Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
(Catatan Hardiknas 2 Mei)
BARANG SIAPA hari sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari kemarin maka dia terlaknat.
Hadis tersebut sangat tepat jadi bahan refleksi kita saat berulang tahun, apakah kita termasuk dalam kelompok beruntung, merugikan atau yang dibenci Tuhan. Terkait Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 2 Mei, hadis ini dijadikan alasan mengapa kita melakukan refleksi
Sejatinya, Hardiknas merupakan momen refleksi terhadap potret pendidikan, namun sayang bangsa ini baru mengalami ”potret terburuk” dalam bidang pendidikan. Yakni Ujian Nasional (UN) 2013 yang berantakan oleh karena lemahnya ”manajemen” para pengambil kebijakkan dalam dunia pendidikan menjadi salah satu potret terburam dalam sejarah pendidikan Indonesia.
Begitu gentingnya negeri ini! Itulah yang terlintas dalam pikiran penulis saat membaca berita di berbagai media bahwa ratusan tentara diturunkan untuk membantu proses pengamanan dan distribusi soal-soal UN di berbagai daerah di Tanah Air, karena keterlambatan pencetakan. UN yang seharusnya mampu menciptakan suasana psikologis yang kondusif bagi siswa-siswi yang akan diuji, malah sebaliknya, memunculkan kecemasan dan ketidakmenentuan. Naskah soal belum sampai, karena beragam faktor, dan siswa pun ketakutan, karena takut tak lulus. Pokoknya semua galau.
Seperti diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu mengumumkan penundaan jadwal UN 2013 SMA/SMK sederajat di 11 provinsi ditunda lantaran belum rampungnya pencetakan bahan ujian. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Soal Tender
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Muhammad Nuh DEA menyebut bahwa tertundanya pelaksanaan UN tingkat SMA dan setingkatnya di sebelas provinsi merupakan suatu musibah yang tak pernah diharapkan. Walaupun pernyataan itu langsung diprotes dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendikbud dengan Komisi X DPR. Karena kekisruhan pelaksanaan UN pada tahun ini sebenarnya sudah diketahui sejak awal.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh pun mengakui, untuk mencetak materi UN kali ini, Kemdikbud menunjuk enam percetakan. Dari keenam percetakan itu, lima di antaranya sudah siap, sedangkan satu percetakan, yaitu PT Ghalia Printing Indonesia yang tugasnya menyebarkan soal ke Indonesia bagian tengah hanya menjanjikan berusaha sekuat tenaga.
Terhadap kekisruhan yang terjadi dalam pelaksanaan UN 2013 ini, Kemendikbud mengaku sudah menaruh curiga pada kinerja PT Ghalia Indonesia Printing sejak percetakan yang bertempat di Rancamaya, Bogor tersebut, memberikan informasi atau laporan yang terus berubah-ubah. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Khairil Anwar Notodiputro, mengatakan bahwa jawaban yang diberikan oleh percetakan tersebut ketika ditanya mengenai pekerjaannya tidak pernah konsisten sehingga menimbulkan kecurigaan.
Selain itu, kekacauan pelaksanaan UN ini sudah terindikasi dari proses lelang percetakaan naskah ujian. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), mencium indikasi penyimpangan pelelangan itu. Fitra menyebut PT Ghalia Indonesia Printing yang bertugas mencetak soal UN di 11 provinsi tidak punya kapasitas dalam mengerjakan proyek pengadaan soal UN.
Berdasarkan temuan Fitra, PT Ghalia menawarkan nilai proyek senilai Rp22,4 miliar. Padahal terdapat tiga perusahaan lain yang menawarkan nilai lebih rendah, yaitu PT AI Rp 17,1 miliar, PT JTP Rp 21,1 miliar, dan PT BDP Rp 21,6 miliar.
Syarat Pelaksanaan UN
Tertundanya pelaksanaan UN pada tahun 2013 ini merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan UN untuk tahun-tahun berikutnya. Apakah UN dijadikan sebagai pemetaan atau syarat kelulusan?
Tentu saja kita tidak akan mempermasalahkan pelaksanaan UN jika negara sudah memenuhi segala kewajibannya seperti memberikan fasilitas yang baik, menyamaratakan akses informasi, hingga meningkatkan kualitas guru. Sebab sampai sekarang, hal itu semua belum terpenuhi. Jangan samakan peserta didik yang tinggal di kota dengan daerah-daerah terpencil yang untuk mencapai sekolahnya saja dia harus bertaruh nyawa.
Sebagai contoh, ketimpangan mutu pendidikan juga sempat terjadi di Amerika Serikat antara kulit hitam dan kulit putih. Saat itu, lima siswa kulit hitam melayangkan gugatan ke pengadilan karena merasa UN di negeri itu tidak bisa disamaratakan bobotnya untuk semua siswa. Siswa kulit hitam mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses pendidikan.
Akhirnya, pengadilan memenangkan siswa kulit hitam ini dan memberikan perintah kepada semua distrik di Amerika Serikat untuk menyamaratakan mutu pendidikannya mulai dari fasilitas hingga kualitas guru.
Hal yang sama juga harus terjadi di Indonesia. Jika tidak, negara kita hanya akan mewarisi kebohongan karena anggaran pendidikan tiap tahun paling besar, tetapi mutu kita masih jauh dari Palestina yang tengah berperang.
Evaluasi terhadap UN
Dewan Perwakilan Rakyat sendiri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh beberapa waktu yang lalu sepakat untuk mengkaji lebih dalam apakah hasil UN tahun ini tetap akan dipakai untuk persyaratan kelulusan siswa. Kesepakatan sebagai hasil rapat tersebut diambil menyusul terlambatnya pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA di 11 provinsi.
Hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dan persyaratan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), perlu dipertimbangkan kembali dengan kajian mendalam. Tidak serentaknya penyelenggaraan UN tahun ini juga sangat disesali karena berpotensi melahirkan ketidakadilan, memberikan dampak psikologis yang negatif pada para peserta ujian, serta memunculkan implikasi anggaran.
Selain itu juga muncul pikiran bahwa pelaksanaan UN dilakukan seperti pada masa sekolah rakyat pada era 1950-an. Pelaksanaan UN pada masa itu cukup adil lantaran menggunakan sistem rayon. Jika UN ada dilakukan rayonisasi, sehingga Jakarta tidak sama dengan Papua. Pelaksaan UN di Kota Pekanbaru tidak bisa disamakan dengan daerah pelosok di Inhil.
Selain itu, pendistribusian soal pun relatif bisa dilakukan lebih teratur karena diserahkan pada setiap rayon. Sehingga pelaksanaan UN dengan model seperti itu bisa dimanfaatkan untuk pemetaan ujian dan tidak bisa menjadi syarat kelulusan. Syarat kelulusan, harus dikembalikan kepada penilaian guru masing-masing. Karena yang paling tahu murid itu guru, sehingga diserahkan kepada mereka.
Selain itu, kisruh UN pada tahun ini memunculkan pertanyaan apakah UN sebaiknya tak perlu diteruskan apabila tidak menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan. Apakah UN selama ini telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Apabila UN memang berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas pendidikan, maka tidak masalah untuk dilanjutkan.
Karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adakah persamaan persepsi antara penyelenggara, pemerintah dan sasaran UN tentang UN ini. Tanpa ada kesamaan persepsi ini, maka UN tak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diusung oleh pemerintah. Pasalnya, selama ini UN dianggap pemerintah sebagai alat tolok ukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan namun pada anak-anak yang menjalankan UN, ujian ini hanya dijadikan instrumen kelulusan yang ditakuti.
Hal lainnya adalah tidak adanya umpan balik (feedback) dari penyelenggara dan pemerintah terhadap masukan yang selama ini muncul dari masyarakat. Tidak hanya itu, penyelenggara dan pemerintah juga tidak pernah mengumumkan ke publik hasil perbandingan UN jika memang disebut sebagai pemetaan. Feedback apa yang sudah diberikan. Barangkali belum ada feedback yang disumbangkan UN untuk peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini.
Sempena Hardiknas, tentu saja hal ini harus menjadi perhatian dari pemerintah agar UN tidak disebut sebagai Ujian Gagal Nasional (UGN), karena selalu menuai kegagalan dalam pelaksanaannya, yang disebabkan tidak ada keseriusan pemerintah dalam melaksanakan UN. Kita harapan UGN ini tidak lagi menjadi kado saat peringatan Hardiknas 2 Mei tahun depan.***
Husna
Mahasiswa program doktor pendidikan di UNJ, asal Pekanbaru
BARANG SIAPA hari sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari kemarin maka dia terlaknat.
Hadis tersebut sangat tepat jadi bahan refleksi kita saat berulang tahun, apakah kita termasuk dalam kelompok beruntung, merugikan atau yang dibenci Tuhan. Terkait Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 2 Mei, hadis ini dijadikan alasan mengapa kita melakukan refleksi
Sejatinya, Hardiknas merupakan momen refleksi terhadap potret pendidikan, namun sayang bangsa ini baru mengalami ”potret terburuk” dalam bidang pendidikan. Yakni Ujian Nasional (UN) 2013 yang berantakan oleh karena lemahnya ”manajemen” para pengambil kebijakkan dalam dunia pendidikan menjadi salah satu potret terburam dalam sejarah pendidikan Indonesia.
Begitu gentingnya negeri ini! Itulah yang terlintas dalam pikiran penulis saat membaca berita di berbagai media bahwa ratusan tentara diturunkan untuk membantu proses pengamanan dan distribusi soal-soal UN di berbagai daerah di Tanah Air, karena keterlambatan pencetakan. UN yang seharusnya mampu menciptakan suasana psikologis yang kondusif bagi siswa-siswi yang akan diuji, malah sebaliknya, memunculkan kecemasan dan ketidakmenentuan. Naskah soal belum sampai, karena beragam faktor, dan siswa pun ketakutan, karena takut tak lulus. Pokoknya semua galau.
Seperti diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu mengumumkan penundaan jadwal UN 2013 SMA/SMK sederajat di 11 provinsi ditunda lantaran belum rampungnya pencetakan bahan ujian. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Soal Tender
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Muhammad Nuh DEA menyebut bahwa tertundanya pelaksanaan UN tingkat SMA dan setingkatnya di sebelas provinsi merupakan suatu musibah yang tak pernah diharapkan. Walaupun pernyataan itu langsung diprotes dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Mendikbud dengan Komisi X DPR. Karena kekisruhan pelaksanaan UN pada tahun ini sebenarnya sudah diketahui sejak awal.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh pun mengakui, untuk mencetak materi UN kali ini, Kemdikbud menunjuk enam percetakan. Dari keenam percetakan itu, lima di antaranya sudah siap, sedangkan satu percetakan, yaitu PT Ghalia Printing Indonesia yang tugasnya menyebarkan soal ke Indonesia bagian tengah hanya menjanjikan berusaha sekuat tenaga.
Terhadap kekisruhan yang terjadi dalam pelaksanaan UN 2013 ini, Kemendikbud mengaku sudah menaruh curiga pada kinerja PT Ghalia Indonesia Printing sejak percetakan yang bertempat di Rancamaya, Bogor tersebut, memberikan informasi atau laporan yang terus berubah-ubah. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Khairil Anwar Notodiputro, mengatakan bahwa jawaban yang diberikan oleh percetakan tersebut ketika ditanya mengenai pekerjaannya tidak pernah konsisten sehingga menimbulkan kecurigaan.
Selain itu, kekacauan pelaksanaan UN ini sudah terindikasi dari proses lelang percetakaan naskah ujian. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), mencium indikasi penyimpangan pelelangan itu. Fitra menyebut PT Ghalia Indonesia Printing yang bertugas mencetak soal UN di 11 provinsi tidak punya kapasitas dalam mengerjakan proyek pengadaan soal UN.
Berdasarkan temuan Fitra, PT Ghalia menawarkan nilai proyek senilai Rp22,4 miliar. Padahal terdapat tiga perusahaan lain yang menawarkan nilai lebih rendah, yaitu PT AI Rp 17,1 miliar, PT JTP Rp 21,1 miliar, dan PT BDP Rp 21,6 miliar.
Syarat Pelaksanaan UN
Tertundanya pelaksanaan UN pada tahun 2013 ini merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan UN untuk tahun-tahun berikutnya. Apakah UN dijadikan sebagai pemetaan atau syarat kelulusan?
Tentu saja kita tidak akan mempermasalahkan pelaksanaan UN jika negara sudah memenuhi segala kewajibannya seperti memberikan fasilitas yang baik, menyamaratakan akses informasi, hingga meningkatkan kualitas guru. Sebab sampai sekarang, hal itu semua belum terpenuhi. Jangan samakan peserta didik yang tinggal di kota dengan daerah-daerah terpencil yang untuk mencapai sekolahnya saja dia harus bertaruh nyawa.
Sebagai contoh, ketimpangan mutu pendidikan juga sempat terjadi di Amerika Serikat antara kulit hitam dan kulit putih. Saat itu, lima siswa kulit hitam melayangkan gugatan ke pengadilan karena merasa UN di negeri itu tidak bisa disamaratakan bobotnya untuk semua siswa. Siswa kulit hitam mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses pendidikan.
Akhirnya, pengadilan memenangkan siswa kulit hitam ini dan memberikan perintah kepada semua distrik di Amerika Serikat untuk menyamaratakan mutu pendidikannya mulai dari fasilitas hingga kualitas guru.
Hal yang sama juga harus terjadi di Indonesia. Jika tidak, negara kita hanya akan mewarisi kebohongan karena anggaran pendidikan tiap tahun paling besar, tetapi mutu kita masih jauh dari Palestina yang tengah berperang.
Evaluasi terhadap UN
Dewan Perwakilan Rakyat sendiri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh beberapa waktu yang lalu sepakat untuk mengkaji lebih dalam apakah hasil UN tahun ini tetap akan dipakai untuk persyaratan kelulusan siswa. Kesepakatan sebagai hasil rapat tersebut diambil menyusul terlambatnya pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA di 11 provinsi.
Hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dan persyaratan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), perlu dipertimbangkan kembali dengan kajian mendalam. Tidak serentaknya penyelenggaraan UN tahun ini juga sangat disesali karena berpotensi melahirkan ketidakadilan, memberikan dampak psikologis yang negatif pada para peserta ujian, serta memunculkan implikasi anggaran.
Selain itu juga muncul pikiran bahwa pelaksanaan UN dilakukan seperti pada masa sekolah rakyat pada era 1950-an. Pelaksanaan UN pada masa itu cukup adil lantaran menggunakan sistem rayon. Jika UN ada dilakukan rayonisasi, sehingga Jakarta tidak sama dengan Papua. Pelaksaan UN di Kota Pekanbaru tidak bisa disamakan dengan daerah pelosok di Inhil.
Selain itu, pendistribusian soal pun relatif bisa dilakukan lebih teratur karena diserahkan pada setiap rayon. Sehingga pelaksanaan UN dengan model seperti itu bisa dimanfaatkan untuk pemetaan ujian dan tidak bisa menjadi syarat kelulusan. Syarat kelulusan, harus dikembalikan kepada penilaian guru masing-masing. Karena yang paling tahu murid itu guru, sehingga diserahkan kepada mereka.
Selain itu, kisruh UN pada tahun ini memunculkan pertanyaan apakah UN sebaiknya tak perlu diteruskan apabila tidak menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan. Apakah UN selama ini telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Apabila UN memang berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas pendidikan, maka tidak masalah untuk dilanjutkan.
Karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adakah persamaan persepsi antara penyelenggara, pemerintah dan sasaran UN tentang UN ini. Tanpa ada kesamaan persepsi ini, maka UN tak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diusung oleh pemerintah. Pasalnya, selama ini UN dianggap pemerintah sebagai alat tolok ukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan namun pada anak-anak yang menjalankan UN, ujian ini hanya dijadikan instrumen kelulusan yang ditakuti.
Hal lainnya adalah tidak adanya umpan balik (feedback) dari penyelenggara dan pemerintah terhadap masukan yang selama ini muncul dari masyarakat. Tidak hanya itu, penyelenggara dan pemerintah juga tidak pernah mengumumkan ke publik hasil perbandingan UN jika memang disebut sebagai pemetaan. Feedback apa yang sudah diberikan. Barangkali belum ada feedback yang disumbangkan UN untuk peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini.
Sempena Hardiknas, tentu saja hal ini harus menjadi perhatian dari pemerintah agar UN tidak disebut sebagai Ujian Gagal Nasional (UGN), karena selalu menuai kegagalan dalam pelaksanaannya, yang disebabkan tidak ada keseriusan pemerintah dalam melaksanakan UN. Kita harapan UGN ini tidak lagi menjadi kado saat peringatan Hardiknas 2 Mei tahun depan.***
Husna
Mahasiswa program doktor pendidikan di UNJ, asal Pekanbaru
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

