Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mestinya Parpol Tak Hanya ‘’Menjual’’ Tokoh Populer

R
Penulis: Rindra Yasin❯
SEPERTI sudah diduga, sejumlah publik figur dan tokoh populer, terutama dari kalangan artis, kembali menghiasi daftar bakal calon legislatif (Bacaleg). Para pesohor dan selebriti ini, maju sebagai Bacaleg andalan maupun sekadar digunakan sebagai jurkam (juru kampanye) untuk Pemilu Legislatif 2014.

Partai Nasdem misalnya, mencantumkan artis Donny Damara serta mantan pebulutangkis Ricky Subagja. Partai Gerindra menyertakan nama artis dan penyanyi Irwansyah, Bella Saphira dan Iis Sugiarto. PAN mengusung nama populer seperti Ikang Fawzi, Marissa Haque, Dessy Ratnasari, Gading Marten, Eko Patrio, Anang Hermansyah, Primus Yustisio. Juga mantan atlet Yayuk Basuki, Krisna Bayu dan Emma Tahapary.

PPP membawa nama Angel Lelga, Mat Solar, Ratih Sanggarwati dan Emilia Contessa. Sementara PDIP menampilkan Yessy Gusman, Edo Kondologit, presenter Nico Siahaan, Sonny Tulung sebagai Bacaleg-nya, termasuk Rieke Diah Pitaloka. Demikian pula PKB, memasang nama-nama beken seperti Arzetti Bilbina, Said Bajuri, Aditya Warman, Krisna Mukti, Vicki Rhoma Irama, dan artis yang kini masih duduk di Senayan, Gita KDI.

Apa yang dilakukan sejumlah Parpol ini sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar dan dapat dipahami. Figur pesohor dan banyak penggemar adalah pilihan rasional bagi partai untuk diandalkan sebagai pengumpul suara.

Masalahnya, sejauh ini teknik pengumpulan suara pemilih yang mengandalkan publik figur tersebut belum diimbangi dengan pendidikan politik seperti menjual gagasan program politik yang rasional. Pengalaman sebelumnya, massa calon pemilih cenderung hanya dimobilisasi, dikumpulkan di tempat kampanye, disuguhi hiburan serta dipicu semangat dan fanatismenya kepada partai melalui yel-yel tertentu yang dapat memelihara kohesi kelompok.

Saat massa terpikat, diharapkan mereka akan mencoblos tanda gambar partai —dan foto Bacaleg— di bilik suara pada Pemilu 2014. Praktis, model kampanye sarat propaganda verbal serta emosional itu, ikatan antara partai dan pendukungnya cenderung menguat saat kampanye dan selama pemungutan suara saja.

Setelah itu, nyaris tidak ada lagi ikatan yang kuat antara massa pendukung dan partai yang didukung dalam Pemilu. Setelah Pemilu, massa pendukung partai tetap saja menjadi massa mengambang.

Sebaliknya, karena selama kampanye partai tidak banyak ”menjual” program kerja politik lima tahun ke depan maka kesannya seolah tidak ada pertanggungjawaban politik apa pun setelah itu. Artinya, begitu Pemilu usai dan pemerintahan baru sudah terbentuk, maka partai dan pemerintah serta masyarakat berjalan sendiri-sendiri.

Karenanya, kita menginginkan Parpol tidak semata ”menjual” para tokoh populer sebagai vote getter, tetapi juga melakukan semacam kontrak politik melalui proses pertukaran kepentingan yang saling menguntungkan. Sesuatu yang dapat dipegang dan kelak kita tagih pertanggungjawabannya.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer