Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Setiap kali melakukan kunjungan ke berbagai perusahaan perkebunan —baik kebun atau pun pabrik— kelapa sawit, yang takkan lupa saya ingatkan adalah kelengkapan perusahaan perkebunan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).
Hal ini sangat penting. Pasalnya, akhir 2014 seluruh perkebunan serta pabrik kelapa sawit di Indonesia —tentunya termasuk di Provinsi Riau— wajib sudah bersertifikasi ISPO.
Kebijakan pemerintah ini merupakan di antara pembuktian kepada dunia bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia ramah lingkungan, selain membuktikan kejelasan visi, arah dan tujuan perkelapasawitan di Indonesia. Tegasnya, sertifikasi ISPO menegaskan rambu-rambu yang wajib dipatuhi perusahaan perkebunan komoditas kelapa sawit.
Sertifikat ISPO untuk komoditas kelapa sawit memang masih terbilang baru. Sertifikasi perkebunan ini untuk mengurus aturan sendiri dan menghindari intervensi asing terhadap perkelapasawitan Indonesia.
Konkritnya, dibuat oleh Indonesia untuk Indonesia, yang dibentuk untuk menunjukkan standarisasi serta meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia dari hulu hingga hilir.
Dengan sertifikasi ISPO, secara implisit memunculkan pemaknaan bahwa sebuah bangsa bermartabat bernama Indonesia sebagai produsen terbesar Crude Palm Oil (CPO) jangan sampai diatur dan diintervensi terlalu jauh oleh negara asing. Karena Indonesia mempunyai standar sendiri.
Sertifikasi ISPO sifatnya mandatory (kewajiban dikarenakan perintah negara melalui peraturan perundang-undangan) yang harus dilaksanakan pelaku usaha perkebunan.
Nantinya, setelah masa waktu yang ditentukan berakhir, yakni 2014, jika masih ada perkebunan yang belum memiliki sertifikat ISPO, atau membandel dengan tidak mau mengajukan sertifikasi ISPO, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak mematuhi aturan yang ada di Indonesia.
Konsekwensinya jelas saja pemberian sanksi termasuk berupa pencabutan izin usaha. Sertifikat ISPO berbeda dengan sertifikasi Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) yang sifatnya mendunia. RSPO yang didirikan 2002 lalu, lebih bersifat voluntary (suka rela) bagi pelaku usaha perkebunan.
Perusahaan yang mendapatkan sertifikat RSPO sepertinya lebih termotivasi untuk menunjukkan reputasi; bahwa perusahaannya sudah dikelola secara berkelanjutan.
Motivasi utama, lebih terarah kepada didapatnya harga “premium” di kancah pasar dagang internasional produk perkelapasawitan.
Sebagai wilayah yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, Provinsi Riau tentu juga tak terlepas dari sasaran “serangan-serangan” negatif dari dunia luar tentang eksistensi perkebunan tersebut.
Negara asing, baik langsung ataupun melalui kampanye hitam oleh beberapa organisasi Non Government Organisation (NGO) luar negeri, mengklaim bahwa dalam pengembangannya kelapa sawit merusak sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
Perkebunan kelapa sawit juga dituduh sebagai penyebab pemanasan global.
Tuduhan-tuduhan demikianlah yang diklarifikasi melalui sertifikasi ISPO. Itu perlu dilakukan. Sebab, bila terlambat mengklarifikasinya, dipastikan akan menimbulkan dampak terganggunya perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia, serta pemasaran minyak sawit Indonesia berikut turunannya di pasar internasional.
Makanya, sertifikat ISPO merupakan wujud konsistensi sikap dasar bangsa Indonesia bahwa penerapan konsep pembangunan berkelanjutan kelapa sawit Indonesia tidak sebatas kebijakan dan wacana. ISPO mencakup tujuh prinsip, 42 kriteria, dan 128 indikator.
Tujuh prinsip yang wajib dipenuhi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, yakni; sistem perizinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan.
Sedangkan tujuan dari sertifikasi ISPO adalah; pertama, meningkatkan kepedulian pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan.
Kedua, meningkatkan tingkat daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di dunia (internasional), dan ketiga, mendukung komitmen Indonesia dalam pertemuan Copenhagen 2009.
Hakikat dari sertifikasi ISPO adalah menjaga marwah bangsa dalam pandangan internasional.
Penilai ISPO melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga sertifikasi yang independen, transparan dan akuntabel dengan auditor-auditor yang memiliki kompetensi dalam menilai penerapan ISPO pada perkebunan kelapa sawit.
Hal tersebut ditambah dengan audit kepatuhan pelaksanaannya oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
Oleh karenanya, dalam mendapatkan sertifikasi ISPO, para pelaku usaha perkebunan dan industri kelapa sawit harus memenuhi persyaratan sesuai dengan tata kelola yang ramah lingkungan.
Memang, merupakan suatu pekerjaaan berat yang harus dihadapi. Lihat saja, pasca dideklarasikan pada tahun 2011, dalam penyerahan sertifkat ISPO untuk pertama kali yang dilakukan pada 8 Maret 2013 lalu, dari bejibunnya perusahaan sektor komoditas kelapa sawit baru sembilan perusahaan perkebunan dan satu pabrik kelapa sawit (PKS) yang mendapatkan sertifkat ISPO.
Namun bagaimanapun, penyerahan sertifikat ISPO perdana kepada perusahaan-perusahaan perkebunan di Gedung F, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, itu tentu saja merupakan pewarnaan harapan baru di bidang pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.
Pengembangan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Disebabkan sertifikat ISPO merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang berlaku nasional, maka terang saja seluruh pelaku usaha perkebunan di Riau tentu juga memiliki kewajiban yang sama. Kami di Dinas Perkebunan Riau, terus melakukan sosialisasi sertifikasi ISPO kepada perusahaan-perusahaan perkelapasawitan —baik pabrik maupun perkebunan— yang ada di Provinsi Riau agar target sertifikat ISPO didapat paling lambat akhir tahun 2014 dapat tercapai.
Maka sebenarnyalah, Tim Monitoring Evalusai dan Pembinaan Usaha Perkebunan, merupakan bagian dari kegiatan untuk tercapainya sertifikasi ISPO di tahun 2014.
Tim bentukan Gubernur Riau tersebut terdiri dari banyak dinas/intansi dan satuan kerja terkait. Selain melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadapa usaha perkebunan, tim juga melakukan pembinaan.
Sejatinya, sertifikasi ISPO memang tidak hanya terbeban bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tapi juga berlaku bagi petani plasma dan petani swadaya.
Untuk dua kelompok ini —apalagi di Riau dimana mayoritas perkebunan kelapa sawit dimiliki petani swadaya tentu menjadi tugas pemerintah dalam melakukan pendampingan.
Kondisi demikian pula yang menjadi di antara pemicu “semangat” kerja keras dalam membangun perkebunan Riau dengan terus meningkatkan pembinaan terhadap petani sektor komoditas perkebunan, terutama petani swadaya.
Bersama petani plasma, kelompok petani swadaya juga diarahkan untuk membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, karena sejatinya juga mesti bersertifikasi ISPO.
Kebijakan berupa “pendampingan” terhadap petani sangat diperlukan karena posisi petani memang lebih lemah dibanding perusahaan.
Diantara peran Dinas Perkebunan adalah meningkatkan taraf pendapatan petani dengan melakukan berbagai kebijakan, kegiatan dan pembinaan guna terciptanya perkebunan yang berkualitas baik.
Dengan sertifikasi ISPO, insya Allah, akan berdampak membaiknya penghasilan dari penjualan hasil produksi komoditas kelapa sawit.
Pasalnya, tidak ada alasan lagi bagi pengimpor CPO asal Indonesia untuk mengatakan bahwa kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan.
Dalam pandangan saya, prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, tidak hanya semata perlu ditekankan kepada perkebunan kelapa sawit.
Sudah seharusnya perkebunan di Indonesia menerapkan konsep berkelanjutan bagi berbagai komoditas perkebunan lainnya. Saya percaya, dalam jalinan semangat kebersamaan antara pemerintah dan seluruh pelaku usaha, pembangunan perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan akan dapat dicapai.***
Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Hal ini sangat penting. Pasalnya, akhir 2014 seluruh perkebunan serta pabrik kelapa sawit di Indonesia —tentunya termasuk di Provinsi Riau— wajib sudah bersertifikasi ISPO.
Kebijakan pemerintah ini merupakan di antara pembuktian kepada dunia bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia ramah lingkungan, selain membuktikan kejelasan visi, arah dan tujuan perkelapasawitan di Indonesia. Tegasnya, sertifikasi ISPO menegaskan rambu-rambu yang wajib dipatuhi perusahaan perkebunan komoditas kelapa sawit.
Sertifikat ISPO untuk komoditas kelapa sawit memang masih terbilang baru. Sertifikasi perkebunan ini untuk mengurus aturan sendiri dan menghindari intervensi asing terhadap perkelapasawitan Indonesia.
Konkritnya, dibuat oleh Indonesia untuk Indonesia, yang dibentuk untuk menunjukkan standarisasi serta meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia dari hulu hingga hilir.
Dengan sertifikasi ISPO, secara implisit memunculkan pemaknaan bahwa sebuah bangsa bermartabat bernama Indonesia sebagai produsen terbesar Crude Palm Oil (CPO) jangan sampai diatur dan diintervensi terlalu jauh oleh negara asing. Karena Indonesia mempunyai standar sendiri.
Sertifikasi ISPO sifatnya mandatory (kewajiban dikarenakan perintah negara melalui peraturan perundang-undangan) yang harus dilaksanakan pelaku usaha perkebunan.
Nantinya, setelah masa waktu yang ditentukan berakhir, yakni 2014, jika masih ada perkebunan yang belum memiliki sertifikat ISPO, atau membandel dengan tidak mau mengajukan sertifikasi ISPO, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak mematuhi aturan yang ada di Indonesia.
Konsekwensinya jelas saja pemberian sanksi termasuk berupa pencabutan izin usaha. Sertifikat ISPO berbeda dengan sertifikasi Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) yang sifatnya mendunia. RSPO yang didirikan 2002 lalu, lebih bersifat voluntary (suka rela) bagi pelaku usaha perkebunan.
Perusahaan yang mendapatkan sertifikat RSPO sepertinya lebih termotivasi untuk menunjukkan reputasi; bahwa perusahaannya sudah dikelola secara berkelanjutan.
Motivasi utama, lebih terarah kepada didapatnya harga “premium” di kancah pasar dagang internasional produk perkelapasawitan.
Sebagai wilayah yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, Provinsi Riau tentu juga tak terlepas dari sasaran “serangan-serangan” negatif dari dunia luar tentang eksistensi perkebunan tersebut.
Negara asing, baik langsung ataupun melalui kampanye hitam oleh beberapa organisasi Non Government Organisation (NGO) luar negeri, mengklaim bahwa dalam pengembangannya kelapa sawit merusak sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
Perkebunan kelapa sawit juga dituduh sebagai penyebab pemanasan global.
Tuduhan-tuduhan demikianlah yang diklarifikasi melalui sertifikasi ISPO. Itu perlu dilakukan. Sebab, bila terlambat mengklarifikasinya, dipastikan akan menimbulkan dampak terganggunya perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia, serta pemasaran minyak sawit Indonesia berikut turunannya di pasar internasional.
Makanya, sertifikat ISPO merupakan wujud konsistensi sikap dasar bangsa Indonesia bahwa penerapan konsep pembangunan berkelanjutan kelapa sawit Indonesia tidak sebatas kebijakan dan wacana. ISPO mencakup tujuh prinsip, 42 kriteria, dan 128 indikator.
Tujuh prinsip yang wajib dipenuhi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, yakni; sistem perizinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan.
Sedangkan tujuan dari sertifikasi ISPO adalah; pertama, meningkatkan kepedulian pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan.
Kedua, meningkatkan tingkat daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di dunia (internasional), dan ketiga, mendukung komitmen Indonesia dalam pertemuan Copenhagen 2009.
Hakikat dari sertifikasi ISPO adalah menjaga marwah bangsa dalam pandangan internasional.
Penilai ISPO melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga sertifikasi yang independen, transparan dan akuntabel dengan auditor-auditor yang memiliki kompetensi dalam menilai penerapan ISPO pada perkebunan kelapa sawit.
Hal tersebut ditambah dengan audit kepatuhan pelaksanaannya oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
Oleh karenanya, dalam mendapatkan sertifikasi ISPO, para pelaku usaha perkebunan dan industri kelapa sawit harus memenuhi persyaratan sesuai dengan tata kelola yang ramah lingkungan.
Memang, merupakan suatu pekerjaaan berat yang harus dihadapi. Lihat saja, pasca dideklarasikan pada tahun 2011, dalam penyerahan sertifkat ISPO untuk pertama kali yang dilakukan pada 8 Maret 2013 lalu, dari bejibunnya perusahaan sektor komoditas kelapa sawit baru sembilan perusahaan perkebunan dan satu pabrik kelapa sawit (PKS) yang mendapatkan sertifkat ISPO.
Namun bagaimanapun, penyerahan sertifikat ISPO perdana kepada perusahaan-perusahaan perkebunan di Gedung F, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, itu tentu saja merupakan pewarnaan harapan baru di bidang pembangunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.
Pengembangan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Disebabkan sertifikat ISPO merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang berlaku nasional, maka terang saja seluruh pelaku usaha perkebunan di Riau tentu juga memiliki kewajiban yang sama. Kami di Dinas Perkebunan Riau, terus melakukan sosialisasi sertifikasi ISPO kepada perusahaan-perusahaan perkelapasawitan —baik pabrik maupun perkebunan— yang ada di Provinsi Riau agar target sertifikat ISPO didapat paling lambat akhir tahun 2014 dapat tercapai.
Maka sebenarnyalah, Tim Monitoring Evalusai dan Pembinaan Usaha Perkebunan, merupakan bagian dari kegiatan untuk tercapainya sertifikasi ISPO di tahun 2014.
Tim bentukan Gubernur Riau tersebut terdiri dari banyak dinas/intansi dan satuan kerja terkait. Selain melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadapa usaha perkebunan, tim juga melakukan pembinaan.
Sejatinya, sertifikasi ISPO memang tidak hanya terbeban bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tapi juga berlaku bagi petani plasma dan petani swadaya.
Untuk dua kelompok ini —apalagi di Riau dimana mayoritas perkebunan kelapa sawit dimiliki petani swadaya tentu menjadi tugas pemerintah dalam melakukan pendampingan.
Kondisi demikian pula yang menjadi di antara pemicu “semangat” kerja keras dalam membangun perkebunan Riau dengan terus meningkatkan pembinaan terhadap petani sektor komoditas perkebunan, terutama petani swadaya.
Bersama petani plasma, kelompok petani swadaya juga diarahkan untuk membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, karena sejatinya juga mesti bersertifikasi ISPO.
Kebijakan berupa “pendampingan” terhadap petani sangat diperlukan karena posisi petani memang lebih lemah dibanding perusahaan.
Diantara peran Dinas Perkebunan adalah meningkatkan taraf pendapatan petani dengan melakukan berbagai kebijakan, kegiatan dan pembinaan guna terciptanya perkebunan yang berkualitas baik.
Dengan sertifikasi ISPO, insya Allah, akan berdampak membaiknya penghasilan dari penjualan hasil produksi komoditas kelapa sawit.
Pasalnya, tidak ada alasan lagi bagi pengimpor CPO asal Indonesia untuk mengatakan bahwa kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan.
Dalam pandangan saya, prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, tidak hanya semata perlu ditekankan kepada perkebunan kelapa sawit.
Sudah seharusnya perkebunan di Indonesia menerapkan konsep berkelanjutan bagi berbagai komoditas perkebunan lainnya. Saya percaya, dalam jalinan semangat kebersamaan antara pemerintah dan seluruh pelaku usaha, pembangunan perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan akan dapat dicapai.***
Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

