Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pembubaran atau istilah lain yaitu pembekuan partai politik yang saat ini ramai diperbincang kan dan menjadi pergunjingan bukanlah masalah baru dalam praktik hukum tata negara kita.
Sejumlah partai seperti PKI telah dibubarkan pemerintah di tahun 1966 dan sebelumnya Partai Masjumi mengalami nasib serupa. Terhadap dua partai tersebut pembubaran dilakukan pemerintah.
Dalam alam demokrasi yang digadang-gadang sebagai spirit utama reformasi, tentu saja wacana pembubaran partai politik oleh pemerintah tidak lagi sesuai dengan spirit demokrasi.
Secara umum diketahui bahwa perundang-undangan memberikan mandat hanya kepada pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik.
Parpol bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan ketentuan ini diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Salah satu alasan Parpol dapat dibubarkan oleh MK adalah bila kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.
Dan berdasarkan UU No2/ 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No2/ 2011, alasan pembubaran partai politik oleh MK antara lain jika partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Domain Yudikatif
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan setelah reformasi dilakukan melalui lembaga yudikatif bukan lagi menjadi kewenangan lembaga eksekutif, karena rawan menjadi subjektifitas penguasa yang dapat digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politiknya.
Namun masih ada alasan lain sebagai dasar pembubaran partai politik yaitu melalui putusan peradilan pidana jika partai politik didefinisikan sebagai korporasi.
Dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP dapat ditemukan adanya kewenangan peradilan pidana untuk membubarkan atau membekukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
Di antara beberapa undang-undang tersebut antara lain adalah UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Perpu No Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Dalam Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010, dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
Pertama, dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. Kedua, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
Ketiga, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan keempat, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Selanjutnya menurut Pasal 7 dinyatakan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Selain pidana denda terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: Pertama, pengumuman putusan hakim. Kedua, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi.
Prematur
Ketentuan yuridis tersebut lah yang kini banyak disebut-sebut oleh elite politik sebagai dasar untuk membekukan partai politik tertentu terhadap adanya kecurigaan keterlibatan partai politik tersebut dalam kasus pencucian uang. Terhadap wacana pembekuan partai politik tertentu dapat diketengahkan beberapa pandangan antara lain :
Pertama, tuntutan pembekuan partai politik oleh sejumlah orang terhadap partai tertentu yang diduga tersangkut perkara tindak pidana pencucian uang terlalu berlebihan dan prematur mengingat proses hukum atas kasus yang dimaksud masih dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Kewenangan penuntutan ada di tangan penuntut umum bukan pada penyidik.
Masih harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada keterkaitan yang nyata antara suatu partai politik dengan aliran dana yang diduga merupakan bentuk pencucian uang.
Di antara beberapa alasan dapat dipidananya korporasi yaitu dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi, agaknya masih jauh dari fakta yang terjadi saat ini.
Tuntutan pembekuan terkesan sangat lebay dan tendensius, serta sangat kental nuansa politik dari lawan untuk saling menjatuhkan dan saling jegal jelang Pemilu 2014.
Kedua, jika ada permintaan terhadap partai tertentu untuk dibekukan, sangat patut diduga hal itu sebagai politisasi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Dan jika partai tertentu dituduh tersangkut pencucian uang, apakah benar modus seperti itu hanya terjadi di partai tersebut? Apakah ada jaminan bahwa modus serupa benar-benar tidak terjadi pada partai lain? Hal ini perlu dicermati jika terhadap modus semacam itu diterapkan secara non diskriminatif kepada semua partai patut diduga banyak partai yang akan terhalang menjadi peserta Pemilu 2014.
Proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi harus dijaga kemurniannya dari segala bentuk politisasi walaupun hal tersebut sulit dihindari mengingat banyak tersangka dan terpidana korupsi adalah pejabat politik.
Ketiga, secara teoritis, memasukkan korporasi dalam hal ini partai politik menjadi subjek hukum pidana dapat dibenarkan dengan memberlakukan prinsip pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (strict liability dan vicarious liability).
Penggunaan ajaran pertanggungjawaban mutlak (strict liability) digunakan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Syahdeni (2007:126) antara lain jika suatu tindak pidana telah menimbulkan; pertama, gangguan ketertiban umum (ketentraman publik).
Kedua, menimbulkan kematian massal atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian. Ketiga, telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan dan keempat berkaitan dengan pembayaran pajak.
Namun demikian, dimasukkannya partai politik sebagai korporasi masih menjadi perdebatan secara akademis. Di dalam praktik sejauh ini hampir-hampir belum pernah ada korporasi yang menjadi tersangka apalagi sampai menjadi terpidana.
Kalaupun ada, paling-paling korporasi dimaksud adalah perusahaan, bukan partai politik. Pembekuan partai politik melalui sarana sistem peradilan pidana merupakan hal yang masih baru baik secara substansi hukum maupun dalam penegakan hukum. ***
Erdianto Effendi, Kandidat Doktor dan Dosen Hukum Pidana FH Unri
Sejumlah partai seperti PKI telah dibubarkan pemerintah di tahun 1966 dan sebelumnya Partai Masjumi mengalami nasib serupa. Terhadap dua partai tersebut pembubaran dilakukan pemerintah.
Dalam alam demokrasi yang digadang-gadang sebagai spirit utama reformasi, tentu saja wacana pembubaran partai politik oleh pemerintah tidak lagi sesuai dengan spirit demokrasi.
Secara umum diketahui bahwa perundang-undangan memberikan mandat hanya kepada pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik.
Parpol bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan ketentuan ini diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Salah satu alasan Parpol dapat dibubarkan oleh MK adalah bila kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.
Dan berdasarkan UU No2/ 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No2/ 2011, alasan pembubaran partai politik oleh MK antara lain jika partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Domain Yudikatif
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan setelah reformasi dilakukan melalui lembaga yudikatif bukan lagi menjadi kewenangan lembaga eksekutif, karena rawan menjadi subjektifitas penguasa yang dapat digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politiknya.
Namun masih ada alasan lain sebagai dasar pembubaran partai politik yaitu melalui putusan peradilan pidana jika partai politik didefinisikan sebagai korporasi.
Dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP dapat ditemukan adanya kewenangan peradilan pidana untuk membubarkan atau membekukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
Di antara beberapa undang-undang tersebut antara lain adalah UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Perpu No Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Dalam Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010, dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
Pertama, dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. Kedua, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
Ketiga, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan keempat, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Selanjutnya menurut Pasal 7 dinyatakan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Selain pidana denda terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: Pertama, pengumuman putusan hakim. Kedua, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi.
Prematur
Ketentuan yuridis tersebut lah yang kini banyak disebut-sebut oleh elite politik sebagai dasar untuk membekukan partai politik tertentu terhadap adanya kecurigaan keterlibatan partai politik tersebut dalam kasus pencucian uang. Terhadap wacana pembekuan partai politik tertentu dapat diketengahkan beberapa pandangan antara lain :
Pertama, tuntutan pembekuan partai politik oleh sejumlah orang terhadap partai tertentu yang diduga tersangkut perkara tindak pidana pencucian uang terlalu berlebihan dan prematur mengingat proses hukum atas kasus yang dimaksud masih dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Kewenangan penuntutan ada di tangan penuntut umum bukan pada penyidik.
Masih harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada keterkaitan yang nyata antara suatu partai politik dengan aliran dana yang diduga merupakan bentuk pencucian uang.
Di antara beberapa alasan dapat dipidananya korporasi yaitu dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi, agaknya masih jauh dari fakta yang terjadi saat ini.
Tuntutan pembekuan terkesan sangat lebay dan tendensius, serta sangat kental nuansa politik dari lawan untuk saling menjatuhkan dan saling jegal jelang Pemilu 2014.
Kedua, jika ada permintaan terhadap partai tertentu untuk dibekukan, sangat patut diduga hal itu sebagai politisasi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Dan jika partai tertentu dituduh tersangkut pencucian uang, apakah benar modus seperti itu hanya terjadi di partai tersebut? Apakah ada jaminan bahwa modus serupa benar-benar tidak terjadi pada partai lain? Hal ini perlu dicermati jika terhadap modus semacam itu diterapkan secara non diskriminatif kepada semua partai patut diduga banyak partai yang akan terhalang menjadi peserta Pemilu 2014.
Proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi harus dijaga kemurniannya dari segala bentuk politisasi walaupun hal tersebut sulit dihindari mengingat banyak tersangka dan terpidana korupsi adalah pejabat politik.
Ketiga, secara teoritis, memasukkan korporasi dalam hal ini partai politik menjadi subjek hukum pidana dapat dibenarkan dengan memberlakukan prinsip pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (strict liability dan vicarious liability).
Penggunaan ajaran pertanggungjawaban mutlak (strict liability) digunakan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Syahdeni (2007:126) antara lain jika suatu tindak pidana telah menimbulkan; pertama, gangguan ketertiban umum (ketentraman publik).
Kedua, menimbulkan kematian massal atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian. Ketiga, telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan dan keempat berkaitan dengan pembayaran pajak.
Namun demikian, dimasukkannya partai politik sebagai korporasi masih menjadi perdebatan secara akademis. Di dalam praktik sejauh ini hampir-hampir belum pernah ada korporasi yang menjadi tersangka apalagi sampai menjadi terpidana.
Kalaupun ada, paling-paling korporasi dimaksud adalah perusahaan, bukan partai politik. Pembekuan partai politik melalui sarana sistem peradilan pidana merupakan hal yang masih baru baik secara substansi hukum maupun dalam penegakan hukum. ***
Erdianto Effendi, Kandidat Doktor dan Dosen Hukum Pidana FH Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

