Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Menyaksikan kasus Susno Duadji mengingatkan saya pada lagu anak yang sedang ngetop dibawakan oleh Tegar; “Aku yang dulu bukan aku yang sekarang, dulu ku ditendang sekarang ku disayang”. Ya kira-kira begitu lah kisah dramatis yang tengah mendera Susno Duadji. Pada awalnya publik mengecam Susno dalam kasus Cicak Buaya, lalu angin berubah ketika Susno membongkar skandal yang melibatkan institusinya sendiri, dukungan publik mengalir kepada Susno. Kini, tentu angin berubah lagi, dengan penolakan Susno untuk dieksekusi.
Terlepas dari bagaimana duduk soal penolakan Susno untuk dieksekusi, yang paling terang benderang dilihat publik adalah adanya dukungan kepolisian terhadap Susno Duadji. Bukankah dahulu kepolisian yang justru paling bersemangat mengangkat kasus Susno? Jika sekarang kepolisian terkesan melindungi Susno, tentu saja ini menggelikan.
Mungkin saja Susno benar, dan sebaliknya mungkin saja ada yang salah dalam prosedur eksekusi Susno Duadji. Tetapi hukum tetaplah hukum, sudah ada putusan pengadilan yang in kracht, yang karenanya jaksa lah yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengeksekusi. Tetapi mengapa ekseksusi gagal dilakukan? Itu lah masalahnya.
Yang jauh lebih terang benderang terbaca oleh publik adalah bahwa ternyata memang tidak mudah menegakkan hukum terhadap orang-orang tertentu. Pemeo hukum tumpul ke atas tajam ke bawah seakan sedang memperlihatkan fakta empirisnya. Tidak mudah mengeksekusi walaupun jaksa berpendapat telah memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi. Format dan isi putusan pengadilan dipersoalkan, sesuatu yang sebenarnya tak layak dipersoalkan.
Kalaulah memang ternyata memang ada yang salah dalam format dan isi putusan pengadilan, tentu saja itu menggelikan sekaligus memalukan. Adalah keanehan jika putusan pengadilan tingkat kasasi mengabaikan kecermatan soal hal yang sebenarnya sepele. Ini semua menunjukkan bahwa memang penegakan hukum kita karut marut, dan kewibawaan hukum telah mengalami titik terendah.
Susbstantif versus Prosedur
Jika dihadapkan antara keadilan substantif versus keadilan prosedural, maka seharusnya keadilan substantif lah yang harus dikedepankan. Kalau lah persoalan prosedural yang dijadikan kambing hitam, tentu saja akan sangat banyak putusan yang tidak dapat dieksekusi, tetapi anehnya mengapa terhadap yang lain tidak menjadi persoalan?
Fakta-fakta tersebut senyatanya telah menunjukkan bahwa benteng terakhir bernama hukum pidana itu kini benar-benar akan rubuh dan sedang menjemput ajalnya. Kaedah hukum yang berlaku tetapi tidak dapat diterapkan atau ditegakkan sesungguhnya telah menemui ajalnya karena ia hanya menjadi hiasan yang indah secara normatif dalam naskah-naskah undang-undang, tetapi tidak dapat ditegakkan.
Biaya yang tidak sedikit telah dikeluarkan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang indah tetapi ia tidak dapat ditegakkan bahkan oleh para pembuatnya sendiri. Undang-undang seolah tak lebih dari sekadar pelengkap kehidupan bernegara tanpa pernah ada usaha yang sungguh-sungguh untuk ditegakkan. Benarlah ungkapan populis di pasar atau terminal bahwa hukum dibuat justru untuk dilanggar.
Para pengajar hukum di kampus-kampus khususnya pengajar hukum pidana menjadi kelu lidahnya untuk mengajarkan kebenaran tentang kaedah hukum pidana karena ternyata di luar tembok kampus, kebenaran dan keadilan seolah hanya menjadi diskursus yang indah dalam ruangan kuliah, tetapi tidak akan pernah tercapai di luar tembok kampus, karena dengan mudahnya hukum dibolak-balik bahkan diperjual belikan baik dengan uang maupun kekuasaan.
Revolusi Hukum
Pemandangan akrobat hukum yang kita saksikan, sungguhlah harus segera diambil tindakan nyata dan revolusioner menghadapi sistem penegakan hukum pidana yang di ambang kematian ini. Hukum pidana kita harus diselamatkan walaupun dengan risiko harus diamputasi misalnya. Bangsa ini sedang memerlukan seorang pemimpin yang gagah berani yang mampu meretas mata rantai kusutnya masainya sistem peradilan pidana.
Revolusi dalam sistem penegakan hukum pidana harus dimulai saat ini dengan melakukan setidaknya tiga hal. Pertama, dalam institusi penegak hukum masih banyak tersimpan sumber daya yang memiliki integritas yang tinggi tetapi tidak mendapat tempat karena sistem yang kurang mendukung. Karena itu mereka perlu dijemput untuk memimpin institusi penegakan hukum jika perlu dengan melompati sistem karier dan kepegawaian yang birokratis.
Kedua, Pembenahan harus dimulai dengan penguatan kelembagaan dengan cara peningkatan kesejahteraan sekaligus penegakan sanksi yang tegas dan ketat. Dan Ketiga, perlu dilakukan gerakan nasional pembersihan aparat penegak hukum. Berbagai gerakan nasional seperti gerakan nasional keluarga berencana, gerakan nasional anti narkotika, gerakan nasional anti korupsi dan berbagai upaya sejenis telah menunjukkan hasil yang signifikan meskipun tidak benar-benar mampu meniadakan sampai titik nol.***
Erdianto Effendi
Kandidat doktor dan Dosen Hukum Pidana FH Unri
Terlepas dari bagaimana duduk soal penolakan Susno untuk dieksekusi, yang paling terang benderang dilihat publik adalah adanya dukungan kepolisian terhadap Susno Duadji. Bukankah dahulu kepolisian yang justru paling bersemangat mengangkat kasus Susno? Jika sekarang kepolisian terkesan melindungi Susno, tentu saja ini menggelikan.
Mungkin saja Susno benar, dan sebaliknya mungkin saja ada yang salah dalam prosedur eksekusi Susno Duadji. Tetapi hukum tetaplah hukum, sudah ada putusan pengadilan yang in kracht, yang karenanya jaksa lah yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengeksekusi. Tetapi mengapa ekseksusi gagal dilakukan? Itu lah masalahnya.
Yang jauh lebih terang benderang terbaca oleh publik adalah bahwa ternyata memang tidak mudah menegakkan hukum terhadap orang-orang tertentu. Pemeo hukum tumpul ke atas tajam ke bawah seakan sedang memperlihatkan fakta empirisnya. Tidak mudah mengeksekusi walaupun jaksa berpendapat telah memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi. Format dan isi putusan pengadilan dipersoalkan, sesuatu yang sebenarnya tak layak dipersoalkan.
Kalaulah memang ternyata memang ada yang salah dalam format dan isi putusan pengadilan, tentu saja itu menggelikan sekaligus memalukan. Adalah keanehan jika putusan pengadilan tingkat kasasi mengabaikan kecermatan soal hal yang sebenarnya sepele. Ini semua menunjukkan bahwa memang penegakan hukum kita karut marut, dan kewibawaan hukum telah mengalami titik terendah.
Susbstantif versus Prosedur
Jika dihadapkan antara keadilan substantif versus keadilan prosedural, maka seharusnya keadilan substantif lah yang harus dikedepankan. Kalau lah persoalan prosedural yang dijadikan kambing hitam, tentu saja akan sangat banyak putusan yang tidak dapat dieksekusi, tetapi anehnya mengapa terhadap yang lain tidak menjadi persoalan?
Fakta-fakta tersebut senyatanya telah menunjukkan bahwa benteng terakhir bernama hukum pidana itu kini benar-benar akan rubuh dan sedang menjemput ajalnya. Kaedah hukum yang berlaku tetapi tidak dapat diterapkan atau ditegakkan sesungguhnya telah menemui ajalnya karena ia hanya menjadi hiasan yang indah secara normatif dalam naskah-naskah undang-undang, tetapi tidak dapat ditegakkan.
Biaya yang tidak sedikit telah dikeluarkan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang indah tetapi ia tidak dapat ditegakkan bahkan oleh para pembuatnya sendiri. Undang-undang seolah tak lebih dari sekadar pelengkap kehidupan bernegara tanpa pernah ada usaha yang sungguh-sungguh untuk ditegakkan. Benarlah ungkapan populis di pasar atau terminal bahwa hukum dibuat justru untuk dilanggar.
Para pengajar hukum di kampus-kampus khususnya pengajar hukum pidana menjadi kelu lidahnya untuk mengajarkan kebenaran tentang kaedah hukum pidana karena ternyata di luar tembok kampus, kebenaran dan keadilan seolah hanya menjadi diskursus yang indah dalam ruangan kuliah, tetapi tidak akan pernah tercapai di luar tembok kampus, karena dengan mudahnya hukum dibolak-balik bahkan diperjual belikan baik dengan uang maupun kekuasaan.
Revolusi Hukum
Pemandangan akrobat hukum yang kita saksikan, sungguhlah harus segera diambil tindakan nyata dan revolusioner menghadapi sistem penegakan hukum pidana yang di ambang kematian ini. Hukum pidana kita harus diselamatkan walaupun dengan risiko harus diamputasi misalnya. Bangsa ini sedang memerlukan seorang pemimpin yang gagah berani yang mampu meretas mata rantai kusutnya masainya sistem peradilan pidana.
Revolusi dalam sistem penegakan hukum pidana harus dimulai saat ini dengan melakukan setidaknya tiga hal. Pertama, dalam institusi penegak hukum masih banyak tersimpan sumber daya yang memiliki integritas yang tinggi tetapi tidak mendapat tempat karena sistem yang kurang mendukung. Karena itu mereka perlu dijemput untuk memimpin institusi penegakan hukum jika perlu dengan melompati sistem karier dan kepegawaian yang birokratis.
Kedua, Pembenahan harus dimulai dengan penguatan kelembagaan dengan cara peningkatan kesejahteraan sekaligus penegakan sanksi yang tegas dan ketat. Dan Ketiga, perlu dilakukan gerakan nasional pembersihan aparat penegak hukum. Berbagai gerakan nasional seperti gerakan nasional keluarga berencana, gerakan nasional anti narkotika, gerakan nasional anti korupsi dan berbagai upaya sejenis telah menunjukkan hasil yang signifikan meskipun tidak benar-benar mampu meniadakan sampai titik nol.***
Erdianto Effendi
Kandidat doktor dan Dosen Hukum Pidana FH Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

