Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Alhamdulillah, opini penulis yang berjudul ”BUMDes Riau Masa Depan” yang diterbitkan Harian Riau Pos beberapa saat yang lalu telah mendapatkan banyak respon positif dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, akademisi, praktisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bahkan anggota dewan.
Semoga opini dimaksud dapat menambah wawasan dan memberikan pencerahan bagi setiap pembacanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian kita akan nasib pengusaha mikro, kecil di Provinsi Riau.
Pada kesempatan ini penulis tertarik untuk membahas keberadaan BUMDes terkait dengan salah satu fungsinya yang dapat diberdayakan untuk menjadi tool penting dalam financial inclusion di Provinsi Riau.
Apakah itu Financial Inclusion? Financial Inclusion adalah seluruh upaya peniadaan segala hambatan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan formal yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan dengan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Potret Financial Inclusion di Riau
Temuan Kantor Bank Indonesia (BI) Pekanbaru pada Kajian Ekonomi Regional awal Mei 2013 memberikan beberapa masukan kebijakan yang penting terkait dengan perjalanan financial inclusion di Provinsi Riau dari sisi indikator makro ekonomi, pelayanan jasa keuangan dan penggunaan jasa keuangan.
Dari sisi indikator makro ekonomi financial inclusion Riau masih relatif rendah yang tercermin dari rasio kredit/PDRB dan Dana Pihak Ketiga (DPK)/PDRB yang masing-masing tercatat hanya sebesar 12,70 dan 11,81.
Menurut BI angka ini tercatat lebih rendah dari angka nasional karena secara nasional untuk Kredit/PDRB angkanya adalah 33.32 sedangkan untuk DPK/PDRB adalah 38.38.
Dari indikator pelayanan jasa keuangan kondisi keuangan Provinsi Riau tercatat lebih inklusif dibandingkan dengan angka nasional.
Hal ini tercermin dari rasio kantor bank/1.000 Km2 dan kantor bank/10.000 penduduk dewasa yang tercatat lebih tinggi dari rasio nasional. Rasio kantor bank /1.000 Km2 adalah 5,19 jauh lebih tinggi dari angka nasional yaitu 1.18. dari rasio kantor bank/10.000 penduduk dewasa angka Riau adalah 1,25 bandingkan dengan nasional yang hanya 0.09.
Dalam aspek indikator penggunaan jasa keuangan, rasio yang dimiliki Provinsi Riau masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio nasional.
Hal ini tergambar dari rasio rekening DPK/1.000 penduduk dan rasio rekening kredit/1.000 penduduk. Untuk rasio rekening DPK/1.000 penduduk angka Riau adalah 425.36 bandingkan dengan angka nasional yaitu 530 sedangkan untuk rasio rekening Kredit/1.000 penduduk adalah 68.76 jauh lebih kecil dari angka nasional 197.
Dengan demikian secara umum dapat dilihat bahwa financial inclusion di Provinsi Riau masih rendah karena besarnya biaya pendirian dan operasional bank, kurangnya edukasi perbankan dan yang paling penting karena jauhnya jarak lokasi bank dari tempat tinggal seiring luasnya wilayah Riau.
Untuk itu bagaimanakah upaya kita meningkatkan angka-angka di atas agar lebih baik dari angka nasional dan nantinya dapat menambah jumlah bisnis/usaha dan lapangan kerja.
Salah satu upaya penting yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) dan BUMDes yang saat ini telah berjumlah ratusan unit di Provinsi Riau.
BUMDes dan Financial Inclusion
Pada saat artikel ini ditulis di Provinsi Riau terdapat 848 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dan 175 BUMDes. Penulis memprediksi dalam dua tahun ke depan dari 848 UED SP ini akan segera bertransformasi menjadi BUMDes.
Hal ini sesuai dengan arahan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Mentri Koperasi tahun 2009 yang memberikan tiga pilihan untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia pada saat LKM itu telah berkembang sangat pesat yaitu apakah LKM itu akan bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa.
Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 menyatakah secara lebih tegas bentuk badan hukum LKM adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas yang sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
Keberadaan UED SP dan BUMDes di Riau ini diyakini dapat menjadi media penting dan strategis dalam meningkatkan financial inclusion di Riau karena posisi akhir tahun 2012 menunjukkan bahwa UED SP telah melayani lebih dari 50 persen desa yang ada di Riau.
Dengan demikian menjadi pemikiran kita bersama agar unit-unit yang telah ada ini mampu dikembangkan agar dapat meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, bersama, mandiri dan berkelanjutan. Mengapa begitu?
Keberadaan UED SP dan BUMDes ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan dari LKM untuk kepentingan bersama tanpa banyak tergantung dari pihak lain baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan yang dikelola secara terbuka dan berkelanjutan.
Berkelanjutan itu dimaksudkan agar usaha yang dilakukan dapat senantiasa eksis terus menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
Pengalaman beberapa provinsi tetangga menunjukkan bahwa banyak UED SP berhasil didirikan namun ternyata tidak berkelanjutan. Bagaimana menurut Anda?***
Bambang R Rustam, Praktisi perbankan, dosen Magister Manajemen Unri
Semoga opini dimaksud dapat menambah wawasan dan memberikan pencerahan bagi setiap pembacanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian kita akan nasib pengusaha mikro, kecil di Provinsi Riau.
Pada kesempatan ini penulis tertarik untuk membahas keberadaan BUMDes terkait dengan salah satu fungsinya yang dapat diberdayakan untuk menjadi tool penting dalam financial inclusion di Provinsi Riau.
Apakah itu Financial Inclusion? Financial Inclusion adalah seluruh upaya peniadaan segala hambatan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan formal yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan dengan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Potret Financial Inclusion di Riau
Temuan Kantor Bank Indonesia (BI) Pekanbaru pada Kajian Ekonomi Regional awal Mei 2013 memberikan beberapa masukan kebijakan yang penting terkait dengan perjalanan financial inclusion di Provinsi Riau dari sisi indikator makro ekonomi, pelayanan jasa keuangan dan penggunaan jasa keuangan.
Dari sisi indikator makro ekonomi financial inclusion Riau masih relatif rendah yang tercermin dari rasio kredit/PDRB dan Dana Pihak Ketiga (DPK)/PDRB yang masing-masing tercatat hanya sebesar 12,70 dan 11,81.
Menurut BI angka ini tercatat lebih rendah dari angka nasional karena secara nasional untuk Kredit/PDRB angkanya adalah 33.32 sedangkan untuk DPK/PDRB adalah 38.38.
Dari indikator pelayanan jasa keuangan kondisi keuangan Provinsi Riau tercatat lebih inklusif dibandingkan dengan angka nasional.
Hal ini tercermin dari rasio kantor bank/1.000 Km2 dan kantor bank/10.000 penduduk dewasa yang tercatat lebih tinggi dari rasio nasional. Rasio kantor bank /1.000 Km2 adalah 5,19 jauh lebih tinggi dari angka nasional yaitu 1.18. dari rasio kantor bank/10.000 penduduk dewasa angka Riau adalah 1,25 bandingkan dengan nasional yang hanya 0.09.
Dalam aspek indikator penggunaan jasa keuangan, rasio yang dimiliki Provinsi Riau masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio nasional.
Hal ini tergambar dari rasio rekening DPK/1.000 penduduk dan rasio rekening kredit/1.000 penduduk. Untuk rasio rekening DPK/1.000 penduduk angka Riau adalah 425.36 bandingkan dengan angka nasional yaitu 530 sedangkan untuk rasio rekening Kredit/1.000 penduduk adalah 68.76 jauh lebih kecil dari angka nasional 197.
Dengan demikian secara umum dapat dilihat bahwa financial inclusion di Provinsi Riau masih rendah karena besarnya biaya pendirian dan operasional bank, kurangnya edukasi perbankan dan yang paling penting karena jauhnya jarak lokasi bank dari tempat tinggal seiring luasnya wilayah Riau.
Untuk itu bagaimanakah upaya kita meningkatkan angka-angka di atas agar lebih baik dari angka nasional dan nantinya dapat menambah jumlah bisnis/usaha dan lapangan kerja.
Salah satu upaya penting yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) dan BUMDes yang saat ini telah berjumlah ratusan unit di Provinsi Riau.
BUMDes dan Financial Inclusion
Pada saat artikel ini ditulis di Provinsi Riau terdapat 848 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dan 175 BUMDes. Penulis memprediksi dalam dua tahun ke depan dari 848 UED SP ini akan segera bertransformasi menjadi BUMDes.
Hal ini sesuai dengan arahan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Mentri Koperasi tahun 2009 yang memberikan tiga pilihan untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia pada saat LKM itu telah berkembang sangat pesat yaitu apakah LKM itu akan bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa.
Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 menyatakah secara lebih tegas bentuk badan hukum LKM adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas yang sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
Keberadaan UED SP dan BUMDes di Riau ini diyakini dapat menjadi media penting dan strategis dalam meningkatkan financial inclusion di Riau karena posisi akhir tahun 2012 menunjukkan bahwa UED SP telah melayani lebih dari 50 persen desa yang ada di Riau.
Dengan demikian menjadi pemikiran kita bersama agar unit-unit yang telah ada ini mampu dikembangkan agar dapat meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, bersama, mandiri dan berkelanjutan. Mengapa begitu?
Keberadaan UED SP dan BUMDes ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan dari LKM untuk kepentingan bersama tanpa banyak tergantung dari pihak lain baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan yang dikelola secara terbuka dan berkelanjutan.
Berkelanjutan itu dimaksudkan agar usaha yang dilakukan dapat senantiasa eksis terus menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
Pengalaman beberapa provinsi tetangga menunjukkan bahwa banyak UED SP berhasil didirikan namun ternyata tidak berkelanjutan. Bagaimana menurut Anda?***
Bambang R Rustam, Praktisi perbankan, dosen Magister Manajemen Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

