Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PERNYATAAN Menpora, Roy Suryo soal pemindahan tuan rumah iven olahraga Islamic Solidarity Games (ISG) ke-3 dari Riau ke Jakarta bagaikan petir di siang bolong. Apalagi, pernyataan itu ‘diledakkan’ Roy di saat pemerintah dan masyarakat Riau terus mempersiapkan segala persiapan yang sudah dirancang lama. Lebih mengejutkan lagi, Roy bak tanpa koordinasi dan pendekatan sama sekali seolah-olah jadi ‘penguasa tunggal’ dalam mendeklarasikan keputusan itu. Apalagi, belum ada kejelasan hitam-putih soal pemindahan tuan rumah iven olahraga terbesar di kalangan negara-negara Islam dunia itu.
Cukup panjang proses formal dan informal yang sudah dilewati. Mulai dari perundingan awal ketika Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal (RZ) membahas cikal-bakal Riau menjadi tuan rumah ISG itu, terus berlanjut dengan penyerahan bendera kehormatan ISG dan penandatangan kesepakatan hingga terbitnya SK Presiden RI untuk mempertegas status tuan rumah itu. Persoalannya, mengapa Menpora begitu mudah melontarkan pernyataan yang belum jelas betul bagaimana duduk perkaranya.
Sikap Menpora Roy Suryo yang terkesan gegabah sangat bernuansa arogansi kekuasaan. Boleh jadi, Roy merasa sudah ‘hebat’ sendiri karena succes story-nya menengahi pertelagahan di tubuh PSSI antara kubu Djohar Arifin dan La Nyala dari KPSI. Ujung-ujungnya, keberhasilan penyatuan dan soliditas kepengurusan PSSI-KPSI itu dipandang sebagai titik-balik kebangkitan sepakbola Indonesia yang terpuruk cukup lama.
Isu pemindahan tuan rumah penyelenggara ISG yang ‘diletupkan’ Roy terasa sekali bernuansa subyektif. Meskipun alasan Roy, pemindahan lokasi penyelenggaraan iven olahraga akbar kelas dunia itu mempertimbangkan tiga hal: Pertama, masih adanya tunggakan Rp200 miliar yang belum dibayarkan Pemprov Riau pada kontraktor pembangunan Stadion Utama Riau. Kedua, ketidaksiapan venues (tempat pertandingan) dan ketiga, soliditas panitia penyelenggara terkait status tersangka oleh KPK atas Ketua Panitia Daerah ISG yang tak lain Gubernur Riau HM Rusli Zainal sendiri. Ditambah pula, Riau memang sedang ramai-ramai menghadapi suksesi Pilgubri periode 2013-2018.
Realitas adanya kendala dalam pembayaran tunggakan pada kontraktor yang bernilai cukup besar itu, memang tak bisa dipungkiri. Namun, pihak Pemprov Riau sendiri bukannya tidak punya alasan pula. Proses pembayaran itu menjadi sangat berisiko bila dihadapkan pada formalitas prosedur pencairan keuangan yang berpotensi menjadi ‘bidikan’ KPK. Tapi, urusan proses dan prosedur penggunaan uang negara tentu tak akan dibiarkan berjalan buntu selamanya. Selalu ada, solusi yang cerdas agar persoalan ini bisa diselesaikan sebagaimana mestinya.
Sementara faktor kesiapan venue semua cabang olahraga yang sebelumnya digunakan untuk pertandingan PON XVIII yang dinilai cukup sukses, bukannya tidak dilakukan oleh pihak panitia. Proses perbaikan dan penyempurnaan venue justru terus berlangsung mengejar target penyelenggaraan ISG yang semula bakal digelar pada Juni ini. Bahkan kesiapan panitia pelaksana lokal yang notabene merupakan para panitia pelaksana PON XVIII lalu tentulah tak perlu diragukan lagi. Bahkan, ketersediaan para tenaga lapangan yang bertugas sebagai penerjemah yang menguasai Bahasa Inggris dan Arab pun sudah pula dipersiapkan.
Pangkal pokok persoalan yang dijadikan alasan oleh Menpora Roy Suryo tampaknya lebih dominan bernuansa politis. Realitas ‘hiruk-pikuk’ Pilgubri memang secara langsung atau tidak angsung berpengaruh secara psikologi pada panitia pelaksana. Maklumlah, proses ‘pergantian kekuasaan’ selalu menimbulkan ‘kubu-kubu’ yang bersifat sementara namun sangat bernuansa emosional dan subyektif.
Begitu pula, status RZ sebagai tersangka kasus suap venue menembak PON XVIII dan kasus kehutanan, boleh jadi dijadikan isu-isu sensi bagi lawan-lawan’ politiknya yang kini bertarung dalam merebut simpati rakyat selama proses Pilgubri. Meskipun RZ tak akan ikut dalam pencalonan Gubri karena sudah memerintah dua periode, namun bisa dipastikan bakal ada tokoh yang dijagokannya dalam pertarungan politik lima tahunan itu.
Masalah status tuan rumah Riau sebagai ISG yang sudah digaungkan setahun lalu pemerintah dan masyarakat Riau bisa jadi menjadi ‘marwah’ yang harus diperjuangkan. Sebab, keputusan menjadikan Riau sebagai tuan rumah iven akbar olahraga negara-negara Islam bukan muncul seketika. Bahkan, ada kebanggaan seluruh masyarakat Riau bila ISG digelar di tanah Melayu ini. Setidak-tidaknya dapat mengenalkan wajah Riau secara luas kepada para tamu negara-negara Islam. Bukankah soal ke-Islaman sangat identik dengan budaya Melayu.
Penyelenggaraan ISG bagi masyarakat Riau secara keseluruhan, memiliki multi-plier effect (efek berlapis) secara ekonomi. ISG secara langsung dapat memperkuat ekonomi kerakyatan. Sebab, banyak lapisan masyarakat yang ikut menikmati luberan rezeki dari kegiatan makan-minum, katering, jual-beli suvenir ditambah promosi investasi yang luar biasa bagi negeri Melayu ini.
Keputusan pembatalan Riau sebagai tuan rumah ISG memang belum final. Upaya dan perjuangan keras yang dilakukan Gubri HM. Rusli Zainal memang patut diacung-jempol. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Kesra, HR Agung Laksono pun digelar yang melibatkan belasan menteri terkait. Rapat itu justru masih memberikan peluang bagi Riau menjadi tuan rumah ISG. Langkah-langkah nyata pun dilakukan dengan meninjau langsung kesiapan fisik dan administratif panitia pelaksana yang sempat ‘terganggu’ gara-gara pernyataan Menpora Roy Suryo.
Masalah pembatalan ini tentu menjadi tidak sederhana mengingat segala persiapan penyelenggaraan ISG sudah dilakukan cukup lama. Bisa-bisa pembatalan itu pula berdampak secara psikologis terhadap negara-negara peserta ISG karena menilai ada sesuatu ha buruk yang menyebabkan tak jadinya digelar ISG di Riau. Padahal, situasinya tentulah tak seseram itu. Selalu ada ‘udang di balik bakwan, eh batu’ yang diperankan para oknum penjegal yang ingin bertepuk sekeras-kerasnya ketika ISG itu batal digelar di sini. Maksudnya tak lain, terkait upaya menjatuhkan pamor RZ sendiri yang sebenarnya sudah sukses menggelar PON XVIII lalu.
Penyelenggaraan ISG di Riau tentu saja bisa jadi sebagai taruhan harga diri karena sudah dicanangkan ke mana-mana. Tak sedikit pula dana sudah ditumpahkan untuk mempersiapkan semua hal yang diperlukan. Menpora Roy Suryo mestinya bisa bersikap lebih arif dalam berkomunikasi. Jangan anggar jago atau pamer kekuasaan karena hal itu di era demokrasi yang terbuka cukup memalukan dan memilukan. ***
Fakhrunnas MA Jabbar
Budayawan
Cukup panjang proses formal dan informal yang sudah dilewati. Mulai dari perundingan awal ketika Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal (RZ) membahas cikal-bakal Riau menjadi tuan rumah ISG itu, terus berlanjut dengan penyerahan bendera kehormatan ISG dan penandatangan kesepakatan hingga terbitnya SK Presiden RI untuk mempertegas status tuan rumah itu. Persoalannya, mengapa Menpora begitu mudah melontarkan pernyataan yang belum jelas betul bagaimana duduk perkaranya.
Sikap Menpora Roy Suryo yang terkesan gegabah sangat bernuansa arogansi kekuasaan. Boleh jadi, Roy merasa sudah ‘hebat’ sendiri karena succes story-nya menengahi pertelagahan di tubuh PSSI antara kubu Djohar Arifin dan La Nyala dari KPSI. Ujung-ujungnya, keberhasilan penyatuan dan soliditas kepengurusan PSSI-KPSI itu dipandang sebagai titik-balik kebangkitan sepakbola Indonesia yang terpuruk cukup lama.
Isu pemindahan tuan rumah penyelenggara ISG yang ‘diletupkan’ Roy terasa sekali bernuansa subyektif. Meskipun alasan Roy, pemindahan lokasi penyelenggaraan iven olahraga akbar kelas dunia itu mempertimbangkan tiga hal: Pertama, masih adanya tunggakan Rp200 miliar yang belum dibayarkan Pemprov Riau pada kontraktor pembangunan Stadion Utama Riau. Kedua, ketidaksiapan venues (tempat pertandingan) dan ketiga, soliditas panitia penyelenggara terkait status tersangka oleh KPK atas Ketua Panitia Daerah ISG yang tak lain Gubernur Riau HM Rusli Zainal sendiri. Ditambah pula, Riau memang sedang ramai-ramai menghadapi suksesi Pilgubri periode 2013-2018.
Realitas adanya kendala dalam pembayaran tunggakan pada kontraktor yang bernilai cukup besar itu, memang tak bisa dipungkiri. Namun, pihak Pemprov Riau sendiri bukannya tidak punya alasan pula. Proses pembayaran itu menjadi sangat berisiko bila dihadapkan pada formalitas prosedur pencairan keuangan yang berpotensi menjadi ‘bidikan’ KPK. Tapi, urusan proses dan prosedur penggunaan uang negara tentu tak akan dibiarkan berjalan buntu selamanya. Selalu ada, solusi yang cerdas agar persoalan ini bisa diselesaikan sebagaimana mestinya.
Sementara faktor kesiapan venue semua cabang olahraga yang sebelumnya digunakan untuk pertandingan PON XVIII yang dinilai cukup sukses, bukannya tidak dilakukan oleh pihak panitia. Proses perbaikan dan penyempurnaan venue justru terus berlangsung mengejar target penyelenggaraan ISG yang semula bakal digelar pada Juni ini. Bahkan kesiapan panitia pelaksana lokal yang notabene merupakan para panitia pelaksana PON XVIII lalu tentulah tak perlu diragukan lagi. Bahkan, ketersediaan para tenaga lapangan yang bertugas sebagai penerjemah yang menguasai Bahasa Inggris dan Arab pun sudah pula dipersiapkan.
Pangkal pokok persoalan yang dijadikan alasan oleh Menpora Roy Suryo tampaknya lebih dominan bernuansa politis. Realitas ‘hiruk-pikuk’ Pilgubri memang secara langsung atau tidak angsung berpengaruh secara psikologi pada panitia pelaksana. Maklumlah, proses ‘pergantian kekuasaan’ selalu menimbulkan ‘kubu-kubu’ yang bersifat sementara namun sangat bernuansa emosional dan subyektif.
Begitu pula, status RZ sebagai tersangka kasus suap venue menembak PON XVIII dan kasus kehutanan, boleh jadi dijadikan isu-isu sensi bagi lawan-lawan’ politiknya yang kini bertarung dalam merebut simpati rakyat selama proses Pilgubri. Meskipun RZ tak akan ikut dalam pencalonan Gubri karena sudah memerintah dua periode, namun bisa dipastikan bakal ada tokoh yang dijagokannya dalam pertarungan politik lima tahunan itu.
Masalah status tuan rumah Riau sebagai ISG yang sudah digaungkan setahun lalu pemerintah dan masyarakat Riau bisa jadi menjadi ‘marwah’ yang harus diperjuangkan. Sebab, keputusan menjadikan Riau sebagai tuan rumah iven akbar olahraga negara-negara Islam bukan muncul seketika. Bahkan, ada kebanggaan seluruh masyarakat Riau bila ISG digelar di tanah Melayu ini. Setidak-tidaknya dapat mengenalkan wajah Riau secara luas kepada para tamu negara-negara Islam. Bukankah soal ke-Islaman sangat identik dengan budaya Melayu.
Penyelenggaraan ISG bagi masyarakat Riau secara keseluruhan, memiliki multi-plier effect (efek berlapis) secara ekonomi. ISG secara langsung dapat memperkuat ekonomi kerakyatan. Sebab, banyak lapisan masyarakat yang ikut menikmati luberan rezeki dari kegiatan makan-minum, katering, jual-beli suvenir ditambah promosi investasi yang luar biasa bagi negeri Melayu ini.
Keputusan pembatalan Riau sebagai tuan rumah ISG memang belum final. Upaya dan perjuangan keras yang dilakukan Gubri HM. Rusli Zainal memang patut diacung-jempol. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Kesra, HR Agung Laksono pun digelar yang melibatkan belasan menteri terkait. Rapat itu justru masih memberikan peluang bagi Riau menjadi tuan rumah ISG. Langkah-langkah nyata pun dilakukan dengan meninjau langsung kesiapan fisik dan administratif panitia pelaksana yang sempat ‘terganggu’ gara-gara pernyataan Menpora Roy Suryo.
Masalah pembatalan ini tentu menjadi tidak sederhana mengingat segala persiapan penyelenggaraan ISG sudah dilakukan cukup lama. Bisa-bisa pembatalan itu pula berdampak secara psikologis terhadap negara-negara peserta ISG karena menilai ada sesuatu ha buruk yang menyebabkan tak jadinya digelar ISG di Riau. Padahal, situasinya tentulah tak seseram itu. Selalu ada ‘udang di balik bakwan, eh batu’ yang diperankan para oknum penjegal yang ingin bertepuk sekeras-kerasnya ketika ISG itu batal digelar di sini. Maksudnya tak lain, terkait upaya menjatuhkan pamor RZ sendiri yang sebenarnya sudah sukses menggelar PON XVIII lalu.
Penyelenggaraan ISG di Riau tentu saja bisa jadi sebagai taruhan harga diri karena sudah dicanangkan ke mana-mana. Tak sedikit pula dana sudah ditumpahkan untuk mempersiapkan semua hal yang diperlukan. Menpora Roy Suryo mestinya bisa bersikap lebih arif dalam berkomunikasi. Jangan anggar jago atau pamer kekuasaan karena hal itu di era demokrasi yang terbuka cukup memalukan dan memilukan. ***
Fakhrunnas MA Jabbar
Budayawan
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

