahasia umum. Soal bisa didapat lebih dulu sehingga bisa dikerjakan para guru. Hasilnya adalah kunci jawaban yang nantinya tinggal disalin oleh para murid. Siswa pun akhirnya malas belajar karena tahu bahwa nanti akan diberi jawaban juga oleh cikgu. Bayangkan, mencontek pun sudah diajarkan di sekolah. Akibatnya, mentalitas anak bangsa makin merosot.
Tujuan dilaksanakannya UN untuk menyetarakan kepandaian lulusan sekolah tingkat tertentu tetap mustahil diraih selama pemerataan pendidikan di negeri ini masih sebatas angan-angan. Lebih baik, bebaskan sekolah menentukan kurikulumnya sendiri sesuai lingkungan dan budayanya. Anak-anak Indonesia adalah yang paling berat pelajarannya di dunia dan belum tentu kelak itu mereka perlukan.
Jika kurikulum diserahkan pada sekolah, maka prestasi lulusannya lah yang nanti akan menjadi tolok ukurnya. Sekolah yang banyak menghasilkan murid berprestasi niscaya akan menjadi sekolah yang terkemuka. Akibatnya, sekolah akan berlomba-lomba mengejar prestasi alumninya, bukan mengejar persentase kelulusan UN.
Faktanya, setidaknya ada lima negara maju di dunia yang tidak menerapkan sistem UN tapi terbukti lulusannya berkualitas dan punya karakter yang bagus. Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan termaju di dunia justru tak mengenal UN.
Evaluasi mutu pendidikan sepenuhnya dipercayakan pada para guru sehingga negara berkewajiban melatih dan mendidik para cikgu agar bisa melaksanakan evaluasi yang berkualitas.
Amerika juga tak pernah menyelenggarakan UN. Walau ada ujian yang diselenggarakan oleh masing-masing negara bagian, namun tak semua sekolah wajib mengikutinya. Tiap negara bagian juga punya materi ujian-masing masing.
Jerman lebih mengutamakan membantu murid bisa berkembang secara optimal dengan menyediakan guru yang profesional dan menyediakan fasilitas terbaik untuk sekolah. Kanada memiliki penjaminan mutu pendidikan yang penilaiannya sangat kuat. Di Australia, yang ada hanya ujian state. Ujian ini tak menentukan lulus tidaknya murid, namun untuk menentukan ke mana siswa akan melanjutkan pendidikan. Berapapun nilai yang didapatkan oleh siswa dari ujian ini, tetap dinyatakan lulus.
Tapi tentu tak mudah menghapus UN. Banyak konflik kepentingan di dalamnya yang memberi keuntungan pada pihak-pihak tertentu. UN adalah proyek besar. Mulai dari mencetak soal dan lainnya yang membuat banyak pihak berusaha sekuat tenaga agar UN tetap ada.
Kata peribahasa, keledai saja tak pernah terperosok dalam lubang yang sama. Bagaimana kita?***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

