Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Vonis Sinis buat Bacaleg Artis

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Seluruh partai politik peserta pemilu 2014 telah menyerahkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) untuk diverifikasi secara administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Di antara sekian ribu DCS yang diserahkan oleh Parpol itu terselip beberapa seniman yang karib disebut kalangan selebritis atau artis. Kehadiran para pesohor ini tentu membuat peta persaingan untuk merebut simpati rakyat semakin ramai karena hampir semua partai peserta Pemilu mengusung mereka menjadi bakal Caleg dalam berbagai daerah pemilihan.

Di daerah pemilihan Provinsi Riau sendiri ada dua artis yang akan maju yakni Sri Barat atau yang akrab disapa Iyet Bustami dan Andrigo artis yang diorbitkan Farhat Abbas dan kerap tampil di acara musik seperti Dahsyat di RCTI serta beberapa sinetron FTV.

Keduanya diusung Partai Kebangkitan Bangsa untuk daerah Riau 1 dan Riau 2. Kemudian pada tahun 2009 lalu yang lalu Partai Golkar juga mengusung Jeremy Thomas untuk daerah pemilihan Riau 1.

Kehadiran artis di panggung politik memang memicu perdebatan dari dulu hingga saat ini. Setidaknya ada dua pandangan yang diberikan terhadap kehadiran calon atau kandidat pejabat publik dari kalangan artis ini.

Pertama, golongan yang memandang sinis terhadap kehadiran mereka di panggung politik. Bagi kelompok ini kehadiran artis tak lebih sebagai pelengkap dan hanya untuk mengeruk suara sebanyak-banyaknya buat partai yang mengusung mereka.

Para artis dipandang tak layak masuk ke dunia politik yang perlu pemahaman dan pengalaman untuk menjelajahi belantaranya. Para artis juga dipandang tak cakap dan kurang kompeten karena kemampuan mereka yang masih minim terhadap tugas pokok dan fungsi menjadi pejabat publik semisal anggota legislatif.

Oleh karena itu ada yang menyarankan agar para artis ini sekolah politik dulu dengan menjadi kader partai untuk beberapa tahun setelah matang baru menjadi calon atau kandidat.

Para penentang juga bersuara akan lebih baik para artis itu fokus kepada dunia mereka saja sembari melakukan kritik melalui seni yang mereka geluti.

Kelompok kedua adalah kalangan yang cenderung terbuka dan membuka diri untuk kehadiran mereka di panggung politik. Bagi kalangan ini para artis adalah warga negara yang juga punya hak memilih dan dipilih.

Artis adalah aset bangsa yang juga harus terwakili keberadaannya di pemerintahan untuk memperjuangkan nilai-nilai seni dan kebudayaan.

Alasan lain para artis juga adalah mahluk tuhan yang paling seksi (baca: menarik) untuk dijadikan orang yang bisa dipercaya karena mereka punya penggemar yang bahkan sangat fanatik.

Kehadiran mereka sebagai kandidat dianggap bisa menaikkan elektabilias parpol.

Persaingan yang tinggi menuntut Parpol berhitung soal peluang dan orang-orang yang bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. Kemunculan para artis yang tergoda oleh parpol kemudian menjadi penting dan dianggap sebagai salah satu solusi mengatasi terbatasnya kader Parpol yang punya nilai jual di masyarakat.

Penilaian atau vonis miring yang ditudingkan kepada para artis yang tidak layak berpolitik sesungguhnya bisa dibenarkan di beberapa sisi, akan tetapi di sisi lain vonis itu bisa juga dinilai sebagai sesuatu yang salah. Bagi yang memvonis miring mereka menilainya dari beberapa hal: Pertama, pejabat publik diibaratkan seperti sebuah pekerjaan yang harus sesuai dengan kompetensi.

Sehingga terjadi kanalisasi bahwa menjadi pejabat publik adalah ranah orang yang berpendidikan politik, kader partai, atau orang yang pernah duduk di pemerintahan.

Pembatasan yang sempit dan ekslusif seperti ini otomatis membonsai kemauan kaum di luar mereka untuk masuk ke dunia politik.

Tidak layaknya para artis masuk ke dunia itu sama halnya dengan tidak layaknya mereka menjadi artis karena tidak punya bakat sama sekali. Di sini muncul ketidakrelaan di tengah masyarakat termasuk kader partai agar mereka tidak diwakili oleh artis.

Kedua, standar moral para artis dianggap tidak layak juga untuk menjadi pejabat. Kasus kawin cerai, seks bebas, narkoba, hedonis, dan pergaulan yang tidak baik menjadi pembenar mengapa kaum ini mesti ditolak.

Fenomena ini sesungguhnya mengabaikan sisi terang dari dunia artis yang sayang tak semuanya diungkap media. Mereka yang suka pengajian, suka memberi bantuan, hadir di acara-acara masyarakat menjadi tenggelam oleh berbagai kasus seperti perselingkuhan, perceraian dan lain-lain.

Di sini orang politik termasuk para pengamat menganggap diri mereka adalah baik dan para artis adalah orang yang kurang baik untuk mewakili mereka.

Padahal fenomena perselingkuhan, seks bebas dan narkoba juga sudah awam di kalangan para legislator kita. Kasus korupsi yang dinilai sebagai noda juga banyak dilakukan oleh golongan yang selama ini murni menggeluti dunia politik.

Ketiga, dunia politik adalah dunia penuh waktu untuk mengurusi masyarakat. Dia tidak mengenal karpet merah yang senantiasa berhias kemewahan atau keramahan dan pesta kepada para penghuninya.

Akan banyak waktu tersita untuk berdiskusi dan rapat-rapat yang melelahkan.

Para artis dianggap tak siap karena selama ini terbiasa dimanja di salon, santai dan nongkrong di kafe atau bermanja di pantai mereka juga selalu dipuja para penggemar sehingga dinilai tak siap ketika harus menerima kritik. Para pengamat mungkin lupa bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh para pejabat kita.

Para pejabat yang di luar kaum artis itu juga suka ke salon, suka ke diskotik, pelesiran dan bersenang-senang dan tak jarang juga alpa dan lalai menjalankan tugas negara.

Di samping itu para pekerja seni itu sudah terbiasa begadang atau pulang pagi karena syuting atau mengisi berbagai acara yang menghibur sehingga soal ketahanan untuk begadang saya kira mereka justeru bisa jadi lebih unggul.    

Keempat, para artis dianggap terlalu individualistis, matrealistis dan tidak peduli kepada sesama. Sikap mereka yang antipati dinilai tidak sejalan dengan cita-cita lembaga politik yang mengusung mereka yakni berjuang kesejahteraan rakyat. Menyikapi hal ini kita juga harus ingat bahwa kader murni produk partai politik pun juga tidak mutlak akan senantiasa peduli kepada orang yang diwakilinya.

Banyak  para Bacaleg yang peduli menjelang Pemilu tetapi kemudian lupa dengan janji-janji ketika mereka duduk menjadi anggota DPR atau pejabat.

Ketidakpedulian kepada nasib rakyat itu saya kira kurang tepat jika ditudingkan kepada para artis yang menjadi pejabat karena hampir semua pejabat kita juga berbuat hal yang sama.

Mereka menumpuk kekayaan dengan uang negara, membuat program yang tidak pro rakyat atau kegiatan-kegiatan seremonial yang hanya memberi keuntungan buat mereka.

Kelima, para artis dianggap tidak paham persoalan. Jika persoalan saja mereka tidak paham bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah. Kalaulah kita mau untuk mengidentifikasi para wakil kita selama ini sesungguhnya sangat banyak yang tidak memahami persoalan dengan baik, dan tidak elok rasanya menunjuk kepada para artis semata.

Kadang bahkan yang murni kader Parpol dengan lantang bersuara mengenai hal yang tidak dikuasainya.

Artinya banyak sekali pejabat kita yang bukan dari latar belakang artis yang juga tidak paham persoalan termasuk istilah-istilah ilmiah atau asing.

Keenam, para artis dianggap tak layak karena mereka tidak melalui pengkaderan terlebih dahulu. Ibarat pohon mereka begitu ditanam langsung tumbuh dan berbuah sementara yang sudah mengalami pengkaderan atau bertahun-tahun menjadi malah tersingkir akibat kehadiran mereka.

Pada tahap ini tuduhan itu sesungguhnya bukan hanya buat mereka tetapi para politisi loncat pagar atau pindah partai juga layak menjadi terdakwa, para mantan kepala daerah atau kepala desa juga pantas menjadi tersangka karena banyak di antara mereka yang juga tidak mengikuti pengkaderan tetapi dipromosikan menjadi Bacaleg oleh pengurus partai politik.

Enam dugaan atau bahkan tudingan di atas menurut hemat kami bisa dijawab apabila parpol dan masyarakat bisa menjelaskan dan memahami dengan baik tentang mengapa mereka yang diajukan menjadi bakal Caleg.

Jika kita masih mempersoalkan latar belakang atau kompetensi maka sesungguhnya kita terjerumus dalam hal yang tidak penting. Banyak orang sukses memimpin justeru dari latar belakang yang aneh.

Dahlan Iskan sama sekali tidak punya pendidikan kelistrikan tapi di tangannya PLN menjadi perusahaan yang bertenaga dan berhasil meluaskan jaringan ke seluruh Indonesia, luar biasa hasil kerjanya.

Komitmen dengan janji dan cita-cita adalah jauh lebih penting daripada kita senantiasa sibuk menilai asal muasal atau latar belakang  seseorang.

Lagipula demokrasi kita memberi ruang dan peluang untuk setuju atau tidak setuju ada pada pemilih yakni rakyat Indonesia.***

Mustafa, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ asal Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer