Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Persyaratan Calon Kepala Daerah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Negeri kita sebenarnya sudah masuk dalam kategori gawat darurat, karena terlalu banyak permasalahan kritis yang tidak bisa diatasi pemerintah. Sebut saja ulah wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat justru malah berperilaku aneh, selingkuh, nyabu, menipu dan korupsi. Demikian juga perilaku kepala daerah, dimana dari 497 orang kepala daerah sebagai  pemegang kendali pemerintahan, hampir 25 persen di antaranya bermasalah dan berurusan dengan persoalan hukum.

Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan, padahal mereka adalah pilihan rakyat. Mungkinkah rakyat salah pilih? Atau rakyat telah tergadai dan dibeli oleh kaum kapitalis untuk meraih kekuasaan. Bayangkan saja berapa banyak uang yang harus disediakan mereka untuk belanja suara rakyat? Di sinilah sebenarnya titik awal terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam mengatur negara.

Belanja Apa Lagi
Selain belanja suara rakyat, calon kepala daerah harus belanja perahu sebagai persyaratan mutlak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Meskipun ada jalur independen, namun jalur inipun tak kalah sulitnya. Belum lagi belanja untuk promosi diri, mulai dari cetak spanduk, baliho, cetak kaos, jaket dan belanja promosi media massa. Ditambah lagi belanja untuk honor tim sukses, belanja untuk guru spiritual termasuk dukun. Masih ada tambah lagi, belanja barang sebagai wujud kepedulian dengan masyarakat. Sehingga menjelang Pemilukada semua calon kepala daerah selalu merapat dan menjadi dermawan. Sehingga kegiatan apa saja yang menurut pertimbangan berpengaruh terhadap perolehan suara, akan dibantunya dan semua bantuan yang dikeluarkan tentunya  diambil dari rekening pribadi calon kepala daerah.

Dari mana sumber dananya untuk belanja  memenuhi kepentingan rakyat? Tentunya berasal dari kekayaan pribadi, dari donator, sponsorship dan bisa saja berasal dari pinjaman. Pertanyaan berikutnya, adakah sponsor dan donator yang iklas berderma tanpa pamrih? Mungkin ada, tapi sangat jarang? Semua pasti menginginkan imbalan. Bagi mereka yang berkontribusi sebagai donator dalam wujud uang, maka ia akan mengharap imbalan proyek APBD yang bisa diolah sebagai mana pembagian komisi di dewan. Jika di dewan ada Komisi A, Komisi B dan seterusnya, maka di pemerintahan ada komisi 30 persen, komisi 40 persen dan sebagainya. Bagi mereka yang hanya  berkontribusi tenaga dan pemikiran professional, ia pun akan diberi imbalan, jika ia berstatus sebagai PNS, maka ia akan mendapatkan imbalan jabatan, jika yang bersangkutan dari masyarakat umum atau pensiunan maka ia akan mendapatkan imbalan sebagai makelar proyek maupun makelar jabatan.

Ia memiliki fasilitas bebas keluar masuk ruangan kepala daerah untuk melakukan komunikasi, lobi, negosiasi, yang menghasilkan transaksi. Sungguh teramat berat tugas seorang kepala daerah, karena terlalu banyak orang yang berjasa dan harus dipikirkan imbal jasa setelah yang bersangkutan  duduk sebagai kepala daerah. Meskipin berat, namun ia masih tergolong beruntung, karena ia lolos terpilih menjadi kepala daerah. bagaimana dengan calon lain yang gagal? Wah kasihan mereka, karena seluruh utang piutang menjadi tanggung jawab pribadi, semua  harta benda yang selama ini dimilikinya, terpaksa harus dilelang untuk menutup semua utang-utangnya. Tidak heran, jika ada calon kepala daerah langsung stres begitu mengetahui dirinya kalah bersaing dalam memperebutkan kursi kekuasaan.

Kekayaan atau Kecakapan
Persyaratan kecakapan calon kepala daerah nampaknya telah terkikis habis oleh persyaratan kekayaan. Padahal kekayaan tidak menjamin kecakapan, apalagi moralitas. Riuh pembangunan adalah satu hal, sementara kesejahteraan rakyat adalah hal lain. Seolah berbatas jurang nan curam membentang, keduanya tak dapat dihubungkan apalagi didekatkan. Lihat saja masih banyak kehidupan masyarakat miskin di negeri ini yang berjibaku menjaga asap dapur, sementara itu banyak pejabat yang keasikan menikmati kue APBD sambil bersenda gurau di hotel mewah, menghitung keuntungan dari proyek APBD. Kesenjangan antara mereka yang mampu mengeluarkan Rp15 juta per bulan untuk cicilan apartemen dengan mereka yang miskin dan kebingungan  memikirkan apa hari ini makan atau tidak, semakin jelas.

Anehnya jarang sekali para penguasa negeri ini yang peduli untuk mendiskusikan hal tersebut, dan memperdebatkannya dengan masyarakat peduli kemiskinan dalam berbagai seminar untuk mencari solusi. Namun kita masih bersyukur, karena  masih banyak ustad yang peduli untuk membahas hal tersebut. Namun pembahasan pak ustad tak akan mampu menyelesaikan permasalahan. Karena itulah maka persyaratan menjadi pemimpin tak pelak harus diperbaiki, syarat kecakapan mesti diperluas, rekam jejak diuji, belanja suara dibatasi. Para pengambil kebijakan harus berpihak pada unsur kecakapan dan moralitas calon kepala daerah. Artinya aturan main yang menguntungkan si kaya, bebas berbelanja suara  harus diamputasi. Karena cara-cara tersebut sangat tidak etis dan tak bermoral.  

Dari aspek kualifikasi,  idealnya seorang calon kepala daerah harus memiliki kecakapan memimpin dan memiliki kriteria sebagai berikut: jujur, memiliki integritas, mampu berfikir ke depan, cerdas, tidak sombong, dan dapat bekerja sama. Di samping itu negeri kita juga memerlukan model pemimpin transformatif yang mampu melakukan transformasi budaya. Mampu menularkan corporate culture ke bidang politik. Mampu menjadi panutan  role model, serta memiliki visi untuk menghapuskan praktik korupsi, meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan dan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja. Orang-orang dengan kriteria tersebut yang diperlukan negeri ini. Siapa saja yang mampu mencapai visi kebangsaan tersebut patut kita dukung. Siapa orangnya, mari kita sama-sama melakukan penilaian siapa yang pantas dan patut kita pilih.

Harapan Rakyat
Bangsa kita merindukan pemimpin baru yang lebih perkasa dan siap mengarungi lautan. Rakyat akan marah jika pergantian pemimpin tidak membawa harapan dan bukti perbaikan apapun yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Rakyat sebenarnya telah memahami bahwa politik merupakan seni permainan meraih kekuasaan. siapa yang berkuasa akan selalu menang dalam perdebatan. Jika filosofi ini tetap terus dipertahankan oleh para politisi di negeri ini, maka hanya ada satu kata dan ucapan yang bisa disampaikan yaitu: Selamat tinggal Indonesia. Kini terserah pada pemegang kekuasaan dan para politikus; mau menyelamatkan atau  menghancurkan negeri ini yang dengan susah payah diperjuangkan rakyatnya.***


Machasin
Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer