Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Beberapa pekan ini kita dihebohkan dengan dua berita. Pertama, berita Eyang Subur yang memiliki istri tujuh orang. Kedua, anggota DPRD Sampang, Madura, Hasan Ahmad yang menikahi sembilan siswi SMA.
Setelah melalui pembahasan intensif, Komisi Fatwa MUI pusat menyimpulkan bahwa Eyang Subur melakukan penyimpangan akidah dan syariat Islam. Khusus untuk Hasan Ahmad tanpa perlawanan, anggota Vice Control Unit Kejahatan Umum (Jatanum) Satreskrim menangkap Hasan Ahmad bersama Anak Baru Gede (ABG) beserta dua orang mucikarinya.
Wali Nikah
Dalam wawancaranya yang tertulis di berbagai media cetak, Hasan Ahmad yang menikahi para ABG di kamar hotel tanpa wali dan saksi itu menyatakan, pernikahan yang dilakukannya itu sah, dan termasuk dalam kategori nikah siri.
Pernyataannya itu bertentangan dengan syariat Islam, sebab mayoritas ulama menegaskan wali merupakan bagian dari akad nikah, dan akad nikah tidak sah tanpa ada wali. Hal itu diisyaratkan dalam surah al-Baqarah: 221, 232, 237, surah al-Nur: 32, surah al-Qashash: 27. Dan Rasulullah juga menegaskan hal itu dalam hadist riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, al-Tarmizi, Ibnu Majah, al-Daruquthni, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan Imam al-Baihaqi. Makanya penulis kitab Nail al-Authar (6/135), Imam al-Syaukani menegaskan, nikah tanpa wali itu tidak sah.
Memang, mazhab Hanafi mengatakan bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya tanpa menggunakan wali. Mazhab ini bersandar kepada hadist Imam Muslim dari sahabat Nabi Ibnu Abbas. Tapi, dalam mazhab Hanafi, seorang wali itu punya hak membatalkan pernikahan anaknya, bila terjadi ketimpangan status diri calon suami anaknya (kafa’ah), dan atau maharnya tidak standar.
Namun begitu, Imam al-Tirmizi dalam kitab Tuhfah al-Ahwazy (4/244) mengatakan, Ibnu Abbas sebagai sanad hadist yang menjadi dasar mazhab Hanafi itu justru menyatakan nikah tidak sah tanpa ada wali. Makanya maksud hadist itu menurut mayoritas ulama adalah seorang wali tidak menikahkan janda tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya. Dan akad nikah menggunakan wali itu merupakan pengamalan di kalangan para sahabat Nabi. Bahkan, dalam Sunan al-Baihaqi (7/125) terdapat pernyataan Saidina Ibnu Abbas bahwa pelacur itu adalah wanita yang menikahkan dirinya tanpa wali.
Setelah membuat studi komparatif , akhirnya Guru Besar Fiqh Islam Universitas al-Azhar, Syaikh Ra’fat Utsman dalam bukunya Aqd al-Zawaj, menegaskan bahwa pendapat yang mesti dipakai adalah pendapat mayoritas ulama, dan nikah tanpa wali itu tidak sah.
Bahkan, dalam fatwanya, Ketua Majlis Fatwa Universitas al-Azhar, Syaikh Athiah Shaqar menyatakan, penggunaan Fiqh Hanafi yang membolehkan wanita melaksanakan akad nikah tanpa wali itu telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap wanita Islam.
Makanya, dalam kasus ini, ulama mazhab Hanafi di Mesir, Syaikh Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Fiqh, menghimbau para ulama untuk berpegang kepada pendapat mayoritas ulama yang menghukum batal nikah tanpa wali.
Perubahan fatwa itu bisa saja terjadi disebabkan perubahan waktu, masa, dan kondisi. Di antaranya, Lembaga Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy pada 27 Rabi’ al-Akhir 1405 memasukkan kegiatan dakwah dalam Fi Sabilillah yang berhak menerima harta zakat. Karena dakwah melawan perang pemikiran yang merusak akidah dan syariat itu juga merupakan jihad di jalan Allah.
Syaikh Abd al-Razzaq mengutarakan dalam bukunya al-Taisir Fi al-Fatwa, bahwa Syaikh Yusuf al-Qaradhawi membolehkan wanita melakukan perjalanan jauh (musafir) sendirian tanpa mahramnya. Memang, ada hadist sahih yang melarang wanita musafir tanpa bersamaan dengan mahramnya. Tapi, menurut Syaikh al-Qardhawi hadist larangan itu berkaitan dengan kondisi zaman dahulu melakukan perjalanan menggunakan unta atau keledai melewati gurun padang pasir tanpa ada penduduknya. Hal itu berbeda di saat sekarang, musafir menggunakan pesawat dengan ramai penumpang, dan tidak ada lagi kekhawatiran yang menakutkan.
Nikah Urfi
Kebiasaan sejak zaman dulu, akad nikah itu dilaksanakan sempurna rukunnya berupa wali, saksi, dan ijab kabul. Tapi akad nikah itu tidak melalui pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak mendapatkan surat nikah. Itu yang disebut ulama dengan istilah nikah urfi (tradisi), sebab cara itu sudah merupakan tradisi yang cukup lama. Makanya mayoritas ulama, di antaranya Mufti Mesir Syaikh Hasanein Makhluf dalam bukunya Fatawa Syar’iyah menegaskan nikah urfi itu sah.
Tapi, sebagian ulama melihat kepada risiko pada saat ini yang terjadi pada nikah urfi, di antaranya terabainya hak anak mendapatkan nasab keturunan (akta kelahiran), dan hak nafkah anak dan istri serta hak waris. Melihat keadaan itu, Grand Syaikh al-Azhar Muhammad Said Thanthawi, Mufti Mesir Syaikh Nashar Farid Washil, dan Guru Besar Fiqh Islam Universitas Kairo, Syaikh Muhammad al-Bulthaji menegaskan nikah urfi yang tidak melalui KUA itu tidak sah.
Nikah Siri
Sebenarnya, akad nikah antara lelaki dan perempuan tanpa ada wali dan saksi sebagaimana yang dilakukan anggota DPRD Madura itu yang disebut dengan nikah siri. Dan ulama sepakat mengatakan nikah siri tanpa wali dan saksi itu batal dan tidak sah. Bahkan, dalam mazhab Maliki, akad nikah yang lengkap rukunnya, tapi sengaja wali dan saksi menyembunyikannya tanpa memberitakannya kepada masyarakat umum, maka nikah itu batal dan tidak sah. Begitu yang ditulis Syaikh Ahmad Yusuf al-Daryuwisy dalam bukunya al-Zawaj al-Urfy.
Pernyataan anggota DPRD Sampang, Madura bahwa dia melakukan itu agar terhindar dari perbuatan zina itu tidak bisa diterima. Karena, pada hakikatnya, perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perzinaan berkedok nikah siri. Wallahu a’lam.***
Syamsuddin Muir
Anggota Komisi Fatwa MUI Riau
Setelah melalui pembahasan intensif, Komisi Fatwa MUI pusat menyimpulkan bahwa Eyang Subur melakukan penyimpangan akidah dan syariat Islam. Khusus untuk Hasan Ahmad tanpa perlawanan, anggota Vice Control Unit Kejahatan Umum (Jatanum) Satreskrim menangkap Hasan Ahmad bersama Anak Baru Gede (ABG) beserta dua orang mucikarinya.
Wali Nikah
Dalam wawancaranya yang tertulis di berbagai media cetak, Hasan Ahmad yang menikahi para ABG di kamar hotel tanpa wali dan saksi itu menyatakan, pernikahan yang dilakukannya itu sah, dan termasuk dalam kategori nikah siri.
Pernyataannya itu bertentangan dengan syariat Islam, sebab mayoritas ulama menegaskan wali merupakan bagian dari akad nikah, dan akad nikah tidak sah tanpa ada wali. Hal itu diisyaratkan dalam surah al-Baqarah: 221, 232, 237, surah al-Nur: 32, surah al-Qashash: 27. Dan Rasulullah juga menegaskan hal itu dalam hadist riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, al-Tarmizi, Ibnu Majah, al-Daruquthni, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan Imam al-Baihaqi. Makanya penulis kitab Nail al-Authar (6/135), Imam al-Syaukani menegaskan, nikah tanpa wali itu tidak sah.
Memang, mazhab Hanafi mengatakan bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya tanpa menggunakan wali. Mazhab ini bersandar kepada hadist Imam Muslim dari sahabat Nabi Ibnu Abbas. Tapi, dalam mazhab Hanafi, seorang wali itu punya hak membatalkan pernikahan anaknya, bila terjadi ketimpangan status diri calon suami anaknya (kafa’ah), dan atau maharnya tidak standar.
Namun begitu, Imam al-Tirmizi dalam kitab Tuhfah al-Ahwazy (4/244) mengatakan, Ibnu Abbas sebagai sanad hadist yang menjadi dasar mazhab Hanafi itu justru menyatakan nikah tidak sah tanpa ada wali. Makanya maksud hadist itu menurut mayoritas ulama adalah seorang wali tidak menikahkan janda tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya. Dan akad nikah menggunakan wali itu merupakan pengamalan di kalangan para sahabat Nabi. Bahkan, dalam Sunan al-Baihaqi (7/125) terdapat pernyataan Saidina Ibnu Abbas bahwa pelacur itu adalah wanita yang menikahkan dirinya tanpa wali.
Setelah membuat studi komparatif , akhirnya Guru Besar Fiqh Islam Universitas al-Azhar, Syaikh Ra’fat Utsman dalam bukunya Aqd al-Zawaj, menegaskan bahwa pendapat yang mesti dipakai adalah pendapat mayoritas ulama, dan nikah tanpa wali itu tidak sah.
Bahkan, dalam fatwanya, Ketua Majlis Fatwa Universitas al-Azhar, Syaikh Athiah Shaqar menyatakan, penggunaan Fiqh Hanafi yang membolehkan wanita melaksanakan akad nikah tanpa wali itu telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap wanita Islam.
Makanya, dalam kasus ini, ulama mazhab Hanafi di Mesir, Syaikh Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Fiqh, menghimbau para ulama untuk berpegang kepada pendapat mayoritas ulama yang menghukum batal nikah tanpa wali.
Perubahan fatwa itu bisa saja terjadi disebabkan perubahan waktu, masa, dan kondisi. Di antaranya, Lembaga Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy pada 27 Rabi’ al-Akhir 1405 memasukkan kegiatan dakwah dalam Fi Sabilillah yang berhak menerima harta zakat. Karena dakwah melawan perang pemikiran yang merusak akidah dan syariat itu juga merupakan jihad di jalan Allah.
Syaikh Abd al-Razzaq mengutarakan dalam bukunya al-Taisir Fi al-Fatwa, bahwa Syaikh Yusuf al-Qaradhawi membolehkan wanita melakukan perjalanan jauh (musafir) sendirian tanpa mahramnya. Memang, ada hadist sahih yang melarang wanita musafir tanpa bersamaan dengan mahramnya. Tapi, menurut Syaikh al-Qardhawi hadist larangan itu berkaitan dengan kondisi zaman dahulu melakukan perjalanan menggunakan unta atau keledai melewati gurun padang pasir tanpa ada penduduknya. Hal itu berbeda di saat sekarang, musafir menggunakan pesawat dengan ramai penumpang, dan tidak ada lagi kekhawatiran yang menakutkan.
Nikah Urfi
Kebiasaan sejak zaman dulu, akad nikah itu dilaksanakan sempurna rukunnya berupa wali, saksi, dan ijab kabul. Tapi akad nikah itu tidak melalui pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak mendapatkan surat nikah. Itu yang disebut ulama dengan istilah nikah urfi (tradisi), sebab cara itu sudah merupakan tradisi yang cukup lama. Makanya mayoritas ulama, di antaranya Mufti Mesir Syaikh Hasanein Makhluf dalam bukunya Fatawa Syar’iyah menegaskan nikah urfi itu sah.
Tapi, sebagian ulama melihat kepada risiko pada saat ini yang terjadi pada nikah urfi, di antaranya terabainya hak anak mendapatkan nasab keturunan (akta kelahiran), dan hak nafkah anak dan istri serta hak waris. Melihat keadaan itu, Grand Syaikh al-Azhar Muhammad Said Thanthawi, Mufti Mesir Syaikh Nashar Farid Washil, dan Guru Besar Fiqh Islam Universitas Kairo, Syaikh Muhammad al-Bulthaji menegaskan nikah urfi yang tidak melalui KUA itu tidak sah.
Nikah Siri
Sebenarnya, akad nikah antara lelaki dan perempuan tanpa ada wali dan saksi sebagaimana yang dilakukan anggota DPRD Madura itu yang disebut dengan nikah siri. Dan ulama sepakat mengatakan nikah siri tanpa wali dan saksi itu batal dan tidak sah. Bahkan, dalam mazhab Maliki, akad nikah yang lengkap rukunnya, tapi sengaja wali dan saksi menyembunyikannya tanpa memberitakannya kepada masyarakat umum, maka nikah itu batal dan tidak sah. Begitu yang ditulis Syaikh Ahmad Yusuf al-Daryuwisy dalam bukunya al-Zawaj al-Urfy.
Pernyataan anggota DPRD Sampang, Madura bahwa dia melakukan itu agar terhindar dari perbuatan zina itu tidak bisa diterima. Karena, pada hakikatnya, perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perzinaan berkedok nikah siri. Wallahu a’lam.***
Syamsuddin Muir
Anggota Komisi Fatwa MUI Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

