Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Masyarakat Provinsi Riau tak lama lagi akan melaksanakan pesta demokrasi yang memiliki arti penting untuk menentukan posisi provinsi ini ke depan. Sebagai provinsi yang kaya, Riau sejak awal proklamasi belum mampu menjadi daerah yang terdepan baik ditinjau dari tingkat kesejahteraan, pendidikan dan laju pembangunan. Riau selalu diidentikkan, ”Ayam mati di lumbung padi”. Keberlimpahan sumber daya alam dan pesatnya pembangunan tidak serta merta membuat masyarakatnya maju dan sejahtera.
Contohnya Riau sebagai daerah yang kaya sumber daya minyak dan gas bumi (Migas). Saat ini hanya menyisakan derita masyarakat di sepanjang jalur pipa dan kawasan lapangan Migasnya.
Program corporate social responsibility (CSR) yang digagas SKK Migas belum sepenuhnya mampu diterjemahkan oleh KKKS di Riau sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Malah yang menyedihkan ada KKKS yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMD Riau sudah lima tahun tidak memiliki program CSR. Yang dijalankan hanya sebatas program sosial penunjang operasi. Sebuah kenyataan yang miris dan menyedihkan untuk masyarakat yang kaya minyak ini. Penyerapan tenaga kerja Riau diberbagai industri Migas juga terbilang kecil. Ini adalah catatan penting bagi pemimpin Riau ke depan untuk bersinergi dengan SKK Migas dan KKKS agar keberadaanya bisa memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung penuh agar kegiatan mencari dan mengelola lapangan Migas bisa berjalan lancar dan aman.
Riau harus bisa menyiapkan program menyongsong pasca habisnya potesi minyak dan gas. Program rehabilitasi dan penyiapan ekonomi harus mulai dikerjakan saat ini. Kasus yang menimpa daerah yang kaya tambang dan sekarang terbelakang setelah potensinya habis diambil harus jadi pelajaran. Riau tak boleh ternina bobok oleh kekayaan saat ini sebab sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui pada saatnya pasti habis.
Kita lihat pula di sektor kehutanan dan industrinya, keberadaan PT. Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Indah Kiat Pulp & Paper sebagai produsen pulp & paper terbesar di Asia perlu dikaji sehingga bisa lebih meningkatkan kontribusi positifnya dengan melibatkan sebanyak mungkin potensi masyarakat. Untuk itu program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) harus terus dikembangkan dengan pola yang lebih menarik dan menguntungkan bagi masyarakat seperti mensinergikan dengan integrited farming system di lahan HTR tersebut. Program CSR industri pulp & paper juga perlu ditingkatkan dan bisa menjadi model bagi industri lain. Riau perlu segera mendirikan Perguruan Tinggi Bidang Kehutanan, Pulp & Paper sehingga daerah ini bisa menjadi sumber tenaga-tenaga andal di bidang kehutanan dan kalau perlu menjadi Pusat Pendidikan Kehutanan, Pulp & Paper di Indonesia. Hal ini wajar karena Riau memiliki potensi yang besar, lahan praktik dan magang yang mendukung lahirnya tenaga-tenaga ahli siap pakai.
Di sektor perkebunan juga tidak jauh berbeda, hamparan ribuan hektare perkebunan sawit merupakan potensi untuk Riau mengembangkan industri hilir dan turunan sehingga bisa membuka peluang kerja, peluang usaha dan pertumbungan ekonomi baru di daerah ini. Tugas pemimpin Riau ke depan adalah mendorong hal ini, memberikan kemudahan perizinan dan menyiapkan perguruan tinggi bidang perkebunan dan industri sawit agar tersedia SDM siapp pakai yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran di provinsi ini.
Program-program mercusuar yang bagaikan "Balon", di luar berkilau tetapi kosong dan tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat harus dikurangi. Riau perlu dikenal tapi tidak perlu terlalu terkenal sampai harus menghambur-hamburkan uang rakyat dan pada akhirnya jadi ajang korupsi yang membuat makin terpuruknya harkat dan martabat negeri ini. Jangan lagi dicari alasan pembenaran atas perhelatan yang menghamburkan uang rakyat. Jangan karena ingin dikenal kita melupakan bahwa masing banyak rakyat di pedesaan yang perlu disentuh agar mereka bisa mandiri dan ambil bagian secara aktif dalam pembangunan.
Banyaknya pemimpin dan aparat pemerintah di Riau yang terjerat kasus korupsi adalah tantangan yang harus dijawab dengan sebuah komitmen tegas untuk memberantas KKN di Tanah Melayu ini. Untuk itu rakyat harus hati-hati memilih pemimpin, jangan sampai pemimpin yang terpilih akan menambah deretan panjang koruptor di Riau. Jangan pula biaya politik terlalu mahal sehingga setelah duduk Gubernur dan Wakil Gubernur terjebak harus melakukan penyalahgunaan kekuasaan sehingga negeri ini terjual dan pemimpinnya terjerat lagi dengan kasus hukum.
Fokus lima tahun ke depan harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Riau agar bisa bersaing dan diserap di pasar kerja. Untuk itu program link and match dunia pendidikan dengan dunia kerja harus betul-betul jadi perhatian, sehingga bukan sebatas teori tapi betul-betul bisa menjawab masalah masih lemahnya kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja Riau.
Di sisi lain komitmen dunia usaha di Riau untuk memberdayakan dan menyerap tenaga kerja Riau harus betul-betul diawasi. Sehingga jangan lagi anak Riau jadi penonton dan didengungkan alasan SDM-nya tidak siap. Sebagai anak Riau yang sudah malang melintang di berbagai industri dan perusahaan multinasional, saya bisa simpulkan kita punya daya saing hanya informasi dan peluangnya yang belum terbuka.
Program peningkatan ekonomi masyarakat harus berangkat dari potensi lokal dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis desa dan keunggulan lokal. Untuk itu otonomi desa harus bisa dijalankan dengan baik, sehingga desa-desa di Riau bisa maju, tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya akan ikut menggerakkan perekonomian di Riau.
Pembangunan sarana dan prasarana umum harus berkaitan langsung dengan program pembangunan ekonomi pedesaan. Sehingga fasilitas yang dibangun bisa mendukung dan meningkatkan gerak roda pembangunan. Jika tidak fasilitas yang ada hanya akan menjadi monumen tempat berfoto dan kumpul-kumpul anak remaja yang tidak memiliki dampak ekonomi.
Semua program yang dilaksanakan harus sejalan dengan Visi Riau 2020, makanya nafas Melayu harus betul-betul terasa bukan sebatas simbol dan bahan diskusi semata. Untuk itu pemerintah daerah harus melihatkan seluruh stakeholder pembangunan khususnya dunia perguruan tinggi, lembaga adat dan LSM untuk memberikan masukan berupa konsep-konsep aplikatif yang bisa menjawab harapan Riau.
Gerakan perubahan di Riau perlu digelorakan bersempena dengan Pilgubri yang diharapkan akan melahirkan pemimpin yang bisa membawa lompatan percepatan kebangkitan Riau. Siapa pun pemimpin yang lahir mudah-mudahan memiliki komitmen yang jelas dan tegas terhadap kemajuan Riau. Kita sudah jauh tertinggal apakah kita masih ingin tertinggal? Mewakili generasi muda, profesional, intelektual dan mantan aktivis pergerakan, saya mengajak mari kita jadikan Pilgubri momentuk untuk kebangkitan Riau menuju Riau Baru yang sejahtera, bermartabat dan berharga diri.***
Azizon Nurza
Mantan aktivis mahasiswa
Contohnya Riau sebagai daerah yang kaya sumber daya minyak dan gas bumi (Migas). Saat ini hanya menyisakan derita masyarakat di sepanjang jalur pipa dan kawasan lapangan Migasnya.
Program corporate social responsibility (CSR) yang digagas SKK Migas belum sepenuhnya mampu diterjemahkan oleh KKKS di Riau sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Malah yang menyedihkan ada KKKS yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMD Riau sudah lima tahun tidak memiliki program CSR. Yang dijalankan hanya sebatas program sosial penunjang operasi. Sebuah kenyataan yang miris dan menyedihkan untuk masyarakat yang kaya minyak ini. Penyerapan tenaga kerja Riau diberbagai industri Migas juga terbilang kecil. Ini adalah catatan penting bagi pemimpin Riau ke depan untuk bersinergi dengan SKK Migas dan KKKS agar keberadaanya bisa memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung penuh agar kegiatan mencari dan mengelola lapangan Migas bisa berjalan lancar dan aman.
Riau harus bisa menyiapkan program menyongsong pasca habisnya potesi minyak dan gas. Program rehabilitasi dan penyiapan ekonomi harus mulai dikerjakan saat ini. Kasus yang menimpa daerah yang kaya tambang dan sekarang terbelakang setelah potensinya habis diambil harus jadi pelajaran. Riau tak boleh ternina bobok oleh kekayaan saat ini sebab sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui pada saatnya pasti habis.
Kita lihat pula di sektor kehutanan dan industrinya, keberadaan PT. Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Indah Kiat Pulp & Paper sebagai produsen pulp & paper terbesar di Asia perlu dikaji sehingga bisa lebih meningkatkan kontribusi positifnya dengan melibatkan sebanyak mungkin potensi masyarakat. Untuk itu program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) harus terus dikembangkan dengan pola yang lebih menarik dan menguntungkan bagi masyarakat seperti mensinergikan dengan integrited farming system di lahan HTR tersebut. Program CSR industri pulp & paper juga perlu ditingkatkan dan bisa menjadi model bagi industri lain. Riau perlu segera mendirikan Perguruan Tinggi Bidang Kehutanan, Pulp & Paper sehingga daerah ini bisa menjadi sumber tenaga-tenaga andal di bidang kehutanan dan kalau perlu menjadi Pusat Pendidikan Kehutanan, Pulp & Paper di Indonesia. Hal ini wajar karena Riau memiliki potensi yang besar, lahan praktik dan magang yang mendukung lahirnya tenaga-tenaga ahli siap pakai.
Di sektor perkebunan juga tidak jauh berbeda, hamparan ribuan hektare perkebunan sawit merupakan potensi untuk Riau mengembangkan industri hilir dan turunan sehingga bisa membuka peluang kerja, peluang usaha dan pertumbungan ekonomi baru di daerah ini. Tugas pemimpin Riau ke depan adalah mendorong hal ini, memberikan kemudahan perizinan dan menyiapkan perguruan tinggi bidang perkebunan dan industri sawit agar tersedia SDM siapp pakai yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran di provinsi ini.
Program-program mercusuar yang bagaikan "Balon", di luar berkilau tetapi kosong dan tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat harus dikurangi. Riau perlu dikenal tapi tidak perlu terlalu terkenal sampai harus menghambur-hamburkan uang rakyat dan pada akhirnya jadi ajang korupsi yang membuat makin terpuruknya harkat dan martabat negeri ini. Jangan lagi dicari alasan pembenaran atas perhelatan yang menghamburkan uang rakyat. Jangan karena ingin dikenal kita melupakan bahwa masing banyak rakyat di pedesaan yang perlu disentuh agar mereka bisa mandiri dan ambil bagian secara aktif dalam pembangunan.
Banyaknya pemimpin dan aparat pemerintah di Riau yang terjerat kasus korupsi adalah tantangan yang harus dijawab dengan sebuah komitmen tegas untuk memberantas KKN di Tanah Melayu ini. Untuk itu rakyat harus hati-hati memilih pemimpin, jangan sampai pemimpin yang terpilih akan menambah deretan panjang koruptor di Riau. Jangan pula biaya politik terlalu mahal sehingga setelah duduk Gubernur dan Wakil Gubernur terjebak harus melakukan penyalahgunaan kekuasaan sehingga negeri ini terjual dan pemimpinnya terjerat lagi dengan kasus hukum.
Fokus lima tahun ke depan harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Riau agar bisa bersaing dan diserap di pasar kerja. Untuk itu program link and match dunia pendidikan dengan dunia kerja harus betul-betul jadi perhatian, sehingga bukan sebatas teori tapi betul-betul bisa menjawab masalah masih lemahnya kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja Riau.
Di sisi lain komitmen dunia usaha di Riau untuk memberdayakan dan menyerap tenaga kerja Riau harus betul-betul diawasi. Sehingga jangan lagi anak Riau jadi penonton dan didengungkan alasan SDM-nya tidak siap. Sebagai anak Riau yang sudah malang melintang di berbagai industri dan perusahaan multinasional, saya bisa simpulkan kita punya daya saing hanya informasi dan peluangnya yang belum terbuka.
Program peningkatan ekonomi masyarakat harus berangkat dari potensi lokal dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis desa dan keunggulan lokal. Untuk itu otonomi desa harus bisa dijalankan dengan baik, sehingga desa-desa di Riau bisa maju, tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya akan ikut menggerakkan perekonomian di Riau.
Pembangunan sarana dan prasarana umum harus berkaitan langsung dengan program pembangunan ekonomi pedesaan. Sehingga fasilitas yang dibangun bisa mendukung dan meningkatkan gerak roda pembangunan. Jika tidak fasilitas yang ada hanya akan menjadi monumen tempat berfoto dan kumpul-kumpul anak remaja yang tidak memiliki dampak ekonomi.
Semua program yang dilaksanakan harus sejalan dengan Visi Riau 2020, makanya nafas Melayu harus betul-betul terasa bukan sebatas simbol dan bahan diskusi semata. Untuk itu pemerintah daerah harus melihatkan seluruh stakeholder pembangunan khususnya dunia perguruan tinggi, lembaga adat dan LSM untuk memberikan masukan berupa konsep-konsep aplikatif yang bisa menjawab harapan Riau.
Gerakan perubahan di Riau perlu digelorakan bersempena dengan Pilgubri yang diharapkan akan melahirkan pemimpin yang bisa membawa lompatan percepatan kebangkitan Riau. Siapa pun pemimpin yang lahir mudah-mudahan memiliki komitmen yang jelas dan tegas terhadap kemajuan Riau. Kita sudah jauh tertinggal apakah kita masih ingin tertinggal? Mewakili generasi muda, profesional, intelektual dan mantan aktivis pergerakan, saya mengajak mari kita jadikan Pilgubri momentuk untuk kebangkitan Riau menuju Riau Baru yang sejahtera, bermartabat dan berharga diri.***
Azizon Nurza
Mantan aktivis mahasiswa
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

