Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memperhatikan Rekrutmen Partai

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Menjelang kontestasi sirkulasi elit politik Riau pada 4 September mendatang, prosesnya semakin menarik saja. Berlangsung 23-29 Mei 2013, elit-elit politik Riau mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Para bakal calon tidak hanya diusung oleh satu partai politik saja tetapi juga diusung oleh koalisi partai.

Hal ini tentu saja berpulang kembali pada pemenuhan syarat minimal pencalonan sebagaimana tertuang pada Keputusan  KPU Provinsi Riau No17/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013, yang menyebutkan bahwa: KPU Provinsi menetapkan persyaratan paling sedikit 15 persen kursi atau 15 persen suara sah partai politik dengan keputusan KPU Provinsi sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.

Maka pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai politik mengacu pada Keputusan KPU Provinsi Riau No 80/Kpts/KPU-Prov-004/III/2013, menetapkan jumlah kursi paling sedikit berjumlah 9 kursi atau paling sedikit 314.007 suara dari akumulasi perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2009 lalu.

Pada proses pencalonan ini, sesungguhnya partai politik tidak sekadar melakukan koalisi partai untuk memenuhi syarat minimal agar dapat mengikuti kontestasi sirkulasi elit Riau, tetapi juga melakukan proses rekrutmen politik internal partai.

Rekrutmen politik partai merupakan fungsi yang sangat penting, mengingat ungkapan Schattschneider yang menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi rekrutmen politik maka ia berhenti menjadi partai politik.

Fungsi ini menjadi fungsi eksklusif dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik, dan sebab keberadaan fungsi inilah maka sekaligus menunjukkan pembedaan paling nyata antara partai politik dan bukan partai politik.

Kemudian fenomena rekrutmen politik partai, sesungguhnya juga mampu menjelaskan dinamika politik partai, antara lain: Pertama, dapat menunjukkan lokus kekuasaan partai politik, apakah bersifat oligarkhis yang hanya terkonsentrasi pada pimpinan dan elit partai atau menyebar ke dalam struktur hirarki partai, sampai pada anggota partai.

Kedua, menggambarkan perjuangan kekuasaan internal partai, dimana secara keseluruhan dapat dilihat bagaimana distribusi kekuasaan dalam partai bersangkutan.

Ketiga, menunjukkan politik representasi yang berusaha dihadirkan oleh partai politik, sebab individu yang direkrut oleh partai pada hakikatnya merepresentasi kolektivitas entitas tertentu.

Keempat, menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi, sebagaimana Pareto ungkapkan tentang sirkulasi elit, kita dapat mengetahui apakah sirkulasi elit mengacu pada proses dimana individu berputar di antara elit dan non elit, atau mengacu pada proses dimana elit satu digantikan oleh elit yang lain.

Kelima, tak kalah pentingnya pasca rekrutmen politik, rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik.

Terakhir, rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian, apakah partai kartel, catch-all, kader dan massa.

Berpulang pada penjelasan di atas bahwa fungsi rekrutmen politik menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik, maka agar mampu memenuhi syarat minimal pencalonan tersebut, beberapa partai melakukan koalisi partai. Apa sesungguhnya koalisi partai, sumber daya koalisi dan motif koalisi, jika ditinjau dari sisi teoritik.

Pada hakikatnya, koalisi partai menurut Heywood adalah suatu pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah.

Penyatuan motif dan keterampilan berpolitik menjadi titik penting dalam koalisi, sebab ia diperlukan untuk menyelesaikan konflik di antara partner koalisi agar semua pihak mendapatkan hasil maksimal.

Masih menurut Heywood,  bahwa koalisi partai dibagi ke dalam empat arena, antara lain: Pertama, koalisi elektoral, yaitu aliansi melalui mana partai politik setuju untuk tidak bersaing melawan satu dengan yang lainnya dengan pandangan untuk maksimalisasi representasi bersama mereka. Kedua, koalisi legislatif, yaitu kesepakatan antara dua atau lebih partai untuk mendukung sebuah undang-undang atau program tertentu.

Ketiga, koalisi pemerintahan, yaitu kesepakatan formal di antara dua atau lebih partai yang melibatkan distribusi lintas partai portofolio menteri, dan keempat, koalisi pemerintahan nasional.

Yaitu meliputi seluruh partai-partai utama, tetapi mereka biasanya dibentuk hanya ketika ada krisis nasional atau bahaya ekonomi. Secara keseluruhan, studi koalisi partai diperlukan untuk mengetahui keterikatan aktor-aktor politik dalam membangun kolektivitas dengan melacak alasan tindakan tersebut dilakukan, cara pembentukan kerja sama dan pertimbangannya, serta berbagi sumber daya yang dimiliki.

Lalu apa pentingnya informasi koalisi partai dan rekrutmen politik partai bagi pengawas Pemilu?

Kerja pengawas Pemilu dalam pengawasan sesungguhnya sangat dinamis, terlebih core pengawasan saat ini mengedepankan pencegahan selain penindakan pelanggaran.

Pada prinsipnya pengawasan yang dilakukan pengawas Pemilu mencakup empat aspek, antara lain: Pertama, mengamati; seluruh proses penyelenggaraan tahapan Pemilu baik oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa dan lain-lain.

Kedua, mengkaji; kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran Pemilu.

Ketiga, memeriksa; kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian. Keempat, menilai. Kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan.

Mengingat pentingnya merealisasikan empat aspek dalam pengawasan di atas, maka dalam proses pencalonan terutama masa pendaftaran gubernur dan wakil gubernur yang sedang berlangsung, ada beberapa fokus pengawasan yang mesti dilakukan.

Yakni antara lain: Pertama, keterpenuhan persyaratan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kedua, validitas atau keabsahan dokumen bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ketiga, kepatuhan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terhadap batas waktu pendaftaran.

Keempat, kepatuhan KPU Provinsi terhadap batas waktu dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kelima, proses verifikasi atas persyaratan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Berkaitan dengan fokus pengawasan yang dilakukan, pengawas Pemilu juga harus memperhatikan titik rawan yang bisa saja muncul dalam proses pendaftaran pencalonan.

Misalnya pertama, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telambat mendaftarkan diri, Kedua, KPU Provinsi tetap menerima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terlambat atau melebihi batas waktu pendaftaran.

Ketiga, dokumen bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak lengkap. Keempat, dokumen bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak valid, terutama ijazah dan KTP.

Lima, KPU Provinsi tidak membuka akses terhadap dokumen persyaratan gubernur dan wakil gubernur, dan (6) KPU Provinsi tidak menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat atas persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Dari sekian banyak item fokus pengawasan dan titik rawan pencalonan, kerja pengawasan akan semakin optimal dengan adanya partisipasi aktif masyarakat Riau secara keseluruhan.

Masyarakat Riau yang mempunyai hak pilih bersama dengan Bawaslu dan jajaran melakukan proses pengawasan pencalonan dengan mempertimbangkan empat aspek pengawasan tersebut.

 Jika dalam perjalanan pengawasan pencalonan, ternyata masyarakat yang menemukan terlebih dahulu adanya indikasi pelanggaran, Bawaslu siap menerima laporan dari masyarakat dan akan menindaklanjuti sesegera mungkin.

Menjaga dan mempertahankan sinergitas antara Bawaslu dan masyarakat dalam konteks pengawasan partisipatif sangat penting dan besar harapan sinergitas yang terbangun mampu menghasilkan pemimpin Riau yang terseleksi dengan sangat baik.***  

Fitri Heriyanti, Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer