Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sikap Plin-plan Pusat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Bukan menggugat, bukan pula demo, Pemprov Riau hanya akan mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait rencana  Islamic Solidarity Games (ISG) III yang akan dilaksanakan di Jakarta, sebagaimana komentar Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.

Kirim surat adalah ungkapan yang paling santun, ketika suatu masalah itu tidak bisa lagi diselesaikan dengan tatap muka. Jika bertatap muka, biasanya akan muncul kata-kata keluar di  luar pikiran yang akan dimaksud atau slip of the tongue (slip lidah).

Gubri HM Rusli Zainal bersama Panitia Daerah (Panda) Indonesia Islamic Solidarity Games Organizing Committe (Inaisgoc) akan  merumuskan surat tersebut, intinya permohonan agar Riau tetap menjadi tuan rumah ISG.

Budaya Melayu yang identik dengan Islam, selalu mengedepankan kesantunan, walaupun dalam  pikiran dan hati sudah sangat bergejolak.

Santun dalam bertutur mencerminkan prilaku seseorang, makanya sikap Pemprov akan mengirimkan surat ke Presiden SBY adalah sikap yang sangat arif.

Riau makin bimbang. Dulu pusat menetapkan Riau sebagai tuan rumah ISG ternyata belakangan pusat  pula yang menyatakan ISG akan dipindah ke Jakarta. Kejadian itu berulang-ulang, sebelumnya  Menpora dan Menko Kesra Agung Laksono menyatakan Riau layak, tetapi sekarang berubah lagi,  Menpora bilang Presiden SBY lebih memilih ISG akan dilaksanakan di Jakarta.

Waktu sudah sempit, tetapi pusat yang plin-plan membuat Riau yang setakat ini mendapat  mandat untuk menjadi tuan rumah ISG pun samakin gamang. Keppres yang menyatakan Riau sebagai tuan rumah belum dicabut, artinya Riau masih ditetapkan sebagai tuan rumah.

Dan Riau harus mempersiapkan seluruh fasilitas dan panitia yang ada, namun pusat selalu membuat pernyataan yang membuat daerah semakin gamang.

Kalau sekadar menggelar acara tingkat kabupaten bukan masalah, ini masalahnya acara itu tingkat internasional dan anggaran untuk mendukung acara sudah dikucurkan sejak 2012 lalu, dan tahun ini juga, bukan hanya dana APBD provinsi tetapi juga dukungan APBD kabupaten/ kota bahkan APBN.

Bagaimana pertanggungjawabannya, jika di ujung waktu, pelaksanaannya dipindahkan begitu saja. Tentu akan terkait dengan pertanggungjawaban anggaran dan asas manfaat bangunan.

Anggaran ini juga terkait dengan rekanan kontraktor yang bekerja, apakah mereka tidak akan dibayar?

Jika dikatakan pusat (Menpora) kolam renang kurang dalam, belakangan ini sudah didalamkan, kemudian  fasilitas lainnya juga diperbaiki. Tetapi mengapa setelah sampai di Jakarta Menpora  mencatut kata presiden, bukan membawa apa yang dilihat selama di Riau kemudian bersama-sama tim daerah dan Menko Kesra menghadap Presiden SBY, supaya tidak ada dusta di antara mereka. Ada apa? Kemudian Menpora menyatakan bahwa Presiden  SBY menolak Riau sebagai tuan rumah.

Sikap pusat dianggap tidak santun dan juga tidak konsisten alias plin plan. Di ujung  waktu, mereka mempermaikan Riau. Padahal September tak lama lagi.

Tinggal hitungan hari. Mengapa tidak sejak dulu diputuskan, sehingga tidak menyedot dana APBD.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer