Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Amil Zakat Terancam Penjara?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan ibadah kemasyarakatan yang penting dalam Islam, sebab berkaitan langsung dengan wilayah praksis perekonomian umat. Kewajiban umat muslim berzakat secara tegas dinyatakan Allah SWT, dalam Alquran  maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dikategorikan sebagai ibadah dan perekat jalinan silaturahim kemasyarakatan antara mustahiq dan muzakki. Pelaksanaan zakat harus menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama pihak-pihak lembaga keuangan, instutusi dan pihak pemerintah. Sebab zakat adalah sumber dana yang sangat potensial, dan zakat dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan dan mampu mengurangi kesenjangan sosial. Dalam sejarah kejayaan Islam, zakat terbukti berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
 
Amil
Dalam kajian fikih amil adalah orang-orang yang bertugas untuk mengelola dan mengumpulkan zakat syarat utamanya harus adil, dan mampu memahami fikih zakat, amanah menjaga harta dan diberi zakat (gaji) sebagai ganti dari upahnya berkerja, demikian jelas Yusuf al-Qardhawi dalam buku Fiqhu Zakat. Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat 3 dinyatakan; Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

”Gerakan zakat sesungguhnya bukan sekadar gerakan untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat untuk dikembalikan dan diberikan kepada mereka yang memerlukan, dan bukan saja kewajiban antara muzakki dan mustahiq.

Penulis meminjam istilah dari KH Didin Hafidhuddin sedikitnya terdapat empat nilai dasar etika profesi amil, jika mengacu kepada kepemimpinan Nabi SAW yakni shiddiq, amanah, fathonah dan tabhlig.

Menanti Putusan MK atas Uji Materi UU Zakat
Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini tengah berada dipersimpangan jalan. Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna dari Undang-undang No 38 Tahun 1999 telah disahkan sejak Oktober 2011.

Karena secara formal dan material UU tersebut mempunyai sejumlah kelemahan dan berpotensi melahirkan diskriminasi bagi pengelolaan zakat di Indonesia, sejumlah lembaga pengelola zakat non-pemerintahan dan individual mengajukan permohonan uji materil  judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak akhir Agustus sampai sekarang (2013).
 
Sidang demi sidang telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang berpusat di Jakarta Barat  hingga berakhir awal Desember 2012. Namun, hingga kini putusan MK tentang hasil judicial review belum juga lahir.

Maka, tak pelak kondisi ini menimbulkan kegalauan. UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang yang dimaksud untuk menyempurnakan Undang-undang terdahulu ini memang bermaksud mengarahkan pengelolaan zakat kepada intregrasi, profesionalisme dan transparansi, namun pada saat yang sama undang-undang ini malah melahirkan subordinasi, marginalisasi, hilanganya  lapangan pekerjaan sebagai amil zakat dan kriminalisasi model baru.

Pasal 5, 6, dan 7 UU No 23 Tahun 2011 ini  tergambar secara tegas semangat untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat secara nasional sepenuhnya di lembaga  bentukan pemerintah, yaitu Baznas. Sementara itu, peran lembaga pengelola zakat dari masyarakat non pemerintah dipinggirkan dan disubordinasikan, seperti tercantum dalam pasal 17 dalam UU tersebut. Permasalah berikutnya, dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat ini juga berpotensi melahirkan kriminalisasi baru. Dalam Pasal 38 jo 41 menyebutkan bahwa; “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut diancam pidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan atau pidanan denda paling banyak Rp50 juta.  Maka, para amil  tradisional (non- pemerintah) yang selama ini telah aktif mengelola zakat apakah di rumah sakit, masjid, institusi swasta, yayasan hingga perkantoran, akan  terancam pidana apabila mereka bertindak selaku amil tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

Akan berapa banyak amil tradisional yang dikurung dan seberapa banyak kurungan yang diperlukan seluruh Indonesia? Tentunya jumlah amil tradisional (non-pemerintah) amatlah banyak. Undang-undang ini jelas bermaksud baik, yakni ingin menata dan mengintegrasikan pengelolaan zakat. Namun, sayangnya maksud baik ini tercoreng proses formal dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini kurang partisipatif dan kurang mengakomodasi suara masyarakat. Maksud baik, namun tercoreng oleh aspek material dan substansi yang malah berpotensi melahirkan diskriminasi, subordinasi dan kriminalisasi baru.

Tujuan mulia tersebut di atas, tentunya memang memerlukan pengelolaan zakat yang lebih serius dan profesional. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama berperan penuh tanggung jawab bersama untuk mengelola zakat dan undang-undang zakat yang solid, akan menjadi syarat utama agar bersinergi dan mampu menyejahterakan umat.***


Masrizal Al Husyaini
Mahasiswa Pasca-sarjana UIN Suska Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer