Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BERSATU kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah itu memang seiring dalam semangat kesatuan dalam kebhinnekaan. Pepatah yang berisi slogan semangat kebersamaan. Untai kata yang menawarkan dikedepankannya sikap dan prinsip dalam jiwa kegotongroyongan. Karena memang hanya dengan kebersamaan, berbagai permasalahan akan mudah dihadapi; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka saya pun menjadi di antara yang merasa berbahagia, ketika pada Sabtu, (20/4) lalu dikukuhkan Himpunan Kerukunan Petani Perkebunan (HKP2) di Kabupaten Rokan Hilir. Meskipun untuk tahap awal, hanya di dua kecamatan, yakni Kecamatan Bagansinembah dan Kecamatan Simpangkanan, akan tetapi wadah para pekebun itu diharapkan mampu mengatasi keterpurukan harga tandan buan segar (TBS) kelapa sawit dari hasil perkebunan petani swadaya di dua kecamatan tersebut.
Menghadapi berbagai persoalan dalam pengembangan perkebunan, terutama perkebunan petani swadaya, petani kita memang sangat layak memiliki wadah berhimpun dalam bentuk kelembagaan. Apatahlagi, di Riau, potensi pertanian yang paling besar adalah sektor perkebunan. Untuk ukuran hamparan pada suatu luasan wilayah provinsi, kelapa sawit di Provinsi Riau merupakan yang terluas di Indonesia, bahkan di dunia. Luasannya saja, dari yang terdaftar, mencapai 2.258.000 hektare. Dari luasan tersebut, yang terbesar adalah milik pekebun swadaya mencapai 53 persen, menyusul perkebunan perusahaan besar swasta 40,9 persen dan sisanya 6,1 persen merupakan perkebunan yang dikelola perusahan besar negara.
Tapi persoalan, meskipun perkebunan petani swadaya yang terluas, akan tetapi —dari segi hasil produksi, baik dari segi kuantitas dan kualitas— perkebunan kelapa sawit petani swadaya tetap saja kalah jika dibanding hasil produksi perusahaan besar negara dan perusahaan swasta. Dari data yang ada, produksi perkebunan petani swadaya rata-rata hanya 11,4 ton per hektare per tahun. Artinya, tidak sampai satu ton per hektarenya dalam setiap bulan. Hampir seluruh produksi TBS petani swadaya mempunyai rendemen di bawah standar. Kondisi demikian, disebabkan banyak faktor, mulai dari kealpaan menggunakan bibit hingga minimnya perawatan serta lemahnya manajemen perkebunan. Naasnya, sudahlah hasil produksi sedikit, soal harga pun tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang tinggi di pabrik-pabrik kelapa sawit.
Padahal, menggunakan empat pola pembangunan perkebunan di Indonesia, yakni pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), pola swadaya dan pola perkebunan besar, pembangunan sub sektor perkebunan di antaranya lebih diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta menambah devisa negara. Beberapa dasawarsa terakhir, untuk perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang tumbuh dengan pesatnya adalah kelapa sawit, terutama di Provinsi Riau. Sehingga menjadikan luasan kepala sawit di Negeri Lancang Kuning menjadi terluas dari seluruh luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan perbincangan dengan petani, termasuk melalui imbauan ketika berbincang dengan rekan-rekan insan pers, maka yang saya tekankan adalah agar petani menyatukan diri dalam kelompok-kelompok tani guna penguatan diri. Pasalnya, keberadaan lembaga petani merupakan di antara cara jitu dan ampuh dalam menghadapi persoalan secara bersama oleh petani. Kelembagaan yang terorganisir akan menciptakan peluang bargaining position yang relatif diperhitungkan dalam pemasaran produk. Konkretnya, kelompok yang saya maksud, tidak hanya diperlukan untuk penyaluran pupuk bersubsidi, penyaluran bibit tanaman perkebunan, dan ketika peremajaan tanaman yang sudah tua dan rusak. Tapi, rangkai untai akhir dari kelompok itu adalah suatu kelembagaan petani pekebun yang lebih luas dan teroraginisir.
Begitu pentingnya suatu kelembagaan pekebun sebagai wadah bersama dalam perkebunan, maka lihat saja, para pengusaha perkebunan kelapa sawit pun membentuk lembaga perkebunan. Sebut saja di antaranya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) atau Indonesian Palm Oil Association yang didirikan pada 27 Februari 1981. Wadah perusahaan produsen minyak sawit (CPO) itu muncul disebabkan para entrepreneur minyak sawit menyadari bahwa mereka mesti dipersatukan di satu organisasi serta timbulnya perusahaan industri minyak sawit baru. Pentingnya minyak sawit agribisnis, mendesak GAPKI untuk mengelola organisasinya secara profesional dan efektif serta menambah sumbangsihnya dalam memajukan perkelapasawitan Indonesia.
Untuk asosiasi pekebun, ada wadahnya bernama Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo), yang didirikan pada 28 Oktober 2000 di Palembang oleh utusan-utusan petani kelapa sawit dari seluruh Indonesia. Organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi profesi petani sebagai wadah pemersatu petani di Indonesia yang difasilitasi pemerintah melalui Departemen Pertanian. Di antara tujuan didirikannya Aspakindo adalah mempersatukan masyarakat petani kelapa sawit di seluruh Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi petani kelapa sawit, membangun ekonomi kerakyatan di pedesaan dengan menumbuhkembangkan usaha petani kelapa sawit yang berwawasan lingkungan dan bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa untuk mencapai masyarakat petani yang adil dan makmur, serta meningkatkan dan memberdayakan SDM petani kelapa sawit agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pertanian modern. Di tingkat lokal pun, untuk petani kelapa sawit pola perkebunan inti rakyat di Provinsi Riau, ada namanya Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir).
Saya ingin menegaskan, apapun nama lembaganya, tentu saja harapan yang dikedepankan adalah terciptanya petani kelapa sawit yang menjadi petani mandiri dan profesional serta terlindunginya kepentingan petani dari hal-hal yang dapat merugikan petani-pekebun. Selama ini, di antara permasalahan yang ada adalah kurang produktifnya petani akibat lemahnya kelembagaan petani. Kegiatan perencanaan produksi, keperluan sarana produksi, pemeliharaan tanaman dan pemasarannya lebih bersifat individual. Walhasil, berbagai permasalahan di perkebunan rakyat pun terus terjadi, di antaranya, minimnya sarana produksi.
Sebagai ujung tombak pemerintah dalam membangun dan menumbuhkembangkan perkebunan rakyat, Disbun memiliki tujuan yang sama dengan petani. Yakni, terwujudnya kesejahteraan melalui pola kemandirian dan profesionalitas perkebunan yang dilakoni para petani sub sektor perkebunan. Kami juga dibuat “mengurut dada” ketika harga komoditas perkebunan mengalami penurunan. Kegelisahan yang dirasakan petani, merupakan kegelisahan bagi Disbun. Makanya, dalam berbagai inspeksi mendadak ke berbagai perusahaan pengelola tandan buah segar (TBS), selalu kami tegaskan, bahwa harga TBS kelapa sawit pekebun swadaya jangan dianaktirikan. Perlakukan sama dengan petani plasma dan TBS milik perkebunan perusahaan, jika memang dari segi kualitas, TBS petani swadya tak berbeda dengan hasil produksi kebun inti perusahaan dan petani plasma.
Saya memimpikan, agar pada suatu hari nantinya, di suatu waktu, petani swadaya di negeri ini memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) sendiri dan mampu mengekspor Crude Palm Oil (CPO) sendiri. Mewujudkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Disbun Riau berkomitmen untuk memfasilitasi segala kepentingan petani. Sebab, kita memang harus melakukan berbagai perubahan untuk merealisasikan cita-cita nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam perwujudannya, diakui memang bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan bersama yang dimulai dengan kesadaran untuk berjuang bersama. Di antara jalannya adalah dengan penguatan lembaga-lembaga petani subsektor komoditas perkebunan. Untuk tahap awal, bisa dengan membentuk kelompok-kelompok tani yang kuat dan mandiri serta pendirian koperasi petani swadaya sebagai wadah berhimpun roda ekonomi petani. Bukankah koperasi, merupakan karakter perekonomian asli bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa.
Maka, penguatan lembaga pekebun memang sangat perlu dilakukan. Penumbuhan lembaga petani-pekebun dapat dimulai dari kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat. Eksistensi lembaga dan kelompok tani akan menjalin erat kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari perkebunan. Setidaknya, pada tahap permulaan, eksistensi lembaga yang terorganisir akan menciptakan kebersamaan pekebun dalam memasarkan produk. Pola penjualan hasil produksi pun tidak lagi memanfaatkan “pihak ketiga” disebabkan petani melalui lembaganya sudah mempunyai akses langsung ke perusahaan penerima hasil produksi. Keberadaan lembaga petani pekebun tentu juga akan menjadi mitra pemerintah untuk memberikan berbagai sumbangsaran dan masukan sebagai bahan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan tentang masalah perkebunan, termasuk dalam menetapkan kebijakan tata niaga.
Tentang keberadaan dan terorganisirnya kelembagaan pekebun, tentu tidak hanya tergaris pada batasan perkebunan komoditas kelapa sawit. Saran yang sama juga tertuju untuk semua komoditas perkebunan. Hanya dengan kebersamaan, segalanya akan mudah dilakukan. Allah Azza Wajalla, juga memerintahkan kita untuk saling bekerja sama dalam kebaikan.***
Zulher
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Menghadapi berbagai persoalan dalam pengembangan perkebunan, terutama perkebunan petani swadaya, petani kita memang sangat layak memiliki wadah berhimpun dalam bentuk kelembagaan. Apatahlagi, di Riau, potensi pertanian yang paling besar adalah sektor perkebunan. Untuk ukuran hamparan pada suatu luasan wilayah provinsi, kelapa sawit di Provinsi Riau merupakan yang terluas di Indonesia, bahkan di dunia. Luasannya saja, dari yang terdaftar, mencapai 2.258.000 hektare. Dari luasan tersebut, yang terbesar adalah milik pekebun swadaya mencapai 53 persen, menyusul perkebunan perusahaan besar swasta 40,9 persen dan sisanya 6,1 persen merupakan perkebunan yang dikelola perusahan besar negara.
Tapi persoalan, meskipun perkebunan petani swadaya yang terluas, akan tetapi —dari segi hasil produksi, baik dari segi kuantitas dan kualitas— perkebunan kelapa sawit petani swadaya tetap saja kalah jika dibanding hasil produksi perusahaan besar negara dan perusahaan swasta. Dari data yang ada, produksi perkebunan petani swadaya rata-rata hanya 11,4 ton per hektare per tahun. Artinya, tidak sampai satu ton per hektarenya dalam setiap bulan. Hampir seluruh produksi TBS petani swadaya mempunyai rendemen di bawah standar. Kondisi demikian, disebabkan banyak faktor, mulai dari kealpaan menggunakan bibit hingga minimnya perawatan serta lemahnya manajemen perkebunan. Naasnya, sudahlah hasil produksi sedikit, soal harga pun tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang tinggi di pabrik-pabrik kelapa sawit.
Padahal, menggunakan empat pola pembangunan perkebunan di Indonesia, yakni pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), pola swadaya dan pola perkebunan besar, pembangunan sub sektor perkebunan di antaranya lebih diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta menambah devisa negara. Beberapa dasawarsa terakhir, untuk perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang tumbuh dengan pesatnya adalah kelapa sawit, terutama di Provinsi Riau. Sehingga menjadikan luasan kepala sawit di Negeri Lancang Kuning menjadi terluas dari seluruh luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan perbincangan dengan petani, termasuk melalui imbauan ketika berbincang dengan rekan-rekan insan pers, maka yang saya tekankan adalah agar petani menyatukan diri dalam kelompok-kelompok tani guna penguatan diri. Pasalnya, keberadaan lembaga petani merupakan di antara cara jitu dan ampuh dalam menghadapi persoalan secara bersama oleh petani. Kelembagaan yang terorganisir akan menciptakan peluang bargaining position yang relatif diperhitungkan dalam pemasaran produk. Konkretnya, kelompok yang saya maksud, tidak hanya diperlukan untuk penyaluran pupuk bersubsidi, penyaluran bibit tanaman perkebunan, dan ketika peremajaan tanaman yang sudah tua dan rusak. Tapi, rangkai untai akhir dari kelompok itu adalah suatu kelembagaan petani pekebun yang lebih luas dan teroraginisir.
Begitu pentingnya suatu kelembagaan pekebun sebagai wadah bersama dalam perkebunan, maka lihat saja, para pengusaha perkebunan kelapa sawit pun membentuk lembaga perkebunan. Sebut saja di antaranya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) atau Indonesian Palm Oil Association yang didirikan pada 27 Februari 1981. Wadah perusahaan produsen minyak sawit (CPO) itu muncul disebabkan para entrepreneur minyak sawit menyadari bahwa mereka mesti dipersatukan di satu organisasi serta timbulnya perusahaan industri minyak sawit baru. Pentingnya minyak sawit agribisnis, mendesak GAPKI untuk mengelola organisasinya secara profesional dan efektif serta menambah sumbangsihnya dalam memajukan perkelapasawitan Indonesia.
Untuk asosiasi pekebun, ada wadahnya bernama Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo), yang didirikan pada 28 Oktober 2000 di Palembang oleh utusan-utusan petani kelapa sawit dari seluruh Indonesia. Organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi profesi petani sebagai wadah pemersatu petani di Indonesia yang difasilitasi pemerintah melalui Departemen Pertanian. Di antara tujuan didirikannya Aspakindo adalah mempersatukan masyarakat petani kelapa sawit di seluruh Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi petani kelapa sawit, membangun ekonomi kerakyatan di pedesaan dengan menumbuhkembangkan usaha petani kelapa sawit yang berwawasan lingkungan dan bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa untuk mencapai masyarakat petani yang adil dan makmur, serta meningkatkan dan memberdayakan SDM petani kelapa sawit agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pertanian modern. Di tingkat lokal pun, untuk petani kelapa sawit pola perkebunan inti rakyat di Provinsi Riau, ada namanya Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir).
Saya ingin menegaskan, apapun nama lembaganya, tentu saja harapan yang dikedepankan adalah terciptanya petani kelapa sawit yang menjadi petani mandiri dan profesional serta terlindunginya kepentingan petani dari hal-hal yang dapat merugikan petani-pekebun. Selama ini, di antara permasalahan yang ada adalah kurang produktifnya petani akibat lemahnya kelembagaan petani. Kegiatan perencanaan produksi, keperluan sarana produksi, pemeliharaan tanaman dan pemasarannya lebih bersifat individual. Walhasil, berbagai permasalahan di perkebunan rakyat pun terus terjadi, di antaranya, minimnya sarana produksi.
Sebagai ujung tombak pemerintah dalam membangun dan menumbuhkembangkan perkebunan rakyat, Disbun memiliki tujuan yang sama dengan petani. Yakni, terwujudnya kesejahteraan melalui pola kemandirian dan profesionalitas perkebunan yang dilakoni para petani sub sektor perkebunan. Kami juga dibuat “mengurut dada” ketika harga komoditas perkebunan mengalami penurunan. Kegelisahan yang dirasakan petani, merupakan kegelisahan bagi Disbun. Makanya, dalam berbagai inspeksi mendadak ke berbagai perusahaan pengelola tandan buah segar (TBS), selalu kami tegaskan, bahwa harga TBS kelapa sawit pekebun swadaya jangan dianaktirikan. Perlakukan sama dengan petani plasma dan TBS milik perkebunan perusahaan, jika memang dari segi kualitas, TBS petani swadya tak berbeda dengan hasil produksi kebun inti perusahaan dan petani plasma.
Saya memimpikan, agar pada suatu hari nantinya, di suatu waktu, petani swadaya di negeri ini memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) sendiri dan mampu mengekspor Crude Palm Oil (CPO) sendiri. Mewujudkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Disbun Riau berkomitmen untuk memfasilitasi segala kepentingan petani. Sebab, kita memang harus melakukan berbagai perubahan untuk merealisasikan cita-cita nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam perwujudannya, diakui memang bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan bersama yang dimulai dengan kesadaran untuk berjuang bersama. Di antara jalannya adalah dengan penguatan lembaga-lembaga petani subsektor komoditas perkebunan. Untuk tahap awal, bisa dengan membentuk kelompok-kelompok tani yang kuat dan mandiri serta pendirian koperasi petani swadaya sebagai wadah berhimpun roda ekonomi petani. Bukankah koperasi, merupakan karakter perekonomian asli bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa.
Maka, penguatan lembaga pekebun memang sangat perlu dilakukan. Penumbuhan lembaga petani-pekebun dapat dimulai dari kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat. Eksistensi lembaga dan kelompok tani akan menjalin erat kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari perkebunan. Setidaknya, pada tahap permulaan, eksistensi lembaga yang terorganisir akan menciptakan kebersamaan pekebun dalam memasarkan produk. Pola penjualan hasil produksi pun tidak lagi memanfaatkan “pihak ketiga” disebabkan petani melalui lembaganya sudah mempunyai akses langsung ke perusahaan penerima hasil produksi. Keberadaan lembaga petani pekebun tentu juga akan menjadi mitra pemerintah untuk memberikan berbagai sumbangsaran dan masukan sebagai bahan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan tentang masalah perkebunan, termasuk dalam menetapkan kebijakan tata niaga.
Tentang keberadaan dan terorganisirnya kelembagaan pekebun, tentu tidak hanya tergaris pada batasan perkebunan komoditas kelapa sawit. Saran yang sama juga tertuju untuk semua komoditas perkebunan. Hanya dengan kebersamaan, segalanya akan mudah dilakukan. Allah Azza Wajalla, juga memerintahkan kita untuk saling bekerja sama dalam kebaikan.***
Zulher
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

