Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Rencananya pemerintah akan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasannya karena BBM yang disubsidi oleh pemerintah hanya dinikmati segelintir rakyat miskin dan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas dan dunia industri.
Sementara penggunaan BBM bersubsidi semakin tinggi melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan negara semakin membengkak hanya untuk mensubsidi BBM.
Sampai pada statemen ini, logika yang digunakan masih lurus, namun masih menyimpan pola pemikiran yang belum komprehensif. Logika yang terkesan lurus tersebut ternyata mengundang sejuta persoalan yang perlu dipikirkan oleh penentu kebijakan di negeri ini.
Meskipun SBY menginstruksikan agar kenaikan seragam, namun menarik subsidi atas BBM perlu dipikirkan secara bijak, bukan gegabah sekadar menarik popularitas yang tidak simpatik.
Sebab, kebijakan menaikkan harga BBM akan berdampak cukup luas dan mendera seluruh rakyat di negeri ini.
Logika yang perlu digunakan sebelum kebijakan menaikkan harga BBM perlu diluruskan secara komprehensif. Sebab, keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi memiliki konsekuensi yang tak sesederhana dipikirkan, antara lain:
Pertama, kebijakan pemerintah akan menaikan harga premium Rp6.500 dan solar Rp5.500 dinilai Menko Perekonomian Hatta Rajasa harga solar ditetapkan lebih murah mengingat BBM jenis ini banyak digunakan untuk keperluan transportasi, misalnya bus maupun truk.
Pertanyaannya bukankah truk itu milik pengusaha juga? Ujung-ujungnya yang disubsidi pengusaha juga. Padahal rakyat miskin yang menggunakan sepeda motor jumlahnya ratusan juta unit.
Kalaupun rakyat miskin mendapatkan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) Rp150 ribu, tak sebanding dengan kenaikan harga keperluan pokok.
Kedua, bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, harga normal BBM dengan harga Rp4.500 per liter saja sudah memberatkan mereka, apalagi jika harus dinaikan menjelang Ramadan dan Hari Raya saat ini, tentu akan membuat rakyat miskin makin terhimpit.
Ketiga, apakah ada jaminan uang yang bisa diselamatkan negara dengan tidak mensubsidi BBM akan kembali kepada rakyat.
Belum jelas bentuk pengalokasian dana yang seyogyanya mensubsidi BBM akan diarahkan kemana dan bagaimana proses penggunaannya mampu membantu menyejahterakan kehidupan ekonomi rakyat yang semakin menghimpit.
Jika pemerintah ingin menarik subsidi BBM, maka seiring kebijakan tersebut perlu dijelaskan pengalihan dana tersebut untuk membuka peluang lapangan kerja dan mengangkat eknomi kerakyatan dari jurang kemiskinan yang semakin menganga lebar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alishjabana mengatakan, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sekitar Rp150 ribu per kepala keluarga miskin, namun nilainya tak sebanding dengan kenaikan harga keperluan pokok akibat kenaikan BBM. Bahkan ribuan rakyat miskin selalu saja tak mendapatkan subsidi tersebut.
Keempat, menaikkan harga BBM harus disertai dengan meningkatkan kualitas BBM. Dengan kualitas BBM yang lebih baik disbanding saat ini, maka kendaraan rakyat akan lebih awet, sehingga akan menekan biaya pengeluaran rakyat akibat tingginya risiko kerusakan atas mesin kendaraan mereka.
Jika kenaikan BBM tidak diringi dengan memperbaiki kualitas BBM yang akan dikonsumsi rakyat, maka kenaikan BBM akan semakin memperparah ekonomi masyarakat.
Sesungguhnya, pemerintah tidak perlu mengurangi subsidi BBM yang secara jelas akan berdampak negatif terhadap ekonomi rakyat.
Ada beberapa langkah bijak yang bisa diambil oleh pemerintah agar dana APBN bisa bisa dinikmati oleh rakyat secara maksimal, tanpa perlu menarik subsidi BBM, antara lain :
Pertama, memberlakukan hukum secara tegas dan keras terhadap pelaku korupsi. Sebab, penyumbang inflasi dan kerugian negara negara selama ini adalah para koruptor.
Sudah saatnya koruptor di negeri ini diamputasi sampai ke akar-akarnya. Kembalikan uang korupsi ke pangkuan Ibu Pertiwi, bukan dinina-bobokkan.
Uang negara yang hilang akibat perilaku para koruptor jauh lebih banyak, bahkan berkali lipat dibanding dana yang digunakan untuk mensubsidi BBM yang relatif kecil.
Kedua, agar kualitas pembangunan yang diagendakan pemerintah berkualitas, pemerintah tidak lagi menggunakan proses lelang yang berkaitan dengan anggaran sebagaimana yang dilakukan saat ini.
Sebab, memungkinkan terjadinya penurunan kualitas pembangunan.
Akibatnya, biaya pembangunan di sektor yang sama akan terus berlanjut dan sektor lainnya tertinggalkan. Pemerintah sudah saatnya melakukan lelang dengan jaminan kualitas apa yang dibangun oleh pemenang lelang, tanpa mengurangi anggaran yang sudah ditetapkan.
Bila hal ini dilakukan, maka penggunaan APBN akan bisa berjalan secara efektif. Pemerintah tidak akan mubazir dengan membangun sektor yang sama dengan alasan rehab akibat kualitas kerja yang rendah.
Ketiga, memaksimalkan pengumpulan pajak dan mematikan jaringan “penggelapan dan mafia” pajak. Keempat, memberikan jaminan hukum dan keamanan bagi investor menanamkan modalnya di negeri ini dengan aturan yang memihak pada rakyat.
Investor asing harus mengangkat ekonomi rakyat dengan membuka lapangan kerja bagi rakyat, bukan menelantarkan rakyat pribumi. Jangan sampai pribumi bagaikan “menumpang dan hanya menonton” di rumah sendiri. Kondisi ini justeru akan merugikan rakyat.
Kelima, melakukan perubahan atas sistem demokrasi yang selama ini menyedot dana negara yang tak sedikit. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menggelar pesta demokrasi, mulai pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota sampai DPRD/DPR RI, dan presiden.
Mungkin bila pelaksanaan pesta demokrasi hanyanya dipaketkan sekali dalam lima tahun, maka biaya yang akan dikeluarkan akan bisa diminimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
Sesungguhnya, masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi beban biaya yang harus dipikulnya selama ini, tanpa harus mengambil dari dana subsidi BBM yang justru bisa dinikmati dan berdampak langsung pada rakyat.
Pemikiran komprehensif perlu dilakukan, agar kebijakan bermuara pada keharmonisan, bukan jerit derita yang melengking tinggi menghunjam bumi. Semuanya masih ada jalan dan peluang.***
Samsul Nizar Ketua STAI Al-Kautsar Bengkalis
Sementara penggunaan BBM bersubsidi semakin tinggi melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan negara semakin membengkak hanya untuk mensubsidi BBM.
Sampai pada statemen ini, logika yang digunakan masih lurus, namun masih menyimpan pola pemikiran yang belum komprehensif. Logika yang terkesan lurus tersebut ternyata mengundang sejuta persoalan yang perlu dipikirkan oleh penentu kebijakan di negeri ini.
Meskipun SBY menginstruksikan agar kenaikan seragam, namun menarik subsidi atas BBM perlu dipikirkan secara bijak, bukan gegabah sekadar menarik popularitas yang tidak simpatik.
Sebab, kebijakan menaikkan harga BBM akan berdampak cukup luas dan mendera seluruh rakyat di negeri ini.
Logika yang perlu digunakan sebelum kebijakan menaikkan harga BBM perlu diluruskan secara komprehensif. Sebab, keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi memiliki konsekuensi yang tak sesederhana dipikirkan, antara lain:
Pertama, kebijakan pemerintah akan menaikan harga premium Rp6.500 dan solar Rp5.500 dinilai Menko Perekonomian Hatta Rajasa harga solar ditetapkan lebih murah mengingat BBM jenis ini banyak digunakan untuk keperluan transportasi, misalnya bus maupun truk.
Pertanyaannya bukankah truk itu milik pengusaha juga? Ujung-ujungnya yang disubsidi pengusaha juga. Padahal rakyat miskin yang menggunakan sepeda motor jumlahnya ratusan juta unit.
Kalaupun rakyat miskin mendapatkan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) Rp150 ribu, tak sebanding dengan kenaikan harga keperluan pokok.
Kedua, bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, harga normal BBM dengan harga Rp4.500 per liter saja sudah memberatkan mereka, apalagi jika harus dinaikan menjelang Ramadan dan Hari Raya saat ini, tentu akan membuat rakyat miskin makin terhimpit.
Ketiga, apakah ada jaminan uang yang bisa diselamatkan negara dengan tidak mensubsidi BBM akan kembali kepada rakyat.
Belum jelas bentuk pengalokasian dana yang seyogyanya mensubsidi BBM akan diarahkan kemana dan bagaimana proses penggunaannya mampu membantu menyejahterakan kehidupan ekonomi rakyat yang semakin menghimpit.
Jika pemerintah ingin menarik subsidi BBM, maka seiring kebijakan tersebut perlu dijelaskan pengalihan dana tersebut untuk membuka peluang lapangan kerja dan mengangkat eknomi kerakyatan dari jurang kemiskinan yang semakin menganga lebar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alishjabana mengatakan, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sekitar Rp150 ribu per kepala keluarga miskin, namun nilainya tak sebanding dengan kenaikan harga keperluan pokok akibat kenaikan BBM. Bahkan ribuan rakyat miskin selalu saja tak mendapatkan subsidi tersebut.
Keempat, menaikkan harga BBM harus disertai dengan meningkatkan kualitas BBM. Dengan kualitas BBM yang lebih baik disbanding saat ini, maka kendaraan rakyat akan lebih awet, sehingga akan menekan biaya pengeluaran rakyat akibat tingginya risiko kerusakan atas mesin kendaraan mereka.
Jika kenaikan BBM tidak diringi dengan memperbaiki kualitas BBM yang akan dikonsumsi rakyat, maka kenaikan BBM akan semakin memperparah ekonomi masyarakat.
Sesungguhnya, pemerintah tidak perlu mengurangi subsidi BBM yang secara jelas akan berdampak negatif terhadap ekonomi rakyat.
Ada beberapa langkah bijak yang bisa diambil oleh pemerintah agar dana APBN bisa bisa dinikmati oleh rakyat secara maksimal, tanpa perlu menarik subsidi BBM, antara lain :
Pertama, memberlakukan hukum secara tegas dan keras terhadap pelaku korupsi. Sebab, penyumbang inflasi dan kerugian negara negara selama ini adalah para koruptor.
Sudah saatnya koruptor di negeri ini diamputasi sampai ke akar-akarnya. Kembalikan uang korupsi ke pangkuan Ibu Pertiwi, bukan dinina-bobokkan.
Uang negara yang hilang akibat perilaku para koruptor jauh lebih banyak, bahkan berkali lipat dibanding dana yang digunakan untuk mensubsidi BBM yang relatif kecil.
Kedua, agar kualitas pembangunan yang diagendakan pemerintah berkualitas, pemerintah tidak lagi menggunakan proses lelang yang berkaitan dengan anggaran sebagaimana yang dilakukan saat ini.
Sebab, memungkinkan terjadinya penurunan kualitas pembangunan.
Akibatnya, biaya pembangunan di sektor yang sama akan terus berlanjut dan sektor lainnya tertinggalkan. Pemerintah sudah saatnya melakukan lelang dengan jaminan kualitas apa yang dibangun oleh pemenang lelang, tanpa mengurangi anggaran yang sudah ditetapkan.
Bila hal ini dilakukan, maka penggunaan APBN akan bisa berjalan secara efektif. Pemerintah tidak akan mubazir dengan membangun sektor yang sama dengan alasan rehab akibat kualitas kerja yang rendah.
Ketiga, memaksimalkan pengumpulan pajak dan mematikan jaringan “penggelapan dan mafia” pajak. Keempat, memberikan jaminan hukum dan keamanan bagi investor menanamkan modalnya di negeri ini dengan aturan yang memihak pada rakyat.
Investor asing harus mengangkat ekonomi rakyat dengan membuka lapangan kerja bagi rakyat, bukan menelantarkan rakyat pribumi. Jangan sampai pribumi bagaikan “menumpang dan hanya menonton” di rumah sendiri. Kondisi ini justeru akan merugikan rakyat.
Kelima, melakukan perubahan atas sistem demokrasi yang selama ini menyedot dana negara yang tak sedikit. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menggelar pesta demokrasi, mulai pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota sampai DPRD/DPR RI, dan presiden.
Mungkin bila pelaksanaan pesta demokrasi hanyanya dipaketkan sekali dalam lima tahun, maka biaya yang akan dikeluarkan akan bisa diminimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
Sesungguhnya, masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi beban biaya yang harus dipikulnya selama ini, tanpa harus mengambil dari dana subsidi BBM yang justru bisa dinikmati dan berdampak langsung pada rakyat.
Pemikiran komprehensif perlu dilakukan, agar kebijakan bermuara pada keharmonisan, bukan jerit derita yang melengking tinggi menghunjam bumi. Semuanya masih ada jalan dan peluang.***
Samsul Nizar Ketua STAI Al-Kautsar Bengkalis
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

