Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tujuan pendidikan nasional jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua pihak harus berupaya memajukan sektor ini dengan serius. Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Namun terkuaknya kasus penahanan ijazah yang dilakukan SMAN 12 Pekanbaru terhadap anak yatim hingga setahun karena tak sanggup melunasi pembayaran yang dibebankan sungguh ironis. Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus MT bereaksi keras dan berjanji akan segera memanggil Kepala SMAN 12 Pekanbaru Dra Hj Zurina. Masalah ini jelas sangat serius harus ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga bisa diketahui permasalahan yang sebenarnya.
Jika pihak sekolah diketahui bisa sampai melaksanakan kebijakan yang tidak patut tersebut, artinya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru sebagaimana instansi pengayom langsung sekolah kecolongan dan kurang pengawasan. Oleh karenanya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Firdaus MT juga akan memanggil Kadisdik Kota Pekanbaru Prof Zulfadil. Tentunya semua ini kita harapkan suatu bentuk keseriusan memajukan pendidikan. Dan tentunya jangan cuma hiasan bibir belaka. Apalagi Wako dengan tegas mengatakan bahwa anak didik kurang mampu harus mendapatkan fasilitas bahkan mendapatkan bantuan dari sekolahnya. Kejadian di SMAN 12 Pekanbaru tersebut menjadi catatan hitam bagi dunia pendidikan di Indonesia ini.
Apapun alasannya jelas hal ini tidak boleh terjadi. Ke depan dari kasus ini harusnya kita belajar banyak bahwa tidak selamanya instansi berwenang melakukan pengawasan dengan serius termasuk dinas pendidikan. Oleh karena itu perlu dipikirkan sebuah solusi bersifat langsung sehingga kasus-kasus seperti ini bisa terungkap sejak awal dan tidak berlarut-larut hingga memakan waktu tahunan. Misalnya dengan menyiapkan kotak pos pengaduan siswa kepada Kadisdik atau langsung ke wali kota. Dengan demikian semua pihak yang bertanggungjawab di bidang pendidikan akan takut berbuat sewenang-wenang terhadap anak negeri yang sedang menjalani masa pendidikan.
Dapat kita bayangkan bahwa penahanan ijazah anak-anak yatim tersebut makin menambah persoalan mereka selepas sekolah. Seharusnya bisa melamar pekerjaan dan mengurangi kemiskinan akibat kebijakan tak beretika itu membuat mereka terkendala mengubah nasib. Begitu juga bila mereka ingin melanjutkan pendidikan dengan ada pihak yang membiayai mereka juga terkendala administrasi karena tidak memiliki ijazah. Sungguh ini perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Maka DPRD Kota Pekanbaru turut berkomentar terkait pihak SMAN 12 Pekanbaru yang menahan ijazah siswanya. Menurut dewan pihak sekolah tidak berhak untuk menahan ijazah, karena ini bisa dilaporkan, dan ini juga merugikan siswa. Jangan gara-gara masalah yang tidak substansi kemudian hak dan kewajiban siswa ikut terbengkalai dan tertunda.
Maka kita sambut baik rencana Komisi III DPRD kota yang tidak akan tinggal diam menghadapi kasus ini. Komisi III akan berkoordinasi dengan anggota komisi, untuk memanggil hearing semua pihak. Ini dilakukan untuk mengetahui dan memperjelas duduk persoalan yang dialami siswa yang tidak mampu itu dan juga dikabarkan yatim itu. Tentunya publik menunggu-nunggu benarkah hearing ini jadi terlaksana. Bagaimana sebenarnya lahirnya kebijakan yang tidak manusiawi ini. Lalu apa pertanggungjawaban sang pembuat kebijakan terhadap kasus ini. Tentunya semua harus jelas seperti kata pepatah tangan mencincang bahu memikul.***
Jika pihak sekolah diketahui bisa sampai melaksanakan kebijakan yang tidak patut tersebut, artinya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru sebagaimana instansi pengayom langsung sekolah kecolongan dan kurang pengawasan. Oleh karenanya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Firdaus MT juga akan memanggil Kadisdik Kota Pekanbaru Prof Zulfadil. Tentunya semua ini kita harapkan suatu bentuk keseriusan memajukan pendidikan. Dan tentunya jangan cuma hiasan bibir belaka. Apalagi Wako dengan tegas mengatakan bahwa anak didik kurang mampu harus mendapatkan fasilitas bahkan mendapatkan bantuan dari sekolahnya. Kejadian di SMAN 12 Pekanbaru tersebut menjadi catatan hitam bagi dunia pendidikan di Indonesia ini.
Apapun alasannya jelas hal ini tidak boleh terjadi. Ke depan dari kasus ini harusnya kita belajar banyak bahwa tidak selamanya instansi berwenang melakukan pengawasan dengan serius termasuk dinas pendidikan. Oleh karena itu perlu dipikirkan sebuah solusi bersifat langsung sehingga kasus-kasus seperti ini bisa terungkap sejak awal dan tidak berlarut-larut hingga memakan waktu tahunan. Misalnya dengan menyiapkan kotak pos pengaduan siswa kepada Kadisdik atau langsung ke wali kota. Dengan demikian semua pihak yang bertanggungjawab di bidang pendidikan akan takut berbuat sewenang-wenang terhadap anak negeri yang sedang menjalani masa pendidikan.
Dapat kita bayangkan bahwa penahanan ijazah anak-anak yatim tersebut makin menambah persoalan mereka selepas sekolah. Seharusnya bisa melamar pekerjaan dan mengurangi kemiskinan akibat kebijakan tak beretika itu membuat mereka terkendala mengubah nasib. Begitu juga bila mereka ingin melanjutkan pendidikan dengan ada pihak yang membiayai mereka juga terkendala administrasi karena tidak memiliki ijazah. Sungguh ini perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Maka DPRD Kota Pekanbaru turut berkomentar terkait pihak SMAN 12 Pekanbaru yang menahan ijazah siswanya. Menurut dewan pihak sekolah tidak berhak untuk menahan ijazah, karena ini bisa dilaporkan, dan ini juga merugikan siswa. Jangan gara-gara masalah yang tidak substansi kemudian hak dan kewajiban siswa ikut terbengkalai dan tertunda.
Maka kita sambut baik rencana Komisi III DPRD kota yang tidak akan tinggal diam menghadapi kasus ini. Komisi III akan berkoordinasi dengan anggota komisi, untuk memanggil hearing semua pihak. Ini dilakukan untuk mengetahui dan memperjelas duduk persoalan yang dialami siswa yang tidak mampu itu dan juga dikabarkan yatim itu. Tentunya publik menunggu-nunggu benarkah hearing ini jadi terlaksana. Bagaimana sebenarnya lahirnya kebijakan yang tidak manusiawi ini. Lalu apa pertanggungjawaban sang pembuat kebijakan terhadap kasus ini. Tentunya semua harus jelas seperti kata pepatah tangan mencincang bahu memikul.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

