Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Parpol dan Pendulum Ideologi (Catatan untuk Pemilukada Riau)

R
Penulis: Rindra Yasin❯
DALAM literatur ilmu politik, partai politik sering dipahami sebagai wadah untuk berkumpul dan berkelompok, setiap orang yang berkumpul tersebut memiliki nilai yang sama, tujuan yang sama dan cara pandang yang sama untuk suatu tujuan yang sama. Tujuan bersama yang dipahami secara kuat di dalam wadah partai politik adalah untuk membentuk pemerintahan. Atas alasan pembentukan pemerintahan, maka sejumlah partai politik yang telah diverifikasi oleh lembaga yang ditunjuk dan dinyatakan layak untuk bertarung di arena politik membangun berbagai strategi, taktik dan cara agar partai mereka menjadi partai yang ”berhasil” membentuk pemerintahan.

Di Indonesia, munculnya partai-partai politik tidak lepas dari adanya iklim kebebasan yang luas pada masyarakat. Di samping didorong oleh iklim demokrasi, munculnya partai-partai politik di Indonesia juga tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain, namun di antara mereka tidak pernah bertemu di dalam suatu unit poltik. Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk memberi kontribusi yang besar bagi lahirnya partai-partai politik dan sistem multipartai di Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, partai-partai politik yang ada tidak terlepas dari ikatan-ikatan kelompok yang kuat, khususnya yang berkaitan dengan ikatan ideologi.

Herbert Feith menggambarkan corak ideologi partai-partai pada 1950-an, ke dalam lima aliran besar: Pertama, nasionalisme radikal. Kedua, tradisionalisme Jawa. Ketiga, Islam. Keempat, sosialisme demokratis dan elima komunisme. Corak politik aliran seperti ini tidak hanya berbeda, tetapi juga bernuansa konfliktual karena di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan nilai yang cukup mendasar. Sepertinya, di antara aliran-aliran yang terdapat pada partai-partai itu terdapat sejumlah titik singgung, tetapi juga terdapat jarak yang jauh di antara partai-partai tersebut. NU misalnya, memiliki aliran ideologis Islam yang bertitik singgung dengan tradisionalisme Jawa. Tetapi, ideologi Islam bertolak belakang dengan komunisme dan menimbulkan adanya jarak ideologi yang jauh antara partai berideologi agamais dengan partai berideologi sekuler. Meminjam istilah Giovani Sartori, corak sistem kepartaian ketika itu lebih cenderung ke arah pluralisme ekstrem karena jumlah partai dominannya lebih dari dua dan relasi ideologi
partai yang satu dengan yang lain lebih cenderung ke arah sentrifugal.

Sistem Pemilu yang diselenggarakan sejak era reformasi telah melahirkan puluhan partai politik yang memenuhi persyaratan electoral threshold. Banyaknya jumlah partai tersebut, di samping merupakan sinyal positif atas keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun karakter nasional bangsa melalui perjuangan politik partai, ternyata juga membawa berbagai masalah yang tidak diharapkan. Salah satu persoalan serius yang muncul adalah semakin kaburnya batas ideologi antarpartai, dikarenakan baik partai kiri maupun kanan semakin bergeser ke tengah, dan juga terjadi pergeseran ideologi seiring dengan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia.

Pembentukan nilai ideologi partai politik sangat lemah dalam praktik politik keseharian. Partai lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis dari pada nilai ideologis. Implikasinya, koalisi yang terbentuk lebih berbasis pada isu pragmatis partai politik dan melupakan ideologi formal yang dimiliki. Fenomena yang terdapat di Indonesia saat ini adalah berlomba-lombanya partai-partai politik untuk menginklusifkan diri dan mewadahi semua basis pemilih, sedangkan ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai, dan ideologi partai tidak menjadi tolak ukur lagi dalam menyusun suatu kebijakan.

Keterbukaan terhadap partai yang memiliki plaform berbeda menandakan bahwa jarak ideologi di antara partai-partai politik saat ini semakin menyatu tak ada penyekat di antara partai-partai yang memiliki ideologi partai yang berbeda. Fenomena ini disebut oleh Giovanni Sartori sebagai kecenderungan sentripetal dalam partai politik. Menurut Sartori, dalam demokrasi yang sudah terinstitusionalisasi secara baik, ideologi partai akan mengarah ke tengah dan membuat penyekat ideologi antarpartai akan semakin tidak jelas, sehingga mendorong partai-partai politik semakin pragmatis dalam upayanya mendapatkan kekuasaan.

Kandidat dan Teori Kemungkinan
Dalam listing media massa lokal di Riau dan spanduk yang sengaja dipasang di jalan-jalan di Provinsi Riau, ada banyak nama yang mengidentifikasi diri sebagai sosok bersih, pro rakyat, mengayomi dan jargon-jargon pro rakyat lainnya. Ada dua mekanisme formal yang bisa mengantarkan mereka pada pintu pertarungan Pemilihan Gubernur 2013. Pertama, melalui partai politik dan kedua, melalui calon independen. Mekanisme pertama menjadi pilihan klasik dan rasional dalam konteks politik kita. Atas alasan itu, maka partai politik memiliki kekuasaan untuk melakukan seleksi kuat terhadap calon yang diusung dari partainya. Di titik inilah, partai politik seharusnya punya kontribusi serius terhadap struktur dan alas yang kuat bagi suburnya demokratisasi di Provinsi Riau. Bukan berdagang politik dan mengkalkulasikan politik dalam hitungan matematis. Atas alasan sejumlah fungsi partai politik, maka sosok calon yang diusung dalam Pemilukada adalah sosok yang telah melalui proses politik-demokratik yang berkoalisi dengan semanga
t demokrasi.

Partai, Ideologi dan Calon yang Kehilangan Konteks
Satu hal yang menarik dalam fenomena Pemilukada di Riau adalah munculnya sejumlah calon yang ”lepas” dari konteks kepartaian. Sosialisasi gencar dilakukan, publikasi politik dan pencitraan ada dimana-mana tanpa harus berpikir serius terhadap partai politik yang akan dijadikan basis ideologi untuk melakukan perjuangan politik untuk rakyat yang akan memilihnya. Fenomena ini mengkonfirmasi ke publik bahwa politik-kekuasaan itu langka sehingga hampir semua kandidat yang mencalonkan diri dalam Pemilukada di Riau terjebak pada pemahamn politik praksis, dengan cara melakukan bypass proses politik ideal yang bekerja di dalam sebuah mekenisme partai politik.

Pragmatisme berpikir calon disambut dengan ”baik” oleh partai nakal yang tergoda rayuan pragmatisme calon. Titik kolaborasi politik ini berpotensi untuk mereduksi semangat demokrasi yang akan dilahirkan di-setting pemerintahan yang akan terbentuk. Maka hasil koalisi nakal ini akan berpotensi melakukan kerja-kerja koruptif karena nilai-nilai idealisme dan ideologisme tidak lagi menjadi basis rasionalitas bagi para aktivis partai politik dan calon di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kendaraan politik yang ditumpanginya.

Penutup
Apa yang didapat dari narasi teoretik dan data empirik di atas? Ternyata tidak ada hubungan signifikan antara kerja ideologi kepartaian dan semangat ingin berkuasa dari masing-masing kandidat. Partai hanya semata-mata tangga formalitas untuk menaiki rumah tinggi kekuasaan. Posisi ideologi dalam Pemilu dan partai politik diletakkan di pojok belakang rumah partai dengan menempatkan ornamen pragmatisme di ruang tengah Pemilukada di Riau.***


Saiman Pakpahan
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unri

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer