Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Makna ”Masuk Sekolah Gratis” Tidak Jelas

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Belum lama ini, Kadis Pendidikan Kota Pekanbaru Prof Dr Zulfadli MBA menyatakan masuk sekolah gratis.

Lagi-lagi warga pun bertanya, bagaimana makna gratis tersebut? Sebab di awal masuk sekolah ini malah orangtua dihantui biaya uang masuk sekolah.

Sudah ghalib (sudah menjadi pandangan umum) bahwa setiap tahun ajaran baru orangtua harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, apakah itu sekolah negeri maupun swasta.

Biasanya diawali biaya pendaftaran, kalau lulus dilanjutkan biaya pembangunan (alasan ruang belajar masih kurang), biaya SPP, uang baju (umumnya setiap anak memakai empat pakaian, mulai dari pakaian seragam merah putih, pramuka, olahraga dan pakaian Melayu), berikutnya akan muncul uang buku dan lainnya.

Jika ditotal biaya masuk sekolah beragam, ada yang hanya Rp2 juta, tetapi bagi sekolah swasta elite bisa mencapai Rp12 jutaan lebih.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa masuk sekolah gratis itu selalu saja didengung-dengungkan pemerintah, padahal kenyataan di lapangan tetap saja warga harus membayar uang masuk sekolah?

Padahal APBD sudah mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan, guru-guru mendapat dana insentif, dana transportasi, sertifikasi dan dana lainnya, kemudian biaya operasional sekolah didukung Bantuan Operasional Siswa (BOS) tetapi mengapa biaya masuk sekolah itu tetap mahal?

Soal sekolah gratis ini, kadang pihak sekolah berkelit, bahwa yang dimaksud gratis itu uang pendaftaran, tetapi biaya-biaya lainnya yang mencapai jutan rupiah tidak mungkin digratiskan.

Jika memang makna gratis seperti itu, seharusnya pemerintah tidak menyatakan gratis, ini yang menyebabkan masuk sekolah gratis itu tidak jelas.

Pihak dinas pendidikan dan sekolah sepertinya berlindung dengan kata gratis untuk memberikan kesan bahwa biaya sekolah di Riau itu sangat murah. Ini mungkin strategi membangun imej bahwa pemerintah benar-benar menjalankan anggaran pendidikan dengan benar.

Warga merasakan sejak adanya program sekolah gratis malah biaya pendidikan semakin tinggi. Kesan yang muncul kata gratis itu hanya lips service saja, baik kepala daerah maupun kepala dinas pendidikan, bahkan pihak sekolah. Sehingga DPRD harus mendukung program ini.

Jika memang sekolah itu gratis, tetapi mengapa sejak APBD mengalokasikan dana pendidikan 20 persen, kok malah tinggi biaya sekolah.

Ada apa? Publik selalu mempertanyakan dikemanakan dana BOS, siapa saja yang memperoleh beasiswa miskin dan lainnya. Tentunya ini terjadi kesalahan antara program dan kenyataan.

Jika sebelum adanya undang-undang yang mengharuskan APBD 20 persen untuk pendidikan kondisinya sama saja dengan sebelum adanya undang-undang itu, berarti ada yang salah dalam pengelolaan dana tersebut.

Wajar saja jika banyak kalangan yang mempertanyakan dana pendidikan yang 20 persen dari total APBD itu dikemanakan? Katanya gratis, tetapi mengapa kenyataannya biaya pendidikan, termasuk biaya masuk sekolah,  semakin mahal?***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer