Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hemat Hanya untuk Rakyat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Pada tahun ini, rakyat Indonesia akan menerima setidaknya dua hantaman. Pukulan pertama sudah berlaku pada Januari lalu ketika pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Pukulan kedua adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang hanya tinggal menanti hari. Pukulan ketiga sedianya berlaku pada Senin 22 April yakni kenaikan harga elpiji 12 Kg. Namun jelang diberlakukan, Pertamina diminta menunda dulu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Artinya, ini hanyalah pukulan yang tertunda, cepat atau lambat, niscaya sampai juga.

Konon, BBM harus dinaikkan untuk menghemat uang negara Rp30 triliun. Subsidi harus dibatasi. Anggaran subsidi di APBN 2013 sebesar Rp247,7 triliun. Dari angka itu, subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun untuk kuota konsumsi 46 juta kiloliter. Kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan terlampaui hingga 51 bahkan 53 juta kiloliter. Untuk menutup biaya itu, harus ada tambahan subsidi hingga Rp30 triliun.

Di Indonesia, kata ‘’hemat’’ hanya ada dalam kamus rakyat. Padahal, sungguh banyak anggaran yang selama ini membebani APBN dan bisa dihemat. Di APBN 2013, biaya pembayaran cicilan riba dalam bentuk bunga utang mencapai Rp113,243 triliun dan cicilan pokok utang Rp58,404 triliun sehingga totalnya adalah Rp171,7 triliun. Meningkat dari tahun 2012 yang senilai Rp167,5 triliun. Ini tak pernah dipermasalahkan, malah pemerintah tambah semangat menimbun utang.

Belanja birokrasi di APBN 2013 mencapai Rp400,3 triliun alias 35,2 persen dari belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai sebesar Rp241,1 triliun (naik Rp25,4 triliun atau naik 11,77 persen dari tahun 2012 sebesar Rp215,7 triliun) dan belanja barang Rp159,2 triliun. Aparat birokrasi Indonesia kini sekitar 4,6 juta orang. Artinya, untuk satu orang aparat, pemerintah mencadangkan anggaran Rp87,02 juta dari APBN. Ini baru anggaran pemerintah pusat, jika ditambah anggaran belanja birokrasi daerah, jumlahnya tentu jauh lebih besar.

Total belanja birokrasi pusat dan daerah dalam kurun waktu 2005-2012 naik hingga 400 persen. Pada 2005 angkanya mencapai Rp187 triliun dan menjadi Rp733 triliun pada 2012. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Azwar Abubakar sendiri mengakui jika anggaran belanja pegawai kita lebay dan terlalu besar.

Artinya, masih banyak pos-pos anggaran yang bisa dihemat jika pemerintah mau. Negara akan dapat Rp40 triliun jika belanja birokasi dihemat 10 persen saja. Dengan teknologi, PNS bisa menghemat 11 persen untuk pengadaan barang secara elektronik. Jika pemerintah tak membayar riba akibat utang, kita bisa dapat Rp123 triliun. Masih ada saldo anggaran lebih APBN 2012 sebesar Rp32,77 triliun dan sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp34 triliun. Apalagi jika pemerintah mau memberi gas ke PLN meski dengan harga pasar. Selama ini, gas kita dijual ke luar negeri dengan harga murah di bawah harga pasar. Itu artinya, pemerintah kita justru mensubsidi rakyat negara lain.

Tapi, di negeri ini justru ada kontra mitos yang ganjil. Mensubsidi atau membantu rakyat sendiri justru dianggap rugi. Karena itu, Anda para rakyat, mari siap-siap kencangkan ikat pinggang, berakrobat dengan segala kesulitan, bercanda dengan kemiskinan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer