Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lebih Awal, Lebih Baik

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tahapan Pilgubri mengalami perkembangan. Jika sebelumnya baru Jon Erizal (Bendahara DPP PAN) yang dipastikan sudah mendapatkan perahu yakni dari Partai Amanah Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahad lalu  giliran Partai Golkar mengusung pasangan Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman (Andi Rachman) yang akan bertarung pada Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri), 4 September 2013 mendatang.

Pasangan Annas Maamun-Andi Rachman ini yang pertama kali lengkap, sementara Jon Erizal belum menentukan wakilnya. Bagi pasangan Annas Maamun-Andi Rachman keputusan ini merupakan modal yang penting, sebab mereka bisa melakukan sosialisasi lebih awal, dibandingkan bakal calon Gubernur Riau lainnya. Seharus kelebihan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Bagaimana dengan bakal calon lain, mereka mesih menunggu apa kata pimpinan pusat partai mereka (DPP). Padahal, bagi partai, mengulur-ulur waktu menentukan pasangan bakal calon Gubernur Riau itu merugikan partai itu sendiri. Yakni membuat lambat dimulainya mesin politik pasangan calon yang akan maju.

4 September itu tidak lama lagi. Kalau menggunakan hitungan bulan Islam, saat ini saja sudah masuk 12 Rajab, artinya pertengahan bulan Rajab. Setelah Rajab, masuk Syakban dan  Ramadan (puasa). Pada 9 Agustus Idul Fitri. Sementara pelaksanaan kampanye 11-31 Agustus ini merupakan masa kampanye. Jadi sangat rugi bagi partai jika mengulur-ulur waktu, dan biasanya Dewan Pimpinan Pusat (pusat) lah yang menentukannya jagoannya. Inilah masalahnya.

Padahal jika DPP setiap partai itu jeli, mereka seharusnya jangan mengulur-ulur waktu. Semakin cepat partai menentukan pasangan bakal calon yang akan maju, maka semakin berpeluang besar untuk menang, karena lebih awal melakukan sosialisasi di tingkat pemilih grass root.

Selain itu, kepastian dari pusat itu juga tidak membuat gamang para tokoh yang akan maju dalam pesta demokrasi menuju R1.

Kesan yang muncul selama ini, DPP menunggu nilai tawar tertinggi (bargaining). Padahal masalah di DPP setiap partai itu sangat banyak, mulai dari Pilpres, Pemilu legislatif dan  tidak perlu lagi ditambah dengan mengurusi calon gubernur dan wali kota se-Indonesia.

Dan kadang sikap DPP suatu partai ini juga sering melukai tokoh-tokoh lokal, terutama tokoh yang sudah lama berkecimpung di partai di tingkat daerah. Mereka yang sudah lama berkecimpung di partai, diabaikan begitu saja oleh pusat.

Dan yang lebih menyakitkan lagi, bakal calon Gubernur Riau (kader partai di daerah) itu sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Yakni melakukan sosialisasi ke daerah dan beragam upaya merangkul pengurus daerah untuk mendukungnya. Namun semua yang dilakukan belum pasti, sebab yang menentukan pengurus pusat. Betapa mahalnya nilai bargaining pusat itu.
Padahal dalam kasus pemilihan kepala daerah itu, pusat tak banyak paham dengan kondisi daerah. Pengurus daerah yang lebih paham dengan tokoh-tokoh yang layak untuk maju menjadi gubernur.

Tak jarang calon-calon yang dijagokan pengurus pusat itu saat bertarung di daerah sering kali kalah. Sebab kaca mata pusat berbeda dengan daerah. Kita saksikan sendiri kasus pemilihan Gubernur Sumut belum lama ini, tokoh yang diusung PDIP Effendi Simbolon yang tenar di level nasional akhirnya kalah saat ditandingkan di level provinsi. Artinya kaca mata pusat belum tentu cocok dengan daerah.

Selain itu, sikap lambannya pengurus DPP suatu partai menentukan kepastian siapa calon  juga menimbulkan prasangka buruk dari publik, seakan-akan pengurus pusat mematok harga, walau pun itu sebenarnya untuk modal mesin partai. Sikap ini tidak baik di mata pemilih, yakni rakyat Riau yang makin cerdas. Bukankah pada Pilgubri 2009 lalu, Golput yang menang di Riau.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer