Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
(Refleksi Pemikiran di Lima Tahun UUKIP)
TUNTUTAN transparansi yang dulunya selama bertahun-tahun diperjuangkan para aktivis di negara ini adalah keterbukaan informasi. Maklum, dulu informasi tersumbat. Berbagai informasi yang seharusnya diketahui publik, ditutup rapat. Beralasan rahasia negara, informasi apapun dari badan publik (terutama instansi pemerintah) sangat sulit diketahui publik. Padahal, informasi-informasi tersebut menyangkut kepentingan publik. Walhasil, ketertutupan itu pulalah yang membuahkan beragam macam bentuk dan jenis protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Kala itu, proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah terlalu eksklusif sehingga tidak ada ruang bagi publik untuk terlibat aktif dalam mengoreksi berbagai kebijakan. Tapi, itu dulu. Kini, mau tidak mau, rela tak rela, suka tak suka, kebiasaan ketertupan terhadap informasi publik harus diakhiri. Maklum, sejak tiga tahun lalu bangsa ini sudah mengucapkan selamat tinggal kepada informasi yang tertutup. Pasca disahkan dan diundangkannya UU No14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) pada 30 April 2008 yang diberlakukan dua tahun sejak diundangkan (2010), negara ini memasuki era baru dalam transparansi informasi.
UUKIP merupakan suatu undang-undang yang potensial untuk mengembangkan demokrasi di negara ini. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aturan hukum mengenai informasi publik. Mulai dari asas dan tujuan, hak dan kewajiban, jenis informasi, mekanisme memperoleh informasi, hingga penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana. Keberadaan UUKIP telah memberikan jaminan kepada publik untuk dapat mengakses berbagai informasi publik yang ada di badan publik.
UUKIP telah membalikkan praktik sejarah; dimana sebelumnya memperlakukan kebanyakan informasi bersifat rahasia dan hanya sedikit terbuka, menjadi informasi publik yang seluruhnya bersifat terbuka dengan pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Prinsip semacam ini dikenal sebagai akses informasi seluas-luasnya dengan pengecualian terbatas (maximum access, limited exception). Pengecualiannyapun tidak bersifat permanen; tetap mempunyai batasan dan masa retensi. Pengecualian hanya dilakukan selama waktu diperlukan untuk melindungi suatu informasi dengan mengedepankan kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan hak-hak pribadi warga negara. Makanya, dasar pengecualian informasi oleh badan publik untuk diakses publik, secara hukum hanya boleh didasarkan pada “aturan main” yang ditetapkan UUKIP yang menjadi aturan khusus (lex specialist) dalam keterbukaan informasi publik.
Memang, badan publik berkewajiban membuka diri untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Di pihak lain, beriring dengan kewajiban yang ada, badan publik juga mempunyai hak untuk menutup berbagai informasi yang sifatnya dikecualikan oleh undang-undang —yakni menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis dan rahasia pribadi. Badan publik yang dimaksud UUKIP adalah; lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dimana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, termasuk badan publik adalah organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Tak sampai disitu, UUKIP juga menegaskan bahwa partai politik dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta badan usaha lainnya yang dimiliki negara juga merupakan badan publik, yang tentu juga memiliki kewajiban-kewajiban dalam keterbukaan informasi publik.
Rumusan sederhana dalam mengidentifikasi suatu organisasi/lembaga untuk dikatakan badan publik terletak pada sumber pendanaan. Apabila suatu lembaga/organisasi dalam menjalankan roda organisasi/lembaganya menggunakan dana yang bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri, maka lembaga/organisasi tersebut dinyatakan sebagai badan publik dan terikat oleh aturan hukum mengenai informasi publik yang ada di dalam UUKIP. Undang-undang memang tidak menegaskan besaran dananya secara eksplisit, sehingga kata-kata “sebagian” dalam UUKIP diartikan sebagian kecil maupun sebagian besar.
Pasca-berlakukannya UU Keterbukaan Informasi Publik —yang dipertegas dengan berbagai turunan aturan hukum yang mengatur tentang informasi publik—, tentu kita sangat memahami bahwa negara ini telah memasuki era baru di bidang keterbukaan informasi. Persoalannya sekarang, apakah badan publik berkenan meninggalkan kebiasaan lama untuk memasuik kebudayaan baru dalam kancah informasi publik? Bagaimanapun “kebiasaan buruk” menutup-nutupi informasi publik wajib ditinggalkan. Jangan lagi lakukan pembangkangan terhadap hak-hak publik dan peraturan perundang-undangan.
Di antara tujuan luhur keterbukaan informasi publik adalah terciptanya pemerintahan yang baik (good governance); yaitu suatu pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hemat pandang saya, pemerintahan yang baik —dengan tatakelola dan administrasi yang baik dan profesional— merupakan kunci utama dalam membuka gerbang terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government). Kenapa? Karena publik secara langsung terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakaan pemerintahan.
Semua pasti mafhum, keterbukaan informasi publik merupakan di antara karakter dan ciri khas negara demokrasi. Oleh karena itu hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak konstitusional setiap warga negara tersebut termaktub dengan tegas di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa; setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebenarnyalah, hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.
Mengutip penjelasan atas UUKIP, dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).***
Mahyudin Yusdar
Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau
TUNTUTAN transparansi yang dulunya selama bertahun-tahun diperjuangkan para aktivis di negara ini adalah keterbukaan informasi. Maklum, dulu informasi tersumbat. Berbagai informasi yang seharusnya diketahui publik, ditutup rapat. Beralasan rahasia negara, informasi apapun dari badan publik (terutama instansi pemerintah) sangat sulit diketahui publik. Padahal, informasi-informasi tersebut menyangkut kepentingan publik. Walhasil, ketertutupan itu pulalah yang membuahkan beragam macam bentuk dan jenis protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Kala itu, proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah terlalu eksklusif sehingga tidak ada ruang bagi publik untuk terlibat aktif dalam mengoreksi berbagai kebijakan. Tapi, itu dulu. Kini, mau tidak mau, rela tak rela, suka tak suka, kebiasaan ketertupan terhadap informasi publik harus diakhiri. Maklum, sejak tiga tahun lalu bangsa ini sudah mengucapkan selamat tinggal kepada informasi yang tertutup. Pasca disahkan dan diundangkannya UU No14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) pada 30 April 2008 yang diberlakukan dua tahun sejak diundangkan (2010), negara ini memasuki era baru dalam transparansi informasi.
UUKIP merupakan suatu undang-undang yang potensial untuk mengembangkan demokrasi di negara ini. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aturan hukum mengenai informasi publik. Mulai dari asas dan tujuan, hak dan kewajiban, jenis informasi, mekanisme memperoleh informasi, hingga penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana. Keberadaan UUKIP telah memberikan jaminan kepada publik untuk dapat mengakses berbagai informasi publik yang ada di badan publik.
UUKIP telah membalikkan praktik sejarah; dimana sebelumnya memperlakukan kebanyakan informasi bersifat rahasia dan hanya sedikit terbuka, menjadi informasi publik yang seluruhnya bersifat terbuka dengan pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Prinsip semacam ini dikenal sebagai akses informasi seluas-luasnya dengan pengecualian terbatas (maximum access, limited exception). Pengecualiannyapun tidak bersifat permanen; tetap mempunyai batasan dan masa retensi. Pengecualian hanya dilakukan selama waktu diperlukan untuk melindungi suatu informasi dengan mengedepankan kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan hak-hak pribadi warga negara. Makanya, dasar pengecualian informasi oleh badan publik untuk diakses publik, secara hukum hanya boleh didasarkan pada “aturan main” yang ditetapkan UUKIP yang menjadi aturan khusus (lex specialist) dalam keterbukaan informasi publik.
Memang, badan publik berkewajiban membuka diri untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Di pihak lain, beriring dengan kewajiban yang ada, badan publik juga mempunyai hak untuk menutup berbagai informasi yang sifatnya dikecualikan oleh undang-undang —yakni menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis dan rahasia pribadi. Badan publik yang dimaksud UUKIP adalah; lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dimana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, termasuk badan publik adalah organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Tak sampai disitu, UUKIP juga menegaskan bahwa partai politik dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta badan usaha lainnya yang dimiliki negara juga merupakan badan publik, yang tentu juga memiliki kewajiban-kewajiban dalam keterbukaan informasi publik.
Rumusan sederhana dalam mengidentifikasi suatu organisasi/lembaga untuk dikatakan badan publik terletak pada sumber pendanaan. Apabila suatu lembaga/organisasi dalam menjalankan roda organisasi/lembaganya menggunakan dana yang bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri, maka lembaga/organisasi tersebut dinyatakan sebagai badan publik dan terikat oleh aturan hukum mengenai informasi publik yang ada di dalam UUKIP. Undang-undang memang tidak menegaskan besaran dananya secara eksplisit, sehingga kata-kata “sebagian” dalam UUKIP diartikan sebagian kecil maupun sebagian besar.
Pasca-berlakukannya UU Keterbukaan Informasi Publik —yang dipertegas dengan berbagai turunan aturan hukum yang mengatur tentang informasi publik—, tentu kita sangat memahami bahwa negara ini telah memasuki era baru di bidang keterbukaan informasi. Persoalannya sekarang, apakah badan publik berkenan meninggalkan kebiasaan lama untuk memasuik kebudayaan baru dalam kancah informasi publik? Bagaimanapun “kebiasaan buruk” menutup-nutupi informasi publik wajib ditinggalkan. Jangan lagi lakukan pembangkangan terhadap hak-hak publik dan peraturan perundang-undangan.
Di antara tujuan luhur keterbukaan informasi publik adalah terciptanya pemerintahan yang baik (good governance); yaitu suatu pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hemat pandang saya, pemerintahan yang baik —dengan tatakelola dan administrasi yang baik dan profesional— merupakan kunci utama dalam membuka gerbang terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government). Kenapa? Karena publik secara langsung terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakaan pemerintahan.
Semua pasti mafhum, keterbukaan informasi publik merupakan di antara karakter dan ciri khas negara demokrasi. Oleh karena itu hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak konstitusional setiap warga negara tersebut termaktub dengan tegas di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa; setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebenarnyalah, hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.
Mengutip penjelasan atas UUKIP, dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).***
Mahyudin Yusdar
Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

