Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pendaftaran bakal calon anggota
legislatif (Bacaleg) di tingkat pusat dan daerah baru saja selesai
dilakukan. Saat ini seleksi terhadap berkas masing-masing Bacaleg sedang
dilakukan.
Hasilnya, mengejutkan; banyak Bacaleg yang berkasnya belum lengkap, dan harus segera dilengkapi.
Bahkan, dari pemeriksaan berkas yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah, ada Bacaleg yang harus dieliminasi karena tidak memenuhi persyaratan, seperti belum cukup umur.
Untuk fenomena tak cukup umur ini menjadi sesuatu yang menarik didiskusikan. Muncul pertanyaan, apakah seleksi di tingkat partai tidak memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan KPU, termasuk menyangkut umur seorang Bacaleg?
Apakah sistem kaderisasi di partai kurang berjalan baik atau bukti partai politik kekurangan kader sehingga ‘’anak di bawah umur’’ pun harus disorong untuk menjadi wakil rakyat. Padahal, tugas yang akan diemban cukup berat dan penuh risiko, yakni mewakili rakyat yang telah memilihnya.
Realita ini berbanding terbalik dengan harapan masyarakat mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas sebagai wakil mereka duduk di lembaga legislatif. Masyarakat masih saja dipertontonkan fenomena lama yang mengkhawatirkan. Para Bacaleg terkesan lebih mencari sesuatu dibanding tujuan menyuarakan aspirasi masyarakat. Kondisi ini jelas tidak memperbaiki citra legislatif yang sudah cenderung turun di mata masyarakat.
Tanggung jawab melahirkan Bacaleg berkualitas sangat tergantung pada masing-masing Parpol. Sebab, masyarakat tidak punya kewenangan dalam ranah ini. Masyarakat lebih pada posisi berharap tanpa bisa memutuskan. Partai politik lah yang berkewenangan penuh menentukan kader yang akan diusung duduk sebagai Bacaleg yang pada akhirnya nanti tidak saja menjadi wakil partai, tapi mewakili rakyat, terutama di daerah pemilihannya.
Untuk itu, seharusnya partai politik sudah punya mekanisme yang jelas untuk menyeleksi setiap orang, baik di internal partai maupun sosok di luar partai untuk diusung atas nama partai politik menjadi Bacaleg. Sebelum memutuskan calon yang diusung, parpol harus punya aturan yang jelas dan aturan ini menjadi dasar bersama menetapkan bakal calon wakil parpol di legislatif.
Menjalankan mekanisme yang baik tentu saja tidak mudah, mengingat masalah ini berada dalam ranah politik yang penuh dengan berbagai intrik dan kepentingan. Konflik kepentingan sangat kental, sehingga tidak jarang akal sehat menjadi terabaikan.
Istilah yang sering muncul bahwa tidak ada kawan yang abadi dalam politik melainkan hanya kepentingan yang abadi, menjadi bukti betapa tingginya tingkat persaingan dalam partai politik, termasuk dalam menetapkan Bacaleg.
Ini menjadi tugas berat partai politik, terutama dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Dalam kondisi ini, hanya Parpol yang memiliki mekanisme baiklah yang akan mampu melahirkan Bacaleg yang berkualitas yang mendapat tempat di hati masyarakat. Mungkinkah? Kita tunggu saja.***
Hasilnya, mengejutkan; banyak Bacaleg yang berkasnya belum lengkap, dan harus segera dilengkapi.
Bahkan, dari pemeriksaan berkas yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah, ada Bacaleg yang harus dieliminasi karena tidak memenuhi persyaratan, seperti belum cukup umur.
Untuk fenomena tak cukup umur ini menjadi sesuatu yang menarik didiskusikan. Muncul pertanyaan, apakah seleksi di tingkat partai tidak memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan KPU, termasuk menyangkut umur seorang Bacaleg?
Apakah sistem kaderisasi di partai kurang berjalan baik atau bukti partai politik kekurangan kader sehingga ‘’anak di bawah umur’’ pun harus disorong untuk menjadi wakil rakyat. Padahal, tugas yang akan diemban cukup berat dan penuh risiko, yakni mewakili rakyat yang telah memilihnya.
Realita ini berbanding terbalik dengan harapan masyarakat mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas sebagai wakil mereka duduk di lembaga legislatif. Masyarakat masih saja dipertontonkan fenomena lama yang mengkhawatirkan. Para Bacaleg terkesan lebih mencari sesuatu dibanding tujuan menyuarakan aspirasi masyarakat. Kondisi ini jelas tidak memperbaiki citra legislatif yang sudah cenderung turun di mata masyarakat.
Tanggung jawab melahirkan Bacaleg berkualitas sangat tergantung pada masing-masing Parpol. Sebab, masyarakat tidak punya kewenangan dalam ranah ini. Masyarakat lebih pada posisi berharap tanpa bisa memutuskan. Partai politik lah yang berkewenangan penuh menentukan kader yang akan diusung duduk sebagai Bacaleg yang pada akhirnya nanti tidak saja menjadi wakil partai, tapi mewakili rakyat, terutama di daerah pemilihannya.
Untuk itu, seharusnya partai politik sudah punya mekanisme yang jelas untuk menyeleksi setiap orang, baik di internal partai maupun sosok di luar partai untuk diusung atas nama partai politik menjadi Bacaleg. Sebelum memutuskan calon yang diusung, parpol harus punya aturan yang jelas dan aturan ini menjadi dasar bersama menetapkan bakal calon wakil parpol di legislatif.
Menjalankan mekanisme yang baik tentu saja tidak mudah, mengingat masalah ini berada dalam ranah politik yang penuh dengan berbagai intrik dan kepentingan. Konflik kepentingan sangat kental, sehingga tidak jarang akal sehat menjadi terabaikan.
Istilah yang sering muncul bahwa tidak ada kawan yang abadi dalam politik melainkan hanya kepentingan yang abadi, menjadi bukti betapa tingginya tingkat persaingan dalam partai politik, termasuk dalam menetapkan Bacaleg.
Ini menjadi tugas berat partai politik, terutama dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Dalam kondisi ini, hanya Parpol yang memiliki mekanisme baiklah yang akan mampu melahirkan Bacaleg yang berkualitas yang mendapat tempat di hati masyarakat. Mungkinkah? Kita tunggu saja.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

